ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK

PETA PANDUAN
(Road Map)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS
INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan
INDUSTRI KREATIF TERTENTU
Tahun 2010 - 2014
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PETA PANDUAN (Road Map)
2009
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan
INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014
Buku V

i

KATA PENGANTAR
Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang
perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata
7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 -
6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan
diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun.
Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak
utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari
26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh
minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri
yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan
kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional,
maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah
tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan
klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke
depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008,
yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu:
1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri
Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster
Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster
Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5)
Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6)
Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster
Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri
Alas Kaki.
KATA PENGANTAR ii

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12
3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4
4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika
5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang
6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan
Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut
pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara
lebih fokus dan dapat menjadi:
iv
Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan
Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet,
3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan
Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster
Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster
Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture,
10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri
Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu.
Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan
Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri
Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian.
dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster
Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi,
3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya.
Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3
Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat
Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri
Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.
Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1)
Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster
Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan
Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5)
Klaster Industri Makanan Ringan.

1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan
aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang
secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya
pelaksanaan program pengembangan industri sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor,
antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota).
3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat
luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan
pembangunan industri.
Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut
bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan
dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map)
ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran
dan tugasnya masing-masing.
Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita
luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, November 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
MOHAMAD S. HIDAYAT
KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................... vii
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009
TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN
KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN
MULTIMEDIA ...................................................... 1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
RI NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14
OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KLASTER INDUSTRI ELEKTRONIKA ........................... 9
KLASTER INDUSTRI FASHION .................................. 35
OKTOBER PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER
INDUSTRI FASHION ................................................ 43
KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI .... 55

OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI .... 63
vii

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN
KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan
industri nasional sesuai dengan Pasal
2 Peraturan Presiden RI Nomor 28
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, perlu menetapkan peta panduan
(Road Map) pengembangan klaster
industri prioritas yang mencakup basis
industri manufaktur, industri berbasis
agro, industri alat angkut, industri
elektronika dan telematika, industri
penunjang industri kreatif dan industri
kreatif tertentu serta industri kecil dan
menengah tertentu;
PERATURAN
PERATURAN
TENTANG
KONTEN MULTIMEDIA

b. Bahwa industri perangkat lunak dan
konten multimedia merupakan bagian
dari industri penunjang industri kreatif
dan industri kreatif tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu
ditetapkan peta panduan pengembangan
klaster industri perangkat lunak dan
konten multimedia;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf
b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Peta Panduan
(Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Perangkat Lunak dan Konten
Multimedia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2005
Nomor 4548);
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Nomor 4700);
tentang Penanaman Modal (Lembaran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri
Nomor 3330);
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nomor 4737);
PERATURAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 77/
P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2006;
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTIMEDIA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan
Klaster Industri Perangkat Lunak dan
Konten Multimedia Tahun 2010-2014
selanjutnya disebut Peta Panduan
adalah dokumen perencanaan nasional
yang memuat sasaran, strategi dan
kebijakan, serta program/rencana
aksi pengembangan klaster industri
perangkat lunak dan konten multimedia
untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Konten Perangkat Lunak dan Multimedia
adalah industri yang terdiri dari:
a. Reproduksi Media Rekaman (KBLI
PERATURAN
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
22301);
b. Reproduksi Film dan Video (KBLI
22302);
c. Industri Teropong dan Alat Optik
(KBLI 33202);
d. Industri Kamera Cinematografi
Proyektor dan Perlengkapannya
(KBLI 33204);

e. Jasa Konsultasi Piranti Lunak (KBLI
72200);
f. Jasa Kegiatan Data Base (KBLI
72400).
g. Kegiatan Lain yang Berkaitan
dengan Komputer (KBLI 72900);
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah,
Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan serta
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan
sebagian tugas urusan pemerintahan
di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah
dalam rangka menunjang
secara komplementer dan sinergik
untuk suksesnya pelaksanaan
program pengembangan industri
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster
Industri perangkat lunak dan
Konten Multimedia, baik pengusaha
maupun institusi lainnya, khususnya

yang memiliki kegiatan usaha di
sektor Industri perangkat lunak dan
Konten Multimedia ataupun sektor
lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi
terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi
dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan
sosial-politis maupun kontrol
sosial terhadap pelaksanaan kebijakan
klaster industri ini, yang pada
akhirnya diharapkan untuk mendorong
partisipasi dari masyarakat
luas untuk
berkontribusi secara langsung dalam
kegiatan pembangunan
industri.
(1) Program/rencana aksi pengembangan
klaster Industri perangkat lunak dan
Konten Multimedia dilaksanakan sesuai
dengan Peta Panduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemangku Kepentingan
sebagaimana
tercantum dalam Peta
Panduan.
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat
laporan kinerja tahunan kepada Menteri
atas pelaksanaan program/rencana aksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1).
PERATURAN
Pasal 3
Pasal 4

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan
program/rencana aksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya
pada akhir bulan Februari
pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
FAHMI IDRIS
LAMPIRAN
PETA PANDUAN
ELEKTRONIKA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
ttd
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA
PRAYONO

10

A. Ruang Lingkup Industri Perangkat Lunak dan
Konten Multimedia
Hasil studi dari Departemen Perdagangan Republik
Indonesia (Studi Industri Kreatif 2007), teknologi
informasi (Telematika) dalam hal ini dikelompokkan
menjadi bidang Layanan Komputer dan Peranti lunak
(LKPL) merupakan salah satu industri kreatif yang
menjadi andalan dan harus dikembangkan oleh bangsa
Indonesia.
Lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok
industri LKPL:
1. Jasa portal yang mecakup usaha jasa pelayanan
yang menyediakan akses ke gerbang utama dari
pusat enterprise knowledge yang merupakan hasil
dari pengolahan data dan informasi, sehingga dapat
digunakan sebagai bahan dalam pengambilan
keputusan. Fasilitas yang disediakan misal: fasilitas
untuk melakukan email, searching, chatting, akses
ke berbagai sumber daya (resources);
2. Jasa multimedia lainnya;
3. Jasa konsultasi perangkat keras (hardware
consulting) yang mencakup usaha jasa konsultasi
tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras
komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan
aplikasi peranti lunak. Konsultasi biasanya menyangkut
analisis kebutuhan pengguna komputer
dan permasalahnnya serta memberikan jalan keluar
yang terbaik;
11
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN

12
4. Jasa konsultasi peranti lunak yang mencakup
usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan
analisis, desain, dan pemrograman dari sistem
yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkut
analisis kebutuhan pengguna komputer dan
permasalahannya, pemecahan masalah, dan
membuat peranti lunak berkaitan dengan
pemecahan masalah tersebut, serta penulisan
program sederhana sesuai kebutuhan pengguna
komputer;
5. Pengolahan data yang mencakup jasa untuk
pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan
ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan
dan penulisan laporan dari data yang disediakan
pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan
pengolahan;
6. Jasa kegiatan database yang mencakup usaha jasa
pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan
database, penyimpanan data, dan penyediaan
database dari berbagai jenis data (seperti: data
keuangan, statistik, ekonomi, atau teknis). Data
dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan
atau oleh sekelompok pengguna data;
7. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi,
dan komputer yang mencakup jasa perawatan dan
reparasi, mesin kantor, mesin akuntansi, komputer,
mesin ketik, dan perlengkapan;
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer.
Sedangkan struktur industri multimedia dapat digambarkan
sebagai berikut:

B. Pengelompokan Industri Perangkat Lunak
dan Konten Multimedia
Kode industri dari industri kreatif kelompok Layanan
Komputer dan Peranti lunak termasuk ke dalam
kategori Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
dan kategori Real Estate, usaha persewaan, dan Jasa
Perusahaan (mengacu kepada KBLI 2005). Secara rinci
kode industri dari kelompok Layanan Komputer dan
Peranti lunak adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kode Industri Kelompok Layanan Komputer dan
13
Gambar I.1. Struktur industri konten multimedia
LAMPIRAN
Peranti lunak
Kode
Industri
(3 digit)
Deskripsi
Kode Industri Kategori Industri Keterangan
643 Jasa
telekomunikasi
Transportasi, pergudangan,
dan komunikasi
64323 dan
64329
721
Jasa konsultasi
perangkat keras
(hardware
consulting)
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72100

14
Kode
Industri
(3 digit)
Deskripsi
Kode Industri Kategori Industri Keterangan
722 Jasa konsultasi
peranti lunak
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72200
723 Pengolahan data
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72300
724 Jasa kegiatan
database
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72400
725
Perawatan dan
reparasi mesin-mesin
kantor,
akuntansi, dan
komputer
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72500
729
Kegiatan lain
yang berkaitan
dengan komputer
Real estat, usaha
persewaan, dan jasa
perusahaan
72900
Sedangkan untuk industri konten multimedia, secara
garis besar dapat kita rangkum bahwa terdapat 2 (dua)
format digital dan sumber konten, yaitu:
• Digitized Contents: Konten yang ada sebelum
era digital yang kemudian diformat ulang ke dalam
bentuk digital, dan
• Born-Digital Contents: Konten yang dari awal
penciptaannya langsung dalam format digital.

Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Peranti lunak
adalah:
1. Menyediakan peranti lunak mobile dengan Embedded
Content dalam bentuk Service sebagai jasa telekomunikasi
baru, terutama menyambut era Broadband Wireless
Access (BWA).
2. Memenuhi peluang pasar domestik yang besar setelah
AS, China dan India untuk produk - produk telematika.
Karena saat ini faktual yang ada bahwa belanja produk
domestik telekomunikasi baru dimanfaatkan hanya
sebesar < 5%
3. Memanfaatkan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO
secara optimal sebagai kendaraan untuk memasuki
pasar internasional.
Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Konten Multimedia
adalah:
Tahun 2010 – 2011
a. Fasilitasi Pendirian Pusat Desain Multimedia
b. Fasilitasi ”Market Access” untuk pengembang konten
c. Penerapan Standar Nasional untuk kemampuan perusahaan
15
LAMPIRAN
BAB II
SASARAN
lokal di pasar regional dan internasional
konten multimedia
Tahun 2012 – 2014
Penyelenggaraan lomba dan kompetisi nasional dan
internasional untuk pengembang konten multimedia.

a. Fasilitasi peluang ekspor produk konten multimedia
b. Terbangunnya jaringan informasi.
c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif.
d. Pameran dan sosialisasi produk konten multimedia
e. Pameran dan sosialisasi produk konten multi media ke
f. Terwujudnya industri konten mulitmedia yang tangguh,
16
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun
jangka panjang.
Indonesia ke pasar ASEAN khususnya dan Asia pada
umumnya.
pasar Asia, Eropa dan Amerika.
mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya
saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang
besar dalam perekonomian nasional.

17
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LAMPIRAN
BAB III
A. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
a. Industri Perangkat Lunak
Dalam siklus pengembangan industri peranti lunak
nasional, akan menempuh strategi (a) Memberikan
dukungan penuh pada industri peranti lunak lokal,
dimana saat ini secara umum masih berklala
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (b)
Membangun kemampuan industri peranti lunak
dengan memberikan dorongan untuk menetapkan
fokus pada produk tertentu dengan memperhatikan
perkembangan produk global, sebagai acuan
untuk menetapkan fokus; (c) Mendaya-gunakan
kemampuan ini untuk menciptakan dan memenuhi
pasar lokal.
Dari ketiga strategi besar ini, diharapkan industri
piranti lunak nasional dapat bersaing di pasar
global. Berikut ini disampaikan model strategi
pengembangan tersebut yang terdiri atas dua
lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Inisiasi
dimulai dari lingkaran dalam dengan membangun
kemampuan technopreneuring,
berbasis pada
teknologi, menciptakan produk inovatif baru. Langkah
yang perlu diambil penyatuan kekuatan Triple-Helix
(Akademisi, Usahawan, dan Pemerintah). Kehadiran
Technopark akan mempercepat konvergensi dari
ketiga helix tersebut. Berbagai modus pembiayaan
dapat diupayakan, temasuk mencari hibah

Keterampilan sbg Industri
Lokal ke Pasar Global
18
penelitian guna menciptakan produk awal (Prototip).
Dalam hal ini pemerintah akan memainkan peran
sebagai lokomotif penggerak, melalui kebijakan
yang diturunkan, guna membukakan pasar lokal
dan memberikan insentif finansial terbatas, baik
dalam bentuk hibah ataupun bantuan natura.
Termasuk fasilitasi kepada instrumen pembiayaan.
Diharapkan industri di penghujung lingkaran dalam
telah mampu untuk mulai masuk ke pasar global.
Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti lunak
Mencapai skala
ekonomis untuk membangun
produk global sendiri
Aliansi dengan Industri TIK global
untuk pengembangan produk global
Mencari Pendanaan
Pengembangan Bisnis,
(Venture Capital, Bank,
Pemerintah, Pengusaha)
Membangun
Start-up Baru,
krn memiliki lebih banyak
Kemampuan TIK2
Pembiayaan
STRATEGI INDUSTRI PERANTI LUNAK
1.MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL
2.MEMBANGUN KEMAMPUAN ATAS
PRODUK-PRODUK GLOBAL TERTENTU
3.MENDAYAGUNAKAN KEMAMPUAN INI
UNTUK PASAR LOKAL DAN GLOBAL
Meningkatkan
Mulai di sini
Memilih & fokus
terhadap peranti lunak
andalan
Memilih tempat utk
Technopreneuring
(Keahlian & Wirausaha)
Membawa lebih
banyak pekerjaan pengembangan
untuk industri SW lokal
Menjalin Kerjasama dgn
Perguruan Tinggi untuk
Riset dan Mendapatkan
SDM Handal
Memperluas kemampuan
produk berdasarkan keterampilan
atas Peranti lunak
Gambar III.1. Kerangka Pikir Pengembangan
Industri Peranti Lunak
Lompatan besar terjadi pada industri peranti
lunak yang telah mampu masuk ke lingkaran
luar, sebagai pemain global, yang dimulai dengan
menciptakan kemampuan dan cara berfikir serta
cara bertindak sebagai layaknya pemain global
yang telah matang. Sebagai strategi awal adalah
membawa pekerjaan untuk industri peranti lunak
lokal. Penerapan bakuan, seperti ISO-9001 dan/

atau CMMI, merupakan ukuran global untuk dapat
menerima pekerjaan dari pasar global. Setelah
terbukti mampu untuk mendapatkan pasar global,
beberapa langkah untuk menciptakkan start-up
dimungkinkan. Di penghujung lingkaran luar,
industri peranti lunak telah memiliki produk sendiri
untuk pasar global.
b. Industri Konten Multimedia
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan
strategi yang mencakup beberapa aspek sebagai
berikut:
1. Pasar
Mendorong penggunaan konten lokal terutama
kepada seluruh lembaga pemerintah dengan
merujuk kepada KepMen tentang TKDN
19
LAMPIRAN
2. Infrastruktur
• Memfasilitasi pembangunan baru studio
multimedia
• Memperluas dan mempermudah akses
internet & broadband
3. Sumber Daya Manusia
• Pembangunan Pusdiklat Multimedia
• Fasilitasi Sertifikasi Keahlian
A. Teknologi
• Pembangunan PUSLITBANG Multimedia
• Mendorong para peneliti mendaftarkan
karyanya ke kantor paten

20
B. Pendanaan
• Pengembangan skema pembiayaan modal
yang lebih “bersahabat” dengan model
UKM dan start-up company
• Menjajaki kerjasama dengan pemodal
ventura dari luar negeri untuk pendanaan
modal awal (start-up capital)
C. Hukum
• Peningkatan Law Enforcement anti-pembajakan
2. Kebijakan
a. Industri Perangkat Lunak
Kebijakan nasional untuk Industri Peranti Lunak
akan meliputi:
1. Melahirkan kebijakan baru sebagai landasan
untuk pengembangan usaha dan produksi,
mencakup (a) kebijakan ekonomi, industri,
dan telematika nasional, yang mencakup aspek
Hukum, Peraturan Nasional, Peraturan Daerah,
Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI); (b) Kebijakan implementasi, yang
mencakup aspek proteksi terhadap industri
peranti lunak nasional; Aspek sinergi internal
antar Triple-Helix.
2. Mengarahkan belanja pemerintah dalam bidang
TIK sebagai motor pengerak pasar bagi industri
nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk
Insentif yang diberikan pemerintah. Pemberian
dilakukan dengan prasyarat kemapuan dengan
cara mengukur kemampuan dan / atau memberikan
ukuran industri peranti lunak yang
layak menerima insentif tersebut.

