ya begitulahh

1. Program Prioritas
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Prov. Jatim
Dr. IWAN, S.Hut.,M.M
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim
OLEH :
Rabu, 8 November 2023

2. MAKRO
EKONOMI

3. PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR TW-II 2023
INDUSTRI
PERDAGANGAN
PERTANIAN
14 SEKTOR LAINNYA
30,17% 18,75%
11,82%
39,26%
Rp. 735,70 T
Sumber: BPS, diolah
 Sektor Industri Pengolahan : 30,17 %
 Sektor Perdagangan : 18,75%
 Sektor Pertanian : 11,82%
 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Tahun 2023
STRUKTUR
P D R B
3.28
4.54 5.24 5.76 5.59
4.76
4.95 5.24
3.53
5.03 5.02
5.46 5.73
5.01
5.04 5.17
TW III-2021 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 TW I - 2023 TW II - 2023
Jawa Timur Nasional
Kontribusi PDRB Jatim
Terhadap PDB Nasional
14,45%
INDUSTRI
PERDAGANGAN
PERTANIAN
14 SEKTOR LAINNYA
PDRB JATIM TW II
TAHUN 2023

4. Lapangan Usaha
% TK
(Feb ‘23)
Share PDRB
Growth
(yoy)
A Pertanian 33,79 11,82 1,46
B Pertambangan 0,55 3,72 4,23
C Industri Pengolahan 14,33 30,17 3,99
D Pengadaan Listrik 0,17 0,31 12,91
E Pengadaan Air 0,33 0,09 2,78
F Konstruksi 6,22 8,59 6,19
G Perdagangan 19,07 18,75 6,44
H Transportasi dan Pergudangan 2,92 4,06 13,90
I Akomodasi dan Makan Minum 7,14 5,83 8,28
J Informasi dan Komunikasi 0,91 4,96 7,02
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,98 2,61 1,02
L Real Estate 0,21 1,58 2,45
M,N Jasa Perusahaan 1,32 0,81 8,89
O Adm. Pemerintahan 2,23 2,17 6,03
P Jasa Pendidikan 4,26 2,44 5,43
Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,43 0,69 4,93
RSTU Jasa Lainnya 4,12 1,40 9,67
PDRB 100,00 100,00 5,24
Jawa Timur menjadi Penyumbang perekonomian
terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,45%
Dan terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,23%
Jawa Timur
5,24%
25,23%
14,45%
DI Yogyakarta
5,16%
1,54%
0,88%
Jawa Tengah
5,23%
14,45%
8,27%
DKI Jakarta
5,13%
29,40%
16,83%
Jawa Barat
5,25%
22,48%
12,87%
Banten
4,83%
6,92%
3,96%
JAWA TIMUR sebagai LOKOMOTIF PEREKONOMIAN
NASIONAL
Keterangan:
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2023
(Y-on-Y)
Kontribusi terhadap Perekonomian Pulau Jawa
Kontribusi terhadap Total Perekonomian
34 Provinsi di Indonesia
TRIWULAN II-2023 TUMBUH 5,24% (Y-on-Y)

5. PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN JAWA TIMUR 2022
Distribusi PDRB Industri Pengolahan
Sumber: BPS Jatim, 2022
Industri Makanan & Minuman Pengolahan Tembakau Industri Kimia, Farmasi, &
Obat Tradisional
Industri Kertas & Barang dari
Kertas
Pertumbuhan Sub Sektor Ind. Pengolahan (%)
“Industri makanan & minuman: tumbuh pesat, kontribusi terbesar”
38,87
%
23,65
%
9,65
5,14%

6. INDUSTRI PENGOLAHAN JATIM SEMESTER I-2023
INDUSTRI KECIL
INDUSTRI MENENGAH
INDUSTRI BESAR
Fasilitasi Kemudahan
Pembinaan & Fasilitasi
Pendampingan Paripurna
23.77
4
(2,82%
)
1.366
(0,16%
)
389.993
(11,83%)
JUMLAH INDUSTRI
843.047 Unit Usaha
JUMLAH TENAGA KERJA
3.296.758 Orang
Sumber: Disperindag Jatim, 2023
6
AGRO (82,13%) NON AGRO (17,87%)
692.356 UNIT USAHA
2.672.593 TK ORANG
Rp194,40 TRILIUN PRODUKSI
150.691 UNIT USAHA
624.165 TK ORANG
Rp29,124 TRILIUN PRODUKSI

