More Related Content Similar to 26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf Similar to 26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf (20) 26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf2. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /M/Kp/III/2013
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN
20102014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan
ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia Tahun 20112025 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah serta menindaklanjuti hasil
evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Riset dan
Teknologi Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Riset dan
Teknologi Tahun 20102014;
SALINAN
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Perubahan Rencana Strategis
Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014;
Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4402);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 20102014;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
ii
3. Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 20112025;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun
2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang
Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN
20102014.
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi
Tahun 2010 2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun
2010 2014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014 merupakan panduan
dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan
Kementerian Riset dan Teknologi.
KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan
Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset
dan Teknologi Tahun 20102014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
GUSTI MUHAMMAD HATTA
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum
dan Humas,
TTD.
Dadit Herdikiagung
iii
4. KATA PENGANTAR
Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin penting. Hal ini juga sudah
dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek
dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam
RPJMN 20102014.
Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana
membangun SINas yang mengintegrasikan unsurunsur SINas melalui satu simpul tujuan
bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu
disinkronisasikan antarkelembagaan SINas guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai
tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang
semakin terbatas.
Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi
dari pengembang ke pengguna dan aliran informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik
sebagai aktor utama maupun pihakpihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan
langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional
meningkat melalui:
1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi
industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara;
2. Rangsangan untuk tumbuhkembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis
teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik;
3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh
industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak
pengembang teknologi; dan
4. Dukungan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi,
menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antaraktor SINas dan hubungan dengan
kelembagaan pendukung lainnya.
Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus
dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat
dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik.
Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk periode lima tahun ke
depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur
(transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas
keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan.
Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama 2 tahun Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang
dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Tahun 20112025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh
Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana
Strategis Kementerian Ristek tahun 20102014 dengan menggunakan pendekatan Balance
8. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
BAB I
PENDAHULUAN
P
embangunan Nasional yang dicitakan dalam Kabinet
Indonesia Bersatu II (KIB II) diwarnai dengan semangat
manajemen nasional dengan tagline:”change and continuity,
debottlenecking, acceleration and enhancement, unitytogether we
can”. Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan,
memperlancar seluruh saluran komunikasi dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan
secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai
persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini.
Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan,
dan kebersamaan dalam manajemen pemerintahan untuk
menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad
luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi
dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya
alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola
melalui penguasaan Iptek yang memadai.
14/DokBP/III/2013 1
Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD
1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai
agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting
bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata
14. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Upaya menjembatani sisi supply dan demand dilakukan
perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP
dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu
35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak
sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply
diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong
chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan
proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor
pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem
penggerak demand teknologi.
Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem
Kita
menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem
Inovasi Nasional dan Sistem
percaturan global,
masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi
yang koheren
litbang, pengeluaran
Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per dalam kegiatan memproduksi pengetahuan,
menerapkan dan
PDB Indonesia
masih di bawah 0.1%, ini jauh dari ratarata negara mendiseminasikan hasilnya, sehingga
menumbuhkan manfaat
OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) nyata yang dapat
dirasakan oleh masyarakat.
yang sudah diatas 2%.
Negara Asia seperti Jepang dan Korea Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan
sisi
sudah
mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China demand dan supply teknologi antara
industri serta lembaga
sekitar 1.5%.
Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, pengguna iptek dengan lembaga litbang
16. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih
didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan
perekonomian nasional.
Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih
jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain.
Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000
penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang
mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura
sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2
Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas,
beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah
dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang
fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 20042009.
Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa
varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai.
Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan
cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah
2
IMD 2009
14/DokBP/III/2013 5
dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai,
kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan
juga teknikteknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas
sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit
cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu
keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen
pakan ternak multi nutrisi.
Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan,
atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan
teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan
medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan
otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk
memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil
dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wingin
Surface Effect Ship – WISE).
Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil
dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap
dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi
berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluan
keperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi
protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan
rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi
generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta
sistem Technical Assistance Pengembangan EGovernment, paket
aplikasi SIMDA.
Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan
keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan
kerjasama BPPTPT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser
6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser
14/DokBP/III/2013 6
4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata
berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI, amunisi gas air
mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian
kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat
Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency
Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan
pengacakan suara (voice encryption), radio jammer untuk
mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat
20. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat
ini akan memasuki uji klinis, interferon I2a yang sering digunakan
sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan
baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti
malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti
kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah
membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu
Burung sendiri.
