Sekretariat Pokja                                                             AMPLStudi literatur:Penanganan Air Minum dan...
Daftar IsiDAFTAR ISI                                                                                                      ...
KAWASAN KUMUH PERKOTAAN                                                                                                   ...
1     PENDAHULUAN1.1   Latar Belakang Studi: Kawasan Kumuh Perkotaan di IndonesiaPerserikatan Bangsa-Bangsa menyajikan pot...
tumbuhnya kawasan permukiman miskin dan kumuh baru di berbagai bagian wilayahdi perkotaan. Kecepatan laju urbanisasi yang ...
sampai pada tahun 2010 mencapai 100 kota, untuk tahun 2015 mencapai 350 kota,dan tahun 2030 seluruh kawasan kumuh perkotaa...
4. Perumusan opsi alternatif pendekatan penanganan air minum dan sanitasi kawasan            kumuh permukiman perkotaan.  ...
Metode       Tujuan                   Indikator                                       Asumsi                              ...
untuk memberikan pemahaman atas kerangka kerja logis yang akan        menjadi acuan bab-bab berikutnya dii dalam studi ini...
2     PENGERTIAN KAWASAN KUMUH, TIPOLOGI DAN PERMASALAHANKawasan kumuh pada umumnya merupakan sebuah kawasan dengan tingka...
karakteristik yang berbeda terkait dengan permasalahannya pada saat dikaitkan dengan lokasidari kawasan kumuh tersebut. Ka...
Matrik Tipologi Kawasan Kumuh Berdasarkan Lokasi                                                        PINGGIR PANTAI/   ...
PINGGIR PANTAI/       KRITERIA             BANTARAN SUNGAI                                           PUSAT KOMERSIAL      ...
PINGGIR PANTAI/      KRITERIA            BANTARAN SUNGAI                                      PUSAT KOMERSIAL            P...
PINGGIR PANTAI/      KRITERIA            BANTARAN SUNGAI                                      PUSAT KOMERSIAL             ...
PINGGIR PANTAI/       KRITERIA              BANTARAN SUNGAI                                       PUSAT KOMERSIAL         ...
PINGGIR PANTAI/       KRITERIA             BANTARAN SUNGAI                                    PUSAT KOMERSIAL             ...
PINGGIR PANTAI/KRITERIA    BANTARAN SUNGAI                                      PUSAT KOMERSIAL                   PINGGIR ...
PINGGIR PANTAI/       KRITERIA                  BANTARAN SUNGAI                                     PUSAT KOMERSIAL       ...
PINGGIR PANTAI/KRITERIA    BANTARAN SUNGAI                                      PUSAT KOMERSIAL   PINGGIR REL KA          ...
3     PERMASALAHAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR      BERDASARKAN TIPOLOGI KAWASAN KUMUHSalah satu permasalahan pelik yang ...
3.2     Permasalahan Umum AMPL di Kawasan Kumuh Perkotaan di Indonesia3.2.1    Akses Terhadap Air MinumAir merupakan kebut...
Tabel 3.1         Konsumsi Air Rata-rata Kelompok Masyarakat Miskin Perkotaan                             di 3 Kota di Ind...
penelitian lain (Kurniawan, 2007) mengungkapkan bahwa di kawasan Sentiong, di   Kota bengkulu, hanya 25% penduduk yang mem...
warga yang buang air besar secara terbuka. Sebagai contoh adalah pada dua lokasipenelitian yang dilakukan oleh Pusat Manaj...
Beberapa temuan yang diperoleh dari beberapa penelitian mengenai dampak dariminimnya akses terhadap air bersih di kawasan ...
e. Layanan sanitasi yang buruk juga berdampak signifikan bagi perempuan.      Keluarga yang dikepalai oleh seorang perempu...
daerah yang korupsi, dan pengelola sarana memiliki kepentingan masing-masing   yang mungkin dapat menghalangi upaya penyed...
3.5     Permasalahan Air Minum dan Sanitasi Dasar Kawasan Kumuh Perkotaan        Berdasarkan TipologinyaWalaupun secara um...
air minum dan sanitasi dasar pemerintah.d. Teknologi    Lingkup aspek teknologi meliputi ketersediaan sarana/teknologi yan...
spesifik membedakan antara tipologi sat dengan tipologi lainnya. Tabel berikut inimenjelaskan perbedaan spefisik berdasark...
Tabel 3.2.                Kondisi dan Permasalahan Komponen Air Minum dan Sanitasi Dasar Berdasarkan Tipologi Lokasinya   ...
1 Kawasan                        Masyarakat            •   Butuh biaya           SAB yang          •   Laut sebagai    • ...
3 Kawasan      •   Sebagian besar    Ada sistem retribusi   •   Layanan                                Sumber air terbatas...
musiman.                  dana lebih besar       tinggal               pembuangan air                                     ...
4   UPAYA PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN    KUMUH PERKOTAANSeperti yang telah diuraikan pada bab sebel...
4.1     Upaya Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan4.1.1    Menekan Arus Urbanisasi          Sebagaimana telah kita ketahui b...
Sebagai gambaran lain, jumlah urbanisasi yang terjadi di Kota Bandung adalah          sebesar 150.000 orang selama tahun 2...
Selama ini urbanisasi sudah menjadi isu yang sangat dipahami sebagai “biang keladi” dariberbagai permasalahan yang muncul ...
Salah satu pembaruan yang dilakukan pada aturan tentang tata ruang tersebut adalah pasaltentang sanksi. Bila pada aturan l...
4.1.3    Urban RenewalUrban Renewal sering dikaitkan dengan penataan kembali suatu kawasan untuk mencapaioptimalisasi pema...
Susun Sederhana adalah yang paling mencuri perhatian (Ningtyas, 2008).b. Pembangunan superblok yang digawangi oleh para pe...
kumuh akan memiliki alternatif untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang lebih baik,termasuk ketersediaan sarana dan pr...
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study

2,283 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ketersediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh. Desk Study

  1. 1. Sekretariat Pokja AMPLStudi literatur:Penanganan Air Minum danPenyehatan Lingkungan diKawasan Kumuh PerkotaanDipersiapkan untuk: OxfamDiperiapkan oleh: Tim Sekretariat Pokja AMPL 15 Maret, 2009 Nomor Proposal: 002-03-2009
  2. 2. Daftar IsiDAFTAR ISI 21 PENDAHULUAN 41.1 LATAR BELAKANG STUDI: KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DI INDONESIA 41.2 TUJUAN STUDI 61.3 SASARAN STUDI 61.4 LINGKUP STUDI 71.5 KERANGKA KERJA LOGIS STUDI 71.6 METODOLOGI STUDI 81.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN STUDI 82 PENGERTIAN KAWASAN KUMUH, TIPOLOGI DAN PERMASALAHAN 102.1 PENGERTIAN KAWASAN KUMUH 102.2 TIPOLOGI KAWASAN KUMUH BERDASARKAN LOKASI DAN PERMASALAHANNYA 113 PERMASALAHAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR BERDASARKAN TIPOLOGI KAWASAN KUMUH 213.1 KEMBALI KE DASAR: MENGAPA AIR MINUM DAN SANITASI DASAR? 213.2 PERMASALAHAN UMUM AMPL DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DI INDONESIA 223.2.1 AKSES TERHADAP AIR MINUM.......................................................................................................................223.2.2 AKSES TERHADAP SANITASI DASAR................................................................................................................233.2.3 PERILAKU HYGIENE.........................................................................................................................................243.3 DAMPAK BURUKNYA AKSES TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI DASAR SECARA UMUM BAGI WARGA DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 253.4 KENDALA DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI DASAR BAGI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 273.5 PERMASALAHAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR KAWASAN KUMUH PERKOTAAN BERDASARKAN TIPOLOGINYA 293.5.1 LINGKUP KONDISI DAN PERMASALAHAN..........................................................................................................293.5.2 KONDISI DAN PERMASALAHAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR PER TIPOLOGI...........................................304 UPAYA PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 364.1 UPAYA PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 374.1.1 MENEKAN ARUS URBANISASI..........................................................................................................................374.1.2 PENEGAKAN IMPLEMENTASI TATA RUANG......................................................................................................394.1.3 URBAN RENEWAL...........................................................................................................................................414.2 