Kajian penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menetapkan batas wilayah sempadan sungai sesuai ketentuan PP 38/2011. Kajian ini melibatkan tim teknis dan masyarakat untuk menganalisis aspek geomorfologi, sosial budaya, dan aksesibilitas guna melindungi fungsi sungai secara berkelanjutan.

2. Pasal16
(1) Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dng ketentuan peraturan PUU.
(2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian
penetapan garis sempadan.
(3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan
karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya
masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi
peralatan, bahan, dan SDM utk melakukan kegiatan O&P sungai.
(4) Kajian penetapan garis sempadan memuat paling sedikit mengenai
batas ruas sungai yg ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian
jumlah dan jenis bangunan yg terdapat di dalam sempadan.
(5) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh tim yg dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(6) Tim kajian penetapan garis sempadan beranggotakan wakil dari
instansi teknis dan unsur masyarakat.
Amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
mengenai Sempadan Sungai:

3. Pasal 19 ayat (3)
Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar,
pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 80
Dalam waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib
menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam
kewenangannya.
Amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
mengenai Sempadan Sungai:

4. Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M
Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M
L L
Di Dalam Kawasan Perkotaan:
! H < 3 M, L > 10 M
! 3 M < H < 20 M, L > 15 M
! H > 20 M, L > 30 M
Di Luar Kawasan Perkotaan:
! DAS > 500 Km2, L > 100 M
! DAS < 500 Km2, L > 50 M
L L
H
PP Sungai 38/2011 Pasal 9 sampai dengan Pasal 12

5. PP Sungai 38/2011 Pasal 13
Penentuan garis sempadan
sungai yang terpengaruh pasang
air laut dilakukan dengancara
yangsamadenganpenentuangaris
sempadan sungai, diukur dari
tepi muka air pasang rata-rata.
PP Sungai 38/2011 Pasal 15
Garis sempadan mata air ditentukan
mengelilingi mata air paling sedikit
berjarak 200 m dari pusat mata air.
PP Sungai 38/2011 Pasal 14
Garis sempadan danau paparan
banjir ditentukan mengelilingi
danau paparan banjir paling
sedikit berjarak 50 m dari tepi
muka air tertinggi yg pernah
terjadi.

6. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona
penyangga antara ekosistem perairan (sungai)
dan daratan.
Maksud: memperlancar proses penetapan sempadan sungai sebagai mana
diamanatkan dalam PP 38/2011.
Tujuan: memberi petunjuk teknis bagi pelaksanaan kajian penetapan
sempadan sungai.
Sebagai upaya melindungi sungai agar fungsi
sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Lampiran Surat Edaran Menteri PU tentang
Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai :

7. a) Sebagai aset lingkungan karena kaya
dengan keanekaragaman hayati
(flora & fauna).
b) Semak dan rerumputan berfungsi
sebagai filter yang sangat efektif menangkap sedimen dan polutan sehingga
kualitas air sungai terjaga dari kekeruhan dan pencemaran.
c) Tumbuh-tumbuhan di sempadan sungai memperkuat struktur tanah
sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
d) Rimbunnya dedaunan menyediakan tempat berlindung dan
berteduh, sisa tumbuh-tumbuhan yang mati merupakan sumber makanan
berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
e) Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan
properti bernilai tinggi karena terjalin keharmonisan hidup
antara manusia dan alam.

8. " Menurunnya kualitas air
sungai karena hilangnya
fungsi filter yang menahan
pencemar non-point
source.
" Terjadi peningkatan
gerusan tebing sungai yang
dapat mengancam bangunan
atau fasilitas umum lain
karena tergerus arus sungai.
" Kemampuan alur sungai mengalirkan air menurun karena geometri
tampang sungai berubah menjadi lebih lebar, dangkal, dan landai
akibat terjadi gerusan tebing sungai.
" Menurunnya jumlah keanekaragaman hayati di sungai maupun
di sempadan karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai.

9. Kemudian penanaman
tetumbuhan asli setempat
meliputi rerumputan, semak
dan pepohonan.
Langkah pertama utk itu
adalah penyediaan lahan
di kiri dan kanan palung
sungai yg berfungsi
sebagai sempadan sungai.