1.2. Lingkungan Strategis
Dinamika perubahan lingkungan strategis khususnya
lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh
bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan
global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita
masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual
Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia
tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup
terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan
terbuka terhadap arus global.
14/DokBP/III/2013 7
Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu
perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme
yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang,
informasi, dan investasi semakin cepat dan mengakibatkan
perubahan yang sangat cepat terhadap tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir
tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan
interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun
negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi
transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas
22. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang
terjadi di suatu negara.
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek
nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting,
karena akan menentukan pilihan strategi dan upayaupaya yang
diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi
informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang,
jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari
wilayah kita.
Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling
ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negara
negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan.
Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta
peningkatan arus perdagangan dan keuangan internasional,
berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di
daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana
penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya
hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih
ekonomis dan singkat.
14/DokBP/III/2013 8
Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam
Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global
technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai
lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan
inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000
terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi
diranking dari 1 4 untuk 4 bidang besar:
a. Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih
pekerja ahli atau mengembangkan teknologi.
b. Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan
multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas
24. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Halhal yang
menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur
(Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia. El
Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini.
Perkembangan global penting di negaranegara yang
berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan
Indonesia perlu diungkap. Salah satunya adalah China.
Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara
besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi,
SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah
membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi
industri manufaktur. Produkproduk industri China membanjiri
pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah.
Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga
lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei,
Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas
Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia
memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi,
perdagangan, investasi dan sosial budaya sesuai dengan
kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan
adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan
14/DokBP/III/2013 9
kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia, termasuk
wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan hightech yang
diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi.
Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra
dagang terbesar Indonesia. Hingga tahun 2005, volume
perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18
milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar).
Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya
investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan
25. China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan
tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005,
investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur nonmigas,
sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena
meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi
bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki,
tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player,
microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi
negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas,
yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya.
26. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan
informasi teknologi yang terpusat di Bangalore. Dengan
kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki,
Bangalore bahkan disebutsebut sebagai Silicon Valley kedua.
Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di
India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat
global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001). Secara
khusus, bidangbidang kerjasama antara Indonesia dan India
meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai
bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi
dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir,
satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk
beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh
kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum
Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India
yang telah dimulai sejak tahun 2003. Kerjasama yang perlu
ditingkatkan adalah pada bidangbidang strategis (seperti
pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan
tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang
telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di
14/DokBP/III/2013 10
bidangbidang strategis tersebut, Indonesia harus mampu
memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif.
Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu
dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN
merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi
Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan
kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang
penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan
dengan pendekatan lingkaranlingkaran konsentris yang digunakan
oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal
28. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua
Multilateralisme: Merupakan forum terbaik untuk
tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali
menangani berbagai permasalahan global. Untuk itu,
perhatiannya kepada ASEAN. Upayaupaya untuk meningkatkan
berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum
peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.
seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan
Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah
cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia dua negara ini
termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi Indonesia
perlu lebih menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini penting
untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan
negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya
lembagalembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF).
Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global
seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha
Developtment Agenda, the Monterrey Consensus on
Financing for Development maupun Johannesburg Declaration
on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation.
alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak
Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai
dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi.
komitmen dan target yang harus dicapai masyarakat
Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015,
internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang
tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi. Bila tidak
berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin
disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan
dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi
30. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan,
Monterrey Consensus, mengenai pendanaan bagi
pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan
inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi
pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia,
khususnya di negaranegara berkembang. Konsesus ini
menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan
domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan
keuangan internasional termasuk Official Development
Assistant (ODA) dan isuisu hutang luar negeri.
Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya
perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007
– 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju ratarata
sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan
momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala
bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya
kemajuan iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan
sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang
bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung
penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global
perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus
14/DokBP/III/2013 12
menerus dalam rangka seleksi, adaptasi, dan pemfokusan
penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan
terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang
dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk
meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality,
Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang
berkualitas; meningkatkan efisiensi biaya produksi agar
menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu
32. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
1.3. Potensi dan Permasalahan
sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang
1.3.1. Potensi
masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan
pembangunan nasional.