7. KINERJA PERDAGANGAN BARANG DAN JASA JATIM
(Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: BPS Jatim 2022(diolah)
 Nilai Neraca Perdagangan Luar
Negeri Jawa Timur Tahun 2022
Defisit sebesar Rp. 133,30 Triliun
 Nilai Neraca Perdagangan Antar
Daerah Jawa Timur Tahun 2022
Surplus sebesar Rp. 323,47
Triliun
 Total Neraca Perdagangan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 Surplus
sebesar Rp. 190,17 Triliun
KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ekspor 808,69 975,07 1.110,57 1.139,17 1.111,68 - -
- Luar Negeri 272,78 284,94 288,13 279,58 316,84 339,29 384,57
- Antar Daerah 535,91 690,13 822,44 859,59 794,84 - -
Impor 733,43 878,81 1.012,92 1.042,00 1.028,62 - -
- Luar Negeri 298,08 353,17 401,03 368,12 324,94 423,46 517,87
- Antar Daerah 435,34 525,64 611,89 673,88 703,68 - -
TOTAL Eks - Im 1.542,12 1.851,88 2.123,49 2.181,17 2.140,3 - -
- Net Eks-Im LN -25,3 -68,23 -112,91 -88,54 -8,10 -84,17 -133,30
- Net Eks-Im DN 100,56 164,49 210,54 185,7 91,16 236,11 323,47
TOTAL Net Eks-Im 75,26 96,26 97,61 97,16 83,06 151,94 190,17
Defisit
Rp. 133,30 Triliun
Surplus
Rp. 323,47 Triliun
Surplus
Rp. 190,17 Triliun
TOTAL NERACA
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
ANTAR DAERAH
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

8. INDUSTRI JAWA TIMUR

9. VISI DAN MISI INDUSTRIALISASI JAWA TIMUR
Menguatkan dan memantapkan struktur
industri
Meningkatkan daya saing industri yang
berbasis pada pelestarian lingkungan
hidup
Meningkatkan inklusivitas pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur
✔ Efisien
✔ Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
✔ Penguatan Struktur Industri
✔ Peningkatan Pangsa Pasar
LEADING (UNGGUL)
✔ Peningkatan Partisipasi Industri
✔ Tranformasi Budaya Masyarakat Industri
✔ Kecerdasan Dalam Pengelolaan Industrialisasi (Smart
Industrial Governance)
SMART (CERDAS)
JAWA TIMUR SEBAGAI
LEADING SMART INDUSTRIAL PROVINCE
1. Penguatan dan pemantapan struktur industri
2. Peningkatan daya saing industri
3. Peningkatan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif
ISU
STRATEGIS
VISI MISI
01
02
03
(Sumber : RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039)

10. PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN JAWA TIMUR
PRASYARAT
INDUSTRI PENUNJANG
INDUSTRI ANDALAN
MODAL DASAR
VISI & MISI INDUSTRIALISASI JAWA TIMUR
(21)
Industri Farmasi,
Obat Kimia Dan
Tradisional
Teknologi, Inovasi & Kreativitas
Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia
INDUSTRI HULU
(22)
Industri Barang
dari Karet dan
Plastik
(30)
Industri Alat
Angkut
(27)
Industri
Peralatan
Listrik
(28)
Industri Mesin
dan
Perlengkapan
(16)
Industri Pengolahan
Kayu
(17)
Industri
Kertas
(20)
Industri Kimia
Dasar
(24)
Industri
Pengolahan
Logam Dasar
(23)
Industri Pengolahan
Barang Galian Bukan
Logam
Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong
(10-11)
Industri Makanan
dan Minuman
Pembiayaan:
⮚ Penanaman Modal Asing (PMA)
⮚ Penanaman Modal Domestik Fasilitas
⮚ Penanaman Modal Domestik Non-Fasilitas
Kebijakan & Regulasi:
⮚ Perizinan/Pengendalian Lokasi
⮚ Perizinan/Pengendalan Investasi
⮚ Pengendalian Lingkungan
Penataan Ruang sesuai dengan Peruntukan
⮚ Penataan Pola Ruang
⮚ Penataan Struktur Ruang
(10)
Industri Pengolahan
Daging dan Susu
(10)
Industri Pengolahan
Kopi dan Kakao
(10)
Industri Pengolahan
Hasil Laut
“Jawa Timur Sebagai Leading Smart Industrial Province”
(14-15)
Industri
Tekstil dan Alas Kaki
Sumber :
RPIP Jawa Timur Tahun
2019-2039

11. KAWASAN INDUSTRI EKSISTING JAWA TIMUR
No Kawasan Industri Luas Jumlah Tenant Okupansi
1 KEK Java Integrated Industrial Ports Estate 2167 Ha** 18 tenant 15%
2 Maspion Industrial Estate 457 Ha 41 tenant 89%
3 Kawasan Industri Gresik 140 Ha 41 tenant 99%
4 Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 245 Ha 241 tenant 99%
5 Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) 87 Ha 91 tenant 100%
6 Ngoro Industrial Park 480 Ha 91 tenant 98%
7 Pasuruan Indusrtrial Estate Rembang (PIER) 556 Ha 109 tenant 45%
8 Safe “N” Lock Halal Industrial Park 410 Ha 500 tenant 51%
9 Sidoarjo Real Industrial Estate (SiRIE) 150 Ha 125 tenant 40%
10 Kawasan Industri Tuban 233 Ha 8 tenant 47%
Total 4.925 Ha 1.262 tenant
**Lahan Kawasan Industri seluas 1493 Ha dan Pelabuhan seluas 111 Ha

12. KAWASAN INDUSTRI PENGEMBANGAN JAWA TIMUR
No Kawasan Industri Luas Lokasi Ket.
1 Kawasan Industri Salt Lake 285 Ha Kec. Ujung Pangkah - Gresik RPIP Prov.
2 Kawasan Industri Ploso Jombang 800 Ha Kec. Ploso, Kabuh, & Kudu - Jombang Perpres 80
3 Kawasan Industri Maritim Lamongan 400 Ha Kec. Paciran - Lamongan RPIP Prov.
4 Kawasan Industri Wongsorejo Banyuwangi 480 Ha Kec. Wongsorejo - Banyuwangi Perpres 80
5 Madura Industrial Seaport City 10000 Ha Kec. Socah - Bangkalan Perpres 80
6 Kawasan Industri Ngawi 2081 Ha Kec. Widodaren - Karanganyar Perpres 80
7 Kawasan Industri Nganjuk 1224 Ha Kec. Rejoso, Lengkong, Jatikalen & Sukomoro Perpres 80
8 Kawasan Industri Madiun 431 Ha Kec. Pulorejo dan Pilangkenceng Perpres 80
Total 15.701 Ha

13. TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN INDUSTRI
Iklim Berusaha
Perizinan
Tata Ruang & Lahan
Infrastruktur
Perencanaan KI
Pengelola & Tenan
• Keterbatasan pendanaan pembangunan
infrastruktur dasar dalam Kawasan Industri,
terutama KI yang diprakarsai oleh Pemda
• Terdapat infrastruktur dasar dalam KI yang
belum memenuhi Standar KI
• Keterbatasan Infrastruktur di luar KI baik dari
sisi penyediaan maupun harga yang tidak
kompetitif
Kendala dalam penyusunan
dokumen perencanaan berupa FS,
Masterplan, dan DED
Belum adanya skema insentif bagi pelaku
industri yang beroperasi di dalam Kawasan
Industri (khususnya pada KI Halal)
• Beberapa perusahaan Kawasan Industri belum seluruhnya
memenuhi perizinan dasar terkait Kawasan Industri
• Kurangnya insentif prioritas perizinan bagi KI seperti: perizinan SIPA,
Wilayah Usaha IUPTL, Pengolahan limbah B3
• Tingkat okupansi tenant yang rendah pada
beberapa kawasan industri
• Keselarasan lokasi KI yang belum
sesuai dengan Rencana Tata Ruang
• Industri memohonkan Izin Usaha
pada KPI, namun di Kab/Kota telah
terdapat KI
• Harga lahan yang kurang kompetitif

