SlideShare a Scribd company logo

26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014

•
•
R
Rahmad Nugroho
Education
1 of 102
Download to read offline
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010 – 2014 (REVISI KE-2) KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JL. MH. Thamrin 8 Jakarta
SALINAN b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /M/Kp/III/2013 Mengingat : TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; ii
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; : Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi. KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 7. KEDUA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA : : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum dan Humas, TTD. Dadit Herdikiagung iii
KATA PENGANTAR Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin penting. Hal ini juga sudah dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun SINas yang mengintegrasikan unsur-unsur SINas melalui satu simpul tujuan bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu disinkronisasikan antar-kelembagaan SINas guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang semakin terbatas. Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi dari pengembang ke pengguna dan aliran informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik sebagai aktor utama maupun pihak-pihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat melalui: 1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara; 2. Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; 3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan 4. Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antar-aktor SINas dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya. Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik. Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk periode lima tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur (transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan. Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Ristek tahun 2010-2014 dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card. Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Gusti Muhammad Hatta iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL....................................................... KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 26/M/KP/III/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 ............................................................. ii KATA PENGANTAR ............................................................. iv DAFTAR ISI ....................................................................... v PENDAHULUAN............................................. 1 1.1. KONDISI UMUM.................................................. 34 7 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN................................... 34 2 1.2. LINGKUNGAN STRATEGIS……........…………………………. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................. 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI i 13 BAB I. BAB II. NASIONAL .......................................... VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... 31 2.5. TAHAPAN SISTEM INOVASI NASIONAL… LAMPIRAN-LAMPIRAN 31 2.4. SASARAN ............................................. 54 30 2.3. TUJUAN................................................ PENUTUP ...................................................... 29 2.2. MISI .........……........…………………………… BAB IV. 43 29 2.1. VISI..................................................... 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI …………….......…………........................... 31 v
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) BAB I Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD PENDAHULUAN 1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pembangunan Indonesia Bersatu Nasional yang dicitakan dalam Kabinet II (KIB II) diwarnai dengan semangat manajemen nasional dengan tag-line:”change and continuity, debottlenecking, acceleration and enhancement, unity-together we can”. Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan, memperlancar kegiatan seluruh pembangunan saluran dan komunikasi dan penyelenggaraan agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata pelaksanaan terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan pemerintahan. kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan dihasilkan secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini. yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan, dan kebersamaan dalam manajemen pemerintahan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada untuk periode 2004-2009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi pada periode 2010-2014. Untuk itu perlu digali dan dilakukan dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya. berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek yang memadai. 14/Dok-BP/III/2013 Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) ini diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk Kementerian menjamin merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa tertangani pada periode 2004-2009 serta mengantisipasi dan mendatang. Riset dan Teknologi disusun untuk mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan. mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan Kementerian dalam mendorong dan menghela pembangunan iptek nasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan iptek ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi 14/Dok-BP/III/2013 Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 bersifat nasional tentang litbang iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan tupoksinya. 1.1. Kondisi Umum Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM yang besar, disertai penguasaan iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah. Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan iptek masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang sistematis untuk menjadikan iptek benar-benar sebagai mesin bagi pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya nasional yang melibatkan seluruh stake-holder iptek untuk 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) mencapai tingkat penguasaan iptek yang dapat memberikan nilai pengembangan tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya masalah riil secara langsung (demand-driven). disintegrasi peran iptek dari proses pembangunan nasional. ilmuwan Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang iptek, jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan yang iptek dilakukan terkonsentrasi sejalan di dengan lembaga pemecahan Kedua, bahwa pemerintah non- Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas penerapan Iptek untuk pembangunan nasional. Keterkaitan technology-supply and demand Indonesia selama tahun 2005-2008 yang tercatat dalam Scopus menjadi hal (2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan yang penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences. paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal Iptek. ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar Di bidang lain, terutama teknik dan rekayasa, bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak dengan bidang teknik non-pertanian, dan hanya sebagian kecil saja optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1. terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting: pertama, bahwa kemajuan iptek hanya bisa dicapai apabila masih terkonsentrasi pada low-tech dan medium-tech, sangat besar dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini hanya bisa dipenuhi dari produk impor. 1 Data LIPI tahun 2004 14/Dok-BP/III/2013 3
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Upaya menjembatani sisi supply dan demand dilakukan perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu 35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem penggerak demand teknologi. Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga pengguna iptek dengan lembaga litbang iptek menjadi kunci penting bagi kemajuan iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di negara-negara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan terbaru 14/Dok-BP/III/2013 seperti pemberian percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang sudah diatas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi pemerintah Kita menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam insentif fiskal bagi sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana Singapore sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar (>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya, dimana belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini 4
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas perekonomian nasional. sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain. Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000 cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan ternak multi nutrisi. penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan, mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2 (BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas, beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 2004-2009. Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah biofuel, PLTB 25 kW, PLTU mulut-tambang, eksplorasi migas lepas pantai, dan survey laut untuk eksplorasi-mineral, serta pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja. Di samping itu di BPPT telah dikembangkan pula pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang mudah diterapkan. 2 IMD 2009 14/Dok-BP/III/2013 5
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan 4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI, medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wing-in- Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan Surface Effect Ship – WISE). pengacakan Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluankeperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta sistem Technical Assistance Pengembangan E-Government, paket aplikasi SIMDA. Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan kerjasama BPPT-PT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser 14/Dok-BP/III/2013 suara (voice encryption), radio amunisi gas air jammer untuk mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA), Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BAKOSURTANAL telah melakukan demarkasi dan deliniasi di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia, RI-Papua Nuginia (PNG) dan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) serta menyusun peta batas wilayah NKRI. Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan obat. Di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) terutama telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit 6
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme ini akan memasuki uji klinis, interferon I-2a yang sering digunakan yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang, sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan informasi, dan investasi semakin cepat dan mengakibatkan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti perubahan yang tatanan kehidupan malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung sendiri. cepat terhadap Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun 1.2. Lingkungan Strategis Dinamika sangat perubahan negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi lingkungan strategis khususnya lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan terbuka terhadap arus global. transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang berdampak pada adanya masalah-masalah keamanan di wilayah perbatasan. pertahanan dan Arus globalisasi memberikan dampak baik positif maupun negatif yang berakibat adanya transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian pula dengan hubungan antara negara-negara yang terletak dalam satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung 14/Dok-BP/III/2013 7
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global terjadi di suatu negara. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang, jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000 terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi diranking dari 1 - 4 untuk 4 bidang besar: a. wilayah kita. pekerja ahli atau mengembangkan teknologi. Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling b. ekonomi. negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan. kemajuan peningkatan arus teknologi informasi perdagangan dan dan komunikasi keuangan serta daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih ekonomis dan singkat. c. Populasi para enterpreneur untuk bergerak memulai perusahaan ventura baru. internasional, berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negaraBerkat Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih d. Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ide-ide teknologi baru dapat masuk ke pasar. Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, Raleigh-DurhamChapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah 14/Dok-BP/III/2013 8
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Hal-hal yang kontribusinya menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan high-tech yang (Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia. diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi. El Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini. Perkembangan global penting di negara-negara terhadap pembangunan Indonesia, termasuk Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra yang dagang terbesar Indonesia. Hingga tahun 2005, volume berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18 Indonesia China. milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar). Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi, investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005, industri manufaktur. Produk-produk industri China membanjiri investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur non-migas, pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah. sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei, bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki, Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player, Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi, negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas, perdagangan, yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya. perlu diungkap. investasi dan Salah sosial satunya budaya adalah sesuai dengan kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan 14/Dok-BP/III/2013 9
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan informasi teknologi yang terpusat di Bangalore. Dengan kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki, Bangalore bahkan disebut-sebut sebagai Silicon Valley kedua. Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001). Secara khusus, bidang-bidang kerjasama antara Indonesia dan India meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir, satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India yang telah dimulai sejak tahun 2003. ditingkatkan adalah pada Kerjasama yang perlu bidang-bidang strategis (seperti pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di bidang-bidang strategis tersebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif. Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kondisi objektif, potensi kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri, telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan 14/Dok-BP/III/2013 10
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua Multilateralisme: tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali menangani perhatiannya kepada ASEAN. Upaya-upaya untuk meningkatkan berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan. seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia - dua negara ini termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi - Indonesia perlu lebih menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini penting untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya Merupakan berbagai forum permasalahan terbaik global. untuk Untuk itu, lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF). Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha Developtment Agenda, the Monterrey Consensus on Financing for Development maupun Johannesburg Declaration on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation. alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi. komitmen Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015, internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi. Bila tidak berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari seperti dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut. berkelanjutan, Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja ekonomi, antara lain: 14/Dok-BP/III/2013 dan target pertumbuhan yang harus ekonomi peningkatan yang standar dicapai lebih hidup, masyarakat cepat dan penciptaan lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui upaya bersama dan tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar semata. 11
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan, menerus Monterrey bagi penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia, dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk khususnya di negara-negara berkembang. Konsesus ini meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality, menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan berkualitas; keuangan Consensus, internasional mengenai termasuk pendanaan Official Development Assistant (ODA) dan isu-isu hutang luar negeri. dalam rangka seleksi, meningkatkan adaptasi, efisiensi dan biaya pemfokusan produksi agar menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan. Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya Globalisasi mengandung resiko dan tidak jarang perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007 mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya: – 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju rata-rata (a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan kemajuan riil, (c) Adanya jurang iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan pemisah kemampuan Iptek karena sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus- produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah. 14/Dok-BP/III/2013 12
