pendahuluan identifikasi kesesuaian lahan

1. PENYUSUNAN DATABASE PERTANAHAN
KECAMATAN SEDATI DAN KECAMATAN SUKODONO

2. PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

3. LATAR BELAKANG :
1. Tanah haruslah dikelola dengan baik sebagai amanah pasal 33 ayat 33 UUD 1945 yo UU
Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA
2. Masalah pertanahan merupakan masalah yang multi dimensi karena terkait dengan masalah
ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya, sehingga pengelolaan data
pertanahan mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan
3. Keberadaan tanah yang luasnya tetap sedangkan permintaan semakin meningkat
memerlukan pendataan yang informatif terkait legalitas status tanah, kesesuaian terhadap
perda pola ruang, tumpang tindih penggunaan tanah dan maraknya permasalahan terkait
tanah kavling hunian non perumahan yang tidak memiliki ijin.
4. Diperlukan Dokumen Database Pertanahan yang informatif yang berguna dalam
penyusunan kebijakan terkait pertanahan khususnya tanah kavling hunian non perumahan.

4. MAKSUD
Maksud penyusunan pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan suatu dokumen data base pertanahan
Kecamatan Sedati dan Sukodono sehingga dapat mendukung pembangunan di Kecamatan Sedati dan
Kecamatan Sukodono.
TUJUAN
1. Mengetahui permasalahan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Menyusun dokumen penanganan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo.
SASARAN
1. Tersedianya data base pertanahan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
2. Menyusun dokumen database pertanahan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
3. Tersedianya PSU di Kecamatan Sedati dan Sukodono.

5. Orientasi Kecamatan
Sukodono dan Sedati
LOKASI KEGIATAN

6. METODOLOGI
KONDISI EKSISTING ANALISA REKOMENDASI
Latar Belakang
Tujuan & Sasaran
1. Data Sekunder
2. Data Primer (Survei
Lapangan, Interview)
Rumusan atau
rekomendasi penanganan
permasalahan pertanahan
di Kabupaten Sidoarjo.
• Analisis kebijakan pemanfaatan ruang
terkait RTRW dan RDTR Kecamatan.
• Analisa Permasalahan pertanahan
• Analisa kecenderungan penggunaan
tanah
Analisis Deskriptif Kualitatif
pemahaman suatu permasalahan,
konteks, kompleksitas, dan subjektivitas.
Sumber data kualitatif bisa berupa teks,
audio, dan juga data visual (gambar atau
video).

7. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
REFERENSI HUKUM

8. 15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Sungai;
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Garis Sempadan Danau;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern
di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 –2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
28. Peraturan Bupati Sidoarjo No 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerbitan Riil Tapak.
REFERENSI HUKUM

9. KEBIJAKAN (PEMANFAATAN RUANG)
KEBIJAKAN (PEMANFAATAN RUANG)

10. KEBIJAKAN
Perwilayah Perda No 6
Tahun 2009 RTRW
Kabupaten Sidorjo
Kebijakan perwilayah Perda No 6
Tahun 2009 RTRW Kabupaten
Sidorjo
SSWP I meliputi wilayah Kecamatan
Waru, Kecamatan Gedangan,
Kecamatan Sukodono, Kecamatan
Taman dan Kecamatan Sedati,
dengan pusat SSWP berada di
Kawasan Waru;
Fungsi utama : Permukiman,
Industri dan Perdagangan skala
lokal, regional, dan internasional
dengan pusat pertumbuhan berada
di Kawasan Waru

11. KEBIJAKAN Pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW 2009 - 2029

12. Kecamatan Sukodono
KECAMATAN SUKODONO
KECAMATAN SEDATI
KEBIJAKAN POLA RUANG dan (RTRW)

13. GAMBARAN UMUM
GAMBARAN UMUM

14. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DUSUN
Kecamatan Sedati
Kecamatan Sukodono
79,43 km2
32,68 km2
No Desa/Kelurahan Km2
1. Kwangsan 2.34
2. Pepe 9.99
3. Buncitan 1.82
4. Kalanganyar 27.30
5. Tambak Cemandi 4.43
6. Gisik Cemandi 1.49
7. Cemandi 5.02
8. Pulungan 0.39
9. Betro 1.79
10. Sedati Agung 1.96
11. Sedati Gede 1.70
12. Pabean 2.34
13. Semampir 1.46
14. Pranti 3.29
15. Segoro Tambak 8.35
16. Banjar Kemuning 5.59
No Desa/Kelurahan Km2
1. Wilayut 1.17
2. Kebonagung 1.72
3. Anggaswangi 1.78
4. Jumputrejo 3.21
5. Suruh 1.28
6. Pekarungan 1.66
7. Pademonegoro 1.91
8. Cangkringsari 2.18
9. Jogosatru 1.04
10. Ngaresrejo 1.22
11. Sambungrejo 1.79
12. Plumbungan 1.11
13. Sukodono 2.21
14. Kloposepuluh 2.35
15. Masangan Wetan 1.45
16. Suko 2.15
17. Masangankulon 2.03
18. Panjunan 1.06
19 Bangsri 1.33
0 5 10 15 20 25 30
Kwangsan
Buncitan
Tambak Cemandi
Cemandi
Betro
Sedati Gede
Semampir
Segoro Tambak
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Wilayut
Anggaswangi
Suruh
Pademonegoro
Jogosatru
Sambungrejo
Sukodono
Masangan Wetan
Masangankulon
Bangsri

15. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020
Kecamatan Sedati Kecamatan Sukodono
No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kwangsan 2,389 2,346 4,735
2. Pepe 7,514 7,424 14,938
3. Buncitan 2,884 2,847 5,731
4. Kalanganyar 2,923 2,921 5,844
5. Tambak Cemandi 1,895 1,884 3,779
6. Gisik Cemandi 1,421 1,396 2,817
7. Cemandi 3,461 3,344 6,805
8. Pulungan 1,828 1,812 3,640
9. Betro 4,899 4,373 9,272
10. Sedati Agung 4,374 4,159 8,533
11. Sedati Gede 6,414 6,248 12,662
12. Pabean 10,074 9,799 19,873
13. Semampir 1,675 1,710 3,385
14. Pranti 1,748 1,650 3,398
15. Segoro Tambak 1,105 1,054 2,159
16. Banjar Kemuning 1,138 1,122 2,260
No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Wilayut 1,724 1,710 3,434
2. Kebonagung 7,043 6,966 14,009
3. Anggaswangi 3,352 3,149 6,501
4. Jumputrejo 5,313 5,217 10,530
5. Suruh 2,033 1,990 4,023
6. Pekarungan 4,978 4,884 9,862
7. Pademonegoro 2,577 2,522 5,099
8. Cangkringsari 2,766 2,609 5,375
9. Jogosatru 1,770 1,744 3,514
10. Ngaresrejo 1,840 1,755 3,595
11. Sambungrejo 2,249 2,192 4,441
12. Plumbungan 1,968 1,872 3,840
13. Sukodono 4,298 4,129 8,427
14. Kloposepuluh 3,513 3,346 6,859
15. Masangan Wetan 2,585 2,451 5,036
16. Suko 7,610 7,234 14,844
17. Masangankulon 7,042 6,725 13,767
18. Panjunan 2,102 2,036 4,138
19 Bangsri 2,757 2,593 5,350

16. Lokasi Adanya Indikasi Pembangunan
Perumahan di Kecamatan Sukodono & Sedati

17. Jl. Raya Sukodono
Jl. Imam Bonjol
KECAMATAN SUKODONO

18. KECAMATAN SEDATI
Jl. Tambak Cemandi
Jl. Pesawon Semampir
Jl. H. Soelaiman

19. RENCANA KERJA
RENCANA KERJA

20. RENCANA KEGIATAN
B. PENGUMPULAN DATA
1. Kajian kebijakan pemanfaatan ruang terkait :
• RTRW Kabupaten Sidoarjo
• Zoning Regulation
2. Identifikasi informasi pertanahan
• Informasi status legalitas tanah, luas kapling dan jumlah KK, luas bangunan dan ruang terbuka, lama
tinggal/pemanfaatan tanah, nilai jual, dimensi jalan sekitar kapling.
• Identifikasi jenis kegiatan
• Permasalahan pertanahan
C. ANALISA
• Analisis kebijakan pemanfaatan ruang terkait RTRW dan RDTR Kecamatan.
• Analisa Permasalahan pertanahan
• Analisa kecenderungan penggunaan tanah
D. REKOMENDASI
Rumusan atau rekomendasi penanganan permasalahan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo.
A. PERSIAPAN

21. No
Desa/
Kelurahan
Dusun
(RW/RT)
Nama
Pemilik
Nama
Kavling
Luas
Kapling
jumlah KK
penghuni
kavling
lama tinggal
di Kapling
Lebar
jalan (m)
Lebar
saluran
(m)
Luas
Lahan
nilai jual
tanah
% Terba
ngun
Rencana Pola Tata Ruang
Alas Hak
Legalitas
Pemindahan
Kepemilikan
RDTR RTRW
1
TIPE 36,
45, dll
di sekitar
kapling
di sekitar
kapling
luas
seluruh.
Luas
terbangun
Luas RTH
perumahan
kepadatan
tinggi
permukiman
pedesaan
SK Gubernur
Sudah dipecah
SHM
2 perdagangan SHM Belum dipecah
3 industry
Letter C
ikatan bawah
tangan (PPJB,
PJB, IJB, dsb)
4
5
6
7
8
9
10
dst
Format table Penyusunan Dokumen Database Pertanahan

22. • Laporan Pendahuluan, berisikan antara lain :
✓ Deskripsi sinkronisasi usulan teknis konsultan
dengan kerangka acuan, khususnya lingkup
pekerjaan
✓ Metodologi pelaksanaan pekerjaan
✓
✓ Jadwal & waktu penyelesaian pekerjaan
✓
✓ Jadwal & waktu mobilisasi tenaga ahli pelaksana
pekerjaan
• Laporan Akhir berisikan antara lain :
− Pendahuluan
− Kajian kebijakan pemanfaatan ruang terkait
− Identifikasi informasi pertanahan
− Analisis kebijakan pemanfaatan ruang terkait RTRW
dan RDTR Kecamatan.
− Analisa Permasalahan pertanahan
− Analisa kecenderungan penggunaan tanah
− Rumusan atau rekomendasi penanganan
permasalahan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo.
PERSONIL PELAKSANA KELUARAN
Pejabat Pembuat
Komitmen
Team
Leader
Ahli Hukum
Surveyor
Operator
Komputer
• Flashdisk

23. No Uraian Kegiatan
Minggu ke
1 2 3 4
1 Persiapan
2 Survey Data Primer dan Sekunder
3 Penyusunan Laporan Pendahuluan
4 Analisa Data
5 Asistensi Dokumen
6 Penyusunan Laporan Akhir
7 Penyerahan Dokumen Hasil Pekerjaan
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

24. Terima kasih
Mohon Saran Dan Masukan