SlideShare a Scribd company logo

Pemilu

Operator Warnet Vast Raha
Operator Warnet Vast Raha
Operator Warnet Vast Raha Operator Warnet Vast Raha

Pemilu

1 of 12
Download to read offline
PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESI
Di susun oleh:
WA ODE YAPRIL HIZRAH SRI ASTUTI
VIII-5
SMP NEGERI 2 RAHA
2014
DAFTAR ISI:
BAB I PENDAHULUAN:
A. KATA PENGANTAR
B. LANDASAN BERPIKIR
C. RUMUSAN MASALAH
BAB II:
A. PEMBAHASAN
BAB III:
A. KESIMPULAN
B. SARAN-SARAN
C. KAJIAN PUSTAKA
BAB I
A. KATA PENGANTAR
DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. Saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI
INDONESIA” dengan lancar.
makalah ini saya susun dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang proses
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu makalah ini bertujuan untuk merangkum proses
pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia.
Semoga makalah ini dapat memberikan banyak pengetahuan bagi para pembaca. Walaupun
makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan penyusun juga membutuhkan kritik dan saran
agar saya dapat memperbaikinya.
Terima kasih.
Penyusun:
B. LANDASAN BERPIKIR
PEMILIHAN UMUM
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada
2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,
disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan ke dalam rezim
pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada
pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum.
Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu
presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi
menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal
yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi,
melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam
struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila
memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga
menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.
Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik.
Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan
umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency
(satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member
constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional
representation atau sistem perwakilan berimbang).
2. Pengertian Sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau
objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk
sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek atau objek semata
belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, itu baru merupakan himpunan subjek atau
objek. Himpunan subjek atau objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan
perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek-objek bekerja,
berhubungan dan berjalan.
Sebuah sistem sederhana apapun senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari
uraian diatas cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek atau
himpunan suatu objek. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup objek dan perangkat-
perangkat kelembagaan yang membentuknya. Selanjutnya perlu disadari bahwa, seringkali suatu
sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem yang lain.
3. Pemilihan Umum
a. Makna Pemilu
Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis
adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi,
norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.
Lembaga itu adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan.
Suatu fenomena yang mempunyai daya tarik dan pesona luar biasa. Siapapun akan amat mudah
tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.
Sedemikian mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga tataran apa saja kekuasaan tidak akan
diserahkan oleh pemilik kekuasaan tanpa melalui perebutan atau kompetisi.
Selain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. Kekuatan daya rusak
kekuasaan melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan-ikatan etnis, ras, ikatan
persaudaraan, agama dan lainnya. Transformasi dan kompetisi merebutkan kekuasaan tanpa
disertai norma, aturan, dan etika; nilai-nilai dalam ikatan-ikatan itu seakan tidak berdaya
menjinakan kekuasaan. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu
politik, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absoluteny.
Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilu mendatang diharapkan
dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun suatu institusi yang dapat
menjamin transfer of power dan power competition dapat berjalan secara damai dan beradab.
Untuk itu, pemilu 2004 harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat
memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga
dapat menghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggup menerima
kepercayaan dan kehormatan dari rakyat, dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada
mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Agar pemilu 2004 dapat menjadi anggeda pelembagaan proses politik yang demokratis,
diperlukan kesungguhan, terutama dari anggota parlemen, untuk tidak terjebak dalam permainan
politik yang oportunistik, khususnya dalam memperjuangkan agenda subjektif masing-masing.
Orientasi sempit dan egoisme politik harus dibuang jauh-jauh.
C. RUMUSAN MASALAH:
1. PENGERTIAN PEMILU
2. TUJUAN PEMILU
3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU
4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU
5. PROSES PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004
6. PROSES PELAKSANAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013
7. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF
Ad

Recommended

Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala DaerahSistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala Daerahsangdamar
 
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisPEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisAgus Widiyanto
 
Makalah Sistem Pemilu di Indonesia
Makalah Sistem Pemilu di IndonesiaMakalah Sistem Pemilu di Indonesia
Makalah Sistem Pemilu di IndonesiaRiyanto Kasnuri
 
Makalah pemilihan umum online
Makalah pemilihan umum onlineMakalah pemilihan umum online
Makalah pemilihan umum onlinePuspa Sari
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaYuca Siahaan
 
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014ginanurulazhar
 

More Related Content

What's hot (19)

demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradab
 
Makalah pemilu
Makalah pemiluMakalah pemilu
Makalah pemilu
 
Kelompok 2 pkn demokrasi
Kelompok 2 pkn demokrasiKelompok 2 pkn demokrasi
Kelompok 2 pkn demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemilu
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Bab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemiluBab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemilu
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 
Kelompok 1
Kelompok 1Kelompok 1
Kelompok 1
 