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 1.3. Potensi dan Permasalahan 1.3.1. Potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583 bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya. Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi dan obat-obatan. Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut 14/Dok-BP/III/2013 sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain. Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri menjadi pihak-pihak memberikan nilai yang kompeten tambah pada untuk mengolah produk-produk dan berbasis sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional. Demikian juga lembaga riset non-kementerian (LPNK) dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta lembaga-lembaga riset departemen merupakan sarana untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi. Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri 13
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) membongkar kasus terorisme serta kasus-kasus tindak kriminal lain 1.3.2. Permasalahan yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan 2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara, mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun 2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business dengan kebutuhan industri. efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi kepentingan menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus (WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen dari (tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok lancar, negara pemenuhan atas kepentingan meningkatkan nasional, kesejahteraan yakni rakyat dan kemajuan kelompok yang negara yang ekonominya ekonominya mengandalkan bergantung efisiensi pada (efficiency peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional driven). Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam yang kondusif. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan 14/Dok-BP/III/2013 14
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. permasalahan Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b) Lemahnya iklim Secara lebih mendasar faktor-faktor yang menjadi akar persaingan usaha. Karenanya, untuk meningkatkan peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional diperlukan kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat memajukan penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian rendahnya daya saing nasional dari sisi pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat tinggi; 2) Lemahnya pengembangan kualitas teknologi SDM penunjang dan penguasaan industri, serta sehingga sulit diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasiinovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produkproduk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang dan teknologi sangat minim. nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu Dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa mendorong terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan, penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek. Iptek secara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional (SINas). 14/Dok-BP/III/2013 15
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) a. Kelembagaan Iptek akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem organisasi, tata-laksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan periode 2005-2009. Namun dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan Sistem Nasional Iptek (SINas Iptek) dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala (Thee, 1997). berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh Di lain pihak hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.: LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya 1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum lain, tanpa kualifikasi kebutuhan-kebutuhan sebagai yang lembaga khusus. litbang Dengan dengan mekanisme pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply- driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari supply-driven menjadi demand-driven, hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riel di Indonesia. keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan 14/Dok-BP/III/2013 16
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 2. Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka mengkoordinasikan LPNK Ristek mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional. keunggulan juga kelemahan. dan di bawahnya, memiliki Bergantung pada orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri, beberapa negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi, sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari aspek koordinasi, sehingga mempertajam fokus dan memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin muncul adalah aspek tumpang-tindih program di antara LPNKLPNK Ristek, termasuk juga tumpang-tindih Karenanya konsolidasi dan koordinasi anggaran. kelembagaan dan program iptek, baik antara KRT dengan LPNK-LPNK Ristek, KRT 3. Dari segi kualitas, survei WEF pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia menempati posisi ke-28, sebuah peringkat yang cukup baik. Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009, menempati posisi ke-43 dari 133 negara. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui Thailand, yang berada pada posisi ke-60. Salah satu bukti meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar tersebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menduduki peringkat ke-201, merupakan yang terbaik Asia Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center riset - perguran tinggi - dunia usaha dan antara pusat dan for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke- daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi tumpang tindih ini harus menjadi program masalah prioritas utama 425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health 14/Dok-BP/III/2013 17
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk 5. Untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga peneliti, berbagai penghargaan, acara-acara, pameran ilmiah, riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler. 4. masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan dan Selama kurun waktu 2005-2009, berbagai sistem insentif untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah satunya dan yang cukup signifikan adalah dengan diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian, berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik untuk melaksanakan teknologinya. upaya peningkatan kemampuan sarana dan prasarana bagi sosialisasi iptek telah dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun, Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan, berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa, pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lain-lain adalah berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional (Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansi-instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul 14/Dok-BP/III/2013 18
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis, oleh masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek, kepentingan masih berhasil tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas. 6. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan rapuh. Pendidikan kita masih belum Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/ kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi. Setelah amandemen ke - 4 UUD 1945, dimana di dalam salah satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional, pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009 dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1) 14/Dok-BP/III/2013 Perguruan Tinggi masyarakat dan serta Lembaga dapat Penelitian menghasilkan dan nilai penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi yang dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi 19
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) teknologi di level industri; (4) PP No. 48/2009 tentang sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni. perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan Dengan kata lain pembangunan iptek di sisi penyediaan penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya yang (supply dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang (demand side) masih belum terintegrasi. side) dengan pembangunan di sisi permintaan dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Semua ini memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan pembangunan b. Secara umum pembangunan sumber daya iptek Indonesia Iptek nasional. 7. Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan iptek, pembangunan iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam sistem inovasi yang Sumberdaya Iptek Mekanisme masih relatif lemah, karenanya dirasakan harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan : 1. Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di yang penyedia iptek Indonesia sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain dengan kebutuhan pengguna iptek dalam sistem inovasi masih seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan belum tertatanya infrastruktur iptek, seperti institusi yang dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007, mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan interaksi antara intermediasi ini iptek menjembatani ada. saat kapasitas menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Integrasi iptek di sektor risetkhususnya lembaga riset pemerintah - dengan industri di 14/Dok-BP/III/2013 20
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3. 2. pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lainlain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara- litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti. sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar 3. Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka 15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang ke-27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun ke-31. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan negara-negara terjadi engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke-33. Di ASEAN kita dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 2005-2009, yaitu kurang lebih ke-14. ASEAN, tetapi secara kualitas 11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006, 12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi, 3 4 4. Anggaran pemerintah untuk riset iptek sangat kecil dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN sekalipun. Rasio anggaran iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja UNESCO, 2008 World Bank, 2009 14/Dok-BP/III/2013 21
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05 % angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand, transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri Malaysia dan Singapura, artinya terendah se - ASEAN. maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat, Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri anggaran litbang kita.5 5. beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-27. Kemudian secara fluktuatif kembali pada posisi ke-28 di tahun 2009. Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik, berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah Malaysia, peringkat ke-19. Secara umum 70% dana litbang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kontribusi swasta dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%. Kondisi ini terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20% Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya sebelum 5 6 krisis ekonomi tahun BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin). Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan canggih ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program iptek, serta dari total anggaran riset nasional.6 6. pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh 1998 - terlihat dari peluang spin-off di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain posisi pembangunan sarana dan pra-sarana iptek berada pada status ”defensif”. World Bank, 2009 World Bank, 2009 14/Dok-BP/III/2013 22
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di 1. Kinerja kerjasama riset antara universitas - industri di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada posisi ke-64. Angka ini terus membaik secara signifikan. (Puspiptek) 35 Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN, antara universitas-industri di Indonesia dinilai WEF menempati BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi posisi ke-43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara untuk mendukung produktivitas Iptek. tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di Serpong yang di dalamnya terdapat atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat c. ke-44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang Jaringan Iptek menempati peringkat ke-4 dan 22. Namun demikian, koordinasi Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus pembangunan Iptek khususnya antar stake-holder di luar LPNK dilaksanakan dalam periode waktu 2005-2009. Dengan berdirinya ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral, terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan. bukan hanya jaringan antar lembaga riset - perguruan tinggi badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek 2. Kemudian juga teramati lemahnya sinergi kebijakan Iptek antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk intra institusi/aktor pengembang iptek (LPNK ristek, lembaga jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan riset departemen teknis, industri dan perguruan tinggi), serta iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi antar institusi pengembang iptek dengan pengguna Iptek. kebijakan terkait pembangunan iptek antara stake-holder yang ada Lemahnya sinergi kebijakan iptek ini, menyebabkan kegiatan masih belum kokoh. Hal-hal tersebut diindikasikan dengan: iptek baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu 14/Dok-BP/III/2013 23
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) memberikan bidang ke-107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga ke-87. Di antara negara-negara ASEAN, kita menempati posisi mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi sedikit penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik. tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di Malaysia menempati peringkat ke-22, bahkan Singapura dalam samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif aspek penggunaan internet menempati posisi ke-15 dari 133 bagi pengembangan kemampuan iptek. 3. hasil yang signifikan. Kebijakan negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan lebih baik dibanding Filipina, peringkat ke-106. internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward berada pada posisi ke-101. Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah. sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Filipina saja berada pada peringkat ke-77 dan ke-89. Singapura, Indonesia masih berada dibawah negara-negara Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke-78 tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari dan ke-55.8 GDP yang terbesar diantara negara-negara tersebut yaitu sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing, Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada tahun 2008. 4. 7 Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-85 dari 131 negara. Capaian ini menurun secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat 7 , UNCTAD, 2009 14/Dok-BP/III/2013 d. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang), perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional terus digulirkan pemerintah dalam periode pembangunan 2005-2009. Namun dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus 8 , UNDP, 2009 24
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek, bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus data ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikator-indikator teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada pembangunan iptek sbb.: tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-51 dari 131 negara, 1. Jumlah keluaran riset peneliti Indonesia dalam WEF 2009 memperlihatan, bahwa ketersediaan menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di bentuk antara negara-negara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah, (posisi ke-75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36). tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718 (4,14 % dari seluruh paten yang terdaftar). Hal dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing. 2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina 9 , SCORPUS, 2009 USPTO, 2008/2009 10 14/Dok-BP/III/2013 Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan ini menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin (22) dan Thailand (40)10 e. untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi terus-menerus dilakukan selama kurun waktu 2005-2009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sbb.: 1. Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi, ternyata sebanyak 85%-nya berasal dari produk riset di 25