10. 1. Ruas sungai yang berdekatan dengan atau
dalam kawasan yang berkembang.
2. Ruas sungai yang menurut rencana akan
mengalami perubahan dimensi.
3. Revitalisasi bekas sungai (oxbows).
4. Ruas sungai yang tinggal menyisakan sedikit
flora dan fauna spesifik.
5. Ruas sungai yang memiliki keanekaragaman
hayati tinggi.

11. Penetapan sempadan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan
dengan sungai.
2. Angka mengenai jarak garis sempadan sungai merupakan angka minimum.
3. Sempadan sungai ditetapkan kontinyu menerus, tidak patah-patah. Di kawasan
permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota
yang menyatu menjadi ruang publik.
4. Dalam hal sempadan sungai telah telanjur untuk fasilitas kota,bangunan gedung,jalan, atau
fasilitas umum lainnya, peruntukannya tetap tak akan diubah.
5. Dalam hal lahan sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara
bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai.
6. Tujuan penetapan sempadan sungai adalah melindungi fungsi sungai, agar fungsi sungai
dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai.
7. Penentuan kawasan apakah perkotaan atau perdesaan berdasarkan ciri fisik dan sosial.
8. Mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat
setempat, serta kelancaran kegiatan O&P sungai.
9. Peran serta masyarakat sejak awal proses penetapan sempadan melalui sosialisasi dan
konsultasi.
10. Penetapan batas sempadan sungai dilakukan dengan memberi patok batas sempadan
sungai

12. A. Ruas sungai yang kurang jelas tepi
palungnya
Untuk menentukan tepi palung sungai pada
ruas sungai ini perlu dibuat bantuan bidang
horizontal menyinggung atau memotong
bidang lengkung tebing sungai.
Garis potong kedua bidang tersebut
merupakan garis tepi palung sungai.
B. Ruas sungai dengan kemiringan
memanjang sangat landai
Penentuan tepi palung sungai dilakukan
dengan membuat perkiraan elevasi muka
air pada debit dominan (Q2th - Q5th) dan
elevasi muka air banjir yang pernah
terjadi. Elevasi tepi palung sungai terletak
di antara dua elevasi tersebut.
Selain itu rumpun tetumbuhan alami yang
ada (existing vegetation) dapat digunakan
sebagai petunjuk awal posisi tepi palung
sungai.

13. C. Ruas sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan atau di luar kawasan perkotaan
Desain tanggul banjir:
I. Ibukota Kabupaten/Kota adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q10 – Q20);
II. Ibukota Provinsi adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q20 – Q50);
III. Ibukota Negara/Metropolitan adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q50 – Q100).

14. D. Ruas sungai dengan karakter spesifik (berbentuk delta, meander, braided,
lahar dingin dll)
Delta # dibatasi hanya pada bagian ruas sungai yang palungnya telah stabil.
Sungai meander dan braided # mengikuti batas terluar perubahan alur.
Sungai yang mengalami agradasi dan sungai yang membawa aliran lahar dingin # diambil
jarak sempadan yang lebih lebar berdasarkan pengalaman luapan yang pernah terjadi.
E. Ruas sungai di daerah rawan banjir
dan daerah urban
Perlu diperhatikan:
- peningkatan kapasitas palung sungai.
- rencana perubahan tata ruang

15. F. Ruas sungai dengan tebing mudah runtuh
Penentuan tepi palung sungai untuk palung
sungai tertentu yang karena jenis tanah,
kemiringan dan tinggi tebing berpotensi
longsor maka harus memperhitungkan
kemungkinan terjadinya longsoran dengan
mengambil tepi palung sungai berjarak cukup
aman dari tepi longsoran, misalnya dengan
kemiringan 1:2.
G. Ruas sungai dengan jalan raya di tepi
palung sungai
Jalan yang berdekatan dengan palung
sungai selain melanggar ketentuan
sempadan sungai juga menyimpan potensi
bahaya keruntuhan tebing sehingga
memerlukan biaya pemeliharaan yang
tinggi.
Terhadap kondisi yang telah terlanjur
tersebut ketentuan lebar sempadan tetap
tidak berubah meskipun terpotong oleh
keberadaan jalan. Artinya sempadan
sungai dilanjutkan ke sisi luar di seberang
jalan.