Rahman hasim (universalitas demokrasi)
Rahman hasim (universalitas demokrasi)Rahman hasim (universalitas demokrasi)
Rahman hasim (universalitas demokrasi)
 
Pemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaPemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapa
 
Bab i pengantar print
Bab i pengantar printBab i pengantar print
Bab i pengantar print
 
Hak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilihHak memilih dan di pilih
Hak memilih dan di pilih
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Hak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negaraHak politik sebagai warga negara
Hak politik sebagai warga negara
 
Sistem Pemilu
Sistem PemiluSistem Pemilu
Sistem Pemilu
 
Tinjauan kritis
Tinjauan kritisTinjauan kritis
Tinjauan kritis
 
Macam-macam Demokrasi
Macam-macam DemokrasiMacam-macam Demokrasi
Macam-macam Demokrasi
 
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitian
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitianPartisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitian
Partisipasi pemilu pemilukada-jurnal penelitian
 

Similar to Pemilu

MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxSyaminaSyamina
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatAmka Azril
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMariyudi Sofyan
 
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docxOperator Warnet Vast Raha
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptzulamirulhaq1
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxSnn27
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
 
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfMrFirmansyah1
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!jesslynJC
 

Similar to Pemilu (20)

Makalah pemilu
Makalah pemiluMakalah pemilu
Makalah pemilu
 
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Tugas makalah pkn
Tugas makalah pknTugas makalah pkn
Tugas makalah pkn
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docx
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
 
Transfusi parpol
Transfusi parpolTransfusi parpol
Transfusi parpol
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 

More from Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

Pemilu

  • 1. PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESI Di susun oleh: WA ODE YAPRIL HIZRAH SRI ASTUTI VIII-5 SMP NEGERI 2 RAHA 2014
  • 2. DAFTAR ISI: BAB I PENDAHULUAN: A. KATA PENGANTAR B. LANDASAN BERPIKIR C. RUMUSAN MASALAH BAB II: A. PEMBAHASAN BAB III: A. KESIMPULAN B. SARAN-SARAN C. KAJIAN PUSTAKA
  • 3. BAB I A. KATA PENGANTAR DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. Saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA” dengan lancar. makalah ini saya susun dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang proses pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu makalah ini bertujuan untuk merangkum proses pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia. Semoga makalah ini dapat memberikan banyak pengetahuan bagi para pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan penyusun juga membutuhkan kritik dan saran agar saya dapat memperbaikinya. Terima kasih. Penyusun:
  • 4. B. LANDASAN BERPIKIR PEMILIHAN UMUM Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilan berimbang). 2. Pengertian Sistem Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek atau objek semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, itu baru merupakan himpunan subjek atau objek. Himpunan subjek atau objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek-objek bekerja, berhubungan dan berjalan. Sebuah sistem sederhana apapun senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari uraian diatas cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek atau himpunan suatu objek. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup objek dan perangkat-
  • 5. perangkat kelembagaan yang membentuknya. Selanjutnya perlu disadari bahwa, seringkali suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem yang lain. 3. Pemilihan Umum a. Makna Pemilu Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. Lembaga itu adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan. Suatu fenomena yang mempunyai daya tarik dan pesona luar biasa. Siapapun akan amat mudah tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Sedemikian mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga tataran apa saja kekuasaan tidak akan diserahkan oleh pemilik kekuasaan tanpa melalui perebutan atau kompetisi. Selain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. Kekuatan daya rusak kekuasaan melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan-ikatan etnis, ras, ikatan persaudaraan, agama dan lainnya. Transformasi dan kompetisi merebutkan kekuasaan tanpa disertai norma, aturan, dan etika; nilai-nilai dalam ikatan-ikatan itu seakan tidak berdaya menjinakan kekuasaan. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absoluteny. Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilu mendatang diharapkan dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun suatu institusi yang dapat menjamin transfer of power dan power competition dapat berjalan secara damai dan beradab. Untuk itu, pemilu 2004 harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapat menghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggup menerima kepercayaan dan kehormatan dari rakyat, dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Agar pemilu 2004 dapat menjadi anggeda pelembagaan proses politik yang demokratis, diperlukan kesungguhan, terutama dari anggota parlemen, untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunistik, khususnya dalam memperjuangkan agenda subjektif masing-masing. Orientasi sempit dan egoisme politik harus dibuang jauh-jauh.
  • 6. C. RUMUSAN MASALAH: 1. PENGERTIAN PEMILU 2. TUJUAN PEMILU 3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU 4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU 5. PROSES PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 6. PROSES PELAKSANAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 7. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF
  • 7. BAB II PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN PEMILU Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. TUJUAN PEMILU Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para wakil yang duduk dalam pemerintahan atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan memilih Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem demokrasi. 3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU Dalam asas pelaksanaannya, Pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjelasan dari asas pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 2. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian memberi jaminan (kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial. 3. Bebas berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan. 4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tidak ada pihak lain yang mengetahui. 5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparat, pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye, para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan. 6. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk kecurangan.
  • 8. 4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU Mengapa Pemilu penting? Tidak lain karena Pemilu sebagai salah satu sarana peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah. Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara bersangkutan. Namun demikian prinsip dari Pemilu tersebut kurang lebih sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara Indonesia Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan-ketentuannya diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu. D. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia Sudah seharusnya di dalam membahas masalah kedudukan dan fungs DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini selalau menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi nasional. Agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta didalam upaya meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di emban tidak keluar dari relnya sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini. Dalam pasal 40 UU no 32 tahun 2004 , disebutkan bahkwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di maskud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah. Disampaing itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempuyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang di maksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang di maskudn fungsi legislatif dengan funfsi aggaran adalah fungsi DPRD bersama – sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggrana untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang di maskudn dengan fungsi pengawasan adalah funfsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. E. Hubungan kemitraan antara badan legislatif dan eksekutif daerah. Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap hubungan antar badan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap suatu asumsi bahwa keberadaan lembaga DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan wacana bahwa eksistensi lembaga DPRD pada masa itu sebagai badan yang bersifat penunjang terhadap eksistensi kepala daerah. Pembatasan kekuasaan dan kemwenangan pemerintah bbaik di tingkat pusat dan daerah, upaya memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap lembaga DPR dan DPRD, sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Hal ini di tunjukan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan dan keweanangan yang pada akhirnya menimbulkan dampak terjadinya sistem pemerintahan yang korup, dan penuh dengan KKN. Pemerintah yang bersih, transfaran dan akutabel akan mendapatkan kepercayaan yang lebih sejahtera . seperti yang
  • 9. dijelaskan dalam bukunya Miriam Budiarjo “ kepala daerah mempuyai kedududkan yang sama tinggi dengan DPRD” (Mirian Budiarjo : 1993 : 106). Dengan kedudukan yang sama tinggi itu do harapkan akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama yang serasi dalam suasana kemitraan. Dalam upaya menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan bertangung jawab. Diberikan kebebasan keda warga negara untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional. Keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perlu di tumbuh kembangkan secara profesional yang etap menjaga nilai-nilai budaya bangsa indonesia yang di hadapakna pada dinamika perkembangan global yang sedang melanda negara dan bangsa dewasa ini. Kondisi kemitraan badan legislatif daerah dan eksekutif daerah, dalam setiap dekade pemerintah senantiasa diwarnai dengan adanya pertentangan antara isu politik libral dan politik yang berdasarkan pada pemurnian pancasila dan UUD 1945. Lebih-lebih dewasa ini. Mencuat isu demokrasi HAM dan masalah lingkungan hidup amat mempengaruhi dan pembangunan sistem pemerintahan yang tepat representif yang mampu aspira demokrasi dan HAM dalam kontek dengan hak-hak DPRD yang bertuang UUD No 32 tahun 2004 dalam hubungan dengan eksekutif dapat ditangapi sebagi suatu proses belajar yang di harapkan dapat menjadi perubahan terhadap kinerja eksekutif untuk lebih tranparan, akutabel dan mendapat dukungan masyarakat melalui kinerja lembaga DPRD. UU no 32 tahun 2004 memberikan amanah akan hak DPRD sebagai lembaga pengawasan politik atas pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan SPBD, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, disampign memilik fungsi pengawasan politik tersebut, DPRD juga memiliki hak-hak sebagai suatu kelembagaan politik di daerah, antara lain : - Meminta pertangungjawaban kepala daerah - Meminta keterangan kepala pemerintah daerah, mengadakan penyidikan, menentukan SPBD dan sebagainya Adanya kedua hak atas diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih harmonis sehingga terbentuk kesejahteraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah dan dasar kemitraan. Perubahan ini tidak hanya menghasilakn suatu sistem hubungan kerja atas dasar kemitraan saja, namun lebih dari itu keberhasilan tugas pemerintah yang diemban oleh badan legelatif dan badan daerah, selain juga menyerap menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Pengalaman yang kini berkembang memangn menunjukan dengan sangat jelas bahwa di kalangan birokrasi pemerintah lebih menunjukan wataknya yang menganggap bahwa otonomi daerah adalah pemerintah yang tidak terkait dengan posisi masyarakat daerah. Konsep desntralisai , tidak hanya dapat di pandang sebagai suatu upaya mengubah susunan kekuasaan melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengubah pendekatan dan karakter dari sebuah kekuasaan. Desentralisasi yang hendak menekankan pada tumbuhnya partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya menuntut upaya yang lebih dari sekedar perubahan susunan kekuasaan. Dimana timbul suatu proses mentransformasikan susunan kekukasaan di daerah paska desentralisasi, sehingga mencerminkan watak kekuasaan yang menggabdi pada masyarakat, dan bukan model lama yang menjadi pengusas. Dalam upaya membangun peran serta masyarakat dan DPRD sebagimana yang di harapkan oleh UUD No 32 tahun 2004, maka diperlukan suatu proses pertukaran (tranformer) sosial yang benar. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi sehingga tercapai otonomi daerah yang mengandung makna kewenangan daerah otonomi untuk mengantur dan mengurus kepentingan masyrakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
  • 10. Funsgi dan peran lembaga/badan legislatif daerahg yang paling esensial adalah fungsi legislatif fungsi anggran dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan praktek dalam kehidupan demokrasi, keberadaan lembaga legislatif meiliki posisi sentral yang mewakili rakyat dan mewakili berada kewenangan yang menyearakan aspirasi rakyat. Sehingga memberikan kontrobusi dalam penetapan kebijakan politik pemerintah, dan pihak eksekutif hanya menjalankan terhadap kebijakan politik yang telah di tetapkan tersebut. Sistem cheeks and balances antara kekuasaan badan eksekutif daerah dengan kekuasaan legislative daerah sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dimana sebuah korupsi hanya bias dihindari bilamana fungsi dan peran DPRD itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan pemerintah dalam hal ini perjuangan untuk menampung aspirasi dan partisipasi rakyat sudah di patok untuk kepentingan program pembangunan pemerintah yang dalam prakteknya masih sering melanggar hak-hak asasi warga Negara. Kedudukan DPRD dalam system desentralisasi sangat begitu menonjol dan menunjukkan karakter yang betul-betul dapat mengawasi jalanya pemerintahan dalam melakukan pembahasan tentang fungsi-fungsi, peran dan kedudukan DPRD ini harus dipahami apakah peran dan kedudukan itu bersifat sebagai anggota ataukah sebagai lembaga. Hal ini disebabkan peran dan kedudukan sebagai anggota, mempunyai konsekuensi hokum yang berbeda karena setiap anggota mempunyai peran dan kedudukan yang sama sebagai anggota dewan dan tidak secara otomatis bahwa pendapat lembaga DPRD merupakan pendapat masing-masing di DPRD.
  • 11. KESIMPULAN Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.Pemilihan Umum 2009 di Indonesia itu membuka mata dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Selain sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pemilu di Indonesia juga harus melakukan pemilihan terhadap ribuan calon legislatif dan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Saran Pembahasan makalah ini sangatlah sederhana,secara keseluruhan makalah ini sudah cukup menggambarkan tentang pemilu. Oleh karena itu kepada pembaca makala ini agar kiranya berkenan memperbaiki makalah ini agar lebih menarik dan Interaktif. Sebaiknya bagi para pemilih agar memilih calon legisltif yang jujur dan dapat dipercaya dengan baik,karna dengan itulah Negara kita akan tetap maju di masa yang akan datang . Jangan sekali-kali memilih calon yang salah, karma akan berakibat fatal bagi Negara kita sendiri .
  • 12. DAFTAR PUSTAKA  Islam dan pemilu 2004 LKIS  Drs. Arbi Sanit. Sistem politik Indonesia, Rajawali pers, PT Raja Grafindo Fersada, Jakarta  Dhuroruddin Mashad. Reformasi sistem pemilu dan peran Sospol ABRI, PT Gramedia Widasarana Indonesia, Jakarta 1998  Partai-partai politik Indonesia. Idiologi dan dan program 2004 -2009. kompas Jakarta tim Litbang  Eep Saepulloh Fatah. Bangsa saya yang menyebalkan, catatan tentang kekuasaan yang pongah: Rosda, 1998 Bandung.  Eep Saepulloh Fatah, Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru, Rosda 2000  Subhan Sd. Langkah Merah, Gerakan PKI 1950-1955,. 1996 Benteng Yogyakarta  Bahan Penataran P- A  Kewaspadaan Nasional. BP- 7 Pusat 1994  Mun'im A. Sirry. Dilema Islam Dilema Demokrasi, Pengalaman Barat Muslim Dalam Transisi Indonesia.Bubus Press, 2003 Bekasi  Mengawal Transisi Demokrasi, Koran Tempo, Jum'at, 312 agustus 2001  Islam, Demokrasi, danm kurtur politik, media Indonesia, Jum'at 28 desember 2001