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) departemen teknis. Kontribusi produk riset yang 4. Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan, dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%-nya saja (LIPI, 2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang posisi ke-67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009 mereka daripada LPNK Ristek. 2. dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan menjadi Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent), dibandingkan peringkat ke-65. Posisi ini lebih rendah Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61), Filipina (54) dan Vietnam (51). pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia menempati posisi ke-87. Angka ini secara fluktuatif mengalami ke 5. Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati peringkat ke-84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan menempati posisi ke-87. Di antara negara tetangga, peringkat karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis), kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) (68), dan bahkan Filipina (78). 3. tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI, Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur Pindad dll. kondisinya memprihatinkan. Berbagai laboratorium Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai uji di kawasan PUSPIPTEK yang dirancang untuk mendukung tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai industri strategis harus berpikir keras untuk menutupi biaya persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih pemeliharaan alat dan SDM. Akhir-akhir ini PT Pindad mulai lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia bergeliat dengan mengembangkan alutsista. (52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006). 6. Pendayagunaan iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik, secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski 14/Dok-BP/III/2013 26
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN; masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System permasalahannya, (TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban nasional ke depan adalah sebagai berikut: bencana akibat laut pasang; aplikasi e-goverment untuk a. menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi maka (supply teknostruktur teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk kemampuan ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan persoalan yang harus Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi penyediaan ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air; pokok-pokok yang side) baik. kelembagaan berupa Dimana iptek masih pengelolaan terbatasnya (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber pendayagunaan iptek selama periode 2005-2009 cukup baik, daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara- Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar negara tetangga. sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek, pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di serta atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum pembangunan. optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas, sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum 14/Dok-BP/III/2013 b. pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi permintaan (demand side). Lemahnya minat dan kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA 27
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) (Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan masih lemah. baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan Persoalan-persoalan di atas secara langsung telah menghambat pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi. c. Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi mainstream; integrasi lemahnya program, sinergi koordinasi, kebijakan iptek harmonisasi (berupa kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek dengan pengguna iptek atau secara umum lemahnya koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. 14/Dok-BP/III/2013 28
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) BAB II Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini VISI, MISI, DAN TUJUAN disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi di atas. Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2), Kementerian adalah: Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau menyelenggarakan fungsi: target yang ditetapkan. 1. Perumusan Riset kebijakan dan Teknologi nasional di (KRT) 2.1. Visi bidang riset, ilmu riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengetahuan dan teknologi; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dipaparkan sebelumnya, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2010 – 2014 adalah: Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 14/Dok-BP/III/2013 29
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan memajukan budaya perekonomian menyelesaikan bangsa. permasalahan Kemajuan lingkungan, iptek perubahan mampu iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasilhasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi, jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi, dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan dalam 14/Dok-BP/III/2013 negeri, dan kemandirian dan non-material buah dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek. 2.2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu: Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan produk material Iptek. 1. Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia. 2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa. Penelitian, 30
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek: kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek. Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah: 2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek; Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban, maka tujuan sebagai-berikut harus dicapai: 1. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional; 2. Meningkatkan kemampuan litbang nasional. Inovasi Nasional di sisi supply yakni: Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di 14/Dok-BP/III/2013 4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek; 5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek. 2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas) Dalam rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan 2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam Sistem 3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek; sebagai berikut: 2.4. Sasaran unsur-unsur industri. 1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek; 2.3. Tujuan terhadap kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis pembangunan bangsa. 31
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan 2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010- dalam Renstra tahuan 2010-2014 akan dapat dicapai melalui 2015) Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek tahapan sebagai berikut: melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar Tahun 2010-2011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui kebijakan, Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset kelembagaan, jaringan dan sumber daya, serta ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun dan sisi intermediasi. implementasi 2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (20152020) Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai. 2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (20202025) Teknologi, program SINas dan insentif SIDa, penelitian program KRT, program penguatan dan peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI. Tahun 2011-2013: Tahapan Implementasi SINas melalui programprogram realisasi secara nasional dan daerah secara masif di seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Techno-Park untuk mendukung SINas. Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara Tahun 2013-2014: Tahapan Pengokohan SINas melalui program- berkelanjutan, maka dilakukan secara terus-menerus pengokohan program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata SINas dengan memantabkan unsur-unsur SINas. dengan indikasi terwujudnya proyek-proyek inovasi bersama yang melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk 14/Dok-BP/III/2013 32
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat. Gambar 2.1 Tahapan Pengokohan SINas 14/Dok-BP/III/2013 33
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) B. UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan: 1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi BAB III dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Pasal 31 ayat (5)); 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 3.1.1. Arah Kebijakan Nasional A. berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi Pancasila Sebagai dasarnya, meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta manusia” (Pasal 28 c ayat (1)). falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi pembangunan Iptek nasional. idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek ini Undang-undang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3 seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan masa mendatang pembangunan Iptek nasional. khususnya dalam mendorong C. Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk 14/Dok-BP/III/2013 34
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional. penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. D. RPJPN, RPJMN RPJPN 2005-2025: Dalam RPJPN RPJMN 2010-2014: disebutkan bahwa pembangunan iptek Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada : baik 1. ilmu pengetahuan mengembangkan menghasilkan ilmu dasar sosial teknologi dan dan maupun terapan, humaniora, memanfaatkan serta teknologi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang untuk dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er hasil dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan prototip industri masyarakat, kemandirian, dan (penguatan sistem ino asi nasional); peningkatan kemampuan dan daya saing kapasitas bangsa iptek melalui senantiasa 2. sampai menghasilkan produk komersial meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta lingkungan hidup. kreativitas nasional; Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi 14/Dok-BP/III/2013 pertahanan, dan teknologi kesehatan; 3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 35
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 4. meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan pembangunan Iptek dalam jangka panjang. masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; 5. 2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi digariskan dalam RPJPN 2005-2025. untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: 1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang 14/Dok-BP/III/2013 36
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN 14/Dok-BP/III/2013 37
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) E. Peraturan perundangan lain di bidang iptek Inpres No. 4 Tahun 2003: Inpres tentang PP 41/2006: Pengkoordinasian Perumusan dan PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia. kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah. PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau PP No. 20 Tahun 2005: PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil lembaga penelitian asing di Indonesia. PP 35/2007: PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga peningkatan Penelitian teknologi dan Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar- kemampuan ini dirancang perekayasaan, untuk inovasi, memajukan dan difusi pelaksanaan besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam negara. meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level industri. 14/Dok-BP/III/2013 38
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) PP No. 48/2009: PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 9. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Peran pembangunan iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas. Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan 15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai berikut: F. Prioritas Nasional KIB II: Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni: 1. Re ormasi birokrasi dan “good go ernance”. 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan bisnis 8. Energi 1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum; 2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontrak sedang berjalan; 3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat; 14/Dok-BP/III/2013 39
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun kedepan; rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan; 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan 10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi dan subsidi khusus bunga bagi petani; pembiayaan dan investasi; 6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan pembiayaannya; 11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup, yaitu intensifkan pemberontasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang; 7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata 12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis, ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas penggunaan di lapangan; dan kapabilitas; 8. Infrastruktur. Prioritasnya pemotongan rencana 13. Reformasi pendidikan. Memastikannya ada keterkaitan pembangunan ruas jalan yang penting antar propinsi dan di antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara usaha selaku pasar tenaga kerja; dan infrastrktur perhubungan dan perikanan; 14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan 9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana; 14/Dok-BP/III/2013 40
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah yang kreatif; sikap open-mind dan risk-taking, yang membuat pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan komunitas iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan. terbuka dan lebih progresif dari masanya, dan dari masyarakat, untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. G. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang 2. Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan inkubator-inkubator di lingkungan pemerintah, universitas, pengembangan Iptek perusahaan, dan lain-lain sehingga harus ada sumberdaya dan Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan. tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai iptek, maka kita harus enterpreneurship identik dengan inovasi, risk-taking, peluang, bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi Innovation menjadi Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi manusia-manusia menyerap yang kreatif dan inovatif. pembangunan Indonesia. Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah sebagai-berikut: 1. 3. inventor dan teknologi baru mengembangkan tetapi dapat teknologi mencari, baru untuk Kebijakan pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, culture of excellence — baik di birokrasi, di universitas, antar-perusahaan, maupun di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan semuanya. Karena itulah, lingkungan nasional yang bisa melahirkan inovator-inovator membangun networking dan kolaborasi yang seluas-luasnya antar-ilmuwan, atau kombinasi dari harus didorong upaya untuk 14/Dok-BP/III/2013 41
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari manapun di dunia. upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai teknologi yang dapat menjawab tantangan-tantangan pokok yang Teknologi dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan dihadapi, yaitu: 1. Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia untuk pengentasan kemiskinan (pro-poor technology). kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan 2. Teknologi hijau (green technology) 3. Teknologi pangan 4. Teknologi industri 5. Teknologi kesehatan 6. Teknologi maritim 7. Teknologi pertahanan menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang 8. Teknologi transportasi kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 9. Teknologi energi seluruh tumpah darah Indonesia. internasional. Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan iptek diharapkan mampu: 1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna 10. Teknologi masa depan. Mengacu pada landasan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi idiil, landasan konstitusionil, guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan mengurangi pengangguran dan lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas, angka kemiskinan, serta memajukan kesejahteraan umum. maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang 14/Dok-BP/III/2013 42
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 3. Mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi 3.2.1. Arah Kebijakan. pembangunan Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk masalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni 4. Memberikan solusi lingkungan bagi global terciptanya seperti: pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. 3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah: [1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan, menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan) [2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta [3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator [4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan [5] Memperkuat rantai nilai perekonomian [6] Meningkatkan akses pendidikan [7] Meningkatkan kesehatan masyarakat. meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek nasional. Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 14/Dok-BP/III/2013 43
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014
26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014