Kekayaan sumberdaya alam dan populasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan
yang besar, apabila
dikelola dengan baik, akan menjadi modal rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang
dinyatakan dalam
pembangunan yang
jarang dipunyai oleh negara lain. Undangundang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara
kepulauan
(Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir
Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri
sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk
menjadi pihakpihak yang kompeten untuk mengolah dan
lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583
memberikan nilai tambah pada produkproduk berbasis
bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya.
sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi
negeri (PTN) sebanyak 82
dan perguruan tinggi swasta (PTS) Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya
sebanyak 2556
merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang alam, maka Indonesia mempunyai potensi
lebih besar untuk
berkualitas, dan
dapat didorong menjadi universitas riset yang menjadi negara maju, karena mempunyai modal
pembangunan
menghasilkan
inovasiinovasi teknologi yang dibutuhkan oleh yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional
hanya kalah dari Brasil.
industri nasional.
Demikian juga lembaga riset nonkementerian Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut
34. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
membongkar kasus terorisme serta kasuskasus tindak kriminal lain
yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu
yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha
dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan
memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan
meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan
meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya
pemenuhan atas kepentingan nasional, yakni kepentingan
keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus
merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual
maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas
tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen
(tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan
lancar, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional
yang kondusif.
14/DokBP/III/2013 14
1.3.2. Permasalahan
Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun
2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara,
mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun
2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru
bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi
pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business
efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya
antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi
menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum
(WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia
38. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
a. Kelembagaan Iptek
Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur
organisasi, tatalaksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara
berkesinambungan sampai dengan periode 20052009. Namun
dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat
mengokohkan Sistem Nasional Iptek (SINas Iptek) dan
berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem
insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam
pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu,
sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan
berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh
dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.:
1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara
umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK
Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum
lain, tanpa kualifikasi sebagai lembaga litbang dengan
kebutuhankebutuhan yang khusus. Dengan mekanisme
pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang
kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar
untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya
keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan
14/DokBP/III/2013 16
akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar
diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem
operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk
menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya
sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin
kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas
antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam
rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi
terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala
40. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
2. Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi
mengkoordinasikan LPNK Ristek di bawahnya, memiliki
keunggulan dan juga kelemahan. Bergantung pada
orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri,
beberapa negara memiliki bentuk yang berbedabeda.
Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka
dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi,
sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek
dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor
Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari
aspek koordinasi, sehingga mempertajam fokus dan
memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin
muncul adalah aspek tumpangtindih program di antara LPNK
LPNK Ristek, termasuk juga tumpangtindih anggaran.
Karenanya konsolidasi dan koordinasi kelembagaan dan
program iptek, baik antara KRT dengan LPNKLPNK Ristek, KRT
dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga
riset perguran tinggi dunia usaha dan antara pusat dan
daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi masalah
tumpang tindih ini harus menjadi program prioritas utama
14/DokBP/III/2013 17
sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka
mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional.
3. Dari segi kualitas, survei WEF pada tahun 2007
memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia
menempati posisi ke28, sebuah peringkat yang cukup baik.
Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009,
menempati posisi ke43 dari 133 negara. Akan tetapi, bila
dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka
posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui
Thailand, yang berada pada posisi ke60. Salah satu bukti
42. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk
5. Untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan
mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan
masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan
dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga
peneliti, berbagai penghargaan, acaraacara, pameran ilmiah,
riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler.
dan sarana dan prasarana bagi sosialisasi iptek telah
4. Selama kurun waktu 20052009, berbagai sistem insentif
dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang
untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah
diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun,
satunya dan yang cukup signifikan adalah dengan
Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan,
diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian
berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa,
pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan
pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lainlain adalah
perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang
berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di
untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan
kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres
badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang
No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan
mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas
Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional
kemampuan ipteknya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi
(Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang
penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian,
jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansiinstansi
44. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah
yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih
suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka
belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi
yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis,
masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain
itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek,
masih rapuh. Pendidikan kita masih belum berhasil
membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan
apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul
budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar
gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih
mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas.
6. Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/
kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi.
Setelah amandemen ke 4 UUD 1945, dimana di dalam salah
satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional,
pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional
pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009
dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1)
14/DokBP/III/2013 19
PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang
mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk
kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai
tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan
negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan
48. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan
Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3.
2. Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara
negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa
negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World
Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah
sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar
15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di
lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang
LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun
jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan
negaranegara ASEAN, tetapi secara kualitas terjadi
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya,
dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan
S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 20052009, yaitu kurang lebih
11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006,
12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka
berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya
peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi,
3
UNESCO, 2008 4
World Bank, 2009
14/DokBP/III/2013 21
pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lain
lain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih
kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga
litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi
sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan
tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti.
3. Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka
pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi
50. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05
beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi
% angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand,
transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri
Malaysia dan Singapura, artinya terendah se ASEAN.
maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat,
Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari
industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri
anggaran litbang kita.5
rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri
5. Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang,
pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh
Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke27. Kemudian
BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT
secara fluktuatif kembali pada posisi ke28 di tahun 2009.
PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau
Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik,
Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif
berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah
komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT
Malaysia, peringkat ke19. Secara umum 70% dana litbang
BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin).
dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kontribusi swasta
Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan
dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%. Kondisi ini
sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah
terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan
pembiayaan untuk pemeliharaan peralatanperalatan canggih
atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset
ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang
52. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di
1. Kinerja kerjasama riset antara universitas industri di
berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di
Indonesia pada
tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
pada posisi ke64.
Angka ini terus membaik secara signifikan. (Puspiptek) Serpong yang di dalamnya terdapat 35
Pada tahun 2008
peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung
fungsi
bahkan secara
fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI,
BATAN,
antara
universitasindustri di Indonesia dinilai WEF menempati BPPT, dan Kementerian Lingkungan
Hidup, perlu direvitalisasi
posisi ke43. Kinerja
ini dibandingkan dengan capaian negara untuk mendukung produktivitas Iptek.
tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di
atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat
c. Jaringan Iptek
ke44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang
Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus
dilaksanakan dalam periode waktu 20052009. Dengan berdirinya
Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut
terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni
bukan hanya jaringan antar lembaga riset perguruan tinggi
menempati peringkat ke4 dan 22. Namun demikian, koordinasi
pembangunan Iptek khususnya antar stakeholder di luar LPNK
ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas
yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral,
nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan.
54. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang
pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga
mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi
penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum
tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di
samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif
bagi pengembangan kemampuan iptek.
3. Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward
Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina,
Singapura, Indonesia masih berada dibawah negaranegara
tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari
GDP yang terbesar diantara negaranegara tersebut yaitu
sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing,
Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada
tahun 2008. 7
4. Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007
menempati posisi ke85 dari 131 negara. Capaian ini menurun
secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat
7
, UNCTAD, 2009
14/DokBP/III/2013 24
ke107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi
ke87. Di antara negaranegara ASEAN, kita menempati posisi
sedikit lebih baik dibanding Filipina, peringkat ke106.
Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik.
Malaysia menempati peringkat ke22, bahkan Singapura dalam
aspek penggunaan internet menempati posisi ke15 dari 133
negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan
internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia
berada pada posisi ke101. Dibandingkan dengan negara
56. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek
bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus
ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikatorindikator
pembangunan iptek sbb.:
1. Jumlah keluaran riset peneliti Indonesia dalam bentuk
publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah,
hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per
tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization
(WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan
tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah
paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718
(4,14 % dari seluruh paten yang terdaftar). Hal ini
menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin
dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing.
2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di
Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit
dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina
(22) dan Thailand (40)10
9
, SCORPUS, 2009 10
USPTO, 2008/2009
14/DokBP/III/2013 25
Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek,
data WEF 2009 memperlihatan, bahwa ketersediaan
teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada
tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke51 dari 131 negara,
menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di
antara negaranegara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam
(posisi ke75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah
Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36).
e. Pendayagunaan Iptek
58. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
departemen teknis. Kontribusi produk riset yang
dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%nya saja (LIPI,
2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang
kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang
mereka daripada LPNK Ristek.
2. Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent),
pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia
menempati posisi ke87. Angka ini secara fluktuatif mengalami
perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati
peringkat ke84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia
menempati posisi ke87. Di antara negara tetangga, peringkat
kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand
(68), dan bahkan Filipina (78).
3. Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur
Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai
tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai
persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih
lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia
(52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih
tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006).
14/DokBP/III/2013 26
4. Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan,
dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan
yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada
posisi ke67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009
menjadi ke peringkat ke65. Posisi ini lebih rendah
dibandingkan Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61),
Filipina (54) dan Vietnam (51).
5. Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi
tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja
industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan
60. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN;
pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System
(TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut
tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban
bencana akibat laut pasang; aplikasi egoverment untuk
menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi
ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air;
teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk
ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan
pendayagunaan iptek selama periode 20052009 cukup baik,
namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak
secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara
negara tetangga.
Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi
pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di
atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum
optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek
kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi
dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas,
sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan
nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum
14/DokBP/III/2013 27
masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar
permasalahannya, maka pokokpokok persoalan yang harus
dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek
nasional ke depan adalah sebagai berikut:
a. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi
penyediaan (supply side) berupa pengelolaan
teknostruktur yang baik. Dimana masih terbatasnya
kemampuan kelembagaan iptek (organisasi, regulasi,
61. koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber
daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan
prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi
Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar
sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan
daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek,
serta pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang
pembangunan.
b. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi
permintaan (demand side). Lemahnya minat dan
kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik
keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek
masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA
62. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
(Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset
Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek
di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan
masih lemah.
baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk
Persoalanpersoala
n di atas secara langsung telah dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas
menghambat
pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah pada teknologi produksi belum sampai
pada teknologi
kontribusinya bagi laju
pembangunan nasional untuk mencapai pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam
tingkat
tujuan negara, karenanya
perlu mendapat perhatian serius dan kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan
penanganan yang tepat
dari berbagai pihak terkait. dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi.
c. Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan
dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi
mainstream; lemahnya sinergi kebijakan iptek (berupa
integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan,
dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra
lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek
dengan pengguna iptek atau secara umum lemahnya
koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan
Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada;
lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih
belum mencerminkan nilainilai iptek yang mempunyai
penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri.
14/DokBP/III/2013 28
63. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4
ayat (2), Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) adalah:
menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT
adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu
pengetahuan, dan teknologi;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu
pengetahuan dan teknologi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
14/DokBP/III/2013 29
Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini
disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian
Riset dan Teknologi di atas.
2.1. Visi
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan
Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang
memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan
dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau
65. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan
kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas
dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan
baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan
pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat
memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek mampu
menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim,
ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan
dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman,
ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan
dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek
kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil
hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai
economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi
kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari
meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi,
jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam
negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi,
dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan
produk dalam negeri, dan kemandirian Iptek. Penelitian,
14/DokBP/III/2013 30
pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan
Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama
tinggi, dan duduk sama rendah dengan negaranegara lain di
dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia
menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan
budaya material dan nonmaterial buah dari penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan iptek.
2.2. Misi
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas,
67. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan
pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek:
kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi
dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek.
2.3. Tujuan
Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan
Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan
operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata
terhadap upayaupaya mensejahterakan masyarakat dan
memajukan peradaban, maka tujuan sebagaiberikut harus dicapai:
1. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional;
2. Meningkatkan kemampuan litbang nasional.
2.4. Sasaran
Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam
unsurunsur Sistem Inovasi Nasional di sisi supply yakni:
Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping
penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan
Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di
14/DokBP/III/2013 31
kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia
industri.
Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah:
1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek;
2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek;
3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek;
4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek;
5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek.
2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas)
Dalam rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan
Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan
69. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010
2015)
Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek
melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar
kebijakan, kelembagaan, jaringan dan sumber daya, serta
ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun
sisi intermediasi.
2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (2015
2020)
Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek
dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis
Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik
dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai.
2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (2020
2025)
Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara
berkelanjutan, maka dilakukan secara terusmenerus pengokohan
SINas dengan memantabkan unsurunsur SINas.
14/DokBP/III/2013 32
Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan
dalam Renstra tahuan 20102014 akan dapat dicapai melalui
tahapan sebagai berikut:
Tahun 20102011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui
Penyusunan Renstra 20102014, Reorganisasi Kementerian Riset
dan Teknologi, program insentif penelitian KRT, program
implementasi SINas dan SIDa, program penguatan dan
peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan
SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan
mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI.
Tahun 20112013: Tahapan Implementasi SINas melalui program
74. Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
berperan aktif. Nilainilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi
landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional.
D. RPJPN, RPJMN
RPJPN 20052025:
Dalam RPJPN disebutkan bahwa pembangunan iptek
diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan
baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan
mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk
menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil
penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan
masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui
peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa
berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan
lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan
pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi,
kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan;
14/DokBP/III/2013 35
pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah
penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.
RPJMN 20102014:
Dalam Bab IV RPJMN 20102014 tentang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada :
1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang
dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er
dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju
prototip industri sampai menghasilkan produk komersial
(penguatan sistem ino asi nasional) ;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek