Evaluasi Klaster Industri Prioritas dalam Rangka Review Kebijakan Industri Nasional memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program Klaster di 10 lokasi klaster industri prioritas. Secara umum, kelembagaan klaster belum berfungsi optimal dan manfaat aglomerasi belum dinikmati penuh, meski beberapa klaster mengalami pertumbuhan industri yang baik. Untuk meningkatkan peran klaster dalam pengembangan industri, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja

1. EVALUASI KLASTER INDUSTRI PRIORITAS
DALAM RANGKA REVIEW KEBIJAKAN INDUSTRI
NASIONAL

2. 1 LATAR BELAKANG & TUJUAN
LATAR BELAKANG:
 Sesuai arahan Perpres No. 28/2008, kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5
tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu. Salah satu aspek yang perlu
dievaluasi adalah strategi operasional pengembangan industri.
 Strategi kebijakan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut
dapat dilaksanakan, hasil-hasil yang dicapainya dan penyesuaian strategi
pengembangan industri ke depan.
TUJUAN:
 Tujuan umum: Evaluasi Kebijakan Industri Nasional.
 Tujuan Khusus: Evaluasi implementasi pengembangan industri melalui pendekatan
klaster (“Porogram Klaster”).
KELUARAN:
(1) Gambaran mengenai keterbentukan kelembagaan klaster dan efektifitas Program
Klaster dalam mendorong perkembangan industri ;
(2) Masukan bagi revisi Kebijakan Industri Nasional (Lampiran PerPres No. 28/2008).
2

3. 2 METODOLOGI
Evaluasi Program Klaster dilakukan dengan metode kualitatif – deskriptif dengan
menganalisis kondisi terkini klaster industri pada lokasi terpilih berdasarkan 6
(enam) indikator berikut:
(1) keterbentukan kelembagaan klaster,
(2) konsentrasi dan perkembangan industri pada lokasi klaster;
(3) potensi aglomerasi pada lokasi klaster;
(4) keterkaitan industri dan kerjasama antar anggota klaster;
(5) knowledge spillover di antara anggota klaster; dan
(6) peranserta dan bantuan pemerintah.
Analisis didasarkan pada data dan informasi yang dikumpulkan melalui:
(1) presentasi unit pembina klaster;
(2) Focus Group Discussion anggota klaster;
(3) penyebaran kuesioner kepada anggota klaster; dan
(4) pengumpulan data sekunder.
3

4. Analisis dilakukan terhadap sampel 10 lokasi klaster. Pemilihan sampel diarahkan
agar klaster industri dan lokasi klaster terpilih dapat menggambarkan
pelaksanaan program klaster secara keseluruhan.
Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan tahapan sebagai berikut:
(1) Dipilih 5 dari 6 kelompok besar industri prioritas yaitu: (1) basis industri manufaktur,
(2) industri agro, (3) industri alat angkut, (4) industri elektronika dan telematika dan
(5) industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu.
Kelima kelompok industri tersebut dianggap dapat merepresentasikan Bangun Industri
Nasional masa depan yang tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa
depan.
(2) Dipilih 4 klaster industri dari kelompok basis industri manufaktur, 3 klaster
industri dari kelompok industri agro, dan masing-masing satu klaster
industri dari ketiga kelompok industri terpilih lainnya.
Pemilihan klaster industri dari tiap-tiap kelompok dilakukan didasarkan pada penilaian ahli
dan unit pembina memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut:
 memiliki keterkaitan luas ke hulu dan/atau ke hilir;
 bersifat padat karya;
 prospektif, berpotensi berkembang pesat di masa depan; dan
 telah dilakukan pembinaan cukup intensif oleh unit pembina.
4