Recommended

26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
EKPD
 
RPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku IRPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku I
Dadang Solihin
 
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Denbagus
 
pedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelaipedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelai
Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Buya Fachriy
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
Syamsul Akbar
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
Mikhail Rasyid
 

Recommended

26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
EKPD
 
RPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku IRPJMN II (2010-2014) Buku I
RPJMN II (2010-2014) Buku I
Dadang Solihin
 
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Denbagus
 
pedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelaipedoman slptt kedelai
pedoman slptt kedelai
Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Buya Fachriy
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
Syamsul Akbar
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
Mikhail Rasyid
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Penyalur Alat Kesehatan
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
EKPD
 
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
Oswar Mungkasa
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
EKPD
 
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalMemantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Dadang Solihin
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Joy Irman
 
2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i
Grace Kerry
 
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota BalikpapanRenstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Oddie ZSafari
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
EKPD
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
EKPD
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Penataan Ruang
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 
Pedoman Teknis SL-PTT 2013
Pedoman Teknis SL-PTT 2013Pedoman Teknis SL-PTT 2013
Pedoman Teknis SL-PTT 2013
Oki
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp0126mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
firmanfds
 
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi DaerahPenguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Muh Saleh
 
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
teknopemuda
 
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfMateri Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
ArisIrawan6
 

More Related Content

What's hot

Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Penyalur Alat Kesehatan
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
EKPD
 
2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i
Grace Kerry
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 

What's hot (16)

Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bida...
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalMemantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i2. modul keuangan lanjutan i
2. modul keuangan lanjutan i
 
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota BalikpapanRenstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Pedoman Teknis SL-PTT 2013
Pedoman Teknis SL-PTT 2013Pedoman Teknis SL-PTT 2013
Pedoman Teknis SL-PTT 2013
 

Similar to 26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014

26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
firmanfds
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp0126mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
firmanfds
 
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfMateri Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
ArisIrawan6
 
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-201278725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
scoz_rf
 
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Bartolomeus Wicaksana
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Rizki Malinda
 

Similar to 26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014 (20)

26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
 
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp0126mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01
 
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi DaerahPenguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
PEDOMAN TECHNOPRENEURSHIP PEMUDA 2013
 
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdfMateri Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
 
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan NasionalMengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
Salinan Perpres Nomor 73 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 73 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 73 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 73 Tahun 2019
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-201278725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
78725587 daftar-peraturan-jasa-konstruksi-di-indonesia-2012
 