16. H. Ruas sungai dengan lahan basah
(wetlands) di tepi palung sungai
Sempadan sungai di daerah hilir dimana
palung sungainya menyatu dengan kawasan
lahan basah (wetlands) atau rawa tidak perlu
lagi ditetapkan. Lahan basah yang ada di tepi
sungai harus dijaga dan dilindungi
keberadaannya.
Namun ketika lahan basah ini mengalami
penyusutan atau hilang, maka batas
sempadan sungai harus ditetapkan, yaitu
pada tepi lahan basah dimaksud.
I. Ruas sungai dengan tebing tinggi dan
palung sungai membentuk huruf V
Di bagian hulu atau perbukitan, palung
sungai umumnya berbentuk huruf V.
Untuk sungai dengan bentuk palung V, tepi
palung sungai adalah di ujung puncak
tebingnya. Jika tebing terlalu tinggi dan
agak landai, tepi palung sungai dapat
ditentukan di tempat perubahan kemiringan
ketika kemiringan tebing sungai berubah
menjadi lebih landai.

17. TIM PENGARAH ( dari unsur teknis di bidang pengelolaan SDA)
Bertugas: memberi arahan dan saran dalam proses penetapan sempadan sungai dan/atau ruas
sungainya.
TIM NARASUMBER (dari unsur teknis di bidang pengelolaan SDA / perorangan memiliki pengetahuan perUUan)
Bertugas: memberi masukan terhadap isi dan substansi teknis bagi pelaksanaan kajian penetapan
sempadan sungai dan/atau ruas sungainya.
TIM TEKNIS/PELAKSANA
Bertugas:
a. Menginventarisasi data karakteristik geomorfologi sungai, antara lain:
1. Fluktuasi aliran sungai;
2. Perubahan kandungan sedimen di sungai; dan
3. Kecendurungan perubahan geometri sungai yang meliputi: lebar dasar sungai, tinggi
tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan (meander) dan jalinan (braided) atau
menganalisisnya dari data-data primer maupun sekunder yang ada.
b. Menginventarisasi data tanggul;
c. Menginventarisasi data kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
d. Menginventarisasi data jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk
melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan;
e. Menginventarisasi data rinci jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan;
f. Menentukan tepi palung sungai;
g. Menentukan garis sempadan;
h. Menyajikan garis sempadan di dalam gambar atau peta topografi dengan skala yang jelas;
i. Membuat berita acara kajian penetapan sempadan;
j. Menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat, lengkap dengan rencana penetapan
sempadan dan jadwal pelaksanaannya;
k. Membuat laporan kajian penetapan sempadan sungai;
l. Mengusulkan Penetapan sempadan kepada Menteri / gubernur / bupati / walikota sesuai
kewenangannya.

18. Tim Teknis/Pelaksana terdiri dari instansi teknis dan unsur masyarakat
meliputi antara lain:
a. Instansi teknis di bidang pemerintahan daerah
b. Instansi teknis di bidang penataan ruang dan/atau penataan kota
c. Instansi teknis di bidang pertanahan dan pemetaan
d. Instansi teknis di bidang drainase dan/atau pengendalian banjir
e. Instansi teknis di bidang kesejahteraan sosial
f. Instansi teknis di bidang keamanan dan ketertiban
g. Unsur masyarakat dari TKPSDA
h. Unsur masyarakat dari Kelurahan atau RT/RW setempat
i. Unsur masyarakat dari LSM yg bergerak di bidang lingkungan hidup.

19. 1. Latar belakang penetapan sempadan sungai.
2. Kajian aspek penetapan sempadan sungai meliputi aspek hukum (peruntukan
lahan, status kepemilikan lahan), lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis.
3. Kajian teknis memuat:
a. Gambar detail denah, potongan melintang dan letak garis sempadan pada
tiap ruas sungai dengan skala yang jelas. Jarak potongan melintang pada
ruas sungai yang lurus adalah 50 meter dan 25 meter untuk sungai
berbelok-belok
b. Gambar denah rincian bangunan dan status kepemilikan (lahan dan
bangunan) yang terletak di dalam sempadan sungai;
c. Letak patok-patok sempadan sungai dan tanggal penetapan. Patok terbuat
dari kayu/beton dan/atau bahan lain sebagai batas terluar setiap 50 meter di
ruas sungai yang lurus dan setiap 25 meter di ruas sungai yang berbelok-
belok, atau menyesuaikan kondisi meandering sungai dan lingkungan
setempat.
4. Tahapan pembebasan lahan sempadan beserta perkiraan biaya;
5. Saran-saran untuk pelaksanaan penetapan sempadan sungai.

20. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
UU No. 7/2004 SUMBER DAYA AIR
PERATURAN PEMERINTAH
PP 16/2005 SPAM
PP 20/2006 IRIGASI
PP 42/2008 PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
PP 43/2008 AIR TANAH
PP 37/2010 BENDUNGAN
PP 38/2011 SUNGAI
PP 73/2013 RAWA
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERPRES. 12/2008 DEWAN SUMBER
DAYA AIR
KEPRES. 26/2011 CEKUNGAN AIR
TANAH
KEPRES. 12/2012 PENETAPAN
WILAYAH SUNGAI
RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH
PENGUSAHAAN SDA
HAK GUNA AIR
DANAU
PENGENDALIAN PENCEMARAN &
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
DASAR HUKUM PERIZINAN:

21. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Izin%Penggunaan%SDA,%untuk%pemenuhan%:%
a. kebutuhan*pokok*sehari0hari*dan*pertanian*rakyat*yang*dilakukan*
dengan*cara*mengubah%kondisi%alami%sumber*air*(memper&nggi,+
memperendah+permukaan+air,+dan/atau+membelokkan+aliran+air+pada+
sumber+air)+
c. kebutuhan*pokok*sehari0hari*yang*dilaksanakan**oleh*kelompok%orang%
dan%badan%sosial;**
d. keperluan*irigasi*pertanian*rakyat*di%luar%sistem%%irigasi%yang%sudah%
ada*
e. kegiatan*usaha%yang%menggunakan%sumber%daya%air.*
Izin%Pelaksanaan%Konstruksi:%
konstruksi*yang*berada*pada*sumber*air*termasuk%pada%sempadan%
sumber%air,*misalnya,*konstruksi*jembatan,*jaringan*perpipaan,*dan**
jaringan*kabel*listrik/telepon.*
%
Amanat PP No.42/2008 – Pengelolaan SDA
mengenai Perizinan:

22. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Kegiatan%Pada%Ruang%Sungai% Pemberi%Izin% Pemberi%Rekomtek%
pelaksanaan%konstruksi%pada%
ruang%sungai%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,**Walikota*
Pengelola*SDA**+
pelaksanaan%konstruksi%yang%
mengubah%aliran%dan/atau%
alur%sungai%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
Pengelola*SDA**+
pemanfaatan%bantaran%dan%
sempadan%sungai%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
Pengelola*SDA**+
pemanfaatan%bekas%sungai% Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
Pengelola*SDA**+
pemanfaatan%air%sungai%selain%
untuk%kebutuhan%pokok%
sehari@hari%dan%pertanian%
rakyat%dalam%sistem%irigasi%
yang%sudah%ada%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
Pengelola*SDA**+
pemanfaatan%sungai%sebagai%
penyedia%tenaga%air%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
Pengelola*SDA**+
Amanat PP No.38/2011 – Sungai
mengenai Perizinan:

23. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Kegiatan%Pada%Ruang%Sungai% Pemberi%Izin% Pemberi%Rekomtek%
pemanfaatan%sungai%sebagai%
prasarana%transportasi%
instansi*yang*menyeleng.*
urusan*pemerintahan*di*
bidang*transportasi**
Pengelola*SDA*
pemanfaatan%sungai%di%
kawasan%hutan%
Menteri,*Gubernur,*
Bupa>,*Walikota*
*
instansi*yang*menyeleng.*
urusan*pemerintahan*di*
bidang*kehutanan*/*
BUMN*di*bid.*kehutanan.**
pembuangan%air%limbah%ke%
sungai%
Bupa>/walikota* Pengelola*SDA*
*
pengambilan%komoditas%
tambang%di%sungai%
Bupa>/walikota*
*
Pengelola*SDA*
*
pemanfaatan%sungai%untuk%
perikanan%menggunakan%
karamba%atau%jaring%apung%
instansi*yang*menyeleng.*
urusan*pemerintahan*di*
bidang*perikanan**
Pengelola*SDA*
*
Amanat PP No.38/2011 – Sungai
mengenai Perizinan:

24. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
PENGAJUAN PERMOHOHAN
ONLINE/MANUAL
identitas, lokasi,
kebutuhan, gambar,
spesifikasi, dok. LH,
PKM, bukti bayar.
EVALUASI AWAL (DJ-SDA)
SESUAI
PERSYARATAN ?
YA
PENYUSUNAN REKOMTEK
(BBWS/BWS)
- Presentasi
- Tinjauan lapangan
- Kajian teknis
- REKOMENDASI (?)
VERIFIKASI (DJ-SDA)
Kajian terhadap
permohonan dan
rekomendasi teknis
dari BBWS
SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
Prosedur Perizinan:

25. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
informasi
peraturan terkait
kewenangan
perizinan
pengajuan izin
status permohonan
tanya - jawab
!

26. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Persyaratan____________%
a. iden>tas*pemohon*:*pribadi*atau*perusahaan+
c. lokasi*:*nama*sumber*air,*peta*situasi,*koordinat*
d. penggunaan*:*tujuan,*volume,*jangka*waktu*
e. spesifikasi*teknis*:*metode*pengambilan,*penjelasan*penggunaan,*gambar*
disain*bangunan,*manual*operasi*dan*pemeliharaan*
f. dokumen*lingkungan*atau*laporan*pelaksanaannya*:*
• amdal** *vol.*>*250*liter/de>k,*bendungan*
• UKL0UPL** *vol.*50*s/d*250*liter/de>k,*bendung*
• SPPL * *vol.*<*50*liter/de>k,*pek.*sederhana*
k. berita*acara*sosialisasi*masyarakat*
l. izin2*terkait*yang*telah*dimiliki*:*izin*lingkungan,*SIPPA*(untuk+perpanjangan+
izin),*pembuangan*limbah*cair,*dll.*
m. buk>*pembayaran*pajak*air*permukaan*dan*BJPSDA*(untuk+perpanjangan+
izin)*

27. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
a. konservasi%sumber%air%%
• keberlangsungan*fungsi*
sumber*air*
b. penggunaan%sumber%daya%air%*
• pengembangan*daerah*
irigasi**
• penyediaan*air*minum**
• ketersediaan*air*
• kebutuhan*air***
• potensi*konflik**
• dll**
c. pengendalian%daya%rusak%%air%
• pencemaran*air*
• banjir*atau*kekeringan*
• kerusakan*sumber*air,*
prasarana*yg*dibangun,**
e. ketersediaan%data%%*
• hidrologi*
• sosial*ekonomi,*dll*
f. peran%serta%masyarakat%%%
• konservasi*
• data*hidrologi*
• pembiayaan*
Pertimbangan ________________ %

28. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Kewajiban ________________ %
a. mematuhi*ketentuan*dalam*izin*
b. membayar*biaya*jasa*pengelolaan*sumber*daya*air*dan*membayar*
kewajiban*keuangan*lain*serta*membayar*retribusi*dan*kompensasi*
lainnya*sebagai*akibat*dari*pelaksanaan*konstruksi*sesuai*dengan*
peraturan*perundang0undangan*
c. melindungi*dan*memelihara*kelangsungan*fungsi*sumber*daya*air*
d. melindungi*dan*mengamankan*prasarana*sumber*daya*air*
e. melakukan*usaha*pengendalian*dan*pencegahan*terjadinya*
pencemaran*air*
f. melakukan*perbaikan*kerusakan*lingkungan*yang*disebabkan*oleh*
kegiatan*yang*di>mbulkan*
g. memberikan*akses*untuk*penggunaan*sumber*daya*air*dari*sumber*air*
yang*sama*bagi*pemenuhan*kebutuhan*pokok*sehari0hari*masyarakat*
di*sekitar*lokasi*kegiatan.*
h. memberikan*tanggapan*yang*posi>f*apabila*>mbul*gejolak*sosial*
masyarakat*di*sekitar*lokasi*kegiatannya.*
Kewajiban-Kewajiban dalam Izin Penggunaan SDA
& Pelaksanaan Konstruksi :

29. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
Kewajiban ________________%
a. melindungi*dan*memelihara*kelangsungan*fungsi*sungai*
b. melindungi*dan*mengamankan*prasarana*sungai*
c. mencegah*terjadinya*pencemaran*air*sungai*
d. menanggulangi*dan*memulihkan*fungsi*sungai*dari*pencemaran*air*sungai*
e. mencegah*gejolak*sosial*yang*>mbul*berkaitan*dengan*kegiatan*pada*
ruang*sungai**
f. memberikan*akses*terhadap*pelaksanaan*pemantauan,*evaluasi,*
pengawasan,*dan*pemeriksaan.*
Sanksi ___________________ %
• administra>f*:**peringatan,*pembekuan*sementara,*pencabutan*izin*
• pidana*:*denda*dan*penjara*
• gan>*rugi*atas*kerusakan*dan*kerugian*masyarakat*
Kewajiban-Kewajiban dalam Izin Kegiatan di Ruang
Sungai :

30. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
TINDAK PIDANA DALAM UU NO. 7 TAHUN 2004% PIDANA%
a. mengakibatkan kerusakan sumber daya air
dan prasarananya, mengganggu upaya
pengawetan air, dan/atau mengakibatkan
pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24;
b. melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya daya rusak air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.%
SENGAJA : Penjara
paling lama 9 th dan
denda paling banyak
Rp. 1,5 milyar*
LALAI : Penjara paling
lama 18 bln dan
denda paling banyak
Rp. 300 juta
a. melakukan kegiatan penggunaan air yang
mengakibatkan kerugian terhadap orang atau
pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3); atau;
b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan prasarana sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(7).
SENGAJA : Penjara
paling lama 6 th dan
denda paling banyak
Rp. 1 milyar*
LALAI : Penjara paling
lama 1 th dan denda
paling banyak Rp.
200 juta*
TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR:

31. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
TINDAK PIDANA DALAM UU NO. 7 TAHUN 2004% PIDANA%
a. menyewakan%atau*memindahtangankan%sebagian*
atau*seluruhnya*hak%guna%air%sebagaimana*
dimaksud*dalam*Pasal%7%ayat%(2);*
b. melakukan*pengusahaan%sumber%daya%air%tanpa%
izin%dari*pihak*yang*berwenang*sebagaimana*
dimaksud*dalam*Pasal%45%ayat%(3);**
c. melakukan*kegiatan*pelaksanaan%konstruksi%
prasarana*sumber*daya*air*yang*>dak*didasarkan*
pada*norma,*standar,*pedoman,*dan*manual*
sebagaimana*dimaksud*dalam*Pasal%63%ayat%(2);%
d. melakukan*kegiatan*pelaksanaan%konstruksi%pada*
sumber*air*tanpa%memperoleh%izin%dari*
Pemerintah*atau*pemerintah*daerah*sebagaimana*
dimaksud*dalam*Pasal%63%ayat%(3).*
SENGAJA : Penjara
paling lama 3 th dan
denda paling banyak
Rp. 500 juta
LALAI : Penjara paling
lama 6 bln dan denda
paling banyak Rp.
100 juta (kecuali
huruf a. tidak
termasuk unsur
kelalaian)
TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR:

32. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
STANDAR
OPERASIONAL
L
K
laporan
kejadian
! masyarakat
! petugas
wasmatPengawasan & pengamatan
administratif
pidana
sidik
! tkp
! panggil
! periksa
! segel/sita
! saikara
BP
PPNS – korwas -
JPU
berkas
perkara
izin! tegur
! beku
! cabut
DASAR
HUKUM
! KUHAP
! UU No.7/2004
! PERKAPOLRI
No. 6/2010

33. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang
adanya tindak pidana sumber daya air
• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga
melakukan tindak pidana sumber daya air
• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air
• melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
• menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagai alat bukti
• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana sumber daya air
• membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

34. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)penegakanhukum
pembinaan
pengawasan

35. direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2014
" Pembagian/alokasi air sesuai dengan prioritas
(kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi rakyat, industri, dll)
" Pengelolaan konflik penggunaan sumber daya air
(misalnya penggunaan irigasi dengan PDAM)
" Sinkronisasi pola dan rencana pengelolaan sumber
daya air wilayah sungai dengan pengembangan wilayah
untuk menjamin ketersediaan air baku
" Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan keberadaan
sumber-sumber air
" Pemanfaatan daya air untuk pembangkitan energi listrik
TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN:

37. 1. Luas DAS = 387 km2
2. Panjang sungai = 119 km
(ruas Cisaat – PA. Manggarai)
3. Stasiun hujan = 12 stasiun
4. Hulu sungai = Gunung Pangrango
Mengalir ke utara masuk DKI Jakarta melalui
wilayah:
! Kabupaten Bogor
! Kota Bogor
! Kota Depok
! DKI Jakarta

38. Lokasi Pekerjaan

39. S. Ciliwung
Lokasi Pekerjaan

40. Lokasi Pekerjaan

41. Situ
Cisaat
Lokasi Pekerjaan

48. Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)

49. Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)

50. Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)