14. INDUSTRI HALAL JAWA TIMUR
INFRASTRUKTUR HALAL
HALAL CENTER : 40 halal center
Pendamping PPH : 9.670 orang
RPH Halal : 55 RPH
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) : 11 LPH
Kawasan Industri Halal : HIPS (KI safe n Lock)
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bank
Jatim Syariah;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 530/27456/125.2/2021 tanggal 09
November 2021 perihal Pembentukan Pusat Halal di Kabupaten/Kota;
3. Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2011 tentang Optimalisasi Pengumpulan
Zakat,Infak dan Sedekah dilingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Pergub Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One
Product (OPOP) tanggal 12 Oktober 2020;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/642/KPTS/013/2020 Tentang
Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One product
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 tanggal 21 Desember 2020
sebagaimana diubah terkahir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/104/KPTS/013/2021 Tanggal 08 Maret 2021;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ke Bupati/Walikota se-Jawa Timur Nomor
518/9301/115.1/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Dukungan Fasilitasi
program OPOP Jawa Timur;
7. Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/793/KPTS/013/2022 tentang Tim
Percepatan Pengembangan Industri Halal Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 –
2024
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
HALALNOMI SYARIAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/
EKONOMI SYARIAH

15. PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL DI JAWA TIMUR
Sertifikat Halal yang diterbitkan bagi pelaku usaha
di Jawa Timur hingga 6 September 2023 (masih
berlaku) sebanyak 146.373 sertifikat
Jenis Usaha Jumlah
Sertifikat
%
Mikro 142.960 97,67
Kecil 2.207 1,54
Menengah 554 0,37
Besar 652 0,45
T O T A L 146.373
Fasilitasi Sertifikasi Halal di Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh :
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
sejak Tahun 2011 sebanyak 1.546
sertifikat halal
• Dinas Koperasi dan UKM sejak Tahun
2018, hingga saat ini memberikan
fasilitasi sebanyak 596 sertifikat halal
• Dinas Perikanan dan Kelautan sejak
tahun 2019, hingga saat ini memberikan
fasilitas sebanyak 435 sertifikat halal
Fasilitasi Sertfiikasi Halal melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH hingga 6 September
2023 sebanyak 117.329 Sertifikat Halal yang sudah terbit dari pengajuan sebanyak 198.129

16. STRATEGI PENGEMBANGAN
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

17. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Pembinaan IKM mulai dari proses pemilihan
bahan baku hingga produksi
peningkatan jaminan mutu, daya saing
nasional dan transparan dalam perdagangan
Efisiensi produksi dan peningkatan daya saing
IKM
Pengendalian harga kebutuhan pokok dan
laju inflasi
STANDARDISASI
PENINGKATAN
TEKNOLOGI IKM
STABILISASI DAN
KETERSEDIAN
PENGEMBANGAN
INDUSTRI
PENGEMBANGAN EKSPOR DAN
PROMOSI DALAM DAN LUAR
NEGERI
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
Pembinaan ekspor dan fasilitasi promosi baik
di skala nasional maupun internasional
Pembinaan terhadap produsen dan konsumen
terkait tata niaga perdagangan, pengawasan
produk impor dan sertifikasi barang
 Pengembangan industri
agro dan non agro
 Pengembangan standarisasi
dan desain produk industri
 Peningkatan pelayanan teknis
UPT Industri (5 komoditi)
 Informasi dan Stabilisasi
harga kebutuhan Pokok
 Promosi dan Misi Dagang
 Peningkatan ekspor Jawa
Timur
 Perlindungan konsumen dan
perdagangan (5 UPT PK)
 Pengujian mutu barang di UPT
PSMB LT Sby dan Jember