PANDUAN-PRN-LPPM-2020.pdf
PANDUAN-PRN-LPPM-2020.pdfPANDUAN-PRN-LPPM-2020.pdf
PANDUAN-PRN-LPPM-2020.pdf
 
02. 07032024 Mekanisme Clearance Anggaran TIK (Bali).pptx
02. 07032024 Mekanisme Clearance Anggaran TIK (Bali).pptx02. 07032024 Mekanisme Clearance Anggaran TIK (Bali).pptx
02. 07032024 Mekanisme Clearance Anggaran TIK (Bali).pptx
 
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
Laporan akhir geladi panji permana syahid (1)
 
Perpres no 28 tentang kebijakan industri nasional
Perpres no 28 tentang kebijakan industri nasionalPerpres no 28 tentang kebijakan industri nasional
Perpres no 28 tentang kebijakan industri nasional
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
 
Rencana strategis mendikbud 2014
Rencana strategis mendikbud 2014Rencana strategis mendikbud 2014
Rencana strategis mendikbud 2014
 
Panduan diseminasi-2018
Panduan diseminasi-2018Panduan diseminasi-2018
Panduan diseminasi-2018
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
subki124
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 

Recently uploaded (20)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMASBAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
BAB 1 BEBATAN DAN BALUTAN DALAM PERTOLONGAN CEMAS
 
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

26 m kpiii2013 salinan perubahan renstra krt 2010-2014

  • 1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010 – 2014 (REVISI KE-2) KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JL. MH. Thamrin 8 Jakarta
  • 2. SALINAN b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /M/Kp/III/2013 Mengingat : TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; ii
  • 3. Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014; : Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi. KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 7. KEDUA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA : : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum dan Humas, TTD. Dadit Herdikiagung iii
  • 4. KATA PENGANTAR Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin penting. Hal ini juga sudah dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun SINas yang mengintegrasikan unsur-unsur SINas melalui satu simpul tujuan bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu disinkronisasikan antar-kelembagaan SINas guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang semakin terbatas. Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi dari pengembang ke pengguna dan aliran informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik sebagai aktor utama maupun pihak-pihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat melalui: 1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara; 2. Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; 3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan 4. Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antar-aktor SINas dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya. Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik. Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk periode lima tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur (transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan. Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Ristek tahun 2010-2014 dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card. Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Gusti Muhammad Hatta iv
  • 5. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL....................................................... KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 26/M/KP/III/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010-2014 ............................................................. ii KATA PENGANTAR ............................................................. iv DAFTAR ISI ....................................................................... v PENDAHULUAN............................................. 1 1.1. KONDISI UMUM.................................................. 34 7 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN................................... 34 2 1.2. LINGKUNGAN STRATEGIS……........…………………………. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................. 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI i 13 BAB I. BAB II. NASIONAL .......................................... VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... 31 2.5. TAHAPAN SISTEM INOVASI NASIONAL… LAMPIRAN-LAMPIRAN 31 2.4. SASARAN ............................................. 54 30 2.3. TUJUAN................................................ PENUTUP ...................................................... 29 2.2. MISI .........……........…………………………… BAB IV. 43 29 2.1. VISI..................................................... 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI …………….......…………........................... 31 v
  • 6. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) BAB I Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD PENDAHULUAN 1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pembangunan Indonesia Bersatu Nasional yang dicitakan dalam Kabinet II (KIB II) diwarnai dengan semangat manajemen nasional dengan tag-line:”change and continuity, debottlenecking, acceleration and enhancement, unity-together we can”. Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan, memperlancar kegiatan seluruh pembangunan saluran dan komunikasi dan penyelenggaraan agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata pelaksanaan terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan pemerintahan. kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan dihasilkan secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini. yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan, dan kebersamaan dalam manajemen pemerintahan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada untuk periode 2004-2009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi pada periode 2010-2014. Untuk itu perlu digali dan dilakukan dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya. berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek yang memadai. 14/Dok-BP/III/2013 Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) ini diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program 1
  • 7. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk Kementerian menjamin merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa tertangani pada periode 2004-2009 serta mengantisipasi dan mendatang. Riset dan Teknologi disusun untuk mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan. mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan Kementerian dalam mendorong dan menghela pembangunan iptek nasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan iptek ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi 14/Dok-BP/III/2013 Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 bersifat nasional tentang litbang iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan tupoksinya. 1.1. Kondisi Umum Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM yang besar, disertai penguasaan iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah. Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan iptek masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang sistematis untuk menjadikan iptek benar-benar sebagai mesin bagi pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya nasional yang melibatkan seluruh stake-holder iptek untuk 2
  • 8. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) mencapai tingkat penguasaan iptek yang dapat memberikan nilai pengembangan tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya masalah riil secara langsung (demand-driven). disintegrasi peran iptek dari proses pembangunan nasional. ilmuwan Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang iptek, jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan yang iptek dilakukan terkonsentrasi sejalan di dengan lembaga pemecahan Kedua, bahwa pemerintah non- Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas penerapan Iptek untuk pembangunan nasional. Keterkaitan technology-supply and demand Indonesia selama tahun 2005-2008 yang tercatat dalam Scopus menjadi hal (2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan yang penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences. paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal Iptek. ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar Di bidang lain, terutama teknik dan rekayasa, bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak dengan bidang teknik non-pertanian, dan hanya sebagian kecil saja optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1. terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting: pertama, bahwa kemajuan iptek hanya bisa dicapai apabila masih terkonsentrasi pada low-tech dan medium-tech, sangat besar dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini hanya bisa dipenuhi dari produk impor. 1 Data LIPI tahun 2004 14/Dok-BP/III/2013 3
  • 9. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Upaya menjembatani sisi supply dan demand dilakukan perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu 35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem penggerak demand teknologi. Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga pengguna iptek dengan lembaga litbang iptek menjadi kunci penting bagi kemajuan iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di negara-negara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan terbaru 14/Dok-BP/III/2013 seperti pemberian percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang sudah diatas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi pemerintah Kita menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam insentif fiskal bagi sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana Singapore sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar (>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya, dimana belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini 4
  • 10. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas perekonomian nasional. sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain. Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000 cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan ternak multi nutrisi. penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan, mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2 (BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas, beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 2004-2009. Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai. Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah biofuel, PLTB 25 kW, PLTU mulut-tambang, eksplorasi migas lepas pantai, dan survey laut untuk eksplorasi-mineral, serta pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja. Di samping itu di BPPT telah dikembangkan pula pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press biji jarak yang mudah diterapkan. 2 IMD 2009 14/Dok-BP/III/2013 5
  • 11. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan 4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI, medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wing-in- Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan Surface Effect Ship – WISE). pengacakan Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluankeperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta sistem Technical Assistance Pengembangan E-Government, paket aplikasi SIMDA. Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan kerjasama BPPT-PT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser 14/Dok-BP/III/2013 suara (voice encryption), radio amunisi gas air jammer untuk mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA), Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BAKOSURTANAL telah melakukan demarkasi dan deliniasi di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia, RI-Papua Nuginia (PNG) dan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) serta menyusun peta batas wilayah NKRI. Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan obat. Di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) terutama telah dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit 6
  • 12. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme ini akan memasuki uji klinis, interferon I-2a yang sering digunakan yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang, sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan informasi, dan investasi semakin cepat dan mengakibatkan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti perubahan yang tatanan kehidupan malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu Burung sendiri. cepat terhadap Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun 1.2. Lingkungan Strategis Dinamika sangat perubahan negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi lingkungan strategis khususnya lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan terbuka terhadap arus global. transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang berdampak pada adanya masalah-masalah keamanan di wilayah perbatasan. pertahanan dan Arus globalisasi memberikan dampak baik positif maupun negatif yang berakibat adanya transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian pula dengan hubungan antara negara-negara yang terletak dalam satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung 14/Dok-BP/III/2013 7
  • 13. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global terjadi di suatu negara. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang, jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000 terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi diranking dari 1 - 4 untuk 4 bidang besar: a. wilayah kita. pekerja ahli atau mengembangkan teknologi. Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling b. ekonomi. negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan. kemajuan peningkatan arus teknologi informasi perdagangan dan dan komunikasi keuangan serta daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih ekonomis dan singkat. c. Populasi para enterpreneur untuk bergerak memulai perusahaan ventura baru. internasional, berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negaraBerkat Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih d. Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ide-ide teknologi baru dapat masuk ke pasar. Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, Raleigh-DurhamChapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah 14/Dok-BP/III/2013 8
  • 14. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Hal-hal yang kontribusinya menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan high-tech yang (Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia. diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi. El Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini. Perkembangan global penting di negara-negara terhadap pembangunan Indonesia, termasuk Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra yang dagang terbesar Indonesia. Hingga tahun 2005, volume berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18 Indonesia China. milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar). Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi, investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005, industri manufaktur. Produk-produk industri China membanjiri investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur non-migas, pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah. sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei, bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki, Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player, Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi, negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas, perdagangan, yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya. perlu diungkap. investasi dan Salah sosial satunya budaya adalah sesuai dengan kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan 14/Dok-BP/III/2013 9
  • 15. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan informasi teknologi yang terpusat di Bangalore. Dengan kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki, Bangalore bahkan disebut-sebut sebagai Silicon Valley kedua. Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001). Secara khusus, bidang-bidang kerjasama antara Indonesia dan India meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir, satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India yang telah dimulai sejak tahun 2003. ditingkatkan adalah pada Kerjasama yang perlu bidang-bidang strategis (seperti pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di bidang-bidang strategis tersebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif. Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kondisi objektif, potensi kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri, telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan 14/Dok-BP/III/2013 10
  • 16. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua Multilateralisme: tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali menangani perhatiannya kepada ASEAN. Upaya-upaya untuk meningkatkan berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan. seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia - dua negara ini termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi - Indonesia perlu lebih menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini penting untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya Merupakan berbagai forum permasalahan terbaik global. untuk Untuk itu, lembaga-lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF). Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha Developtment Agenda, the Monterrey Consensus on Financing for Development maupun Johannesburg Declaration on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation. alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi. komitmen Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015, internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi. Bila tidak berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari seperti dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut. berkelanjutan, Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja ekonomi, antara lain: 14/Dok-BP/III/2013 dan target pertumbuhan yang harus ekonomi peningkatan yang standar dicapai lebih hidup, masyarakat cepat dan penciptaan lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui upaya bersama dan tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar semata. 11
  • 17. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan, menerus Monterrey bagi penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia, dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk khususnya di negara-negara berkembang. Konsesus ini meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality, menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan berkualitas; keuangan Consensus, internasional mengenai termasuk pendanaan Official Development Assistant (ODA) dan isu-isu hutang luar negeri. dalam rangka seleksi, meningkatkan adaptasi, efisiensi dan biaya pemfokusan produksi agar menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan. Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya Globalisasi mengandung resiko dan tidak jarang perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007 mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya: – 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju rata-rata (a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan kemajuan riil, (c) Adanya jurang iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan pemisah kemampuan Iptek karena sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus- produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah. 14/Dok-BP/III/2013 12
