SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
MEMBANGUN
KETERBUKAAN
INFORMASI
PEMILU
AHSANUL MINAN, MH
Disampaikan dalam acara “Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023”
Selasa, 4 April 2023
APADANMENGAPAPERLU
KETERBUKAANINFORMASI?
1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik
untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada
masyarakat.
2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas
negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara.
3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat:
1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan
pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan, dll);
2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik;
3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik;
4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data
publik.
Mandatdalam
Konstitusi
Pasal 28f
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”
• UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi à Prinsip, PPID,
Komisi Informasi
• UU Pelayanan Publik à SIPP
• UU Administrasi Pemerintahan à Prinsip AP
• UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
3
Mandatdalam
Per-UU-an
PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
Apamanfaatnya?
Keterbukaan informasi dalam
penyelenggaraan pemilu
bermanfaat untuk:
• Mendorong terwujudnya
akuntabilitas lembaga
penyelenggara pemilu
• Menyediakan informasi yang
diperlukan masyarakat dalam
menentukan pilihan politiknya
• Mendorong munculnya
kepercayaan dan legitimasi
masyarakat terhadap proses
dan hasil pemilu
Badan Publik
Keterbukaan
informasi dapat
mencegah munculnya
korupsi dan
maladministrasi, serta
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
terhadap kinerja
Badan Publik
Masyarakat
(WNI)
Bagi masyarakat
(WNI), keterbukaan
informasi akan
mempermudah dalam
mengakses layanan
publik, menyediakan
bahan untuk
melakukan kontrol
terhadap jalannya
pemerintahan
Masyarakat non-
WNI
Keterbukaan
informasi bagi
masyarakat non-WNI
dapat meningkatkan
kepercayaan mereka,
dan menumbuhkan
minat investasi
4
Tantangan di
ranah Badan
Publik
• Awareness dan political will Badan
Publik masih lemah
• Masih banyak Badan Publik yang
tidak memahami substansi dan
arah UU Keterbukaan Informasi
• Belum tersedia insentif dan
disinsentif yang memadai
Tantangan di ranah
stakeholder utama
• Kinerja PPID masih
lemah
• Komisi Informasi belum
hadir di semua wilayah
Tantangan di
ranah Masyarakat
• Banyak yang belum
memahami hak-hak rakyat
terkait dengan keterbukaan
infromasi
• Skill dalam memanfaatkan
informasi publik masih kurang
ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi?
5
6
DimanaPosisi
Indonesia?
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open
government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
Profil Parpol
• Visi-Misi-Program
• Profil Pengurus
Pusat dan Daerah
Profil Calon
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Janji
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
Laporan Dana
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan?
7
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara
terbuka kepada masyarakat:
Profil Penyelenggara
Pemilu
• Profil
penyelenggara
• LHKPN
Jadwal Tahapan
Pemilu
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Peraturan dan Keputusan
Penyelenggara Pemilu
• Daftar pemilih
• Hasil
penghitungan &
rekap suara
Laporan Hasil Audit Laporan
Dana Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan?
8
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu
dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
Bagaimana
membudayakan
Accessto
Information?
Optimalisasi Kampanye
Kampanye perlu
dioptimalkan baik kepada
masyarakat maupun Badan
Publik
Memperkuat
kinerja PPID
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Penegakan hukum
Penegakan Hukum dengan
mengkombinasikan
pendekatan hukum
administrasi dan pidana
Capacity Building
Memperkuat data
literacy dan utilization
of public
data/information
9
ApadanBagaimanaPeran
Masyarakatdalam
MemanfaatkanKeterbukaan
InformasiPemilu?
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik
terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk
menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang
visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk
meminta akuntabilitas pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan
dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji
fenomena “trading of influence” penyumbang dana
kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil
penghitungan suara untuk mengontrol akurasi &
validitas hasil pemilu.
10
THANKYOU
Ahsanul Minan
08111777116
minan@unusia.ac.id
www.ahsanulminan.webs.com
11