Kebijakan bagi internal industri peranti lunak adalah:
1. Pembakuan dan sertifikasi – untuk jaminan
mutu produk / jasa yang dihasilkan, mencakup:
(a) Profesionalisme sebagai jaminan pengerjaan
dilakukan oleh yang ahli dan pengalaman,
serta memenuhi standar profesional tertentu;
(b) Industri dapat memberikan jaminan atas
produk/ jasa yang diberikan, sesuai dengan
baku mutu / spesifikasi; (c) Hadirnya lembaga
/ manajemen penjamin proses pengerjaan oleh
industri dilakukan secara bertanggung-jawab
dengan mekanisme / prosedur baku, sehingga
mudah untuk memantau pemenuhan baku
mutu produk / jasa.
2. Pemberian akses informasi yang mencakup
(a) Sarana dan prasarana telekomunikasi; (b)
Informasi pasar dan sentra produksi; serta (c)
Informasi perkembangan industri telematika.
3. Pemberian kemudahan infrastruktur berusaha
yang mencakup (a) Prasarana dan sarana
produksi; (b) Prasarana dan sarana usaha /
business; (c) Prasarana dan sarana peningkatan
kemampuan, Riset, Pendidikan dan pelatihan
Konten digital bersifat intangible, dalam arti tidak
memerlukan dimensi fisik; tidak pernah lapuk,
keasliannya dapat tetap lestari tanpa tergantung
frekuensi pemakaian serta dapat digandakan secara
sempurna tanpa batas jumlah dengan biaya sangat
minimal. Sebagai konsekuensinya, konten digital
memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari segi
penciptaan, organisasi, distribusi, dan pelestariannya.
21
LAMPIRAN
b. Industri Konten Multimedia

2
Dalam memahami konten digital dan menyusun
kebijakan yang sesuai, pemerintah Selandia Baru
merangkum lima elemen pokok yang perlu diperhatikan
dalam mengembangkan kebijakan dan strategi di
bidang konten digital ini.
Penciptaan dan perlindungan konten:
Born-digital content adalah informasi dalam fomat
baru yang membutuhkan keterampilan baru untuk
menciptakan dan menggunakannya, menyediakan
peluang yang unik untuk inovasi dan kreativitas serta
memerlukan suatu sarana baru untuk melindunginya
dari pencurian dan penyalahgunaan.
Akses dan pencarian konten:
Konten dalam format digital, apakah born-digital,
digitized atau hanya sekedar didata secara digital,
bersaing dengan bermiliar-miliar konten lainnya dalam
merebut perhatian pengguna potensial. Untuk itu,
tersedianya mekanisme akses dan pencarian konten
yang handal sangat penting (misal: design standards,
metadata, search engine optimization, dll).
Berbagi dan memakai konten:
Dua dari karakterisitk konten digital adalah
kemampuannya untuk diproduksi ulang dan
didistribusikan tanpa biaya dan dengan resiko
minimal, serta dapat digunakan berulang tanpa
menjadi usang. Kemampuan bagi pengguna untuk
dapat mencari konten yang relevan yang siap untuk
digunakan, digunakan ulang, berbagi, penggunaan
lain, serta penambahan dimensi baru adalah fitur-fitur
pokok yang harus terseda dalam era digital.

Konten digital membuka kemungkinan untuk
disimpan dalam pengelompokan dan volume yang
jauh lebih besar dari kemungkinan yang terbatas
jika kita menggunakan sarana fisik. Namun,
sebagaimana sarana-sarana fisik yang akan
menjadi usang, konten digital juga memiliki resiko
hilang atau rusak dengan mudah. Oleh karena itu,
mengelola dan melestarikan konten dibutuhkan
untuk penggunaan berkelanjutan.
Pemahaman dan kepedulian terhadap konten digital:
Konten digital mengubah cara pandang kita terhadap
informasi, pengetahuan, dan nilai material. Dalam
transisi ke era digital ini, kita perlu memahami dan
peduli akan lingkungan, peluang, dan tantangan
konten digital agar dapat membuat pilihan,
keputusan, dan investasi yang bijaksana.
Jadi meskipun pasar yang menciptakan dan mengembangkan
konten digital, pemerintahlah
yang mempunyai peran dalam mengembangkan
enabling factors sehingga kelima elemen tersebut
dapat tertata dengan baik, misalnya
pemerintah
perlu mengambil insiatif untuk
mendukung keanekaragaman budaya, mendorong
wirausahawan konten lokal , dan bertindak sebagai
fasilitator dengan meningkatkan kapabilitas dan
menghilangkan segala hambatan regulasi yang tidak
perlu dan hambatan-hambatan lainnya sebagai
akibat regulasi lintas sektoral. Kebijakan yang juga
memegang peranan penting antara lain eliminasi
hambatan untuk bersaing sehat di bidang jasa
jaringan, kebijakan yang mempromosikan investasi
23
LAMPIRAN
Mengelola dan melestarikan konten:

24
di infrastruktur broadband, serta pengembangan
konten dan kapabilitas di area pedesaan dan daerah
terpencil.
Kebijakan yang tepat dan ‘pro-digital content’ dapat
dikembangkan dengan selalu mengacu kepada hal-hal
sebagai berikut:
• Mendorong terciptanya lingkungan bisnis
yang memacu peningkatan penciptaan serta
diseminasi konten-konten digital buatan lokal
• Menarik investor swasta asing maupun lokal
untuk terjun ke bisnis konten multimedia
• Mendorong terciptanya model-model bisnis
yang inovatif dan berhasil mengembangkan
pasar konten multimedia
• Meningkatkan daya saing industri konten
multimedia lokal
• Meningkatkan ketrampilan dan kualitas para
pekerja di industri konten multimedia
• Mempromosikan kemampuan dan karya
industri konten multimedia lokal dalam setiap
kesempatan baik di dalam maupun di luar
negeri.

25
LAMPIRAN
 Mempromos kan kemampuan dan karya ndustr konten mult lokal dalam set ap kesempatan ba k d dalam maupun d luar neger Gambar Gambar III.III.2 2 Digital Digital Content
Content

26

Tahap pengembangan ini merupakan kegiatan pengembangan
jangka menengah yang berkesinambungan, di mana
seluruh outputnya memiliki karakter yang menghasilkan
aplikasi-aplikasi peranti lunak yang merupakan keluaran
industri kreatif, berbasis kebutuhan pasar, melalui sejumlah
rencana aksi.
27
PROGRAM / RENCANA AKSI
LAMPIRAN
BAB IV
A. Industri Perangkat Lunak
1. Rencana Aksi 2010
 Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak
bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT,
Depkominfo a.l. INAICTA, APICTA,
 Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC,
Teknopark
 Mendirikan instansi pengelola dan Penilai KIPI
 Melakukan penyesuaian perhitungan TKDN
untuk Industri Peranti Lunak.
 Menetapkan standar kompetensi SDM TIK untuk
Industri peranti lunak
 Mendirikan Pusat Pengembangan peranti lunak
komputer untuk Teknologi kreatif digital pada
aplikasi Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial,
Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain,
arsitektur, Musik, & Media
 Mengusulkan perubahan Perubahan atas
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

28
untuk pengadaan jasa pengembangan peranti
lunak, berdasarkan Kompetensi SDM TIK, KIPI
dan TKDN.
 Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC,
Teknopark
 Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak
yang mampu mendukung akselerasi industri
perangkat keras embeded systems
 Fasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer
untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi
Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial, Game,
Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur,
Musik, & Media
 Mendirikan Badan Pengembangan Wirausaha
Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa
Peranti Lunak.
 Fasilitasi inisiatif pembangunan Teknopark yang
merupakan kelanjutan dari RICE dan IBC.
 Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak
yang mampu mendukung akselerasi industri
perangkat keras embeded systems

 Fasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l.
Film, Video, Photografi, Spatial, Game, Fashion,
Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, &
Media
 Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti
lunak lokal di pasar regional dan Internasional.
 Difusi dan Sosialisasi Kompetensi SDM TIK,
KIPI dan TKDN sebagai pilar kekuatan Industri
Piranti Lunak
29
LAMPIRAN
Depkominfo.
 Fasilitasi pengembangan Teknopark Peranti
Lunak.
 Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti
lunak lokal di pasar reginal dan Internasional.
 Penyusun sistem “Countertrade” Peranti Lunak
dan merumuskan kebijakannya.
Piranti Lunak
Depkominfo.
 Fasilitasi pengembangan Teknopark Peranti
Lunak.
 Fasilitasi ”Market Access” pengembang software
lokal di pasar reginal dan Internasional.

B. Industri Konten Multimedia
30
 Fasilitasi “Countertrade” Peranti Lunak
Piranti Lunak
1. Melakukan promosi dan introduksi mengenai
potensi dan peluang game dan animasi pada
masyarakat luas
Kegiatan ini sangat penting mengingat persepsi
negatif yang masih banyak beredar di kalangan
masyarakat terhadap kedua bidang ini, khususnya
pada bidang game teknologi mengingat bagaimana
game dan animasi dapat menarik perhatian anak-anak
sehingga membuat mereka melupakan
tanggung jawab dalam belajar, padahal game
dan animasi juga memiliki potensi sebagai media
edukasi jika dikembangkan secara tepat dan
terencana. Adapun langkah-langkah promosi dan
edukasi masyarakat ini perlu dilakukan misalnya
melalui pameran-pameran yang diselenggarakan
dalam ruang publik sehingga tidak menciptakan
jarak dan kesan eksklusif.
2. Melakukan pengembangan game dan animasi
berbasis mobile content untuk teknologi telepon
seluler
Penggunaan telepon seluler di Indonesia sendiri
terlihat cukup tinggi sehingga menjadikan target
pasar yang sangat menarik karena pemanfaatan
teknologi game untuk ponsel tampaknya bisa
dijadikan alternatif karena belum menjadi area
yang banyak disentuh.