  • 18. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 1.3. Potensi dan Permasalahan 1.3.1. Potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583 bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya. Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil. Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia yang luas merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi dan obat-obatan. Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut 14/Dok-BP/III/2013 sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain. Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri menjadi pihak-pihak memberikan nilai yang kompeten tambah pada untuk mengolah produk-produk dan berbasis sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional. Demikian juga lembaga riset non-kementerian (LPNK) dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta lembaga-lembaga riset departemen merupakan sarana untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi. Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri 13
  • 19. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) membongkar kasus terorisme serta kasus-kasus tindak kriminal lain 1.3.2. Permasalahan yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan 2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara, mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun 2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business dengan kebutuhan industri. efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi kepentingan menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus (WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen dari (tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok lancar, negara pemenuhan atas kepentingan meningkatkan nasional, kesejahteraan yakni rakyat dan kemajuan kelompok yang negara yang ekonominya ekonominya mengandalkan bergantung efisiensi pada (efficiency peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional driven). Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam yang kondusif. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan 14/Dok-BP/III/2013 14
  • 20. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. permasalahan Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b) Lemahnya iklim Secara lebih mendasar faktor-faktor yang menjadi akar persaingan usaha. Karenanya, untuk meningkatkan peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional diperlukan kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat memajukan penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian rendahnya daya saing nasional dari sisi pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat tinggi; 2) Lemahnya pengembangan kualitas teknologi SDM penunjang dan penguasaan industri, serta sehingga sulit diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasiinovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produkproduk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri utama dalam membangun industri-industri penunjang dan pemasok bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang dan teknologi sangat minim. nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu Dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa mendorong terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan, penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek. Iptek secara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional (SINas). 14/Dok-BP/III/2013 15
  • 21. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) a. Kelembagaan Iptek akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem organisasi, tata-laksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan periode 2005-2009. Namun dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan Sistem Nasional Iptek (SINas Iptek) dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala (Thee, 1997). berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh Di lain pihak hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.: LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya 1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum lain, tanpa kualifikasi kebutuhan-kebutuhan sebagai yang lembaga khusus. litbang Dengan dengan mekanisme pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply- driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari supply-driven menjadi demand-driven, hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riel di Indonesia. keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan 14/Dok-BP/III/2013 16
  • 22. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 2. Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka mengkoordinasikan LPNK Ristek mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional. keunggulan juga kelemahan. dan di bawahnya, memiliki Bergantung pada orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri, beberapa negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi, sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari aspek koordinasi, sehingga mempertajam fokus dan memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin muncul adalah aspek tumpang-tindih program di antara LPNKLPNK Ristek, termasuk juga tumpang-tindih Karenanya konsolidasi dan koordinasi anggaran. kelembagaan dan program iptek, baik antara KRT dengan LPNK-LPNK Ristek, KRT 3. Dari segi kualitas, survei WEF pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia menempati posisi ke-28, sebuah peringkat yang cukup baik. Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009, menempati posisi ke-43 dari 133 negara. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui Thailand, yang berada pada posisi ke-60. Salah satu bukti meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar tersebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menduduki peringkat ke-201, merupakan yang terbaik Asia Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center riset - perguran tinggi - dunia usaha dan antara pusat dan for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke- daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi tumpang tindih ini harus menjadi program masalah prioritas utama 425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health 14/Dok-BP/III/2013 17
  • 23. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk 5. Untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga peneliti, berbagai penghargaan, acara-acara, pameran ilmiah, riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler. 4. masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan dan Selama kurun waktu 2005-2009, berbagai sistem insentif untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah satunya dan yang cukup signifikan adalah dengan diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan iptek-nya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian, berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik untuk melaksanakan teknologinya. upaya peningkatan kemampuan sarana dan prasarana bagi sosialisasi iptek telah dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun, Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan, berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa, pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lain-lain adalah berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional (Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansi-instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul 14/Dok-BP/III/2013 18
  • 24. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis, oleh masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek, kepentingan masih berhasil tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas. 6. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan rapuh. Pendidikan kita masih belum Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/ kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi. Setelah amandemen ke - 4 UUD 1945, dimana di dalam salah satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional, pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009 dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1) 14/Dok-BP/III/2013 Perguruan Tinggi masyarakat dan serta Lembaga dapat Penelitian menghasilkan dan nilai penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi yang dirancang untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi 19
  • 25. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) teknologi di level industri; (4) PP No. 48/2009 tentang sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni. perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan Dengan kata lain pembangunan iptek di sisi penyediaan penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya yang (supply dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang (demand side) masih belum terintegrasi. side) dengan pembangunan di sisi permintaan dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Semua ini memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan pembangunan b. Secara umum pembangunan sumber daya iptek Indonesia Iptek nasional. 7. Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan iptek, pembangunan iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam sistem inovasi yang Sumberdaya Iptek Mekanisme masih relatif lemah, karenanya dirasakan harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan sistem nasional iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan : 1. Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di yang penyedia iptek Indonesia sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain dengan kebutuhan pengguna iptek dalam sistem inovasi masih seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan belum tertatanya infrastruktur iptek, seperti institusi yang dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007, mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan interaksi antara intermediasi ini iptek menjembatani ada. saat kapasitas menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Integrasi iptek di sektor risetkhususnya lembaga riset pemerintah - dengan industri di 14/Dok-BP/III/2013 20
  • 26. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3. 2. pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lainlain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara- litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti. sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar 3. Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka 15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang ke-27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun ke-31. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan negara-negara terjadi engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke-33. Di ASEAN kita dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 2005-2009, yaitu kurang lebih ke-14. ASEAN, tetapi secara kualitas 11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006, 12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi, 3 4 4. Anggaran pemerintah untuk riset iptek sangat kecil dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN sekalipun. Rasio anggaran iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja UNESCO, 2008 World Bank, 2009 14/Dok-BP/III/2013 21
  • 27. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05 % angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand, transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri Malaysia dan Singapura, artinya terendah se - ASEAN. maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat, Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri anggaran litbang kita.5 5. beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-27. Kemudian secara fluktuatif kembali pada posisi ke-28 di tahun 2009. Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik, berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah Malaysia, peringkat ke-19. Secara umum 70% dana litbang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kontribusi swasta dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%. Kondisi ini terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20% Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya sebelum 5 6 krisis ekonomi tahun BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin). Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah pembiayaan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan canggih ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program iptek, serta dari total anggaran riset nasional.6 6. pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh 1998 - terlihat dari peluang spin-off di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain posisi pembangunan sarana dan pra-sarana iptek berada pada status ”defensif”. World Bank, 2009 World Bank, 2009 14/Dok-BP/III/2013 22
  • 28. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di 1. Kinerja kerjasama riset antara universitas - industri di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada posisi ke-64. Angka ini terus membaik secara signifikan. (Puspiptek) 35 Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN, antara universitas-industri di Indonesia dinilai WEF menempati BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi posisi ke-43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara untuk mendukung produktivitas Iptek. tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di Serpong yang di dalamnya terdapat atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat c. ke-44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang Jaringan Iptek menempati peringkat ke-4 dan 22. Namun demikian, koordinasi Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus pembangunan Iptek khususnya antar stake-holder di luar LPNK dilaksanakan dalam periode waktu 2005-2009. Dengan berdirinya ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral, terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan. bukan hanya jaringan antar lembaga riset - perguruan tinggi badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek 2. Kemudian juga teramati lemahnya sinergi kebijakan Iptek antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk intra institusi/aktor pengembang iptek (LPNK ristek, lembaga jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan riset departemen teknis, industri dan perguruan tinggi), serta iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi antar institusi pengembang iptek dengan pengguna Iptek. kebijakan terkait pembangunan iptek antara stake-holder yang ada Lemahnya sinergi kebijakan iptek ini, menyebabkan kegiatan masih belum kokoh. Hal-hal tersebut diindikasikan dengan: iptek baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu 14/Dok-BP/III/2013 23
  • 29. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) memberikan bidang ke-107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga ke-87. Di antara negara-negara ASEAN, kita menempati posisi mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi sedikit penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik. tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di Malaysia menempati peringkat ke-22, bahkan Singapura dalam samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif aspek penggunaan internet menempati posisi ke-15 dari 133 bagi pengembangan kemampuan iptek. 3. hasil yang signifikan. Kebijakan negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan lebih baik dibanding Filipina, peringkat ke-106. internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward berada pada posisi ke-101. Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah. sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Filipina saja berada pada peringkat ke-77 dan ke-89. Singapura, Indonesia masih berada dibawah negara-negara Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke-78 tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari dan ke-55.8 GDP yang terbesar diantara negara-negara tersebut yaitu sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing, Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada tahun 2008. 4. 7 Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke-85 dari 131 negara. Capaian ini menurun secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat 7 , UNCTAD, 2009 14/Dok-BP/III/2013 d. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang), perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional terus digulirkan pemerintah dalam periode pembangunan 2005-2009. Namun dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus 8 , UNDP, 2009 24
  • 30. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek, bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus data ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikator-indikator teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada pembangunan iptek sbb.: tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-51 dari 131 negara, 1. Jumlah keluaran riset peneliti Indonesia dalam WEF 2009 memperlihatan, bahwa ketersediaan menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di bentuk antara negara-negara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah, (posisi ke-75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36). tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718 (4,14 % dari seluruh paten yang terdaftar). Hal dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing. 2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina 9 , SCORPUS, 2009 USPTO, 2008/2009 10 14/Dok-BP/III/2013 Pendayagunaan Iptek Pendayagunaan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan ini menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin (22) dan Thailand (40)10 e. untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pengokohan daya saing ekonomi terus-menerus dilakukan selama kurun waktu 2005-2009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sbb.: 1. Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi, ternyata sebanyak 85%-nya berasal dari produk riset di 25