5. Berdasarkan kriteria tersebut, evaluasi program klaster difokuskan pada 10
lokasi klaster industri berikut:
1. Klaster industri baja di Cilegon, Banten;
2. Klaster industri petrokimia berbasis olefin di Banten (Anyer – Merak –
Cilegon – Serang);
3. Klaster industri TPT di Majalaya, Bandung;
4. Klaster industri alas kaki di Jawa Timur;
5. Klaster industri gula di Jawa Timur;
6. Klaster industri pengolahan kopi di Liwa, Lampung Barat;
7. Klaster industri furnitur kayu di Jepara, Jawa Tengah;
8. Klaster industri perkapalan di Surabaya;
9. Klaster industri pompa air di Ceper dan Juwana, Jawa Tengah; dan
10. Klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia di Bandung dan
sekitarnya.
5

6. 3 PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER
 Sejak 2005, pengembangan industri lebih diarahkan pada pengembangan dengan
pendekatan klaster. Pada 2006 dan 2007 dilakukan: diagnosis dan penyusunan
roadmap pengembangan klaster; inisiasi, sosialisasi dan mobilisasi pembentukan
kelembagaan beberapa klaster industri.
 Perpres No. 28/2008 semakin memperkuat dasar hukum pelaksanaan Program Klaster:
dibuat sejumlah peraturan menteri mengenai panduan pengembangan (roadmap)
industri prioritas yang menjadi arahan pengembangan klaster industri selanjutnya.
 Dalam pelaksanaannya, banyak program bersifat sektoral dan tidak terkait langsung
dengan upaya pengembangan klaster industri. Di beberapa lokasi, program klaster
dilakukan dalam bentuk kajian industri, promosi investasi dan pembangunan
prasarana pendukung.
 Di beberapa lokasi diberikan pelatihan dan work shop; bantuan alat produksi, dan
fasilitasi pemasaran. Fasilitasi langsung tersebut biasanya dilakukan pada klaster
dimana anggotanya sebagian besar industri skala kecil dan menengah.
 Fasilitas dan bantuan juga diberikan untuk mendukung aktifitas dan kegiatan
kelembagaan klaster. Di beberapa lokasi, program klaster dilakukan oleh pemerintah
daerah (dinas perindustrian dan perdagangan) dengan dukungan pemerintah pusat
(Kementrian Perindustrian).
6

7. 4 PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI
Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak Program Klaster
terhadap perkembangan sektor industri. Namun program klaster diyakini
berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor industri, setidaknya
dapat menghambat momentum penurunan pertumbuhan industri.
 Program klaster mulai dilaksanakan pada saat terjadi momentum
penurunan pertumbuhan industri (2006) dan KIN ditetapkan ketika terjadi
krisis global (2008). Sektor industri mulai memperlihatkan perkembangan
menggembirakan setelah kurang lebih satu tahun KIN ditetapkan.
 Sejak 2006 ekspor produk industri tumbuh stabil dengan rata-rata 16.1%
/thn sampai 2008. Pada 2009 ekspor produk industri mengalami penurunan
17% namun setelah itu tumbuh dengan laju lebih tinggi dari pada saat
sebelum krisis.
 Selama 2001-2011 penyerapan tenaga kerja di sektor industri bertambah 2.5
juta orang. Kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja
nasional relatif stabil pada kisaran 13%.
7

8. Sejak 2001, sektor industri tumbuh berfluktuasi dengan kecenderungan berubah-ubah.
Pada 2001-2004 terjadi peningkatan pertumbuhan, kemudian (karena krisis global)
turun hingga mencapai titik terendah pada 2009. Momentum peningkatan
pertumbuhan baru muncul di awal 2010, dan nampaknya terus berlanjut hingga 2012
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 2001-2012.
Pert. GDP, annual Industri, total Industri non migas Polynomial trend - ind nonmigas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8