3. Melakukan penyelenggaraan kompetisi tahunan
untuk mendorong peningkatan kualitas karya
anak bangsa
Kegiatan ini bisa diusahakan dengan adanya forum
interaksi dan tatap muka antara para pembuat
game dan animasi lokal yang berbakat (khususnya
yang memiliki keterbatasan modal) dengan para
pemberi modal/investor.
4. Membangun pusat data dan pengembangan
produk game teknologi dan animasi
Dengan adanya pusat data dan pengembangan
dari hasil-hasil produk game teknologi dan animasi
menjadi penting karena bisa berperan sebagai
centre of excellence sekaligus research centre di
Indonesia.
Para pembuat game dan animasi yang potensial
akan terdata dengan baik dan memudahkan kontak
dengan pihak investor, serta yang paling penting
adalah Indonesia memiliki database yang lengkap
mengenai hasil karya anak bangsa dalam bidang
game dan animasi ini.
5. Membangun pusat pelatihan animasi dalam
negeri
Kondisi praktisi animasi/industri Indonesia yang
sangat sporadis dan belum terstandar akan
menimbulkan masalah pada waktu harus bersama-sama
mengerjakan suatu proyek besar, baik untuk
pasar lokal maupun kebutuhan outsorcing. Output
yang dihasilkan bisa menjadi tidak sama satu sama
lain karena prinsip-prinsip dasar animasi yang
31
LAMPIRAN

32
digunakan tidak sama, cara membaca prosedur
dan teknis dokumen belum tentu sama dan ini
akan menghasilkan keluaran yang tidak akurat
dan konsisten sehingga memungkinkan untuk
ditolak oleh pemberi pekerjaan. Untuk membangun
suatu persepsi yang sama, dibutuhkan satu pusat
pelatihan dengan satu standar tertentu baik
software, hardware, dan materi pelatihan sehingga
dapat dihasilkan suatu kesamaan persepsi tentang
animasi dan prosedur produksi animasi.
6. Melakukan pembuatan studio animasi
Dengan tersebarnya praktisi animasi di seluruh
Indonesia, baik yang bekerja di studio swasta
maupun yang sifatnya part-timer. Studio animasi
yang dikelola pihak swasta belum dapat mencukupi
kebutuhan produksi animasi untuk pasar lokal
dan belum dapat menampung kebutuhan kerja
para animator. Pada kenyataannya, para animator
banyak yang hijrah mencari pekerjaan di jakarta,
padahal sifat pekerjaan ini dapat dilakukan dengan
metode pantau dan supervisi dari tempat lain.
Untuk menumbuhkan industri animasi menurut
data dari AINAKI, diperlukan sekurangnyanya 50
(lima puluh) studio yang tersebar sehingga jika
berproduksi akan dapat menghasilkan 50 (lima
puluh) film animasi dalam 1 bulan.

LAMPIRAN
3
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 13300/M-IND/PER/10/2009
18
Tabel 1. Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Piranti Lunak

34
Nomor : 13300/M-IND/PER/10/2009
Tabel 1. Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kontent Multimedia
19
2010 2011 2012 2013 2014
1 1 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan produk
game dan animasi dalam negeri √
Depperin, Depkominfo, KNRT,
Depkumham, Perguruan tinggi, Pelaku
usaha
2 Pelaksanaan Forum tahunan konten mobile √ √ Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda,
Pelaku usaha
3 Sosialisasi HAKI karya kreatif game dan konten √ √ Depperin, Pemda, Depkominfo,
Depkumham, KNRT, Pelaku usaha
4 Studi kelayakan Pusat Desain Konten
Multimedia
√ √ Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda,
Pelaku usaha
2 1 Fasilitasi kompetisi tahunan game dan animasi √ √ Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda,
Komunitas TIK
2 Fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri
√ √
Depperin, Depdag, Pemda,
Depkominfo, Perguruan tinggi,
komunitas TIK
3 Pembuatan film serial animasi karakter
Indonesia
√ Depperin, Depkominfo, komunitas
kreatif
3 Teknologi dan standardisasi 1 Penyusunan tim Pendayagunaan produk games
dan animasi lokal
√
Depperin, Depkominfo, Perguruan
tinggi,Pelaku usaha
2 Menyusun kompetensi SDM TIK untuk industri
game dan konten multimedia √
Depperin, KNRT, Depnaker, pelaku
usaha, Depkominfo, Perguruan tinggi
4 Penguatan struktur usaha 1 Inventarisasi potensi industri game dan konten
multimedia dalam negeri
√ √ Depperin, Pemda, Depkominfo,
Asosiasi, Pelaku usaha
2 Penetapan kriteria model bisnis game dan
konten
√
Depperin, Depkominfo, Depdiknas,
perguruan tinggi, asosiasi
5 Sumber daya manusia 1 Membangun pusat pelatihan animasi dalam
negeri
√ √ Depperin, Pemda, Perguruan tinggi,
asosiasi, pelaku usaha
2 Menetapkan standar kompetensi SDM TIK
untuk industri game dan konten multimedia √
Depperin, KNRT, BNSP, Depnaker,
pelaku usaha, Depkominfo, Perguruan
tinggi
6 Pengembangan sarana dan prasarana 1 Membangun pusat data dan pengembangan
produk game dan animasi √ √
perguruan tinggi, pelaku usaha, pemda
2 Pembuatan studio animasi
√ √
perguruan tinggi, komunitas kreatif,
pemda
3 Fasilitasi Pusat Desain Konten Multimedia
√ √
perguruan tinggi, komunitas kreatif,
pemda
Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Melakukan kegiatan promosi dan
pemasaran dalam dan luar negeri
Daerah
Tahun
Pemangku Kepentingan
Tabel 2Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Konten Multimedia
No. Program Rencana Aksi Pusat

menengah tertentu;
35
KLASTER INDUSTRI FASHION
PERATURAN
PERATURAN
TENTANG

36
b. Bahwa industri fashion merupakan
bagian dari kelompok industri penunjang
industri kreatif dan industri
kreatif tertentu sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu ditetapkan
peta panduan pengembangan klaster
industri fashion;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf
b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Peta Panduan
(Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Fashion;
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4548);
Nomor 4700);
Nomor 3330);
Nomor 4737);
37
PERATURAN

38
Nomor 4987);
Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan
P Tahun 2007;
Tahun 2006;
Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia
diubah terakhir dengan Peraturan
Tahun 2007;
dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian;

FASHION.
dengan:
Klaster Industri Fashion Tahun 2010-
2014 selanjutnya disebut Peta Panduan
adalah dokumen perencanaan nasional
yang memuat sasaran, strategi dan
kebijakan, serta program/rencana aksi
pengembangan klaster industri fashion
untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Fashion adalah industri yang
terdiri dari:
a. Industri Bordir/Sulaman (KBLI
39
PERATURAN
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
17293);
b. Industri Pakaian Jadi Rajutan (KBLI
17302);
c. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan
Perlengkapannya (KBLI 18101);
d. Industri Pakaian Jadi (Konveksi)
dan Perlengkapannya dari Kulit
(KBLI 18102);
e. Industri Bulu Tiruan (KBLI 18201);
f. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi
dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris
(KBLI 18202);

40
g. Industri Pencelupan Bulu (18203);
h. Industri Barang dari Kulit dan Kulit
Buatan untuk Keperluan Pribadi
(KBLI 19121);
i. Industri Barang dari Kulit dan Kulit
Buatan untuk Keperluan Teknik/
Industri (KBLI 19122);
j. Industri Alas Kaki untuk Keperluan
Sehari-hari (KBLI 19201).
Pasal 2
Menteri ini.
untuk suksesnya pelaksanaan
program pengembangan industri
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri
Fashion, baik pengusaha maupun

institusi lainnya, khususnya yang
memiliki kegiatan usaha di sektor
Industri Fashion ataupun sektor
lain yang terkait;
d. Informasi untuk menggalang
dukungan sosial-politis maupun
kontrol sosial terhadap pelaksanaan
kebijakan
klaster industri ini,
yang pada akhirnya diharapkan
untuk mendorong partisipasi dari
masyarakat luas untuk berkontribusi
secara langsung dalam kegiatan
klaster Industri Fashion dilaksanakan
sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Peta
Panduan.
laporan kinerja tahunan kepada Menteri
atas pelaksanaan program/rencana aksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1).
41
PERATURAN
Pasal 3
Pasal 4

1. Presiden RI;
42
Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya
pada akhir bulan Februari
Pasal 5
tanggal ditetapkan.
ttd
FAHMI IDRIS
PRAYONO