UPAYA PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (PROYEK DAN PROGRAM) 434.2.1 SMALL SCALE WATER PROVIDER (PENYEDIAAN AIR MINUM SKALA KECIL).................................................434.2.2 KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM (KIP)...................................................................................................464.2.3 NUSSP.........................................................................................................................................................524.2.4 SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)..........................................................................................544.2.5 SULAWESI WATER, SANITATION, AND HYGIENE (SWASH) CARE............................................................594.2.6 ESP USAID : SAMBUNGAN RUMAH KOMUNAL............................................................................................644.2.7 MAKASSAR : SANITATION IMPROVEMENT PROJECT..........................................................................................664.2.8 PETOJO : USAID DAN MERCY CORPS...........................................................................................................694.2.9 JEMPIRING : SANIMAS – BALI FOKUS .............................................................................................................714.2.10 SURABAYA “GREEN AND CLEAN”..................................................................................................................734.2.11 PONTIANAK : PEMBANGUNAN TOREN DARI NUSSP...................................................................................764.3 KESIMPULAN 775 ALTERNATIF PENDEKATAN PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI
  3. 3. KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 825.1 MENGKAJI KEMBALI UPAYA TERDAHULU 825.1.1 KRITIK TERHADAP UPAYA PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN KUMUH PERKOTAANSAAT INI....................................................................................................................................................................825.1.2 ISU KRITIS TERKAIT PENDEKATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN.........................................855.2 ALTERNATIF PENDEKATAN PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN 865.2.1 BEBERAPA ASPEK YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN..........................................................................................865.2.2 PENDEKATAN PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR KAWASAN KUMUH: MODEL ALTERNATIF.......875.3 SIMPULAN 95 3
  4. 4. 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Studi: Kawasan Kumuh Perkotaan di IndonesiaPerserikatan Bangsa-Bangsa menyajikan potret yang cukup mengejutkan mengenaikehidupan kota di Asia pada tahun 2010 dimana sebanyak 30 kota Asia akan memilikipenduduk lebih besar dari 5 juta (sementara di Amerika Serikat hanya 2 dan 6 diEropa). Shanghai dan Bombay masing-masing akan dihuni oleh 20 juta penduduk.Beijing, Dhaka, Jakarta, Manila, Tianjin, Calcutta dan Delhi akan dihuni oleh lebihdari 15 juta. Tujuh dari 13 kota yang penduduknya lebih dari 10 juta berada di Asia.Beberapa kota di Asia penduduknya berlipat dua setiap 10 sampai 15 tahun. Padatahun 2010, separuh atau 50 persen dari penduduk Cina akan hidup di kawasanperkotaan. Hal ini berarti naik dari 28 persen pada tahun 1994.Hingga tahun 2008 , jumlah warga tinggal di kota-kota besar mencapai lebih dariseparuh populasi dunia. Menurut UNFPA sekitar 3,3 milyar orang akan tinggal didaerah perkotaan pada 2008. Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh pesat, denganpopulasi urban dipastikan naik jadi 4,9 milyar orang dalam tahun 2030. LaporanUNDP tahun 2004 menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2002 sebesar217,1 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 250,4 juta jiwa pada tahun2015. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan di era 1975 hingga 2002 sebesar 1,8juta jiwa per tahun dan diperkirakan menjadi 1,1 juta jiwa per tahun dalam kurunwaktu 2002-2015. Populasi yang hidup diperkotaan sebesar 44,5 persen pada 2002dan diperkirakan meningkat menjadi 57,8 persen pada 2015.Ruang perkotaan yang semakin sempit seiring meningkatnya jumlah pendudukmerupakan fenomena yang umum kita temui di kota-kota di Indonesia. Jumlahpenduduk Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa, yang sebagianbesar terkonsentrasi dan tinggal di kota besar terutama di pulau Jawa. Kesenjanganpembangunan yang terjadi antara kota dan desa, telah menjadi rahasia publik sebagaipemicu laju tingkat urbanisasi yang sangat cepat terutama ke kota besar sebagai pusatkegiatan perekonomian, industri, jasa dan perdagangan.Angka urbanisasi yang cukup tinggi ini secara signifikan telah menyebabkan 4
  5. 5. tumbuhnya kawasan permukiman miskin dan kumuh baru di berbagai bagian wilayahdi perkotaan. Kecepatan laju urbanisasi yang tidak disertai dengan ketersediaan ruang,prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai, menyebabkan suatu kawasanpermukiman menerima beban yang melebihi kemampuan daya dukunglingkungannya dan cenderung menjadi kumuh. Pada umumnya, kondisi permukimankumuh ini antara lain: (i) luas dan ukuran bangunan yang sangat sempit dengankondisi rata-rata yang tidak memenuhi kesehatan maupun standar kehidupan sosialyang layak; (ii) kondisi bangunan rumah yang saling berhimpitan, sehingga rentandan rawan terhadap bahaya kebakaran; (iii) kurangnya suplai terhadap kebutuhan airbersih dan sanitasi dasar; (iv) jaringan listrik yang tidak tertata dan terpasang secarabaik, aman dan memadai; (v) kondisi drainase yang sangat buruk; (vi) jalanlingkungan yang tidak memadai; serta (vii) status lahan yang illegal.Bermunculannya kawasan kumuh perkotaan kemudian memicu serangkaianpermasalahan baik secara fisik kawasan, lingkungan dan sosio-ekonomi penghuninya.Hal ini menyebabkan perbaikan kondisi di kawasan kumuh perkotaan dari tahun ketahun seakan tidak kunjung tertangani. Bertemunya berbagai faktor sosial, ekonomi,kesehatan, fisik, dan lain sebagainya, menjadikan dimensi permasalahan padakawasan kumuh perkotaan sedemikian kompleksnya sehingga diperlukan suatupendekatan yang terpadu oleh berbagai pihak terkait.Dicanangkannya peningkatan kualitas kehidupan 100 juta masyarakat di permukimankumuh pada tahun 2020 sebagai salah satu target MDGs menjadi momentum untukkembali mengkaji berbagai pendekatan penanganan kawasan kumuh perkotaanselama ini dan mencoba untuk merumuskan opsi pendekatan yang lebih efektif,efisien dan terpadu. Berbagai opsi pendekatan tersebut ini sangat diperlukan untukmanata ulang dan mensinergikan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakanoleh pemerintah untuk mencapai target MDGs sebagai milestone awal daripembangunan kawasan perkotaan yang terpadu. Pada tahun 2007, Direktur JenderalCipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pihaknya bekerja samadengan 32 kabupaten kota melakukan pembenahan terhadap kawasan kumuh yangterdapat di 397 kelurahan dengan luas cakupan 3.960 hektare. Dana yang dialokasikanuntuk membenahi kawasan kumuh di 32 kabupaten dan kota mencapai Rp 165,9miliar. Ditargetkan, kawasan kumuh di lingkungan perkotaan yang dapat ditangani 5
  6. 6. sampai pada tahun 2010 mencapai 100 kota, untuk tahun 2015 mencapai 350 kota,dan tahun 2030 seluruh kawasan kumuh perkotaan di Indonesia diperkirakan sudahtertangani semuanya. Untuk melaksanakan program ini dana yang dialokasikan secarakeseluruhan besarnya mencapai Rp 1,2 triliun atau US$ 126 juta.Alokasi dana yang sedemikian besar di satu sisi tentunya merupakan bentukkomitmen pemerintah yang sudah sangat tinggi. Namun demikian, di sisi lainmerupakan beban terkait dengan penggunaan dana yang efektif. Seperti yang telahdisampaikan pada uraian sebelumnya, dengan alokasi dana yang demikian besar,belum termasuk bantuan dari pihak luar, apakah pendekatan penanganan yang kitamiliki sudah cukup efektif dan efisien? Ataukah justru akan menjadi sia-sia?Terkait dengan efektivitas dan efisiensi pendekatan penanganan kawasan kumuhperkotaan di Indonesia, maka dirasakan perlunya studi yang dapat memberikantinjauan terhadap alternatif opsi pendekatan penanganan yang terpadu. Studi inimerupakan salah satu studi yang mencoba menjawab kebutuhan tersebut. Mengingatkompleksnya dimensi permasalahan di kawasan kumuh perkotaan, maka studi iniakan dititikberatkan pada sektor air minum dan sanitasi.1.2 Tujuan StudiTujuan studi ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan opsi alternatif pendekatanpenanganan air minum dan sanitasi dasar kawasan kumuh permukiman di perkotaanyang efektif dan efisien.1.3 Sasaran StudiUntuk mencapai tujuan studi, maka terdapat beberapa sasaran di dalam studi ini:1. Identifikasi kondisi, isu dan permasalahan kawasan kumuh permukiman di perkotaan;2. Identifikasi kondisi, isu dan permasalahan air minum dan sanitasi kawasan kumuh permukiman di perkotaan;3. Identifikasi ragam pendekatan penanganan air minum dan sanitasi kawasan kumuh permukiman di perkotaan; 6
  7. 7. 4. Perumusan opsi alternatif pendekatan penanganan air minum dan sanitasi kawasan kumuh permukiman perkotaan. 1.4 Lingkup Studi Sebagai batasan dari studi, maka lingkup studi akan difokuskan pada pendekatan penanganan kawasan kumuh permukiman perkotaan untuk sektor air minum dan sanitasi dasar (jamban) di Indonesia. Namun demikian, studi ini juga akan menekankan keterkaitannya dengan sektor lainnya, untuk memperlihatkan pentingnya keterpaduan penanganan di kawasan kumuh perkotaan. 1.5 Kerangka Kerja Logis Studi Metode Tujuan Indikator Asumsi PengukuranTujuanMengkaji dan Jumlah opsi alternatif • Studi Kawasan kumuhmerumuskan opsi pendekatan penanganan literatur permukiman di Indonesiaalternatif pendekatan air minum dan sanitasi terdiri dari beberapapenanganan air minum kawasan kumuh karakteristik dandan sanitasi kawasan permukiman di perkotaan pemerintah serta pelakukumuh permukiman di berdasarkan tipologi lainnya telah melakukanperkotaan yang efektif karakteristik permukiman penanganan melaluidan efisien kumuh beberapa pendekatan berbedaKeluaran1. Tipologi • Jumlah kawasan • Studi Isu berbagai karakteristik karakteristik dan kumuh permukiman literatur kawasan kumuh isu/permasalahan di perkotaan yang terdokumentasi dengan kawasan kumuh teridentifikasi baik dan dapat diakses permukiman di • Ciri/karakteristik perkotaan di kawasan kumuh Indonesia permukiman di perkotaan • Kategori isu/permasalahan pada setiap jenis kawasan kumuh permukiman di perkotaan 7
  8. 8. Metode Tujuan Indikator Asumsi Pengukuran2. Kondisi air minum • Pemetaan isu dan • Studi Terdapat permasalahan dan penyehatan permasalahan AMPL Literatur terkait dengan kondisi lingkungan berdasarkan tipologi AMPL di kawasan kumuh (AMPL) di kawasan karakteristik kawasan permukiman di perkotaan kumuh permukiman kumuh di perkotaan berdasarkan tipologi karakteristiknya3. Upaya eksisting • Pemetaan pelaku • Studi Berbagai upaya penanganan penanganan kawasan literatur penanganan kawasan kawasan kumuh kumuh perkotaan kumuh perkotaan permukiman di • Pemetaan pendekatan terdokumentasi dan dapat perkotaan penanganan kawasan diakses berdasarkan kumuh tipologi karakteristik • Pemetaan lokasi kawasan kumuh yang sedang atau sudah ditangani4. Kajian dan rumusan Usulan opsi alternatif • Studi Prinsip dasar penanganan opsi alternatif pendekatan penanganan literatur kawasan kumuh oleh pendekatan kawasan kumuh pemerintah dan pemangku penanganan permukiman di perkotaan kepentingan lainnya kawasan kumuh tersedia permukiman di perkotaan berdasarkan tipologi karakteristik 1.6 Metodologi Studi Metodologi studi yang digunakan untuk menyusun studi ini adalah studi literatur yang akan didukung dengan data sekunder dan analisis deskriptif. 1.7 Sistematika Pembahasan Studi Bab 1 Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pembahasan studi air minum dan sanitasi dasar di kawasan kumuh permukiman di perkotaan. Bab ini ditujukan 8
  9. 9. untuk memberikan pemahaman atas kerangka kerja logis yang akan menjadi acuan bab-bab berikutnya dii dalam studi ini.Bab 2 Pengertian Kawasan Kumuh, Tipologi dan Permasalahan Bab ini menyajikan pengertian dan kondisi kawasan kumuh perkotaan di Indonesia secara umum dan tipologinya berdasarkan karakteristik lokasinya. Bab ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan kawasan kumuh permukiman berdasarkan karakteristik lokasi.Bab 3 Kondisi Air Minum Dan Sanitasi Dasar Kawasan Kumuh Permukiman Perkotaan Berdasarkan Tipologi Karakteristik Lokasi Bab ini menjelaskan secara spesifik kondisi, isu dan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan berdasarkan tipologi karakteristik lokasinya. Bab ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai dimensi persoalan air minum dan sanitasi dalam penanganan kawasan kumuh permukiman perkotaan.Bab 4 Upaya Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Dasar di Kawasan Kumuh Permukiman Perkotaan Bab ini menjelaskan mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan air minum dan sanitasi dasar di kawasan kumuh permukiman perkotaan. Bab ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai model pendekatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berdasarkan beberapa aspek penting yang merupakan prinsip dasar penanganan air minum dan penyehatan sanitasi dasar di kawasan kumuh permukiman perkotaan.Bab 5 Opsi Alternatif Pendekatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Dasar di Kawasan Kumuh Permukiman Perkotaan Bab ini ditujukan untuk menganalisa berbagai pendekatan yang telah dilakukan serta merumuskan opsi alternatif pendekatan pembangunan air minum dan sanitasi dasar kawasan kumuh permukiman perkotaan berdasarkan tipologi karakteristik lokasinya.Bab 6 Penutup 9
  10. 10. 2 PENGERTIAN KAWASAN KUMUH, TIPOLOGI DAN PERMASALAHANKawasan kumuh pada umumnya merupakan sebuah kawasan dengan tingkat kepadatanpopulasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasankumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya identikdengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, sarana dan prasarana yang tidakmemadai, rentan akan permasalahan sosial dan lain-lain. Namun demikian, kondisi kumuhtidak dapat disamaratakan antara satu kawasan dengan kawasan lain, karena kumuh bersifatspesifik dan sangat bergantung pada penyebab terjadinya kekumuhan. Dalam bab ini akandikemukakan tentang pengertian kawasan kumuh, kriteria kawasan kumuh, tipologi kawasankumuh serta permasalahannya.2.1 Pengertian Kawasan KumuhKawasan kumuh1 adalah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa individu yangsekurang-kurangnya mengalami satu atau lebih dari kondisi berikut ini : (i) kekurangan akseskepada air bersih;(ii) kekurangan akes kepada sanitasi;(iii) minim luasan tempat tinggalmenyebabkan kawasan terlihat sangat padat (lebih dari tiga orang tinggal dalam saturuangan); (iv) struktur bangunan rumah yang tidak baik.Selanjutnya definisi tersebut kemudian berkembang menjadi kriteria untuk mengetahuapakah suatu kawasan dapat tergolong kumuh atau tidak, yaitu :1. Kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu melebihi 150 jiwa per hektar2. Kepadatan bangunan rumah yang sangat tinggi3. Tata letak bangunan yang tidak teratur4. Peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang5. Kondisi bangunan rumah yang tidak sesuai dengan standar teknis dan kesehatan6. Kondisi sarana umum dan sosial yang sangat minim atau tidak tersedia sama sekali7. Tingkat kesehatan lingkungan yang sangat rendah8. Tingkat kerawanan sosial yang sangat tinggiDari kedelapan kriteria tersebut di atas, ternyata kawasan kumuh juga mempunyai1 UN HABITAT Global Urban Observatory, 2008 10