  • 31. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) departemen teknis. Kontribusi produk riset yang 4. Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan, dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%-nya saja (LIPI, 2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang posisi ke-67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009 mereka daripada LPNK Ristek. 2. dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan menjadi Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent), dibandingkan peringkat ke-65. Posisi ini lebih rendah Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61), Filipina (54) dan Vietnam (51). pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia menempati posisi ke-87. Angka ini secara fluktuatif mengalami ke 5. Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati peringkat ke-84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan menempati posisi ke-87. Di antara negara tetangga, peringkat karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis), kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) (68), dan bahkan Filipina (78). 3. tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI, Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur Pindad dll. kondisinya memprihatinkan. Berbagai laboratorium Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai uji di kawasan PUSPIPTEK yang dirancang untuk mendukung tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai industri strategis harus berpikir keras untuk menutupi biaya persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih pemeliharaan alat dan SDM. Akhir-akhir ini PT Pindad mulai lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia bergeliat dengan mengembangkan alutsista. (52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006). 6. Pendayagunaan iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik, secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski 14/Dok-BP/III/2013 26
  • 32. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN; masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System permasalahannya, (TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban nasional ke depan adalah sebagai berikut: bencana akibat laut pasang; aplikasi e-goverment untuk a. menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi maka (supply teknostruktur teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk kemampuan ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan persoalan yang harus Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi penyediaan ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air; pokok-pokok yang side) baik. kelembagaan berupa Dimana iptek masih pengelolaan terbatasnya (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber pendayagunaan iptek selama periode 2005-2009 cukup baik, daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara- Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar negara tetangga. sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek, pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di serta atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum pembangunan. optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas, sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum 14/Dok-BP/III/2013 b. pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi permintaan (demand side). Lemahnya minat dan kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA 27
  • 33. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) (Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan masih lemah. baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan Persoalan-persoalan di atas secara langsung telah menghambat pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi. c. Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi mainstream; integrasi lemahnya program, sinergi koordinasi, kebijakan iptek harmonisasi (berupa kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek dengan pengguna iptek atau secara umum lemahnya koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. 14/Dok-BP/III/2013 28
  • 34. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) BAB II Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini VISI, MISI, DAN TUJUAN disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan Teknologi di atas. Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2), Kementerian adalah: Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau menyelenggarakan fungsi: target yang ditetapkan. 1. Perumusan Riset kebijakan dan Teknologi nasional di (KRT) 2.1. Visi bidang riset, ilmu riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengetahuan dan teknologi; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di Sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dipaparkan sebelumnya, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan Iptek 2010 – 2014 adalah: Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 14/Dok-BP/III/2013 29
  • 35. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan tinggi, dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan memajukan budaya perekonomian menyelesaikan bangsa. permasalahan Kemajuan lingkungan, iptek perubahan mampu iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasilhasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi, jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi, dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan dalam 14/Dok-BP/III/2013 negeri, dan kemandirian dan non-material buah dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek. 2.2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu: Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan produk material Iptek. 1. Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia. 2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa. Penelitian, 30
  • 36. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek: kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek. Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah: 2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek; Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban, maka tujuan sebagai-berikut harus dicapai: 1. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional; 2. Meningkatkan kemampuan litbang nasional. Inovasi Nasional di sisi supply yakni: Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di 14/Dok-BP/III/2013 4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek; 5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek. 2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas) Dalam rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan 2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam Sistem 3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek; sebagai berikut: 2.4. Sasaran unsur-unsur industri. 1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek; 2.3. Tujuan terhadap kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis pembangunan bangsa. 31
  • 37. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan 2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010- dalam Renstra tahuan 2010-2014 akan dapat dicapai melalui 2015) Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek tahapan sebagai berikut: melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar Tahun 2010-2011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui kebijakan, Penyusunan Renstra 2010-2014, Reorganisasi Kementerian Riset kelembagaan, jaringan dan sumber daya, serta ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun dan sisi intermediasi. implementasi 2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (20152020) Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai. 2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (20202025) Teknologi, program SINas dan insentif SIDa, penelitian program KRT, program penguatan dan peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI. Tahun 2011-2013: Tahapan Implementasi SINas melalui programprogram realisasi secara nasional dan daerah secara masif di seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti Techno-Park untuk mendukung SINas. Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara Tahun 2013-2014: Tahapan Pengokohan SINas melalui program- berkelanjutan, maka dilakukan secara terus-menerus pengokohan program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata SINas dengan memantabkan unsur-unsur SINas. dengan indikasi terwujudnya proyek-proyek inovasi bersama yang melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk 14/Dok-BP/III/2013 32
  • 38. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat. Gambar 2.1 Tahapan Pengokohan SINas 14/Dok-BP/III/2013 33
  • 39. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) B. UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan: 1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi BAB III dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Pasal 31 ayat (5)); 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 3.1.1. Arah Kebijakan Nasional A. berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi Pancasila Sebagai dasarnya, meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta manusia” (Pasal 28 c ayat (1)). falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi pembangunan Iptek nasional. idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek ini Undang-undang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3 seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan masa mendatang pembangunan Iptek nasional. khususnya dalam mendorong C. Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk 14/Dok-BP/III/2013 34
  • 40. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional. penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. D. RPJPN, RPJMN RPJPN 2005-2025: Dalam RPJPN RPJMN 2010-2014: disebutkan bahwa pembangunan iptek Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada : baik 1. ilmu pengetahuan mengembangkan menghasilkan ilmu dasar sosial teknologi dan dan maupun terapan, humaniora, memanfaatkan serta teknologi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang untuk dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er hasil dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan prototip industri masyarakat, kemandirian, dan (penguatan sistem ino asi nasional); peningkatan kemampuan dan daya saing kapasitas bangsa iptek melalui senantiasa 2. sampai menghasilkan produk komersial meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta lingkungan hidup. kreativitas nasional; Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi 14/Dok-BP/III/2013 pertahanan, dan teknologi kesehatan; 3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 35
  • 41. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 4. meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan pembangunan Iptek dalam jangka panjang. masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; 5. 2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi digariskan dalam RPJPN 2005-2025. untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi pembangunan iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: 1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang 14/Dok-BP/III/2013 36
  • 42. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN 14/Dok-BP/III/2013 37
  • 43. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) E. Peraturan perundangan lain di bidang iptek Inpres No. 4 Tahun 2003: Inpres tentang PP 41/2006: Pengkoordinasian Perumusan dan PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia. kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah. PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau PP No. 20 Tahun 2005: PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil lembaga penelitian asing di Indonesia. PP 35/2007: PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga peningkatan Penelitian teknologi dan Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar- kemampuan ini dirancang perekayasaan, untuk inovasi, memajukan dan difusi pelaksanaan besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam negara. meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level industri. 14/Dok-BP/III/2013 38
  • 44. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) PP No. 48/2009: PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 9. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Peran pembangunan iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas. Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan 15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai berikut: F. Prioritas Nasional KIB II: Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni: 1. Re ormasi birokrasi dan “good go ernance”. 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan bisnis 8. Energi 1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum; 2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontrak sedang berjalan; 3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat; 14/Dok-BP/III/2013 39
  • 45. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun kedepan; rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan; 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan 10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi dan subsidi khusus bunga bagi petani; pembiayaan dan investasi; 6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan pembiayaannya; 11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup, yaitu intensifkan pemberontasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang; 7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata 12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis, ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas penggunaan di lapangan; dan kapabilitas; 8. Infrastruktur. Prioritasnya pemotongan rencana 13. Reformasi pendidikan. Memastikannya ada keterkaitan pembangunan ruas jalan yang penting antar propinsi dan di antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara usaha selaku pasar tenaga kerja; dan infrastrktur perhubungan dan perikanan; 14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan 9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana; 14/Dok-BP/III/2013 40
  • 46. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah yang kreatif; sikap open-mind dan risk-taking, yang membuat pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan komunitas iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan. terbuka dan lebih progresif dari masanya, dan dari masyarakat, untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. G. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang 2. Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan inkubator-inkubator di lingkungan pemerintah, universitas, pengembangan Iptek perusahaan, dan lain-lain sehingga harus ada sumberdaya dan Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan. tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai iptek, maka kita harus enterpreneurship identik dengan inovasi, risk-taking, peluang, bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi Innovation menjadi Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi manusia-manusia menyerap yang kreatif dan inovatif. pembangunan Indonesia. Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah sebagai-berikut: 1. 3. inventor dan teknologi baru mengembangkan tetapi dapat teknologi mencari, baru untuk Kebijakan pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, culture of excellence — baik di birokrasi, di universitas, antar-perusahaan, maupun di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan semuanya. Karena itulah, lingkungan nasional yang bisa melahirkan inovator-inovator membangun networking dan kolaborasi yang seluas-luasnya antar-ilmuwan, atau kombinasi dari harus didorong upaya untuk 14/Dok-BP/III/2013 41
  • 47. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari manapun di dunia. upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai teknologi yang dapat menjawab tantangan-tantangan pokok yang Teknologi dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan dihadapi, yaitu: 1. Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia untuk pengentasan kemiskinan (pro-poor technology). kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan 2. Teknologi hijau (green technology) 3. Teknologi pangan 4. Teknologi industri 5. Teknologi kesehatan 6. Teknologi maritim 7. Teknologi pertahanan menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang 8. Teknologi transportasi kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 9. Teknologi energi seluruh tumpah darah Indonesia. internasional. Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan iptek diharapkan mampu: 1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna 10. Teknologi masa depan. Mengacu pada landasan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi idiil, landasan konstitusionil, guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan mengurangi pengangguran dan lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas, angka kemiskinan, serta memajukan kesejahteraan umum. maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang 14/Dok-BP/III/2013 42
  • 48. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2010-2014 (Revisi ke-2) 3. Mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan Teknologi 3.2.1. Arah Kebijakan. pembangunan Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk masalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni 4. Memberikan solusi lingkungan bagi global terciptanya seperti: pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. 3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah: [1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan, menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan) [2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta [3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator [4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan [5] Memperkuat rantai nilai perekonomian [6] Meningkatkan akses pendidikan [7] Meningkatkan kesehatan masyarakat. meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek nasional. Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang. Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 14/Dok-BP/III/2013 43