1. PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANG
Mulyadi
Kelas 8A Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan
email:mulyadi.yusuf88@gmail.com
Abstrak – Di Jepang tidak ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti di Indonesia.
Kultur hukum "malu" yang masih besar dari masyarakat Jepang sangat efektif sebagai alat preventif melawan
korupsi.
Kata Kunci: pemberantasan, pencegahan,budaya malu, korupsi di jepang
1.
PENDAHULUAN
Di Jepang tidak ada Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti di
Indonesia. Yang kita namakan sebagai "korupsi" di
Indonesia, mereka hanya golongkan sebagai salah
satu di antara tindak pidana umum: Penyuapan,
Penggelapan Uang Negara, dan Penipuan. Hukuman
maksimalnya pun hanya tujuh tahun.Meskipun tidak
ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Jepang menjadi salah satu Negara terbersih
dalam tindak pidana korupsi.
2.
PEMBAHASAN
Jepang yang pada 2012 menempati peringkat 17
dengan nilai 74dari skala 0 sampai dengan 100
dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan
data Transparency International.Jepang memulai
revolusi dalam pemberantasan korupsi saat Perdana
Menteri Junichiro Koizumi melakukan perubahan
radikal, privatisasi jasa layanan pos. Dengan
membuka akses swasta dalam pengelolaan lumbung
simpanan rakyat Jepang, Koizumi telah menegakkan
pondasi untuk pemberantasan korupsi.
2.1 Skandal Korupsi
Sejarah
korupsi
di
Jepang
cukup
mencengangkan karena menjadi berita internasional
karena skandal suap. Tak tanggung-tanggung
skandal itu melibatkan seorang mantan perdana
menteri, Kakuei Tanaka, yang menjabat pada 19721974. Skandal tersebut dkenal dengan sebutan
“Skandal Lockheed”.Skandal suap itu terkuak pada
tahun 1976 ketika seorang eksekutif Lockheed,
perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku di depan
Kongres AS soal suap ini. Dia sukses menjual
produknya karena menyuap sejumlah pejabat tinggi
di negara calon pembeli.Kontan Jepang ribut. Media
massa kembali membeberkan kebijakan di masa
Tanaka
yang
mengharuskan
perusahaan
penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet
Lockheed.
Setelah skandal Lockheed terjadi skandalskandal berikutnya seperti scandal insider
trading saham perusahaan Recruits dan
Skandal korupsi pada masa Perdana Menteri
Abe Shinzo (2006-2007).
2.2 Sanksi Sosial dan Budaya Malu
Dalam konteks budaya, Jepang terkenal jiwa
samurai.Hal yang paling mendasar dalam prinsip
samurai adalah ajaran untuk senantiasa hidup
dengan kejujuran terhadap diri sendiri; jika tidak,
mereka dianggap belum benar-benar menjalani
hidup secara utuh. Jika telah jujur pada diri sendiri,
maka secara spontan mereka pun akan jujur pada
siapapun.Prinsip samurai juga berhubungan dengan
budaya harakiri (bunuh diri) untuk menebus rasa
malu atas kesalahan yang telah dilakukan.
Beranjak dari jiwa samurai yang melekat dalam
jiwa masyarakat, masyarakat Jepang terkenal dengan
budaya malu sebagai cara mengangkat derajat
bangsa menjadi bangsa yang unggul di atas bangsabangsa yang lain.
Pendidikan melalui pembangunan karakter telah
tanamkan sejak kecil melalui pelajaran “seikatsuka”
atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari.
Siswa SD diajari tatacara menyeberang jalan, adab
di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi
guru juga mengajak mereka untuk bersama naik
kereta dan mempraktikkannya. Norma dalam
masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran
Shinto dan Budha, tetapi menariknya agama ini
tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran
wajib. Nilai-nilai agama diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari di sekolah. Karenanya,
pendidikan moral di sekolah Jepang tidak diajarkan
sebagai mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan
dalam semua mata pelajaran.
Kebiasaan kerja masyarakat Jepang yang
menumbuhkan etos kerja yang anti korupsiyakni
budaya "Hansei" yang terungkap dalam perilaku dan
perkataan
"Sumimasen"
dan
"Gomenasai".
Perkataan ini selalu diucapkan orang Jepang apabila
telah melakukan suatu tindakan yang dianggapnya
merugikan orang lain atau melakukan kesalahan.
Makna yang terkandung didalamnya suatu bentuk
self-retrospection; yang menguji diri sendiri apakah
sudah berbuat yang sesuai dengan aturan dan
diakhiri dengan keinginan kuat untuk tidak
melakukan hal yang sama di kemudian hari.Wujud

2. dari budaya Hansei ini jelas terungkap dalam
kehidupan sehari-hari di segala sektor masyarakat
termasuk dalam bidang pemerintahan.
Budaya malu pada masyarakat pun dicontohkan
oleh para pemimpin Jepang sebagai upaya mendidik
warganya mewujudkan kultur antikorupsi. Para
pemimpin Jepang berani mundur dari jabatannya
ketika tersandung kasus korupsi. , mereka memiliki
tradisi
pemimpin
nasional
dalam
mempertanggungjawabkan kinerjanya, pejabat akan
langsung mengundurkan diri apabila merasa gagal
atau bersalah.Perilaku birokrat negeri sakura ini
merupakan pembelajaran yang sungguh mulia dan
elegan guna mendukung terwujudnya kultur
antikorupsi secara jitu.