  11. 11. karakteristik yang berbeda terkait dengan permasalahannya pada saat dikaitkan dengan lokasidari kawasan kumuh tersebut. Kawasan kumuh di sekitar bantaran sungai akan mempunyaikarakteristik yang berbeda dengan kawasan kumuh di bantaran rel kereta api. Dengandemikian pola penanganannya akan mempunyai pola yang berbeda juga. Berdasarkan haltersebut, maka perlu identifikasi tipologi kawasan kumuh. berdasarkan lokasinya. Sub babberikut akan menguraikan tipologi kawasan kumuh berdasarkan lokasinya.2.2 Tipologi Kawasan Kumuh Berdasarkan Lokasi dan PermasalahannyaBerdasarkan berbagai studi literatur yang telah dihimpun, tipologi kawasan kumuhberdasarkan lokasinya dapat dibagi menjadi empat tipologi, yaitu: kawasan kumuh bantaransungai, kawasan kumuh pinggir pantai, kawasan kumuh pusat komersial dan kawasan kumuhpingir rel kereta api. Walaupun secara umum kawasan kumuh tersebut mempunyaipermasalahan yang sama, namun dalam penanganannya, masing-masing kawasan kumuhtersebut memerlukan pendekatan yang cukup spesifik. Beberapa hal yang berlaku umum disemua tipologi kawasan kumuh adalah tingkat kepadatan, tata letak bangunan, jumlahpenduduk miskin, kerentanan terhadap kesehatan lingkungan dan kerawanan sosial. Namunsecara spesifik, beberapa hal/aspek yang membedakan permasalahan di kawasan kumuhadalah kesesuaian peruntukan lahan, status kepemilikan lahan, mobilitas penduduk, matapencaharian, dan kondisi sarana/fasilitas umum dan sosial. Tabel berikut mencoba untukmenguraikan beberapa perbedaan permasalahan yang spesifik antar kawasan kumuh yangtelah disebutkan di atas dengan berdasarkan hasil kajian yang sudah pernah dilakukandimasing-masing tipologi. 11
  12. 12. Matrik Tipologi Kawasan Kumuh Berdasarkan Lokasi PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN Linear di sepanjang sungaiBiasanya merupakan Memusat pada satu titik tetapi dengan tingkat perkampungan nelayan yang berdekatan kepadatan yang berbeda, yang terletak di pinggir langsung dengan pusat biasanya kawasan pinngiranpantai. Dalam penentuan komersial batas wilayah di peta sungai yang paling luas danBatas wilayah dan luas Luas wilayah tidak teridentifikasi padat adalah yang paling terlihat membentukKawasan Permukiman dengan jelas dalam bentuk dekat dengan jalan utama, linear. (UsahaKumuh (Kajian pertumbuhan pemetaan khusus kawasan strategis, dll. Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan permukiman ilegal (Hasil Kajian Kawasan Utara-Jakarta Selatan kawasan komersial, KK Kumuh di Pinggiran Sungai oleh Sri Kurniasih, Perencanaan Kota ITB Deli, 2001) 2006) 2005) Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Menempati tanah ilegal Tidak sesuai dengan pengelolaan kawasan atau tidak sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan.Kesesuaian peruntukan pesisir. Peruntukan peruntukanlokasi kawasan (Sesuai dengan Inmendagri kawasan pesisir dengan Tidak sesuai dengan peruntukan (Kajian pertumbuhanpermukiman kumuh No. 14 Tahun 1988 : Lokasi guna lahan perumahan fungsi kawasan permukiman ilegaldengan RDTRK/RUTRK Ruang Terbuka Hijau bisa masih dimungkinkan kawasan komersial, KK berada pada kawasan jalur sepanjang dipenuhi oleh Perencanaan Kota ITB sungai) aturan zonasi dengan 2005) prinsip kegiatan pada zonasi yang sama saling 12
  13. 13. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN bersinergis. Menempati tanah dengan status ilegal ( Peraturan Menteri PU tentang Tidak memiliki surat kawasan sempadan kepemilikan tanah sungai : Sungai yang mempunyai kedalaman Perencanaan Tidak memiliki surat tidak lebih 3 (tiga) meter Permukiman Nelayan di kepemilikan tanah Tidak memiliki surat kepemilikanStatus kepemilikan lahan Pantai Timur Surabaya sampai dengan 20 tanah (duapuluh) meter, garis oleh Ratna Darmiwati, sempadan ditetapkan Jurusan T. Arsitektur sekurang-kurangnya 15 Universitas Merdeka (lima belas) meter dihitung Surabaya, 2001 dari tepi sungai pada waktu ditetapkan). Letak startegis biasanya Biasanya permukiman mendekati fasilitas- kumuh di pinngiran sungai fasilitas umum. 1. Letak startegis ada karena letak sungai Letak tidak strategis karenaLetak/kedudukan lokasi tersebut yang cukup Perencanaan biasanya berdekatan dipinggiran rel kereta api rentankawasan kumuh strategis misalnya melintasi Permukiman Nelayan di dengan fasilitas- dengan bahaya kecelakaan kereta pusat kota, jalan utama, dan Pantai Timur Surabaya fasilitas komersial. api dan suara bising. dekat dengan permukiman oleh Ratna Darmiwati, 2. Harga tanah mahal penduduk. Jurusan T. Arsitektur Universitas Merdeka 13
  14. 14. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN (hasil pengamatan awal) Surabaya, 2001 Tingkat kepadatan Konsentrasi penduduk penduduk tinggi tinggi terutama untuk sungai-sungai di perkotaanPerencanaanTingkat kepadatan besar. Permukiman Nelayan di Tingkat kepadatan Tingkat kepadatan pendudukpenduduk Pantai Timur Surabaya penduduk tinggi tinggi (Hasil Kajian Kawasan oleh Ratna Darmiwati, Kumuh di Pinggiran Sungai Jurusan T. Arsitektur Deli, 2001) Universitas Merdeka Surabaya, 2001 Tingkat ekonomi dan pendidikan penduduk Hampir setiap kawasan bervariasi, tetapi kumuh pinggir sunagi didominasi penduduk miskin Tingkat ekonomi dan dihuni oleh 70% penduduk pendidikan penduduk miskin dan 30% penduduk Perencanaan Tingkat ekonomi dan pendidikanJumlah penduduk miskin berfariasi, tetapi miskin sekali (hasil kajian Permukiman Nelayan di penduduk rendah didominasi penduduk BKKBN : Badan Pantai Timur Surabaya miskin Koordinasi Kelarga oleh Ratna Darmiwati, Berencana Nasional) Jurusan T. Arsitektur Universitas Merdeka Surabaya, 2001 14
  15. 15. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN Penduduk bekerja secara serabutan mulai dari tukang Didominasi pekerjaan parkir, buruh bangunan atau disektor informal bahkan pemalak. Kalau pun ada yang bekerja tetap,Kegiatan usaha ekonomi biasanya penarik becak Perencanaan Didominasi pekerjaan Didominasi pekerjaan disektorpenduduk di sektor atau bekerja sebagai Permukiman Nelayan di disektor informal informalinformal penjahit di perusahaan Pantai Timur Surabaya konveksi. oleh Ratna Darmiwati, Jurusan T. Arsitektur (Hasil Kajian Kawasan Universitas Merdeka Kumuh di Pinggiran Sungai Surabaya, 2001 Deli, 2001) Kepadatan tinggi dan tidak teratur, dengan Bangunan terlihat sangat sebagian besar tidak padat hampir tanpa dilengkapi IMB pembatas antar satu rumah Kepadatan tinggiKepadatan rumah / dan bangunan lainnya. (Perencanaan sebagian tidak dilengkapi Kepada tantinggi dengan tidakbangunan Permukiman Nelayan di IMB sebagian dilengkapi dilengkapi IMB (Hasil Kajian Kawasan Pantai Timur Surabaya Kumuh di Pinggiran Sungai oleh Ratna Darmiwati, Deli, 2001) Jurusan T. Arsitektur Universitas Merdeka Surabaya, 2001) 15
  16. 16. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN • Biasanya di bangun bertingkat 2-4 lantai karena sering nya terjadi banjir dengan konstruksi yang Sebagian bentuknya seperti kurang rumah panggung memperhitungkan berkolong, menggunakan keselamatan. kayu atau beton penyangga yang dicor dengan semen • Material bangunan setinggi dua sampai tiga terbuat dari bahan meter. Luas bangunannya papan dan padahal • Sebagian besar rumah bervariasi. Ada berukuran sering terendam air berbentuk permanen. Sebagian besar kondisi rumahKondisi rumah tidak layak sehingga bisa • Sebagian besar tidak layak huni, konstruksihuni 3 x 5 meter, 2,5 x 6 meter dan lainnya. dikategorikan kondisir umah layak bangunan terbuat dari kayu dan berbahaya. huni tetapi minim triplek. • Sarana aksesibilitas tingkat kesehatan yang ada berupa Kajian kawasan jalan tanah selebar 6 permukiman kumuh di meter sebagai jalan pinngiran Sungai Deli, utama 2001 Perencanaan Permukiman Nelayan di Pantai Timur Surabaya oleh Ratna Darmiwati, Jurusan T. Arsitektur 16
  17. 17. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN Universitas Merdeka Surabaya, 2001) Tata letak bangunan Tata letak bangunan Tata letak bangunan tidak teratur Jarak antara satu rumah ke tidak teratur tidak teratur rumah lain seperti tak ada dikarenakan pembatasnya. Umumnya permukiman tumbuh berhimpitan. Kalau pun secara incremental berjarak hanyalah jalan (nataural tanpa adanya setapak menghubungkan pengendalian secaraKondisi tata letak antara rumah ke rumah. spatial)rumah/bangunan Perencanaan Permukiman Nelayan di Kajian Kawasan Pantai Timur Surabaya Permukiman Kumuh di oleh Ratna Darmiwati, Kawasan Pinggiran Sungai Jurusan T. Arsitektur Cikapundung, 2008 Universitas Merdeka Surabaya, 2001) • Terdapat jalan • Beberapa sarana dan • Terdapat jalan • Tidak terdapat jalan lingkungan yang sudah prasarana belum lingkungan yang lingkunganKondisi prasarana dan diperkeras. tersedia seperti sudah diperkeras. • Tidak terdapat saluransarana lingkungan • Kondisi drainase buruk saluran air bersih, • Kondisi drainase drainase dantidak terawat saluran pembuangan buruk dan tidak • Tidak memiliki sarana • Masyarakat sering air, pengelolaan terawat pengelolaan sampah menggunakan sungai sampah. • Tingginya kepadatan • Tidak memiliki akses terhadap 17