9. 5 EVALUASI PROGRAM KLASTER
TANTANGAN DAN KENDALA:
Pelaksanaan Program Klaster tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana; rencana aksi yang ditetapkan dalam roadmap tidak selalu dapat
dilaksanakan optimal. Tantangan dan kendala muncul di antaranya karena:
 Keterbatasan kewenangan, sumber daya (SDM dan anggaran), dan
rendahnya kesadaran pemangku kepentingan termasuk pelaku industri
sendiri:
Pengembangan klaster industri memerlukan mobilisasi dukungan dari berbagai
pihak khususnya terkait dengan sumber daya manusia pada kelembagaan klaster
dan unit pembina. Keterbatasan sumber daya menyebabkan cluster body dan
fasilitator tidak berfungsi optimal dan perkembangan klaster tidak dimonitor
secara seksama.
Kesadaran pelaku industri mengenai pentingnya kerjasama sangat rendah.
 Kesulitan kordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Pembinaan industri melalui pendekatan klaster melibatkan banyak fihak yang
memerlukan kordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah
lain, termasuk pemerintah daerah.
9

10. KONDISI & PERKEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
1. Keterbentukan Kelembagaan Klaster:
Pada 10 lokasi klaster terpilih, hanya pada satu lokasi dimana pokja berfungsi
optimal, pada dua lokasi berfungsi dengan kategori “cukup” dan pada lima lokasi
berfungsi dengan kategori “moderat” dan pada dua lokasi lain kurang berfungsi
Lokasi Klaster Keberadaan kelembagaan klaster
Industri Alas Kaki, Jatim Berfungsi dan dapat menumbuhkan kerjasama antar anggota
klaster
Industri Pengolahan Kopi, Liwa Berfungsi dan berusaha menumbuhkan kerjasama antar
Industri Perkapalan, Surabaya anggota klaster
Industri Furniture Kayu, Jepara
Industri TPT: Majalaya
Industri Gula, Jawa Timur
Berfungsi memfasilitasi bantuan pemerintah kepada anggota
Industri Pompa Air, Ceper +
Juwana
Industri Telematika, Bandung
Industri Baja: Cilegon
Berfungsi minimal
Industri Petrokimia, Banten
10

11. 2. Manfaat Aglomerasi:
Pada tiap-tiap lokasi klaster yang ditentukan, aglomerasi terjadi secara alamiah.
Namun, manfaat aglomerasi tidak selalu dapat dinikmati oleh peserta klaster.
Lokasi Klaster manfaat aglomerasi
Industri Baja: Cilegon
Industri Petrokimia, Banten manfaat aglomerasi besar
Industri Perkapalan, Surabaya
Industri TPT: Majalaya
Industri Alas Kaki, Jatim
Industri Pompa Air, Ceper +
Manfaat aglomerasi cukup
Juwana
Industri Pengolahan Kopi, Liwa
Industri Gula, Jawa Timur
Industri Furniture Kayu, Jepara Manfaat aglomerasi kurang
Industri Telematika, Bandung Manfaat aglomerasi minimal
11

12. 3. Perkembangan Industri pada Lokasi Klaster:
2 klaster berkembang cukup baik (dilaporkan terjadi perkembangan jumlah unit
usaha & produksi). 5 klaster mengalami perkembangan moderat (terjadi
pertumbuhan usaha namun peran klaster belum berpengaruh). Pada 2 klaster,
industri cukup berkembang namun peran kelembagaan klaster belum terlihat.
Lokasi Klaster Perkembangan klaster
Industri Alas Kaki, Jatim Kegiatan usaha anggota klaster berkembang cukup baik.
Industri Perkapalan, Surabaya Kelembagaan klaster berperan.
Industri Pengolahan Kopi, Liwa
Industri TPT: Majalaya
Industri Furniture Kayu, Jepara Usaha berkembang moderat, kelembagaan klaster kurang
Industri Telematika, Bandung berperan.
Industri Pompa Air, Ceper +
Juwana
Industri Baja: Cilegon
Industri berkembang moderat, peran kelembagaan minimal.
Industri Petrokimia, Banten
Industri Gula, Jawa Timur Kinerja industri menurun.
12

