Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik unik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tantangan yang dihadapi. Bawaslu memiliki peran pengawasan pemilu yang unik sebagai satu-satunya lembaga di dunia yang melakukan fungsi tersebut. Bawaslu juga memiliki sifat seperti lembaga masyarakat madani namun berstatus lembaga negara, serta memadukan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan h

1. Pengawasan Pemilu dan
Penyelarasan Orientasi
Kerja Aparatur Setjend
Bawaslu
Ahsanul Minan
Pemerhati Pemilu, Program Manajer pada Management Systems International
Disampaikan dalam acara Job-Grading Bawaslu RI, Jakarta, 10-12 Oktober 2014

2. 5 Keunikan Bawaslu
Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang bertugas
melakukan pengawasan Pemilu. Pada umumnya kerja pengawasan Pemilu
dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat, atau Komisi Pemilu.
Bawaslu memiliki sifat quasi masyarakat sipil. Bawaslu merupakan lembaga negara
yg menjalankan fungsi pengawasan layaknya pengawasan yg dilakukan oleh
masyarakat sipil. Lembaga negara lainnya yg memiliki sifat serupa adalah
Ombudsman RI.
Bawaslu memiliki kewenangan yg unik karena menggabungkan 3 fungsi yg pada
umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga negara. Bawaslu memiliki: 1)
kewenangan regulasi (mengatur internal & sebagian eksternal terkait penyelesaian
sengketa), 2) kewenangan pengawasan, 3) kewenangan penindakan.
Bawaslu memiliki sifat Status kelembagaan yg unik, pada tingkat pusat dan provinsi
bersifat permanen, sedangkan pada tingkat Kabupaten/kota ke bawah bersifat
adhoc.
Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat extra-ordinary, yang selalu
menghadapi ketidakpastian masa depan eksistensial, karena sangat bergantung
kepada political mood pembentuk undang-undang yg notabenenya sebagian besar
adalah kempetitor dalam pemilu yang menjadi obyek pengawasannya. Lembaga
negara lain yang memiliki kemiripan sifat ini adalah KPK.

3. Tantangan Kelembagaan
Keadaan Tantangan
Sifat Bawaslu sebagai quasi
masyarakat sipil
Bawaslu perlu menjalankan model kerja
pengawasan yang tepat, antara legal formalistik, dan
advokatif-politis
Keunikan kewenangan
Bawaslu perlu membangun sistem rekrutmen &
pembinaan kepegawaian yang professional dengan
berorientasi pada pencapaian sasaran dan mandat
kelembagaan
Keunikan status
kelembagaan
Bawaslu perlu mengembangkan sistem kinerja
aparatur yang handal, mampu bergerak cepat,
fleksibel, dan rapi dalam manajemen data
Keunikan eksistensial
Bawaslu perlu membangun performa aparatur yang
mampu berpikir strategis, membangun kultur
output based percormance, serta memiliki kapasitas
dalam outreach

4. Karakter Aparatur Sekretariat
Pengawas Pemilu
Memiliki pengetahuan dan skill
kepemiluan dan pengawasan
Berpikir strategis dan bertindak
taktis
Output & impact based
Peduli terhadap data & informasi
Intuitif, reflektif, kreatif, inovatif
Disiplin dalam sikap namun fleksibel
dalam kerja
Netral dan independen dari
kepentingan peserta pemilu

5. Agenda Prioritas Pengembangan Kinerja Sekretariat
Bawaslu
Menghadapi tantangan tersebut, Sekretariat Bawaslu RI perlu
memperhatikan beberapa agenda prioritas berikut:
1. Penyempurnaan standard tata kerja organisasi, dengan merumuskan:
SOP administrasi (dengan membedakan administrasi umum dan
administrasi laporan/temuan pelanggaran pemilu)
SOP manajemen keuangan (pengajuan, pencairan, dan
pertanggungjawaban) untuk menutup beberapa persoalan yang
muncul saat ini.
SOP pengendalian (keuangan, dan kinerja)
2. Pengembangan standard tata kerja aparatur, melalui:
Melakukan review terhadap existing organizational structure
Membangun job analysis, job grading, job evaluation, dan mekanisme
reward/punishment.
3. Memperkuat sistem pembinaan aparatur, melalui:
Membangun sistem pemantauan dan evaluasi kinerja aparatur
Memperkuat sistem peningkatan kapasitas aparatur

6. Sekian