More Related Content

What's hot

Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihsundulangit
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluAhsanul Minan
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasMuktar Eneste
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Febriko Anwar
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014lukman darwis
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 

What's hot (20)

Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Jangan golput
Jangan golputJangan golput
Jangan golput
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Pemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritasPemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritas
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik Pemilu
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Similar to Memanfaatkan Keterbukaan Informasi Pemilu

Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikElection Commision
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiElection Commision
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxMaszuzaSyahlevi2
 
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikIrman Ariadi
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORdrbaharudin14
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikMuhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiSudadi Kom
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikRaden Andriansyah Sastradjumena
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPenataan Ruang
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiHeriyanto Amd
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSupri yanto
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfandrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kiptrianita hermawati
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
 

Similar to Memanfaatkan Keterbukaan Informasi Pemilu (20)

Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
 
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 

Memanfaatkan Keterbukaan Informasi Pemilu

  • 1. MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU AHSANUL MINAN, MH Disampaikan dalam acara “Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023” Selasa, 4 April 2023
  • 2. APADANMENGAPAPERLU KETERBUKAANINFORMASI? 1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara. 3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat: 1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, dll); 2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik; 3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik; 4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data publik.
  • 3. Mandatdalam Konstitusi Pasal 28f “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” • UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi à Prinsip, PPID, Komisi Informasi • UU Pelayanan Publik à SIPP • UU Administrasi Pemerintahan à Prinsip AP • UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3 Mandatdalam Per-UU-an PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
  • 4. Apamanfaatnya? Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu bermanfaat untuk: • Mendorong terwujudnya akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu • Menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya • Mendorong munculnya kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu Badan Publik Keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya korupsi dan maladministrasi, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Publik Masyarakat (WNI) Bagi masyarakat (WNI), keterbukaan informasi akan mempermudah dalam mengakses layanan publik, menyediakan bahan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Masyarakat non- WNI Keterbukaan informasi bagi masyarakat non-WNI dapat meningkatkan kepercayaan mereka, dan menumbuhkan minat investasi 4
  • 5. Tantangan di ranah Badan Publik • Awareness dan political will Badan Publik masih lemah • Masih banyak Badan Publik yang tidak memahami substansi dan arah UU Keterbukaan Informasi • Belum tersedia insentif dan disinsentif yang memadai Tantangan di ranah stakeholder utama • Kinerja PPID masih lemah • Komisi Informasi belum hadir di semua wilayah Tantangan di ranah Masyarakat • Banyak yang belum memahami hak-hak rakyat terkait dengan keterbukaan infromasi • Skill dalam memanfaatkan informasi publik masih kurang ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi? 5
  • 6. 6 DimanaPosisi Indonesia? The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
  • 7. Profil Parpol • Visi-Misi-Program • Profil Pengurus Pusat dan Daerah Profil Calon • Capres-Cawapres • Caleg • Cakada Janji Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada Laporan Dana Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan? 7 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 8. Profil Penyelenggara Pemilu • Profil penyelenggara • LHKPN Jadwal Tahapan Pemilu • Capres-Cawapres • Caleg • Cakada Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu • Daftar pemilih • Hasil penghitungan & rekap suara Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan? 8 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 9. Bagaimana membudayakan Accessto Information? Optimalisasi Kampanye Kampanye perlu dioptimalkan baik kepada masyarakat maupun Badan Publik Memperkuat kinerja PPID Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Penegakan hukum Penegakan Hukum dengan mengkombinasikan pendekatan hukum administrasi dan pidana Capacity Building Memperkuat data literacy dan utilization of public data/information 9
  • 10. ApadanBagaimanaPeran Masyarakatdalam MemanfaatkanKeterbukaan InformasiPemilu? • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk meminta akuntabilitas pejabat terpilih • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji fenomena “trading of influence” penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil penghitungan suara untuk mengontrol akurasi & validitas hasil pemilu. 10