13. 4. Keterkaitan & Kerjasama antar Anggota:
Hanya pada 2 klaster terjadi kerja sama yang kuat (dalam bentuk kerjasama
produksi, pengadaan input, distribusi dan pembangunan fasilitas bersama). Kerja
sama antar anggota klaster umumnya bersifat temporer dan hanya menyangkut
pemanfaatan fasilitas dan/atau bantuan pemerintah. Pada 2 klaster, praktis tidak
terjadi kerja sama antar anggota.
Lokasi Klaster Kerjasama antar anggota klaster
Industri Alas Kaki, Jatim Terjadi kerja sama kuat dalam produksi pengadaan input dan
Industri Furniture Kayu, Jepara pemasaran dan pembangunan fasilitas.
Industri Perkapalan, Surabaya
Industri TPT: Majalaya
Industri Pengolahan Kopi, Liwa Kadang-kadang ada kerja sama.
Industri Pompa Air, Ceper +
Juwana
Industri Gula, Jawa Timur
Ada kerjasama pada tingkat terbatas.
Industri Telematika, Bandung
Industri Baja: Cilegon
Ada kerjasama pada tingkat minimal.
Industri Petrokimia, Banten
13

14. 5. Knowledge spillover:
Knowledge spillover terencana hanya dilakukan dalam bentuk “pembinaan” dan
pelatihan. Knowledge spillover dalam bentuk pemanfaatan bersama hasil R&D
untuk inovasi yang dilakukan secara terencana nampaknya belum terjadi.
Lokasi Klaster Knowledge spillover
Industri Alas Kaki, Jatim
Industri TPT: Majalaya Pelatihan dan bimbingan + terjadi spillover tidak terencana.
Industri Furniture Kayu, Jepara
Industri Pengolahan Kopi, Liwa
Industri Telematika, Bandung Ada pelatihan dan bimbingan dari pemerintah atau lembaga
Industri Pompa Air, Ceper + lain.
Juwana
Industri Perkapalan, Surabaya
Sangat terbatas
Industri Gula, Jawa Timur
Industri Baja: Cilegon
Hampir tidak terjadi knowledge spillover antar anggota
Industri Petrokimia, Banten
14

15. 6. Manfaat Bantuan Pemerintah:
Pada 2 lokasi klaster, peran pemerintah sangat besar pada penguatan
kelembagaan klaster, kerja sama dan upaya mendorong pertumbuhan industri.
Pada 5 klaster lain, penguatan kelembagaan klaster, kerjasama antar anggota dan
pertumbuhan industri perlu dukungan lebih besar dari pemerintah. Pada 3
klaster lain, peran pemerintah perlu dipertegas kehadirannya.
Lokasi Klaster Dukungan pemerintah pada pengembangan klaster
Industri Alas Kaki, Jatim Ada dukungan intensif pada pembentukan dan penguatan
Industri Perkapalan, Surabaya kelembaaan klaster dan/atau kepada pelaku industri.
Industri Pengolahan Kopi, Liwa
Industri Furniture Kayu, Jepara
Industri TPT: Majalaya Ada dukungan pembentukan dan penguatan kelembagaan dan
Industri Gula, Jawa Timur fasilitasi kerjasama namun intensitasnya perlu ditingkatkan.
Industri Pompa Air, Ceper +
Juwana
Industri Telematika, Bandung Fasilitasi kerjasama dan dukungan kelembagaan relatif kecil.
Industri Baja: Cilegon
Fasilitasi kerjasama dan dukungan kelembagaan minimal.
Industri Petrokimia, Banten
15

16. 4 KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Program Klaster telah diupayakan sesuai Roadmap, namun
karena keterbatasan kewenangan dan sumberdaya dan lemahnya
komitmen stakeholder menyebabkan rencana aksi yang telah ditetapkan
tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Kelembagaan klaster secara formal telah terbentuk dan fasilitator ada pada
setiap lokasi klaster, namun keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum
dapat meningkatkan kerjasama antar anggota klaster;
3. Perkembangan klaster tidak dipantau dengan seksama; perkembangan
industri pada lokasi klaster tidak diketahui secara pasti. Indikator makro
perkembangan sektor industri memperlihatkan perkembangan positif
namun perlu upaya lebih keras untuk mendorong pertumbuhan dan
ekspor.
4. Hanya sebagian kecil dari kelembagaan klaster yang berfungsi dan dapat
mendorong kerjasama antar anggota klaster. Kebanyakan lembaga klaster
berfungsi sebagai fasilitator atau “wakil pemerintah” dalam membantu
anggota klaster.
16