Dari segi sanksi sosial, masyarakat Jepang
terkenal dengan sanksi sosial yang kuat, dimana
pelaku para pelaku korupsi akan lebih memilih
mundur dari jabatan sebelum diminta bahkan
melakukan bunuh diri karena malu dan takut akan
sanksi sosial di masyarakat. Sanksi sosialyang
tampak sederhana ini dipastikan akan mampu
mengeliminir dan meminimalisir perilaku takut
korupsi. Untuk menumbuh kembangkan rasa malu
korupsi budaya dapat diwujudkan dalam bentuk
yang sederhana, yakni: perlunya mewujudkan
budaya solidaritas anti korupsi sebagai bentuk rasa
cinta negara Indonesia (nasionalisme) agaknya kita
perlu menggelorakan slogan-slogan reflektif anti
korupsi misalnya: "koruptor tak nasionalis",
"koruptor adalah penjajah", "koruptor adalah
teroris", "koruptor tidak beriman" dan lain-lain.
Kultur hukum yang masih sangat bermoral di
kalangan pengacara Jepang, menyebabkan hampir
tidak ada kebiasaan pengacara Jepang untuk
memutarbalikkan yang salah menjadi benar, dan
yang benar menjadi salah. Konon, umumnya
pengacara Jepang senantiasa berusaha membujuk
"klien"-nya untuk mengakui kesalahannya, dan
setelah itu mengembalikan hasil kejahatannya
2.3 Gyouseisasshinkaigi
Semenjak PM Hatoyama memerintah, ada
sebuah tim yang ditunjuk untuk memeriksa semua
lembaga
atau
institusi
pemerintah
yang
memanfaatkan pajak dari rakyat Jepang, apakah
uang rakyat telah benar-benar dipakai dengan adil.
Tim
tersebut
adalah行政刷新会議 （dibaca
gyouseisasshinkaigi atau Goverment Revitalisation
Unit),
yang
tugas
utamanya
disebut
事業仕分け(baca
:
Jigyoushiwake)
atau
pemeriksaan keuangan proyek.
Gyouseisasshinkaigi
bertugas
memeriksa
program atau kegiatan instansi pemerintah untuk
menerapkan program penghematan anggaran. Para
anggota parlemen diwajibkan mempublikasikan
laporan kinerja dan pertanggungjawabannya ke
publik sehingga seluruh masyarakat dapat
mengakses informasi tersebut dan secara langsung
mengawasi sehingga tindak korupsi dapat dicegah.
3.
PENUTUP
Meskipun di jepang tidak terdapat lembaga
superpower seperti KPK di Indonesia, namun tindak
korupsi dapat ditekan melalui penindakan hukum
yang tegas.Negara Jepang dalam pemberantasan
korupsi tidak hanya menegakkan peraturan
perundang-undangan akan tetapi menjunjung tinggi
budaya dan moral yang berakar pada “rasa malu dan
kesiapan bertanggungjawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatan seorang pejabat selama
menjabat. Hal ini sebenarnya bias menjadi pelajaran
bagi Indonesia, banyak pejabat yang melakukan
tindak korupsi justru tdak bersedia turun dari jabatan
justru berusaha untuk mempertahankan jabatannya.
Dari segi sanksi sosial, koruptor dilingkungan
masyarakat justru dihormati dan masuk kalangan
tingkat atas. Dengan penegakan hukum yang tegas
dan penanaman karakter untuk membudayakan malu
jika melakukan korupsi, bangsa ini bisa menjadi
Negara yang bebas korupsi
DAFTAR REFERENSI
[1]Hukum
Korupsi
Dunia,
http://donzdays.blogspot.com/2013/02/hu
kum-korupsi-dunia.html, di unduh pada
tanggal 11 Juli 2013.
[2] Bercermin
pada
Jepang,http://f-
Penegakan
Hukum
sharing.blogspot.com/2011/06/bercerminpada-penegakan-hukum
jepang.html,diunduh pada tanggal 16Juli 2013.
[3]Pendidikan Berkarakter Anti Korupsi Sebagai
Solusi
Pemberantasan
Kasus Korupsi
di Indonesia,http://lembaranduasatu.wordp
ress.com/2012/01/25/pendidikanberkarakter-anti-korupsi-sebagai-solusipemberantasan-kasus-korupsidiindonesia/,diunduh pada tanggal 16 Juli
2013.
[4] Perbandingan
Hukum,
http://arlo1210.blogspot.com/2008/12/per
bandinganhukum.html, diunduh pada tanggal
16 Juli 2013
[5] Bercermin
pada
Jepang,http://f-
Penegakan
Hukum
sharing.blogspot.com/2011/06/bercerminpada-penegakan-hukum-jepang.html,
diunduh pada tanggal 16 Juli 2013.
[6]KurangiKorupsi,
Parlemen
Indonesia
Diharapkan
Tiru
Jepang,
http://www.beritasatu.com/hukum/100024

3. -kurangi-korupsi-parlemen-indonesiadiharapkan-tiru-jepang.html, diunduh pada
tanggal16Juli
2013.