43
FAHMI IDRIS
LAMPIRAN
PETA PANDUAN
FASHION
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
ttd
PRAYONO

4

Fashion sendiri didefinisikan sebagai kegiatan kreatif
yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas
kaki, dan desain aksesories mode lainnya, produksi
pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini
produk fashion serta distribusi produk fashion (Dep.
Perdagangan/Indonesia Design Power). Pelaku inti dari
industri fashion meliputi pemasok bahan baku, produsen
eksportir maupun importir yang didukung oleh: (a) Unit
Pelayanan Teknis, (b) Balai Besar Tekstil maupun Balai
Besar Batik, (c) Akademisi/Perguruan Tinggi di bidang
desain dan Teknologi Tekstil, (d) Dewan Kerajinan
Nasional (DEKRANAS) Pusat maupun Daerah, (d) Para
desainer dan Perancang busana/perancang tekstil, (e)
Asosiasi, (f) Lembaga Keuangan dan Perbankan serta
instansi terkait lainnya.
Bila diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), seluruhnya ada 19
KBLI dimana 10 KBLI termasuk dalam sektor industri.
Dari sepuluh yang masuk di sektor industri, untuk
industri fashion lebih terfokus pada 3 (tiga) jenis industri
yaitu: industri pakaian, industri alas kaki, dan industri
aksesoris (tas, dompet, dll). Mata rantai industri fashion
memiliki cakupan yang sangat luas, khususnya produk
fashion berbasis tekstil yang didukung oleh pemasok
bahan baku maupun bahan penolong yang banyak
45
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Fashion
B. Pengelompokan Industri Fashion

46
terdapat di Indonesia. Bahan baku yang digunakan untuk
produksi fashion dapat berupa kain tenun lembaran baik
yang warna polos maupun bermotif, yang bersumber
dari industri pertenunan dan perajutan. Di Indonesia
terdaftar 1.044 perusahaan pertenunan/perajutan yang
mempekerjakan hampir 345.000 orang dan kebanyakan
berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Untuk pengembangan jangka menengah (2010-2014),
sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 Melanjutkan pemahaman mengenai trend dan desain
47
LAMPIRAN
BAB II
SASARAN
produk fashion.
 Meningkatnya produk fashion yang menerapkan
standardisasi dan pelindungan HKI.
 Memperkuat brand dan komersialisasi produk fashion
Indonesia.
 Meningkatkan kemampuan dasainer fashion lokal
mendunia ke pusat-pusat desain kelas internasional
(mengikuti fashion week)
 Menguatnya peran akademisi dalam memperkuat
struktur pendidikan berbasis fashion melalui studio.
 Menyebar luasnya pelatihan desain busana fashion di
sentra-sentra potensial basis produksi fashion.
 Meningkatnya nilai tambah rata-rata sebesar 12 %

48

49
LAMPIRAN
BAB III
A. Strategi
Strategi pembinaan dan pengembangan industri fashion
dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:
 Penguatan kelembagaan
Perbaikan kinerja pada setiap rantai nilai industri
fashion yaitu pemasok bahan baku, produsen,
dan konsumen. Tiap rantai nilai memiliki saling
ketergantungan yang tinggi dengan rantai nilai
lainnya sehingga pengembangan pemasaran produk
juga sangat tergantung pada kelancaran hubungan
atau kinerja masing-masing rantai nilai tersebut.
 Penetapan rencana induk pengembangan ekspor
produk fashion
Mewujudkan kesamaan fokus pengembangan
ekspor pada komoditi atau jenis produk yang
disepakati
secara nasional. Rencana induk pengembangan
ekspor produk fashion bagi produk
ekspor dengan menerapkan strategi pemasaran
yang tepat yang terdiri dari segmenting (segmen
pasar yang dipilih), targetting (pasar sasaran untuk
setiap produk), dan positioning (memposisikan
produk apakah sebagai market leader atau market
follower), dengan mempertimbangkan keunggulan
komparatif yang dimiliki dan keuntungan kompetitif
yang akan diperoleh.

50
 Memfasilitasi program kerjasama pengembangan
antarlembaga pemerintah atau non-pemerintah
melalui pembentukan asosiasi
Fasilitas tersebut terutama di bidang pengembangan
produk, perbaikan mutu produk, pengusahaan
banding hak paten sesuai dengan tuntutan
konsumen, pemasaran, perijinan, dan lain-lain
dimana asosiasi diharapkan dapat menjadi media
untuk mempertemukan seluruh stakeholder untuk
bersinergi.
 Menciptakan atau merevitalisasi berbagai
macam regulasi pemerintah yang mendukung
ekspor
Di antaranya adalah kebijakan yang terkait dengan
bidang pemasaran antara lain tata cara atau
prosedur perizinan ekspor/impor, kebijakan fiskal,
pajak dan pungutan serta kebijakan pendukung
pemasaran lainnya.
 Pengumpulan informasi dan perkiraan
(forecasting) tren
Pemerintah akan mengumpulkan berbagai macam
informasi mengenai tren lokal dan tren internasional.
Pemerintah akan mendapatkan informasi tentang
tren internasional ini dari agensi tren luar negeri.
Perkawinan antara tren lokal dan tren internasional
ini akan melahirkan produk lokal yang memiliki jiwa
modern. Bila hal ini dilakukan secara berkelanjutan,
antisipasi tren setiap musim akan dapat dilakukan.
Dengan demikian hal ini akan melahirkan statement
of trend.

51
LAMPIRAN
 Interpretasi tren
Tren internasional ini akan memerlukan interpretasi,
interpretasi tren ini akan dilakukan oleh beberapa
ahli tren yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan
tren. Dalam interpretasi tren, tren
internasional akan dipadukan dengan tren lokal.
Kemudian interpretasi tren tersebut akan dituangkan
dalam sebuah buku. Buku tersebut akan dijadikan
pedoman/acuan dalam setiap pelatihan di daerah-daerah
basis potensi industri fashion.
 Pelatihan pengembangan SDM kreatif
Pelatihan pengembangan SDM kreatif dapat
dilakukan melalui pusat maupun daerah dengan
berbagai metode diantaranya in house training,
setelah diadakan perpaduan antara tren produk
lokal dan tren modern, pemerintah berkewajiban
untuk menyebarluaskan informasi tren tersebut ke
daerah-daerah. Pelatihan tren ini dibuat berdasarkan
tren yang berubah setiap musim.
 Peragaan busana (Fashion show)
Setelah diadakan pelatihan ke daerah-daerah,
pemerintah mengadakan pameran/peragaan busana
agar hasil/produk fashion dapat di expose diketahui
oleh khalayak luas. Hal ini akan meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan tren internasional
yang menandakan adanya kemajuan di bidang
industri fashion.

B. Kebijakan
52
Dalam kebijakan pengembangan industri fashion
mengacu kepada kebijakan industri nasional yang
berinduk kepada arahan pembangunan ekonomi
nasional. Pembangunan industri fashion diarahkan
agar mampu tumbuh secara efisien, produktif, berdaya
saing kuat, mandiri dan modern untuk mengantisipasi
peluang dan tantangan di masa depan. Sehubungan
hal tersebut diatas, pengembangan industri fashion
ditujukan untuk:
1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis
kepada potensi sumber daya nasional, bertumpu
kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dan
persaingan yang sehat.
2) Meningkatkan kontribusi industri fashion pada
sektor industri dan ekonomi nasional, memperluas
kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
lebih merata.
3) Mewujudkan struktur industri fashion yang kuat dan
tangguh dengan persebaran yang lebih merata.
4) Meningkatkan ragam, volume, dan nilai ekspor
produk-produk industri fashion sehingga kontribusinya
terhadap nilai ekspor nasional makin besar.
5) Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang
lebih merata, meningkatkan kontribusi, dan peran
industri fashion dalam sektor Industri dan ekonomi
nasional serta dapat menjadi tulang punggung
perekonomian nasional.
6) Mewujudkan pelestarian dan pengembangan
produk-produk seni budaya yang berbasis kekhasan
budaya etnik lokal dan nasional.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
jangka menengah di atas adalah sebagai berikut:
 Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam penyampaian
 Membantu pendaftaran dan perlindungan HKI
 Pemberian insentif bagi penyelenggara event-event
 Mengadakan survey kualitas bahan baku dan kualitas
53
informasi material,desain dan tren
LAMPIRAN
BAB IV
produk
 Mendorong pemilihan produk desain dan perusahaan
desain terbaik
 Memfasilitasi lomba-lomba/ kompetisi secara periodik
untuk memilih produk terbaik
 Melanjutkan informasi tentang trend global.
 Mengumpulkan desainer untuk interpretasi trend global
dengan desain etnik.
 Mengadakan pelatihan/training tentang trend.
 Mensosialisasikan cara dan peraturan pemasaran
internasional produk busana fashion.
 Trend dan Teknis Produksi Fashion
 Mendorong industry dan desainer untuk turut dalam
pameran-pameran produk fashion domestic dan
internasional
 Mengiklankan iklan layanan masyarakat “cintailah
produk fashion dalam negeri”