18. PENGEMBANGAN INDUSTRI SECARA PARIPURNA
PENGOLAHAN
PACKAGING
PERLINDUNGAN
(HKI)
SERTIFIKASI
(Sertifikat Halal, Batik
Mark, SNI )
BAHAN
BAKU
PRODUK
JADI
PELAYANAN TEKNIS
PENINGKATAN
KUALITAS SDM :
- Pelatihan Teknis
- Pelatihan Manajerial
PROMOSI LN
INFO PASAR LN
TEMU BISNIS
BARCODE
BAHAN BAKU
BIMBINGAN
STANDARDISASI
(ISO, GMP)
PELATIHAN
EKSPOR
PENINGKATAN
KAPASITAS
TEKNOLOGI
(5 UPT Industri)
PENDAMPINGAN
FASILITASI PEMODALAN & FINTECH
(Kerjasana dgn Bank Jatim & Bank UMKM)
PEMASARAN
E-COMMERCE JATIM
E-COMMERCE
SWASTA

19. UPTI KAYU DAN PRODUK KAYU

20. UPTI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN

21. UPTI KULIT DAN PRODUK KULIT

22. UPTI LOGAM DAN PEREKAYASAAN

23. UPTI MAKANAN, MINUMAN DAN KEMASAN

24. PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM
RANGKA PENGUATAN KPD
01 MISI DAGANG
02 PAMERAN PRODUK UNGGULAN
03 PAMERAN PRODUK UNGGULAN

25. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
TOTAL TRANSAKSI
2019-2023
Rp. 13,44
T
1,621 Transaksi
Sumber : Disperindag Prov Jatim, 2023
2019
Rp. 2.84 T
5 KALI
PELAKSANAAN
2021
Rp. 1.78 T
4 KALI
PELAKSANAAN
2020
Rp. 1.52 T
8 KALI
PELAKSANAAN
MD ONLINE 3x
(156,56 M)
2022
Rp. 1.83 T
12 KALI
PELAKSANAAN
MD Kaltim
MD Sulsel
MD NTB
MD Surabaya
MD Banten
MD Sumut
MD Pekanbaru
MD Surabaya (Hybrid)
MD NTT
MD Sumsel
MD Maluku Utara
MD Jakarta
MD Kepri
MD Ambon
MD Jambi MD Kaltim
MD Sulteng MD Sulut
MD Gorontalo MD Kalbar
MD Kalsel MD Aceh
MD Babel MD Sulsel
MD Sultra MD Kalteng
2023
Rp. 1.48 T
MD Papua Barat Rp. 246,16 M
MD NTB Rp. 251,29 M
MD Kaltara Rp. 279,33 M
MD Lampung Rp. 285,52 M
MD Sumbar Rp. 231,69 M
MD Bengkulu Rp. 192,69 M
MD Banten Rp. 340,47 M
6 KALI
PELAKSANAAN

26. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
Dokumentasi MISI DAGANG DALAM NEGERI 2023
MISI DAGANG SUMATERA BARAT MISI DAGANG LAMPUNG MISI DAGANG KALIMANTAN UTARA MISI DAGANG BENGKULU
MISI DAGANG PAPUA BARAT DAYA MISI DAGANG NTB MISI DAGANG KALIMANTAN TENGAH

27. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI

28. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
Dokumentasi MDLN & Pameran 2023
MDLN Timor Leste
11-15 Maret 2023
MDLN Hong Kong
13 – 17 Mei 2023
Pameran Batam
13 – 17 Mei 2023
Pameran Manado
11 – 16 Juli 2023

29. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
Webinar, Seminar, Sosialisasi & Business Matching Online

30. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
Webinar, Seminar, Sosialisasi & Business Matching Online
DESA DEVISA DI JAWA TIMUR

