1. OLEH :
MUKTAR HELMI, S.Pd.I
ANGGOTA KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN
DIVISI SOSIALISASI, PEND. PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SDM
2. PEMILIH PEMULA
Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan
umum disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga
Negara Indonesia yang telah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah
kawin (UU Pilpres 2008: 6).
Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula
adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah
memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar
pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti
pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun
pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7).,
3. Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi
karena dianggap belum memiliki pengalaman voting
pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap
dan pilhan politik yang belum jelas. Pemilih pemula
yang baru mamasuki usia hak pilih juga belum
memiliki jangkauan politik yang luas untuk
menentukan kemana mereka harus memilih.
4. RUANG RUANG BELAJAR POLTIK
PEMILIH PEMULA
Pertama, ruang keluarga. Di dalam lingkungan
keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama
kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara
pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada
di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh
pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga
mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara
emosional, sehingga faktor orang tua bisa
membentuk perilaku pemilih mereka.
5. Kedua, teman sebaya atau group, . Pengaruh teman
sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut
dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa
mempengaruhi informasi dan pendidikan politik.
Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa
mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi
juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif.
Sehingga kecenderungan perilaku politiknya
berpotensi homogen dengan perilaku politik teman
dekatnya
Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi
mampu menyajikan sumber informasi politik
kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam
hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam
sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di
depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton
program yang berkaitan dengan politik)
6. PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi politik secara harafiah
berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini
mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai
proses politik.
Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan
warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik
dilakukan orang dalam posisinya sebagai
warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri.
Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan
dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.
7. BENTUK BENTUK
PARTISIPASI POLTIK
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentukbentuk partisipasi politik menjadi:
Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara
dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi
tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau
eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha
mempengaruhi hasil pemilu;
Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok
menghubungi pimpinan politik dengan maksud
mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam
organisasi, baik selaku anggota maupun
pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pemerintah;
8. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok
dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat
pemerintah guna mempengaruhi keputusan
mereka, dan
Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan
individu atau kelompok guna mempengaruhi
keputusan pemerintah dengan cara menciptakan
kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk
di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan
politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.
9. CONTOH PARTISIPASI POLITIK
DALAM MASYARAKAT
Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga;
pemesang atribut kenegaraan pada hari besar
nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita
di media masa dan elektronik.
Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua
kelas, ketua osis, dan lain – lain; pembuatan AD –
ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forumforum diskusi atau musyawarah; membuat artikel
tentang aspirasi siswa.
Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam
forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
10. Lingkungan bangsa dan bernegara, misal :
menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi
anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk
rasa dengan damai, dan sebagainya.
Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi
anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
dapat mengontrol maupun memberi input terhadap
setiap kebijaksanaan pemerintah.
Aktif dalam proses pemilu.
Misalnya, berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan
menjadi anggota perwakilan rakyat.
Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan
kontemporer. Misalnya, melalui unjuk
rasa, petisi, protes, dan demonstrasi.