54
Lamp ran Peraturan Menter Per ndustr an RI
Nomor : /M-IND/PER/ 0/ 00
Tabel 1. Program Dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Fashion
7
No. Program Rencana Aksi Pusat Daerah
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1
Mengumpulkan informasi
trend (reguler)
1 Mencari informasi trend fashion
internasional dan trend fenomena
lokal
√ Depperin, Depdag, KUKM
2 Memadukan trend internasional
dengan inspirasi etnik lokal
√ √ Depperin, Depdag, KUKM,
Asosiasi Desainer,
Perguruan Tinggi
3 Membuat trend statement dalam
bentuk buku.
√ Depperin, Depdag, KUKM
2
Meningkatkan Awarness
produk fashion berbasis
Brand (reguler)
1 Meningkatkan produk fashion yang
menerapkan logo dan merek
(branding)
√ √
Depperin, Depdag,Dinas,
Balai, HKI,Depbudpar
2 Membuka jaringan informasi pasar
produk fashion
√ √ Depperin, Depdag (BPEN),
Dinas, Depbudpar
3 Menciptakan iklim usaha
yang kondusif (reguler)
1 Bantuan konsultasi dan kemudahan
proses utk memperoleh HKI.
√ √ Depperin, Perguruan
Tinggi,HKI
4
Pengembangan /
development (reguler)
1 Pelatihan/ Pembinaan sumber daya
manusia UKM - Produsen,
Pelatihan/Pembinaan keterampilan
teknis produksi, Pelatihan/Pembinaan
manajemen usaha dan produksi.
Tinggi, Balai
2 Meningkatkan peran desainer dalam
mengembangkan produk fashion yang
memiliki kekuatan padu inspirasi lokal
, berdasarkan trend international
Tinggi, Balai, Kelompok
Desainer
3 Pelatihan / kemampuan dasar
Pemasaran.
√ √
Depperin, Perguruan
Tinggi, Balai
5
Pengembangan teknologi
proses, bahan baku (reguler)
1 Pengembahan bahan baku dasar /
material
Tinggi, Asosiasi Desainer,
Balai, MenRistek
2 Pemanfaatan material baru dan
material alternatif
Tinggi, Asosiasi Desainer,
Balai, MenRistek

KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI
menengah tertentu;
5
PERATURAN
PERATURAN
TENTANG

56
b. Bahwa industri kerajinan dan barang
seni merupakan bagian dari kelompok
industri penunjang industri kreatif dan
industri kreatif tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu
ditetapkan peta panduan pengembangan
klaster industri kerajinan dan barang
seni;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Peta
Panduan (Road Map) Pengembangan
Klaster Industri Kerajinan dan Barang
Seni;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran

Nomor 4548);
Nomor 4700);
Nomor 3330);
Nomor 4737);
57
PERATURAN

58
Nomor 4987);
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
diubah terakhir dengan Keputusan
P Tahun 2007;
Tahun 2006;
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

KERAJINAN DAN BARANG SENI.
dengan:
Klaster Industri Kerajinan dan Barang
Seni Tahun 2010-2014 selanjutnya
disebut Peta Panduan adalah dokumen
perencanaan nasional yang memuat
sasaran, strategi dan kebijakan, serta
program/rencana aksi pengembangan
klaster industri kerajinan dan barang
seni untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Kerajinan dan Barang Seni
adalah industri yang terdiri dari :
a. Industri Bordir / Sulaman (KBLI
59
PERATURAN
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
17293);
b. Industri Anyam-anyaman dari Rotan
dan Bambu (KBLI 20291);
c. Industri Anyam-anyaman dari
Tanaman selain Rotan dan Bambu
(KBLI 20292);
d. Industri Kerajinan Ukir-ukiran
dari Kayu kecuali Mebeller (KBLI
20293).

60
Pasal 2
Menteri ini.
untuk suksesnya pelaksanaan program
pengembangan industri sesuai
dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster
Industri Kerajinan dan Barang Seni,
baik pengusaha maupun institusi
lainnya, khususnya yang memiliki
kegiatan usaha di sektor Industri
Kerajinan dan Barang Seni ataupun
sektor lain yang terkait;

d. Informasi untuk menggalang
dukungan sosial-politis maupun
kontrol sosial terhadap pelaksanaan
kebijakan klaster industri ini,
yang pada akhirnya diharapkan
untuk mendorong partisipasi dari
masyarakat luas untuk berkontribusi
secara langsung dalam kegiatan
klaster Industri Kerajinan dan Barang
Seni dilaksanakan sesuai dengan Peta
Panduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Peta
Panduan.
laporan kinerja tahunan kepada
Menteri atas pelaksanaan program/
rencana aksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1).
Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-
61
PERATURAN
Pasal 3
Pasal 4

1. Presiden RI;
62
lambatnya pada akhir bulan Februari
Pasal 5
tanggal ditetapkan.
ttd
FAHMI IDRIS
PRAYONO

63
KERAJINAN DAN BARANG SENI
FAHMI IDRIS
LAMPIRAN
PETA PANDUAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
ttd
PRAYONO

64

A. Ruang Lingkup Industri Kerajinan dan Barang
Seni
Berdasarkan nomor HS, ruang lingkup industri kerajinan
dan barang seni mencakup Nomor HS 44, 46, 58, 65,
67, 71 dan 95.
Berdasarkan kriteria nilainya, industri ini dapat dikelompokkan
Adalah industri yang berbahan baku serat-serat,
baik serat alam maupun serat buatan untuk
menjadi produk anyaman. Berdasarkan jenis bahan
bakunya maka industri anyaman ada anyaman
rotan, anyaman bambu (KBLI 20291), anyaman
mendong, anyaman pandan, anyaman purun,
anyaman ketak, anyaman jangan, anyaman lidi,
anyaman lontar, anyaman agel dan anyaman eceng
gondok serta anyaman keladi air dan anyaman
plastik/nilon (KBLI 20292).
Adalah industri yang berbahan baku benang dan
kain/tekstil dengan proses produksi menjadi bordir
dan sulaman. Berdasarkan jenis kegunaannya
maka industri bordir/sulaman ada bordir busana/
gaun/asesorisnya serta bordir untuk perlengkapan
rumah tangga : sprei, sarung bantal, taplak meja,
tutup televisi/dispenser/audivisual (KBLI 17293).
65
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
menjadi 5 kelompok, yaitu:
1) Industri Kerajinan Anyaman
2) Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman

B. Pengelompokan Industri Kerajinan dan Barang
6
3) Industri Kerajinan Kayu
Adalah industri yang berbahan baku kayu dengan
proses produksinya menjadi kerajinan kayu.
Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri
kerajinan kayu ada, pigura, ukiran kayu, kerajinan
kayu, sarung golok (KBLI 2093), talenan kayu,
perabot dari kayu (KBLI 2094).
4) Industri Kerajinan Mainan Anak-anak
Adalah industri yang berbahan baku kayu/kain
dengan proses produksi menjadi mainan anak-anak.
Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya
ada produk boneka, mainan anak dan education
toys (KBLI 36943).
5) Industri Kerajinan Alat Musik
Adalah industri yang berbahan baku kayu/kulit
dengan proses produksi menjadi alat-alat musik.
Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya
ada produk gitar, gamelan, sasando, angklung,
seruling dan sebagainya (KBLI 36942).
Seni
Pengelompokkan industri kerajinan dan barang seni
seperti industri kerajinan anyaman, kerajinan kayu,
kerajinan mainan anak-anak dan kerajinan alat-alat
musik ke dalam kelompok industri hulu, industri antara
dan industri hilir tidak dapat dilakukan karena memang
pohon industri (proses produksinya) pendek. Sedangkan
untuk industri bordir/sulaman dapat dikelompokkan
atau dikategorikan dalam kelompok indusri tekstil dan
produk tekstil (TPT) dengan rincian sebagai berikut:

67
LAMPIRAN
a. Kelompok Industri Hulu
Termasuk dalam Industri Hulu adalah industri serat
dan benang di dalamnya adalah:
• Industri Serat Alam yang memproduksi serat
alam seperti kapas, sutera, rami, wol dan lain
sebagainya.
• Industri Serat Buatan Staple yang mengolah
PX, PTA, MED dan Pulp kayu menjadi serat
pendek seperti polyester, nylon, rayon dan lain
sebagainya.
• Industri Benang Filamen yang mengolah PX,
PTA, MEG dan pulp kayu menjadi benang
filament seperti polyester, nylon, rayon dan lain
sebagainya.
• Industri Pemintalan yang memproduksi benang
dari bahan baku berupa serat buatan maupun
serat alam atau campuran keduanya.
• Industri Pencelupan Benang untuk memberikan
efek warna pada benang.
b. Kelompok Industri Antara
• Industri Pertenunan (Weaving) yang mengolah
benang menjadi kain tenun mentah (grey fabric).
• Industri Perajutan (Knitting) yang mengolah
benang menjadi kain rajut mentah (grey fabric).
• Industri Pencelupan (Dyeing) yang mengolah
kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan
memberikan efek warna pada kain.
• Industri Pencapan (Printing) yang mengolah
kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan
memberikan efek motif warna pada kain.

68
• Industri Penyempurnaan (Finishing) yang
mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi
(finish fabric).
• Industri Non Woven yang mengolah serat atau
benang menjadi kain selain melalui proses
tenun atau rajut.
c. Kelompok Industri Hilir
Termasuk dalam Industri Hilir adalah industri yang
memproduksi barang-barang jadi tekstil konsumsi
masyarakat, diantaranya adalah:
• Industri Pakaian Jadi (Garmen) yang mengolah
kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut
maupun kain tenun.
• Industri Embroideri yang memberikan efek
motif atau corak pada kain jadi ataupun barang
jadi tekstil.
• Industri Produk Tekstil lainnya yang mengolah
kain jadi menjadi produk tekstil lainnya selain
pakaian jadi.

- Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan
industri kerajinan dan barang seni melalui
pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada
setiap pemangku kepentingan, dan pendekatan
OVOP (One Village One Product) yang berbasis
kompetensi inti industri daerah Kabupaten/Kota.
- Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui sitem
perpajakan dan pelarangan ekspor bahan mentah
non-olahan guna melindungi kebutuhan bahan
baku industri kerajinan dan barang seni.
- Terbentuknya basis usaha industri kerajinan dan
barang seni yang tangguh didukung SDA yang
baik dan SDM kreatif, terampil yang mampu
menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
- Peningkatan produktivitas, effisiensi, mutu dan
desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi
produk industri kerajinan dan barang seni pada
sentra-sentra potensial.
- Terwujudnya industri kerajinan dan barang seni
nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan
luar negeri.
69
LAMPIRAN
BAB II
SASARAN
A. Jangka Menengah (2010 - 2014)

B. Jangka Panjang (2010 – 2025)
70
Tolok ukur sasaran pengembangan:
Tolok Ukur 2009 2014
Unit Usaha 815.705 Unit 1.108.543 Unit
Tenaga Kerja 1.901.705 Orang 2.671.195 Orang
Nilai Produksi (Rp.) 13.200.835 Juta 18.542.310 Juta
Nilai Ekspor (US$) 134.088.300 172.236.427
- Berkembangnya jumlah unit usaha industri kerajinan
dan barang seni mencapai sebesar 7,18% rata-rata
per tahun, tenaga kerja 8,10% per tahun.
- Peningkatan ekspor produk kerajinan dan barang
seni rata-rata per tahun 5,69% atau senilai US$
17.629.624 dengan mutu produk diakui dalam
pasar internasional.
- Terbentuknya basis kompetensi inti industri kerajinan
dan barang seni dalam rangka pengembangan
OVOP dan terciptanya produk-produk unggulan
daerah yang dan bermutu dan berdesain menarik
didukung sumber daya manusia yang kreatif,
inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk.
- Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan
bersinergi pada instansi/lembaga yang terkait dalam
rangka pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan
Barang Seni dan meningkatnya rantai nilai kerajinan
dan barang seni.
- Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas atas
kinerja pembinaan yang dilakukan dan kinerja
champion dari klaster industri kerajinan dan barang

seni secara profesional dalam aspek-aspek sebagai
berikut:
 Pemasaran
• Memperkuat peran pasar spesifik produk
industri kerajinan dan barang seni di dalam
negeri.
• Pemantapkan kemampuan market intelegen
dalan perannya dalam penetrasi pasar lokal
dan global.
• Memperbanyak jumlah showroom/counter/
outlet produk industri kerajinan dan barang
seni di pasar modern dan pariwisata di
dalam negeri diberbagai corner store/
mini-market di stasiun KA, Bandara, POM
Bensin, serta ruang pamer di Kedubes RI di
berbagai negara.
• Peningkatan pemanfaatan website portal
71
LAMPIRAN
IKM di internet.
 Teknologi proses dan standardisasi;
• Pengembangan peran mesin dan peralatan
untuk peningkatan mutu dan desain produk
kerajinan dan barang seni.
• Peningkatan upaya mendorong dan fasilitasi
HaKI, Standardisasi mutu dan sertifikasi
CE-Mark bagi produk-produk kerajinan dan
barang seni.
• Optimalisasi peranan teknologi proses dan
pewarnaan produk kerajinan dan barang
seni.
 Pengembangan desain dan kreasi inovasi produk
sistim komputerisasi;

72
• Sentra Produksi; melakukan optimalisasi
sistim jejaring bisnis dan pemasaran
(Network Technology System) bagi industri
• Stakeholder; pemantapan perluasan jaringan
kerjasama (networking) industri kerajinan
dan barang seni pada lembaga perguruan
tinggi, lembaga NGO lokal dan asing.
Lembaga perdagangan serta lembaga-lembaga
penelitian untuk peningkatan
mutu dan desain produk.

Visi pengembangan industri kerajinan dan barang seni
adalah “Menjadikan produk kerajinan dan barang seni
sebagai basis produk kerajinan dunia”. Untuk mencapai
visi tersebut, maka kebijakan pengembangan industri
kerajinan dan barang seni diarahkan untuk menjawab
tantangan era globalisasi perdagangan, mampu mengantisipasi
perkembangan perubahan selera pasar dan
pesan yang cepat. Persaingan internasional merupakan
perspektif baru semua negara, maka strategi pengembangan
IKM ke depan harus mengembangkan kemampuan
daya saing produk kerajinan dan barang seni
yang tangguh di pasar internasional.
Dengan memperhatikan rencana dan arah Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dibidang industri, maka pengembangan
industri kerajinan dan barang seni harus ada dukungan
dari sektor-sektor terkait, secara garis besar meliputi
kebijakan;
a) Pengembangan inovasi dan kreasi desain produk
kerajinan dan barang seni berbasis budaya daerah.
b) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkat dan
73
LAMPIRAN
BAB III
A. Visi dan Arah Pengembangan
rantai nilai dalam klaster.
c) Peningkatan kemampuan SDM, pengembangan
kompetensi inti industri unggulan daerah, OVOP
dan klaster industri.

B. Strategi
74
d) Penetapan prioritas persebaran industri kerajinan
dan barang seni mengacu pada kompetensi inti dan
unggulan daerah.
e) Peningkatan mutu, kreasi dan inovasi desain
f) Penerapan HaKI, standardisasi kerajinan dan barang
seni.
g) Memperkuat jejaring pemasaran kerajinan dan
barang seni.
Kebijakan yang sifatnya fasilitasi dan mengatasi
masalah aktual akan diprioritaskan untuk dilakukan
bersama pemerintah daerah, dan dunia usaha serta
dikembangkan pada pihak-pihak yang terkait, atau
melalui keterkaitan dengan usaha besar dalam
pengambangan industri kerajinan dan barang seni.
 Strategi Pokok
a. Pengembangan klaster kerajinan dan barang
seni; melalui pengembangan beberapa tahapan,
yaitu; (1) diagnosis; (2) sosialisasi dan mobilisasi;
(3) kolaborasi; (4) implementasi, (5) monitoring
dan evaluasi. Pada tahapan kolaborasi klaster
industri kerajinan dan barang seni ditetapkan
Champion, pemasok dan pembinaan dengan
melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi
dan peran masing-masing secara bersinerji.
b. Pengembangan sentra dan revitalisasi UPT
IKM kerajinan dan barang seni; pada sentra/
UPT dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan
pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan
teknologi proses/produksi dan desain, dukungan

sarana produksi dan penguasaan teknologi
proses, serta peningkatan keterampilan SDM
industri kerajinan dan barang seni.
c. Pengembangan industri kerajinan dan
barang seni melalui OVOP; pengembangkan
kompetensi inti yang berbasiskan unggulan
daerah apada sentra-sentra potensial dan
dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi
dan keterampilan perajin, serta nilai seni
budaya, etnis dan nialai tradisional setempat.
d. Prioritas pengembangan Kelompok Usaha
Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah
pembinaan dan pengembangan industri
kerajinan barang seni agar selalu berusaha
secara effisien dan profesional.
e. Kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha;
dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinerji
dan keterpaduan program pembinaan dan
pengembangan.
f. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih
kondusif untuk mendorong meningkatkan
gairah usaha industri kerajinan dan barang seni
dengan program yang sesuai arah kebijakan
pengembangan IKM kerajinan.
75
LAMPIRAN
 Strategi Operasional:
a. Peningkatan Kapabilitas SDM;
Pengetahuan keterampilan teknis desain,
manajemen produksi, terutama kemampuan
menghasilkan produk berkualitas dan desain
yang menarik melalui peningkatan pengetahuan
dan keterampilan teknis produksi dan desain
melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

C. Indikator Pencapaian
76
b. Modernisasi Mesin dan Peralatan;
Sebagian besar perajin industri kerajinan
barang seni masih menggunakan peralatan
yang sederhana. Demikian pula UPT secara
operasional menjadi ujung tombak pengembangan
teknologi perlu direvitalisasi dan
sehingga perlu dilakukan revitalisasi lebih
lanjut melalui bantuan mesin/peralatan lebih
modern untuk modernisasi/ revitalisasi UPT
serta fungsionalisasi peran KUB.
c. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan;
Perajin industri kerajinan dan barang seni
umumnya mempunyai posisi tawar yang
rendah pada berbagai pihak. Terbentuk dan
berfungsinya kelembagaan KUB, Assosiasi atau
bentuk lain yang dapat memperkuat akses
permodalan dan pemasaran produk industri
d. Pengembangan dan Perluasan Jejaring Pemasaran;
Kerjasama antar pemangku kepentingan melalui
pembentukan sistim yang sinkron dan harmonis
pada kebijakan dan program lintas sektoral
pendukung industri kerajinan dan barang seni
yang akan menghasilkan kinerja dengan sinerji
yang kuat.
Indikator pencapaian visi yang telah ditetapkan dapat
diketahui dari pencapaian sasaran/target ekspor yang
telah ditetapkan yaitu meningkat setiap tahunnya sebesar
5,69%. Disamping itu semakin meluasnya negara tujuan
ekspor dapat dipakai sebagai indikator capaian.

Berdasarkan arah dan rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dibidang industri maka arah dan rencana pengembangan
industri kerajinan dan barang seni yang perlu dilakukan atas
dukungan sektor-sektor terkait, rencana aksi pengembangan
yang akan dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka
menengah, sebagai berikut :
Tahap pengembangan dalam jangka menengah yang
akan dilakukan dengan kegiatan program, sebagai
berikut:
1) Menciptakan iklim usaha yang konsusif.
2) Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pemasaran
7
LAMPIRAN
BAB IV
A. Jangka Menengah (2010 - 2014):
dalam dan luar negeri.
3) Meningkatkan teknologi dan standardisasi.
4) Memperkuat struktur usaha.
5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
6) Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana.
B. Jangka Panjang (2015 – 2025):
Tahap pengembangan dalam jangka panjang yang akan
dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut:
1) Perkuatan iklim usaha yang kondusif
2) Perkuatan program promosi dan pemasaran melalui
berbagai metode, media dan sasaran yang lebih

Program pengembangan dengan pendekatan klaster
menjadi sasaran dan rencana aksi dalam pengembangan
industri kerajinan dan barang seni untuk memantapkan
kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang secara
terus menerus dikembangkan pada tiga pola program
kerjasama, yaitu : 1) Kerjasama antara perusahaan;
2) Kerjasama antara perusahaan dengan lembaga
pendukung; 3) Kerjasama antara perusahaan dan
pemerintah.
Wilayah pengembangan klaster kerajinan dan barang
seni, diarahkan pada wilayah dan sentra potensial dengan
ketersediaan bahan baku secara baik, dan perusahaan inti
selaku produsen, dan adanya eksportir yang berorientasi di
wilayah tersebut.
Wilayah yang menjadi lokus dan fokus pengembangan klaster
dilakukan adalah : di daerah kabupaten/kota yang potensial,
lintas kabupaten/kota dalam provinsi, dan tidak menutup
78
terarah kepada segmen pasar potensial, baik pasar
dalam maupun luar negeri.
3). Pengembangan teknologi proses, mutu dan desain
produk serta penerapan standardisasi.
4). Peningkatan kemampuan SDM perajin di bidang
pengetahuan membaca gambar desain dan
mendesain produk melalui sistem komputerisasi
atau desain grafis bagi para pelaku usaha kerajinan
dan barang seni di sentra-sentra produksi yang
berorientasi ekspor.
5). Penggalakkan penerapan sistem standar ISO 9001,
ISO 14000 dan yang sangat urgen standardisasi
CE-Mark berupa tanda CE yang akan diberlakukan
secara penuh oleh Uni Eropa pada tahun 2012.

kemungkinan lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi.
Sedang pemangku kepentingan pada industri kerajinan
dan barang seni, terdiri dari : Pelaku inti, meliputi perajin
kerajinan dan barang seni. Pelaku pendukung, merupakan
anggota klaster lainnya yang bersifat mendukung kegiatan
inti, seperti : a) Industri mesin dan peralatan; b) Industri
penghasil bahan pewarnaan; c) Pusat pelatihan desain dan
pewarnaan; d) Sentra/UPT kerajinan dan barang seni; e)
Balai Besar kerajinan dan Batik Yogyakarta; f) Lembaga/
perusahaan yang mempunyai kompetensi dalam melakukan
standardisasi dan sertifikasi produk, serta intansi terkait
lainnya di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota/Pemerintah
Daerah, bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, serta
Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.
79
LAMPIRAN

Nomor : 132/M-IND/PER/10/2009
Tabel 1. Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri
No Program Rencana Aksi Pusat
80
Kerajinan & Barang Seni
Daerah
Tahun
√ √
√
√
√
√
√
√ √
√
13
Tabel 1 Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kerajinan & Barang Seni
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif 1 Memberikan bimbingan dan kemudahan Depperin, Pemda Prov,
dalam pengurusan perijinan usaha dan Pemda Kab/Kota
kepastian tempat usaha bagi industri
kreatif.
2 Memberikan dukungan insentif fiskal bagi Depperin, Dep. Keu
industri kreatif.
3 Memberikan bimbingan dan kemudahan Depperin, Depkumham
untuk pengurusan HaKI.
4 Memberikan keberpihakan akses Depperin, BAPPENAS,
pemasaran dalam negeri khususnya untuk Meneg BUMN, Dep.
pembelian pemerintah dan pengamanan Perdagangan, Meneg Kop
pasar dalam negeri bagi industri kreatif. & UKM
5 Memberikan keberpihakan dalam Depperin, BAPPENAS,
penyediaan scheme kredit pembiayaan Meneg BUMN, Dep.Keu,
yang mudah dan murah bagi industri Meneg Kop & UKM, BI,
kreatif. Perbankan/Non Bank
6 Memberikan keberpihakan penyediaan Depperin, Dep.
bahan baku dalam negeri bagi industri Perdagangan, Dep. ESDM,
kreatif. Dep. Hut, DKP
7 Memberikan keberpihakan dukungan Depperin, Depnaker,
pengembangan institusi/lembaga Depdiknas, Meneg BUMN,
pendukung untuk peningkatan kompetensi Pemda Prov, Pemda
SDM bagi industri kreatif. Kab/Kota
8 Memberikan keberpihakan dukungan Depperin, Meneg Ristek,
research & development dibidang BPPT, LIPI, Depdiknas,
pengembangan bahan baku/penolong, Dunia Pendidikan
teknologi, pasar dan desain bagi industri
kreatif.
2 Pengembangan Promosi dan Pemasaran 1 Memfasilitasi penyelenggaraan dan atau Depperin, Dep.
partisipasi pameran murni (exhibition) atau √ √
Perdagangan, Meneg
pameran dagang (trade fair) tingkat BUMN, Pemda Prov,
internasional di dalam dan di luar negeri. Pemda Kab/Kota
2 Memfasilitasi positioning dan branding √
Depperin, Depdag, Dunia
produk industri kreatif. Pendidikan, Dunia Usaha
3 Memfasilitasi temu usaha (business Depperin, Dunia Usaha,
matching) dan atau kemitraan dengan Pemda Prov, Pemda
√ √
prospectif buyer di dalam maupun di luar Kab/Kota, Lembaga
negeri. Terkait
4 Memfasilitasi perluasan pasar melalui Depperin, Depdag
kerjasama bilateral, regional dan
√
multilateral dengan negara yang menjadi
target strategis ekspor bagi industri kreatif.
5 Memfasilitasi promosi yang intensif untuk Depperin, Depdag, Meneg
produk industri kreatif melalui media √ √
BUMN, Pemda Prov,
elektronik, CD, katalog dan brosur. Pemda Kab/Kota

ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK

ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK

Similar to ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK (20)

More from Kacung Abdullah

More from Kacung Abdullah (20)

ROADMAP INDUSTRI PERANGKAT LUNAK