17. 5. Aglomerasi secara alamiah terjadi pada semua lokasi klaster. Namun modal
sosial masih sangat kurang sehingga aglomerasi belum memunculkan
manfaat optimal bagi pelaku industri di lokasi tersebut.
6. Kerjasama antar anggota klaster masih sangat terbatas pada pemanfaatan
fasilitas bersama yang disediakan pemerintah atau lembaga lain (pelatihan,
bantuan modal dan alat produksi, dll).
7. Knowledge spillover dalam bentuk pemanfaatan bersama hasil R&D untuk
inovasi yang dilakukan secara terencana, masih jarang terjadi.
8. Hanya beberapa klaster yang berkembang cukup baik (ada pertumbuhan
unit dan skala usaha dan kelembagaan klaster berperan mendorong
pertumbuhan tersebut). Kebanyakan klaster industri berkembang moderat,
ada pertumbuhan usaha namun peran kelembagaan klaster belum terasa.
9. Pada lokasi klaster tertentu, pemerintah berperan besar pada penguatan
kelembagaan, kerja sama antar anggota dan mendorong pertumbuhan
industri. Pada banyak lokasi klaster, peran dan dukungan pemerintah perlu
diperluas.
17

18. 4 REKOMENDASI
1. Kesadaran pelaku industri tentang pentingnya Klaster Industri perlu
ditingkatkan. Terutama pada pelaku industri pada lokasi pengembangan
klaster, termasuk pelaku industri berskala besar.
2. Pelaksanaan Program Klaster perlu ditekankan pada upaya membangun
modal sosial: membangun trust (sikap saling percaya) di antara pelaku
industri untuk berkerja-sama, bersinergi dalam meningkatkan produktivitas
dan daya saing.
3. Peran kelompok kerja dan fasilitator klaster perlu ditekankan pada
pembangunan kerja sama antar pelaku industri dan antara pelaku industri
dengan anggota klaster lainnya.
4. Program Klaster perlu lebih difokuskan pada industri-industri tertentu demi
tercapainya klaster industri seperti yang diharapkan.
5. Pada industri-industri yang kurang berkembang melalui pendekatan klaster
hendaknya dicarikan bentuk kebijakan industri lain yang lebih sesuai dengan
karakteristik industri yang bersangkutan.
18

19. 6. Perlu diidentifikasi area-area di mana pelaku industri dapat melakukan
kerja sama, sehingga manfaat aglomerasi dapat dirasakan maksimal.
7. Pembangunan klaster industri perlu memperhatikan karakteristik industri
dan lokasi atau wilayah klaster. Program Klaster perlu dilaksanakan secara
berkesinambungan disertai pemantauan perkembangan usaha pada lokasi
klaster.
8. Keberadaan working group, kelompok kerja dan forum kerja sama dan
fasilitator klaster perlu dievaluasi dan lebih diberdayakan sehingga dapat
lebih mendorong kerja sama antar anggota dan memantau perkembangan
klaster termasuk perkembangan pelaksanaan rencana aksi yang telah
ditetapkan.
9. Pada industri-industri skala besar yang lokasinya tersebar pada beberapa
propinsi seperti industri gula, baja, petrokimia dan lain-lain, pendekatan
sektoral dapat lebih ditekankan selain pengembangan dengan pendekatan
klaster.
10. Aglomerasi industri kecil perlu didukung dengan kemudahan pasokan
bahan baku dengan menghadirkan industri pemasok bahan baku, fasilitasi
kerjasama logistik dan pemasaran.
19

20. 20