Gambaran singkatn tentang dinamika perkembangan sistem pemilu di Indonesia

1. MANAJEMEN PEMILU DI
INDONESIA
AHSANUL MINAN
Pemerhati Pemilu

2. ELEMEN KUNCI DALAM PEMILU
•Winner takes all
•Suara partai yang dihitung,
calon terpilih berdasarkan
nomor urut
•Suara Partai dan calon
menentukan perolehan kursi,
suara calon menentukan calon
terpilih
•Memilih kandidat
•Memilih Partai
•Memilih Partai dan
Kandidat
•Calon tunggal
(mayoritarian)
•Sistem proporsional
tertutup
•Sistem proporsional
terbuka
•Kepartaian Tunggal
•Kepartaian Sederhana
•Multi-partai
Sistem
Kepartaian
Sistem
Pencalonan
Sistem
Penghitungan
Suara
Sistem
Pemberian
Suara Kelembagaan
Penyelenggara
Pemilu
Sistem
Pendaftaran
Pemilih
Sistem
Penentuan
Daerah
Pemilihan

3. PERKEMBANGAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Sebuah Perjalanan Panjang Pencarian Sistem Pemilu Yang Kompatibel dengan Karakter Politik Indonesia

4. SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (1)

5. SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (2)

6. SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (3)

7. SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (4)

8. PERBANDINGAN SISTEM PEMILU 2009 DAN 2014
PEMILU 2009
NO ASPEK KETERANGAN
1 Sistem Kepartaian Multipartai ekstrem
2 Jenis Pemilu 1. Pemilu Anggota DPR dan DPD
2. Pemilu Presiden danWakil Presiden
3. Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah
3 Peserta Pemilu 1. Partai Politik (Pemilu DPR) dan Perseorangan
(DPD)
2. Perseorangan dengan Syarat dicalonkan oleh
Partai Politik (Pilpres dan Pilkada)
4 Jumlah Peserta Pemilu 38 Partai Politik (DPR), ….. Calon Anggota DPD
3 Pasangan Calon Presiden & Wapres
5 Sistem Pendaftaran Pemilih Stelsel Pasif (KPU mendorong pemilih untuk secara
aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih)
6 Sistem Penghitungan Suara Pembagian Kursi DPR RI dilakukan dalam 4 Tahap (di
tingkat dapil dan supra-dapil/provinsi)
Pembagian Kursi DPRD dilakukan dalam 2 Tahap (kursi
dibagi habis di tingkat Dapil)
7 Kelembagaan Penyelenggara
Pemilu
• KPU sebagai Penyelenggara Pemilu
• Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu: Di tingkat Pusat
bersifat permanen, di tingkat daerah bersifat adhoc
PEMILU 2014
NO ASPEK KETERANGAN
1 Sistem Kepartaian Multipartai ekstrem
2 Jenis Pemilu 1. Pemilu Anggota DPR dan DPD
2. Pemilu Presiden danWakil Presiden
3. Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah
3 Peserta Pemilu 1. Partai Politik (Pemilu DPR) dan Perseorangan
(DPD)
2. Perseorangan dengan Syarat dicalonkan oleh
Partai Politik (Pilpres dan Pilkada)
4 Jumlah Peserta Pemilu 48 Partai Politik (DPR), 945 Calon Anggota DPD
2 Pasangan Calon Presiden & Wapres
5 Sistem Pendaftaran Pemilih Stelsel Aktif (KPU aktif mendaftar pemilih)
6 Sistem Penghitungan Suara Pembagian Kursi DPR RI dilakukan dalam 2 Tahap
(kursi dibagi habis di tingkat Dapil)
Pembagian Kursi DPRD dilakukan dalam 2 Tahap (kursi
dibagi habis di tingkat Dapil)
7 Kelembagaan Penyelenggara
Pemilu
• KPU sebagai Penyelenggara Pemilu
• Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu: Di tingkat Pusat
& Provinsi bersifat permanen, di tingkat
Kabupaten-Desa bersifat adhoc

9. DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU
Salah satu keunikan dalam manajemen Pemilu di Indonesia adalah system pengawasan pemilu. Apabila di Negara-Negara lain pada umumnya
pengawasan pemilu dilakukan oleh masyarakat dan peserta pemilu, maka di Indonesia, pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga yang secara
khusus bertugas melakukan pengawasan pemilu. Faktor distrust terhadap peserta pemilu dan KPU disinyalir menjadi penyebab dibuatnya
pengaturan tentang kelembagaan yang secara khusus melakukan pengawasan pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia berbeda dengan
Pemantau, karena di samping memiliki fungsi pengawasan, juga memiliki fungsi penegakan hokum pemilu (meskipun dalam konteks kewenangan
terbatas)
Pemilu 1987-1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
1. Kelembagaan Pengawas Pemilu
dibentuk dari tingkat Pusat
hingga kecamatan, bersifat
kepanitiaan (adhoc).
2. Keanggotaan terdiri atas unsur
Pemerintah dan Perwakilan
Partai Politik
3. Kewenangannya melakukan
pengawasan pemilu dan
menyelesaikan pelanggaran
pemilu
1. Kelembagaan Pengawas Pemilu
dibentuk oleh Lembaga Peradilan (MA di
tingkat Pusat, Pengadilan Tinggi di
Tingkat Provinsi, dan Pengadilan Negeri
di tingkat Kabupaten hingga kecamatan),
bersifat kepanitiaan (adhoc).
2. Keanggotaan terdiri atas unsur
kepolisian, kejaksaan, akademisi, tokoh
masyarakat, dan pers
3. Kewenangannya melakukan
pengawasan pemilu dan menyelesaikan
pelanggaran pemilu .
4. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh
Pengadilan
5. Pelanggaran administrasi diselesaikan
oleh KPU
6. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh
Panwaslu
1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat
Pusat dibentuk Pemerintah dan DPR,
bersifat permanen.
2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat
provinsi-Desa dibentuk Bawaslu secara
berjenjang, bersifat adhoc.
3. Keanggotaan terdiri atas unsur tokoh
masyarakat
4. Kewenangannya melakukan
pengawasan pemilu dan
menyelesaikan pelanggaran pemilu .
5. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh
Pengadilan
6. Pelanggaran administrasi diselesaikan
oleh KPU
7. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh
Panwaslu
1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat
Pusat dibentuk Pemerintah dan DPR,
bersifat permanen.
2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat
provinsi dibentuk Bawaslu secara,
bersifat permanen.
3. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkat
Kabupaten-Desa dibentuk Bawaslu
secara berjenjang, bersifat adhoc.
4. Keanggotaan terdiri atas unsur tokoh
masyarakat
5. Kewenangannya melakukan
pengawasan pemilu dan menyelesaikan
pelanggaran pemilu .
6. Pelanggaran pidana diselesaikan oleh
Pengadilan
7. Pelanggaran administrasi diselesaikan
oleh KPU
8. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh
Panwaslu
9. Penambahan kewenagan peyelesaian
sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

10. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MANAJEMEN PEMILU DI INDONESIA
KELEBIHAN
Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah
mengalami penguatan eksistensi dan peran, baik dari sisi
independensi, kewenangan, maupun system pengendalian etika.
Sistem kepartaian telah mulai menemukan bentuknya menjadi
system kepartaian sederhana moderat. System penyederhanaan
partai melalui pengetatan syarat pembentukan partai dan
penerapan parliamentary threshold telah dapat diterapkan
Sistem penyelesaian keberatan atas hasil pemilu melalui Mahkamah
Konsitusi telah berjalan dan diakui sehingga dapat menjadi
katalisator konflik
KEKURANGAN
Beberapa aspek teknis manajerial pemilu (system pendaftaran pemilih,
system distribusi logistic pemilu, system perekaman hasil penghitungan
suara) masih belum memadai dan perlu disempurnakan. Daya dukung
teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan
system ini.
Sistem organisasi penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc, dan tanpa
disertai system manajemen SDM yang baik, menyebabkan lemahnya
kinerja organisasi. Komisioner yang selalu berganti tanpa disertai system
pengembangan kapasitas yang kuat, menyebabkan isu penguasaan
kapasitas teknis kepemiluan selalu menjadi kendala.
Masih terdapat “kebiasaan” yang tidak sehat di kalangan parlemen dan
pemerintah untuk selalu melakukan perubahan Undang-undang Pemilu
setiap 5 tahun, tanpa disertai grand design pengembangan system pemilu
yang jelas. Akibatnya perubahan rutin lebih cenderung bersifat tambal
sulam dan reaksioner

11. TANTANGAN PELEMBAGAAN MANAJEMEN PEMILU DI
INDONESIA DI MASA MENDATANG
Menemukan formula penentuan alokasi kursi di daerah pemilihan (seat
allocation) secara lebih proporsional
Menemukan formula penghitungan perolehan kursi yang lebih
mencerminkan hasil pemilu yang proposional
Memperbaiki dan menyempurnakan system penegakan hokum (electoral
legal framework), sehingga dapat lebih terintegrasi, efektif, dan efisien
Merumuskan system pengelolaan daftar pemilih yang kredibel

12. LESSON LEARNT
Lingkungan
Politik
• Selalu memberi pengaruh warna terhadap system kepartaian maupun system pemilu yang hendak
diterapkan
• Tak jarang dapat menjadi ancaman terhadap independensi dan professionalitas lembaga penyelenggara
pemilu, terutama jika undang-undang pemilu selalu direvisi secara rutin setiap menjelang pemilu
Grand design
• Grand design system pemilu perlu dimiliki oleh setiap Negara, untuk memberi arah jalan perbaikan
system pemilu.
• Ketiadaan gran design system pemilu akan menyebabkan proses revisi kerangka system dan kerangka
hokum pemilu menjadi bersifat reaksioner dan parsial
Kelembagaan
• Kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen dan professional sangat diperlukan untuk
mengawal proses pelaksanaan pemilu secara demokratis dan kredibel
• Kelembagaan penyelenggara pemilu di Negara yang berada dalam situasi transisi demokrasi dapat
mempertimbangkan model di Indonesia, dimana terdapat KPU-Bawaslu-DKPP, ditambah lembaga
penegak hokum terkait. Konfigurasi ini dapat menghasilkan proses saling control yang pada akhirnya
menumbuhkan kepercayaan public dan peserta pemilu terhadap integritas penyelenggara pemilu.

13. TERIMA KASIH