31. JATIM INFORMATION TECHNOLOGY CREATIVE (JITC)
Potensi
- 967 SMK Bidang Keahlian di Jawa Timur
- 70 Perguruan Tinggi dengan bidang studi
teknologi informasi
MITRA HEXAHELIX
- PEMERINTAH
- KOMUNITAS
- FINANSIAL
- SWASTA
- AKADEMISI
- MEDIA
MENINGKATNYA KOMPETENSI &
KREATIFITAS DIBIDANG INDUSTRI
KREATIF DIGITAL
INPUT
FASILITASI JITC
PENGEMBANGAN
OUTPUT
- Investasi
- Menciptakan Wirausaha baru
dibidang Industri Kreatif
berbasis digital
- Meningkatkan penyerapan
tenaga kerja terampil
dibidang Industri Kreatif
berbasis digital
INKUBATORI BISNIS
PROSES
- Project Kolaborasi
- Pameran
- Event
- Exibisi
Produksi Karya
Pendampingan IKM
Praktek Kerja / Magang
Learning Kreatif Digital
Wokshop Kreatif Digital
- Coworking Space
- Ruang Magang
- Alat Kerja
 START UP
 IKM DIGITAL
 SMA / SMK
 AKADEMISI
(PTN/PTS)
2019 2020 2021 2022
PROJECT KEGIATAN
27 Anak
34 Project
66 Anak
52 Project
51 Anak
86 Project
18 Anak
100 Project
JUMLAH ANAK MAGANG 10 Anak
45 Project
2023

32. JATIM INFORMATION TECHNOLOGY CREATIVE (JITC)

33. PAMERAN MANUFACTURE

34. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
PROGRAM DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR
1Dana bergulir merupakan program inventasi non permanen yang
ditujukan untuk bantuan pembiayaan kredit lunak dalam rangka
penguatan modal usaha pelaku usaha mikro, kecil, menengah,
koperasi dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan
kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi di Jawa
Timur.
2Dalam penyaluran Kredit Dana bergulir bekerjasama dengan
Bank Jatim, Bank UMKM Jatim/ BPR Jatim serta Jamkrida
Pada tahun 2023 terdapat perubahan Peraturan terkait
pengelolaan Dana bergulir dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
peraturan gubernur nomor 37 tahun 2020, hal ini merupakan
langkah pembaharuan dan pengoptimalan program dana
bergulir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan
kebutuhan
berkembang
bantuan modal kerja sesuai dinamika yang
3

35. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
PROGRAM DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR
Ketentuan Kridit Dana Bergulir
Sesuai dengan
Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 22
tahun 2023 Tentang
Perubahan atas
Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum
Pengelolaan Dana
Bergulir Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
MAKS. SAMPAI
300 JT

36. MEMPERKUAT JAWA TIMUR SEBAGAI HUB PERDAGANGAN
PROGRAM MISI DAGANG LUAR NEGERI
PROGRAM DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR
Alur Dana Bergulir
1
2Bank Pelaksana yaitu : Bank Jatim atau Bank
UMKM Jatim akan merekap dan melakukan
pemrosesan pengajuan Kredit dagulir
4
Bank melakukan survey
lapangan jika calon
debitur lolos BI Cheking
3
Bank melakukan
pemeriksaan atas
kelengkapan berkas
dan BI cheking
5dengan Lembaga Penjamin
Bank melakukan pencairan jika
Calon debitur telah memenuhi persyaratan Bank
dan Bank Pelaksana akan berkoordinasi
6Pengelola Dana Bergulir
Data debitur akan
dilaporakan kepada
Biro Perekonomian dan OPD
sebagai bahan evaluasi
dan Pembinaan
Pelaku usaha membuat proposal/ pengajuan Kredit dengan melengkapi:
1.
2.
3.
4.
Profil Debitur
Profil Usaha
Agunan
Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh perbankan
Biro Perekonomian Bersama
dengan OPD terkait akan
7
melakuka
n
evaluas
i
dan
pendampingan bagi pelaku
UMKM yang telah terfasilitasi
Dana Bergulir

37. TERIMA KASIH