  18. 18. PINGGIR PANTAI/KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN penduduk sebagai saluran • Saluran drainase menyebabkan drainase tidak berfungsi tingginya timbulan • Sungai yang sudah akibat sampah sampah, terkontaminasi dengan • Sistem pembuangan kemungkinan tidak limbah domestik sampah yang ada tertanganinya juga menjadi sumber air adalah dengan tinggi. bersih utama. menimbun lahan- • Akses air • Akses air minum lahan kosong air bersih dan air minum, minum/bersih kurang. sehingga tampak konsumsi air didapatkan dari kurang, dengan • Sungai sebagai tempat kotor terutama bila kualitas air yang fasilitas umum disekitarnya pembuangan sampah. tergenang air pada atau membeli. tidak bagus. • Sungai sebagai saluran musim hujan • Tidak memiliki saluran • Tidak memiliki limbah cair dan padat limbah apapun. saluran limbah cair, domestik Perencanaan saluran drainase (Hasil Pengamatan awal Permukiman Nelayan di digunakan juga dan Kajian Kawasan Pantai Timur Surabaya sebagai saluran Permukiman Kumuh di oleh Ratna Darmiwati, limbah cair. Kawasan Pinggiran Jurusan T. Arsitektur • Memiliki saluran Sungai Cikapundung, Universitas Merdeka limbah padat, septic 2008) Surabaya, 2001) tank sendiri 18
  19. 19. PINGGIR PANTAI/ KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN • Rentan terhadap penyebaran penyakit menular akibat kondisi lingkungan yang buruk • Rentan terhadap • Rentan terhadap • Rawan terhadap penyebaran penyakit penyebaran penyakit bahaya abrasi laut menular akibat kondisi menular akibat • Rentan terhadap penyebaran lingkungan yang buruk • Rawan terhadap kondisi lingkungan penyakit menular akibatKerawanan kesehatan & bahaya gelombang yang buruk • Rawan terhadap bahaya kondisi lingkungan yanglingkungan dan angin laut • Rawan terhadap buruk longsor dan banjir bahaya kebakaran • Rawan kebakaran (Hasil Kajian Perencanaan • Kualitas udara yang • Rawan penggusuran Perencanaan Kawasan Pinggiran Sungai kurang baik Permukiman Nelayan di Deli, 2001) • Rentan penggusuran Pantai Timur Surabaya oleh Ratna Darmiwati, Jurusan T. Arsitektur Universitas Merdeka Surabaya, 2001) Tergolong tinggi terkait • Tingkat kriminalitas • Tingkat kriminalitas dengan tingginya jumlah tidak terlalu tinggi tinggi, karena • Tingkat kriminalitasKerawanan sosial (patologi penduduk yang berada pada karena biasanya himpitan dan tinggi,karena himpitan dansosial) usia (20 – 40 tahun) akan mereka yang tinggal persaingan ekonomi persaingan ekonomi tetapi dengan keadaan adalah keluarga • Kurangnya kontrol • Kurangnya kontrol sosial sosial tanpa pekerjaan. sendiri yang sudah sosial antara sesama antara sesama masyarakat. turun temurun masyarakat. 19
  20. 20. PINGGIR PANTAI/KRITERIA BANTARAN SUNGAI PUSAT KOMERSIAL PINGGIR REL KA NELAYAN (jumlah pendatang (Hasil Kajian Perencanaan baru sangat sedikit) Kawasan Pinggiran Sungai Deli, 2001) Perencanaan Permukiman Nelayan di Pantai Timur Surabaya oleh Ratna Darmiwati, Jurusan T. Arsitektur Universitas Merdeka Surabaya, 2001) 20
  21. 21. 3 PERMASALAHAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR BERDASARKAN TIPOLOGI KAWASAN KUMUHSalah satu permasalahan pelik yang timbul di kawasan kumuh perkotaan adalahminimnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar. Permasalahan airminum dan sanitasi tidak hanya terbatas pada aspek fisik pelayanan saja, namunpermasalahan juga menyentuh berbagai aspek lainnya. Akibatnya, upaya untukmenyediakan akses air minum dan sanitasi dasar pun tidak jarang menjadi terhambat.Permasalahan air minum dan sanitasi dasar dapat berbeda berdasarkan karakteristiklokasinya. Untuk itu, bab ini akan memaparkan permasalahan air minum dan sanitasidasar di masing-masing tipologi kawasan yang sudah dijabarkan pada babsebelumnya. Permasalahan-permasalahan AMPL tersebut akan ditinjau dari 5 aspek,yaitu aspek kelembagaan, finansial, sosial, teknis dan lingkungan.3.1 Kembali ke Dasar: Mengapa Air Minum dan Sanitasi Dasar?Sebagaimana telah diketahui, permasalahan kawasan kumuh perkotaan adalah multi-dimensi dan sangat kompleks. Namun demikian, dalam proses penanganan kawasankumuh, perlu disusun prioritas agar penanganannya sistematis. Terkait dengan hal ini,maka prioritas penanganan harus melihat tingkat kerentanan penghuni kawasankumuh terhadap permasalahan yang ada, khususnya yang mempunyai dampak padaadanya kemungkinan korban jiwa.Salah satu permasalahan yang sangat terkait dengan tingkat kerentanan (vulnerability)penghuni kawasan kumuh adalah permasalahan air minum dan sanitasi dasar. Airminum dan sanitasi dasar merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, tanpamembedakan status sosial, suku, agama dan lain sebagainya. Ketersediaan aksesterhadap sarana AMPL bersifat mutlak dalam menunjang kehidupan semua orang.Namun demikian seringkali permasalahan air minum dan sanitasi dasar ini menjadiprioritas yang kesekian dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti jalan, listrik,telekomunikasi dan sebagainya. Oleh karena itu, isu terkait air minum dan sanitasidasar di kawasan kumuh perlu diangkat sebagai fokus utama dalam studi ini. 21
  22. 22. 3.2 Permasalahan Umum AMPL di Kawasan Kumuh Perkotaan di Indonesia3.2.1 Akses Terhadap Air MinumAir merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Pentingnya air dalam meningkatkankesehatan dan penanggulangan kemiskinan telah diketahui sejak 100 tahun lalunamun masih banyak penduduk dunia yang tidak terlayani (Mungkasa, 2005). Diperkotaan, umumnya air bersih disediakan melalui suatu sistem penyediaan airperpipaan yang terpusat. Namun cakupan pelayanan sistem tersebut pada umumnyatidak menjangkau warga yang tinggal di kawasan kumuh. Penelitian oleh USAEP(2002) mengenai akses air di kawasan kumuh perkotaan memberikan hasil sebagaiberikut:a. Akibat tidak terkoneksi dengan penyedia air bersih, maka untuk memperoleh air bersih, warga di kawasan kumuh perkotaan terpaksa harus membeli air dari para penjaja air. Calaguas dan Roaf (2001) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membeli air dari biasanya berkisar 5 – 2.500% lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh warga yang yang memperoleh air dari sistem perpipaan kota. Selain itu, kontinuitas air pun tidak dapat dijamin. Terkadang para penjaja air baru datang setelah warga menunggu berjam-jam, tidak menentu. Warga pun harus mengantri untuk bisa membeli air. Selain itu, para penjaja air biasanya menetap di satu lokasi tertentu yang letaknya jauh dari rumah, sehingga warga yang membeli air harus menggotong jerigen atau tempat penampungan air dari lokasi penjual ke rumahnya.b. Tingkat konsumsi air dari warga yang tidak terkoneksi dengan sistem perpipaan pada umumnya lebih kecil dibandingkan standar minimum kesehatan yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Konsumsi air minimum yang memenuhi standar kesehatan nasional adalah 60 l/o/h, sementara standar internasional adalah 100 l/o/h. Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan besar konsumsi air rata-rata dari kelompok masyarakat miskin di beberapa kota di Indonesia. 22
  23. 23. Tabel 3.1 Konsumsi Air Rata-rata Kelompok Masyarakat Miskin Perkotaan di 3 Kota di Indonesia No Kota Konsumsi air (l/o/h) 1 Semarang 16.92 2 Tangerang 8.07 3 Indramayu 10.16 Sumber: Final Report UPDATE Project, 2002Studi yang dilakukan oleh ESP-USAID di beberapa kota di 8 provinsi di Indonesiatelah berhasil mengidentifikasi 4 sumber air bagi masyarakat berpenghasilan rendahdi perkotaan. Selain dari PDAM dan penjaja air, sumber air lain yang digunakan olehwarga adalah sumur gali dan air permukaan seperti sungai. Satu contoh penggunaanair sungai sebagai sumber air bagi keutuhan sehari-hari warga di daerah kumuhperkotaan adalah seperti yang terjadi di kawasan kumuh di Gang Nibung, KotaSamarinda yang lokasinya dekat dengan Sungai Karang Mumus. Warga masihmenggunakan air dari sungai Karang Mumus tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,meskipun kualitas air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan kesehatan sepertiyang telah ditetapkan melalui Kepmenkes No 907 Tahun 2002.Jaringan pipa sistem penyediaan air bersih kota terkadang melewati daerah kumuhperkotaan. Namun, ironisnya, warga yang tinggal di daerah yang dilalui jaringan pipatersebut tidak dapat mengakses air perpipaan. Hal ini memicu kecemburuan wargayang berujung pada penyambungan secara ilegal.3.2.2 Akses Terhadap Sanitasi DasarTidak hanya permasalahan dalam pelayanan air bersih, warga di kawasan kumuhperkotaan pun memiliki masalah terkait akses terhadap fasilitas sanitasi yangmemadai. Beberapa permasalahan yang ditemukan tersebut antara lain:a. Terbatasnya sarana jamban keluarga Pada umumnya, sarana sanitasi berupa jamban keluarga tidak tersedia. Sarana sanitasi yang tersedia biasanya berupa jamban komunal, yang jumlahnya pun terbatas. Irie (2004) dalam penelitiannya di daerah Kiara Condong, Bandung, menemukan bahwa 87% penduduk menggunakan sarana jamban komunal. Dalam 23
  24. 24. penelitian lain (Kurniawan, 2007) mengungkapkan bahwa di kawasan Sentiong, di Kota bengkulu, hanya 25% penduduk yang memiliki WC.b. Tidak adanya sistem penyaluran dan pengolahan air limbah yang memadai Meskipun beberapa rumah tangga telah memiliki jamban, namun terkadang kondisinya masih belum dapat dikatakan sebagai jamban yang sehat. Ada tiga kriteria sebuah bangunan sarana sanitasi, yaitu: (i) bangunan dinding untuk kenyamanan, psikologis dan keindahan; (ii) bangunan permukaan tanah (landasan) untuk keamanan saaat buang air besar; dan (iii) bangunan bawah sebagai tempat pembuangan tinja dan melokalisir serta mengubahnya menjadi lumpur yang stabil. Kondisi yang ditemukan di beberapa kawasan kumuh masih menunjukkan ketiga kriteria jamban tersebut masih belum terpenuhi. Di Kiara Condong, Bandung, hanya 47% yang mengolah limbah dari jamban dengan septic tank. Sisanya yaitu sebesar 53% membuang limbahnya langsung ke badan air atau ke saluran (got) yang ada (Irie, 2004). Selain itu, septic tank yang ada pun tidak dibangun dengan benar. Upaya memutus alur kontaminasi tidak berfungsi dengan baik, karena septic tank yang ada tidak ada penutup di bagian bawahnya, sehingga berpotensi mencemari air tanah. Selain itu, lumpur dari septic tank juga dibuang langsung ke sungai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan limbah domestik di daerah kiara condong tidak berfungsi dengan baik. Menurut Kurniawan (2007), di Kawasan Sentiong, Kota Bengkulu, dari jamban yang ada, hanya 16% yang sudah memiliki septic tank, sisanya langsung membuang limbahnya ke saluran drainase. Sementara di kawasan lain, yaitu di Kota samarinda, di kawasan bantaran sungai Karang Mumus, tepatnya di gang Nibung, hasil studi yang dilakukan Kertayasa menunjukkan bahwa limbah dari jamban/WC masih dibuang langsung ke Sungai Karang Mumus.3.2.3 Perilaku HygieneKurangnya akses terhadap air minum dan sarana sanitasi bagi warga di kawasankumuh perkotaan berimplikasi pada perilaku hidup yang tidak sehat. Masih banyak 24
  25. 25. warga yang buang air besar secara terbuka. Sebagai contoh adalah pada dua lokasipenelitian yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK)Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Udayana, yaitu Br. Belong Menak dan GangAngsa di Kota Denpasar. 80% dari responden menyatakan bahwa akibat tidak adanyajamban keluarga, mereka memilih untuk buang air besar di sungai (Balipost online,2007). Sementara 95% warga Kawasan Malabero, Kota Bengkulu, menyatakanbahwa mereka membuang air limbah (termasuk tinja) langsung ke saluran drainaseatau ke laut (Kurniawan, 2007).Sebuah studi mengenai praktek hygiene pernah dilakukan oleh ESP-USAID padatahun 2006 di beberapa lokasi, termasuk lokasi masyarakat berpenghasilan rendah dikawasan urban. Ada dua macam praktek hygiene yang diteliti, yaitu cuci tangan pakaisabun dan mencuci bahan makanan sebelum diolah. Hasil studi menunjukkan bahwacuci tangan merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh penduduk, terutamasetelah buang air besar dan membersihkan kotoran anak. Namun, pemakaian sabunpada saat cuci tangan masih jarang dilakukan. Sementara itu, terkait dengan praktekmembersihkan bahan makanan sebelum diolah, hasil penelitian menunjukkan bahwamasyarakat pada umumnya mencuci bahan-bahan makanan sebelum diolah, terutamauntuk jenis sayur-sayuran. Meskipun begitu, cara mencuci bahan makanan tersebutmasih memungkinkan bahan makanan untuk terkontaminasi, karena masyarakat tidakmencuci dengan air yang mengalir, melainkan dengan menggunakan air yangditampung dalam wadah dan digunakan untuk beberapa bahan makanan.3.3 Dampak Buruknya Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi Dasar Secara Umum Bagi Warga di Kawasan Kumuh PerkotaanKetidaktersediaan air bersih dan layanan sanitasi lingkungan akan membawa dampakke seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasankumuh perkotaan. Tanpa adanya tindakan untuk penanggulangan permasalahantersebut, maka akan sangat berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi penataankawasan kota dan timbulnya masalah kesehatan. Dengan demikian, masalah airminum dan sanitasi dasar di kawasan kumuh pada akhirnya juga akan menjadimasalah bersama. 25
  26. 26. Beberapa temuan yang diperoleh dari beberapa penelitian mengenai dampak dariminimnya akses terhadap air bersih di kawasan kumuh perkotaan, yaitu:a. Masyarakat di kawasan kumuh perkotaan harus mengeluarkan dana lebih besar untuk memperoleh air bersih dibandingkan dengan warga yang memperoleh air bersih dari penyedia air bersih. Sehingga kemudian, dalam satu bulan, warga kawasan kumuh membelanjakan dana yang lebih besar untuk air dibandingkan dengan warga yang terkoneksi dengan penyedia air bersih perpipaan. Bahkan, pengeluaran untuk air mengambil porsi yang besar dibandingkan dengan total pengeluaran sehari-harinya (USAEP, 2002).b. Akibat dari tidak tersedianya air dengan kualitas yang memadai, maka warga di kawasan kumuh perkotaan memiliki potensi besar untuk terjangkit penyakit bawaan air, seperti diare, kolera dan penyakit kulit, yang mengharuskan mereka mengeluarkan dana untuk obat dan perawatan medis, mengakibatkan anak-anak tidak dapat sekolah, atau mengakibatkan orang dewasa kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.c. Jika lokasi kawasan dekat dengan sumber air, misalnya mata air, sumur, atau pipa penyedia air bersih yang bocor, maka pengeluaran rumah tangga untuk air bisa berkurang. Namun, bisa jadi pengeluaran tersebut teralokasikan kepada kebutuhan lain seperti biaya pengobatan untuk penyakit kulit karena mandi dari air yang sumbernya tercemar, atau untuk membayar denda (untuk sambungan ilegal), atau biaya untuk membayar preman lokal sebagai jaminan untuk tetap bisa menggunakan sambungan ilegal tersebut (Calaguas dan Roaf, 2001).d. Sementara itu, akibat tidak tersedianya sarana sanitasi berupa jamban keluarga, warga di kawasan kumuh perkotaan harus mengeluarkan dana lebih untuk menggunakan jamban komunal atau lebih memilih untuk buang air besar secara sembarangan yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko penyakit bagi diri pribadi dan kelompok masyarakat. Perilaku seperti ini pun menambah tingkat kesulitan bagi warga daerah kumuh untuk memperoleh air bersih, karena potensi pencemaran sumber air yang ditimbulkan. Tidak tersedianya layanan sanitasi yang baik pun mengakibatkan kawasan kumuh berpotensi menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti lalat, nyamuk dan tikus. 26
  27. 27. e. Layanan sanitasi yang buruk juga berdampak signifikan bagi perempuan. Keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan juga lebih dirugikan dengan minimnya layanan sanitasi jika dibandingkan dengan keluarga yang dikepalai oleh seorang laki-laki. Jika layanan sanitasi dan air bersih yang ada jauh dari jangkauan dan mahal, maka waktu dan uang merekalah yang harus digunakan untuk bisa memperoleh layanan tersebut.3.4 Kendala Dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Dasar Bagi Kawasan Kumuh PerkotaanBeberapa kendala dalam penyediaan layanan AMPL pada kelompok masyarakatmiskin perkotaan antara lain2:a. Tidak adanya dukungan suara bagi warga miskin perkotaan. Terdapat banyak persepsi yang salah mengenai kondisi masyarakat miskin perkotaan.b. Kendala administratif dan hukum (terutama masalah kepemilikan lahan) Menurut Rolf dan Calaguas (2001), pada umumnya, penyedia air bersih tidak melayani warga di lokasi yang tidak jelas kepemilikan lahannya. Beberapa alasan yang muncul antara lain karena lahan tersebut tidak dialokasikan sebagai kawasan permukiman, tidak dapat dijangkau, terlalu padat, serta berkembangnya pandangan bahwa warga yang mendiami kawasan tersebut tidak mampu membayar tarif layanan. Selain itu, jika penyedia memberikan layanan kepada warga di kawasan tersebut, hal ini akan dilihat sebagai pemberian legitimasi kepada warga untuk mendiami kawasan tersebut. Sehingga meskipun kebijakan menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan air bagi seluruh warga, pada prakteknya warga di kawasan permukiman kumuh yang umumnya tidak memiliki hak legal atas tanah tidak dapat menjangkau pelayanan air bersih atau sanitasi.c. Ada beragam kepentingan pribadi/kelompok (penjaja air, kriminal, pemerintah2 Diambil dari Guidance Notes on Services for The urban Poor: A Practical guide for Improving Water Supply andSanitation Services, WSP 2008 27
  28. 28. daerah yang korupsi, dan pengelola sarana memiliki kepentingan masing-masing yang mungkin dapat menghalangi upaya penyediaan akses terhadap air bersih) Warga di kawasan kumuh pada umumnya dianggap sebagai kelompok miskin yang tidak mau dan tidak mampu membayar untuk pelayanan air bersih dan sanitasi. Selain itu, kawasan permukiman kumuh dipandang sebagai kawasan yang tidak aman, identik dengan tindakan kriminal. Pandangan-pangdangan tersebut menjadikan kelompok masyarakat di kawasan permukiman kumuh sangat jarang dilibatkan dalam proyek pembangunan. Meskipun demikian, pada saat tertentu, misalnya menjelang pemilihan umum, warga di kawasan kumuh dimanfaatkan untuk mendukung politikus maupun partai politik melalui janji-janji penyediaan layanan dasar seperti penyediaan air secara gratis dan perbaikan lingkungan.d. Kendala keuangan Biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mengakses layanan air bersih dan sanitasi bergantung pada legalitas dan kondisi lokal. Meskipun begitu, melalui beberapa studi, sudah dapat dibuktikan bahwa masyarakat di kawasan permukiman kumuh mengeluarkan dana lebih besar untuk bisa memperolah air bersih dan mengakses sarana sanitasi dibandingkan dengan warga dengan penghasilan lebih tinggi. Upaya subsidi yang diberikan berupa rendahnya harga air, bagi sebagian penduduk miskin tidak bermanfaat karena mereka tidak berlangganan air tetapi membeli dari penjaja keliling. Akibatnya manfaat subsidi hanya dirasakan oleh pelanggan kelas menengah ke atase. Kendala infrastruktur dan teknis Calagus dan Rolf (2001) menyebutkan faktor ini sebagai kondisi lokal (lokalitas). Kondisi lokal ini seperti lokasi kawasan permukiman kumuh yang umumnya jauh dari penyedia layanan atau berada di perbatasan kota mengakibatkan terbatasnya layanan yang tersedia. Selain itu, faktor seperti kondisi jalan, kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan juga menjadi kendala dalam upaya penyediaan layanan dasar, terutama dalam pilihan teknologi 28
  29. 29. 3.5 Permasalahan Air Minum dan Sanitasi Dasar Kawasan Kumuh Perkotaan Berdasarkan TipologinyaWalaupun secara umum permasalahan, dampak dan kendala air minum dan sanitasidasar dapat dijelaskan seperti pada bagian sebelumnya, namun jika kita mencobauntuk melihat berdasarkan tipologi yang berhasil dipetakan pada bab sebelumnya,maka isu dan permasalahan air minum dan sanitasi dasar akan sangat bervariasi sesuaidengan spesifik lokasinya. Dalam menggali permasalahan air minum dan sanitasidasar, konteks lokasi akan sangat berpengaruh pada jenis permasalahan yangmengemuka, dampaknya dan kendala yang menyebabkan lambatnya prosespenanganan kawasan kumuh perkotaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasipermasalahan air minum dan sanitasi dasar untuk setiap tipologinya.3.5.1 Lingkup Kondisi dan PermasalahanSesuai dengan ruang lingkup dari studi ini, identifikasi isu dan masalah dibagimenurut 2 komponen besar air minum dan sanitasi dasar, yaitu (i) air minum dan ii)air limbah, khususnya tinja. Dari setiap komponen, penggalian kondisi danpermasalahan akan di bagi ke dalam beberapa aspek, yaitu (i) kelembagaan; (ii)sosial; (iii) finansial; (iv) teknologi; (v) lingkungan. Kelima aspek tersebut akanmenjadi kerangka dalam mengidentifikasi kondisi dan permaslahan air minum dansanitasi. Terkait dengan hal tersebut, maka masing-masing aspek harus secara jelasdipahami lingkupnya. Berikut ini lingkup dari masing-masing aspek tersebut:a. Kelembagaan; Lingkup aspek kelembagaan meliputi potensi kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, serta kebijakan dan regulasi yang mengatur pelayanan air minum dan sanitasi dasar.b. Sosial Lingkup aspek sosial meliputi kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelayanan air minum dan sanitasi dasar, perilaku kesehatan masyarakat, tingkat insiden penyakit yang terkait dengan minimnya akses terhadap air minum dan sanitasi dasar,c. Finansial; Lingkup aspek finansial meliputi prinsip cost recovery, dan kapasitas pembiayaan 29
  30. 30. air minum dan sanitasi dasar pemerintah.d. Teknologi Lingkup aspek teknologi meliputi ketersediaan sarana/teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah (kriteria teknis) dan sesuai dengan kondisi sosial (kriteria sosial/berbasis masyarakat)e. PHBS dan Kesehatan Lingkup aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesehatan meliputi perilaku masyarakat terkait dengan air minum dan sanitasi, serta permasalahan kesehatany ang mungkin timbul pada masing-masing tipologi kawasan.f. Lingkungan. Lingkup aspek lingkungan meliputi daya dukung lingkungan3.5.2 Kondisi dan Permasalahan Air Minum dan Sanitasi Dasar per TipologiBerdasarkan studi yang telah dilakukan di beberapa lokasi kawasan permukimankumuh, dapat disimpulkan bahwa umumnya permasalahan air minum dan sanitasidasar di kawasan kumuh perkotaan relatif serupa. Sarana air minum dan sanitasi dasaryang memadai masih belum bisa dinikmati oleh warga masyarakat di kawasanpermukiman kumuh perkotaan. Kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehatjuga masih rendah, terutama di daerah yang memang sarana air minum dansanitasinya sangat sulit. Walupun kesadaran tersebut sudah mulai tumbuh, masyarakatmasih perlu dibina untuk bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yangbenar.Namun, secara spesifik, kondisi dan permasalahan air minum dan sanitasi dasarsebenarnya akan sangat berlainan antara satu dengan yang lainnya jika dilihat padamasing-masing aspek seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya.Sebagai contoh, struktur masyarakat dan mata pencaharian masyarakat (aspek sosial)akan sangat mempengaruhi masalah kesiapan masyarakat dalam membentuk lembagauntuk mengelola sarana air minum dan sanitasi yang mungkin sudah pernahdibangun. Contoh lain adalah kondisi lingkungan yang (aspek lingkungan) yangmenyebabkan sulitnya memutuskan opsi teknologi yang dapat digunakan untukmenjamin pelayanan air minum dan sanitasi dasar. Terkait dengan hal ini, maka perludiidentifikasi kondisi dan permaslahan air minum dan sanitasi dasar yang secara 30
  31. 31. spesifik membedakan antara tipologi sat dengan tipologi lainnya. Tabel berikut inimenjelaskan perbedaan spefisik berdasarkan tipologinya. 31
  32. 32. Tabel 3.2. Kondisi dan Permasalahan Komponen Air Minum dan Sanitasi Dasar Berdasarkan Tipologi Lokasinya Kondisi dan permasalahan AMPL TipologiNo PHBS dan Kawasan Kelembagaan Sosial Finansial Teknis Lingkungan Kesehatan
  33. 33. 1 Kawasan Masyarakat • Butuh biaya  SAB yang • Laut sebagai • Potensi intrusi pinggir umumnya investasi yang tersedia berupa tempat air laut pada air pantai homogen, misalnya besar untuk komunal / pembuangan air tanah tinggi kelompok penyediaan hidran umum limbah • Muka air tanah penduduk yang sarana air minum  Minimnya domestik relatif dangkal2 Kawasan Kebijakan berprofesi sebagai dan sanitasi jamban keluarga (pencemaran air • Adanya sungai- komersial • pemerintah nelayan • Pemberlakuan  Opsi teknologi laut) sungai bawah tersedia namun retribusi untuk air limbah • Banyak timbul tanah di implementasiny SABS berjalan komunal sangat berbagai beberapa a sering cukup baik terbatas dan penyakit akibat lingkungan terhambat • Pendapatan mahal rendahnya pesisir sebagai terkait dengan masyarakat akses terhadap sumber air kondisi pesisir ± Rp air bersih minum eksisting 300.000,-/bulan penyakit kulit kawasan dan diare (kondisi fisik, • Merupakan Biasanya sudah ada • SAB yang ada Timbulnya pembebasan daerah dengan retribusi yang berupa PDAM, pencemaran air lahan, dsb) kelompok diberlakukan untuk kran umum dan tanah akibat limbah masyarakat penggunaan SABS, sumur gali domestik • Umumnya homogen namun • Hanya sebagian (khususnya tinja) terdapat (berprofesi penerimaannya kecil memiliki masih belum kelompok sebagai masih belum sarana jamban terkelola dengan masyarakat, pedagang) mencukupi untuk dengan septic baik namun belum • Umumnya biaya investasi SABS tank, akibat menangani penduduk yang layak keterbatasan penggunaan sebagian besar lahan sarana air tidak menetap bersih • Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan umumnya
  34. 34. 3 Kawasan • Sebagian besar Ada sistem retribusi • Layanan Sumber air terbatas terminal penduduk untuk SABS perpipaan merupakan komunal (PDAM) dan pendatang sumur gali sehingga • Sarana sanitasi penduduk berupa jamban umumnya komunal berasal etnis (belum tentu dan daerah dilengkapi • Berprofesi dengan septic sebagai pekerja tank) di sektor informal • Kesadaran masyarakat yang rendah dalam partisipasinya untuk merawat dan menjaga kebersihan fasilitas yang dimiliki secara pribadi maupun secara umum4 Kawasan Masyarakatnya • Merupakan • Sarana sanitasi • Kesadaran air sungai yang bantaran lebih heterogen masyarakat layak belum mengenai tercemar juga sungai (bekerja sebagai berpenghasilan ada, umumnya kebersihan diri dijadikan sumber pedagang keliling, rendah masih berupa masih rendah air untuk kebutuhan kuli bangunan, • Pada musim bilik di atas sehari-hari buruh, dll) dan kemarau, harus sungai yang • Sungai sebagai biasanya pekerjaan mengeluarkan jauh dari tempat tempat
  35. 35. musiman. dana lebih besar tinggal pembuangan air untuk membeli • SAB komunal, limbah air beberapa lokasi domestik menunjukkan (pencemaran air adanya SAB sungai) individu seperti pompa tangan, bahkan PDAM5 Kawasan • Masyarakatnya Pendapatan warga • SAB terbatas Kesadaran bantaran rel lebih heterogen Rp • Sarana sanitasi mengenai kereta api (bekerja sebagai 10.000-15.000/hari/K (MCK) belum kebersihan diri pemulung, K. Sementara memadai masih rendah lapak jual-beli pengeluaran Rp barang bekas, 4.000-9.000/hari/KK buruh pasar, hanya untuk air pedagang kaki bersih, MCK dan lima dan listrik penarik becak)
  36. 36. 4 UPAYA PENANGANAN AIR MINUM DAN SANITASI DASAR DI KAWASAN KUMUH PERKOTAANSeperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, permasalahan air minum dan sanitasidasar merupakan salah satu bagian dari berbagai permasalahan yang terjadi pada kawasankumuh perkotaan. Seperti halnya seluruh permasalahan yang ada pada kawasan kumuhperkotaan, permasalahan air minum dan sanitasi dasar juga dapat diselesaikan denganpendekatan-pendekatan yang bersifat makro dalam konteks pencegahan munculnya kawasan-kawasan kumuh diperkotaan besar di Indonesia dan pendekatan spesifik yang secaralangsung terkait dengan permasalahan air minum dan sanitasi dasar. Bab ini mencobamemaparkan berbagai upaya baik dalam skala makro atau ketataruangan maupun upaya yangterkait langsung dengan sektor air minum dan sanitasi dasar.
  37. 37. 4.1 Upaya Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan4.1.1 Menekan Arus Urbanisasi Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kawasan kumuh yang ada diperkotaan khususnya kota-kota besar di Indonesia pada umumnya dihuni oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah kota itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya proses urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi saat ini menjadi masalah yang cukup serius bagi kita semua. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah sumber permasalahan yang ada di perkotaan, termasuk munculnya kawasan kumuh (Sutjipto,2008). Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat akibat urbanisasi tidak diimbangi dengan bertambahnya luas permukiman mendorong munculnya berbagai permukiman kumuh yang ditempati oleh sebagian besar kaum urban. Sebagian besar lahan permukiman kumuh ini ilegal dan biasanya terletak di daerah aliran sungai (DAS) sehingga sangat mengganggu aliran sungai dan memicu banjir ketika musim hujan tiba. Namun tidak tertutup kemungkinan juga kawasan kumuh kerap muncul di daerah-daerah pusat perkotaan, daerah konservasi non-bantaran sungai, dan lokasi-lokasi lainnya (World Bank, 2004).Laju pertumbuhan urbanisasi cenderung melambat tapi tetap meningkat pada beberapa negaradiantaranya Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2010, proporsi penduduk perkotaan akanmencapai 55 persen, meningkat dari sekitar 45 persen (2000). Sementara itu, pada tahun 2010penduduk miskin perkotaan mencapai sekitar 47 persen dari total penduduk miskin Indonesia,meningkat dari sekitar 38 persen pada tahun 2000 (Dasgupta, 2002 dalam Mungkasa, 2005).Jakarta (tanpa Bodetabek) merupakan salah satu kota besar dunia yang penduduknyadiperkirakan akan mencapai di atas 10 juta jiwa pada tahun 2015 (World Bank, 2003 dalamMungkasa, 2005).
  38. 38. Sebagai gambaran lain, jumlah urbanisasi yang terjadi di Kota Bandung adalah sebesar 150.000 orang selama tahun 2007 dari total jumlah penduduk sebesar 2,9 juta orang. Jumlah ini sama dengan 65% dari besarnya pertambahan penduduk kota Bandung selama tahun 2007.3 Untuk DKI Jakarta sendiri, jumlah pendatang ilegal memang tidak bisa dihitung secara presisi, namun berdasarkan data dari BPS tahun 2006, jumlah penduduk musiman yang terdapat di DKI Jakarta mencapai 2 juta orang, atau mencapai 22% dari total penduduk. Penduduk musiman ini disinyalir sebagai penduduk pendatang dari luar daerah yang mendiami kawasan-kawasan kumuh di Jakarta, terutama Jakarta Utara.4 Sebagai akibat urbanisasi dan menurunnya kinerja perekonomian, banyak kota di negara berkembang mengalami penambahan signifikan penduduk miskin. Sebagian besar dari penduduk miskin berlokasi di permukiman liar dengan akses terbatas pada air minum dan sanitasi yang terjangkau. Kondisi ini mengakibatkan tingginya insiden penyakit terkait air, kehilangan pekerjaan dan kebanggaan, yang kesemuanya mengarah pada penurunan kinerja perekonomian kota dan nasional. Terdapat bukti bahwa perbaikan akses air minum dan sanitasi dapat mempunyai dampak positif pada kesehatan, efisiensi dan produktifitas (Mungkasa, 2005). Ada dua faktor warga melakukan migrasi. Pertama, faktor penarik migrasi, yaitu prospek lapangan kerja di perkotaan yang cukup terbuka. Selain itu, mereka tergiur oleh sukses yang diraih warga daerah asalnya yang migrasi ke kota meskipun tidak sedikit yang pulang kampung gagal menaklukkan kehidupan kota. Kedua, faktor pendorong migrasi di mana desa atau daerah asal orang-orang yang bermigrasi ke kota sama sekali tidak memberikan jaminan perbaikan masa depan. Desa tetap terbelakang dan taraf kehidupan masyarakatnya masih terkategori miskin (Firman, 2004).Terkait dengan permasalahan urbanisasi ini, pemerintah perlu memperhatikan 2 (dua) faktordi atas yang menjadi penyebab dalam terjadinya arus migrasi penduduk dari desa ke kota.3 Diambil dari www.mimbaropini.com “Lebaran dan Arus Urbanisasi”4 Situs resmi Walikota Jakarta Pusat, www.jakartapusat.go.id. “Arus Urbanisasi LebihTinggi dari Angka Kelahiran Penduduk”
  39. 39. Selama ini urbanisasi sudah menjadi isu yang sangat dipahami sebagai “biang keladi” dariberbagai permasalahan yang muncul di perkotaan. Namun sebaliknya, permasalahanurbanisasi ini juga masih menjadi permasalahan yang tak kunjung dapat diselesaikan. Jikadilihat lebih jauh, apabila urbanisasi dapat ditekan pada angka yang lebih kecil tentunyapermasalahan-permasalahan yang timbul di perkotaan tidak menjadi rumit seperti yangterjadi saat ini (Firman, 2004). Salah satu permasalahan yang juga dapat diredam melaluipenekanan arus urbanisasi adalah munculnya kawasan kumuh di perkotaan yang berarti jugamengurangi munculnya lingkungan-lingkungan permukiman dengan kualitas sarana AMPLyang mengkhawatirkan seperti yang ada saat ini.4.1.2 Penegakan Implementasi Tata RuangMunculnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan utamanya tersebar pada kawasan yangpada dasarnya bukan sebagai peruntukannya, atau dengan kata lain ilegal berdasarkan tataruang. Permukiman kumuh ini pada umumnya terdapat pada kawasan non-budidaya yangdiperuntukkan sebagai kawasan konservasi, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), daerahsempadan rel kereta api, daerah sempadan pesisir pantai, Ruang Terbuka Hijau (RTH),maupun daerah pusat komersial (Purboyo, 2000).Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota telah diatur tata pemanfaatan ruangyang bertujuan untuk optimalisasi ruang yang ada dan menciptakan keterkaitan antar kegiatanyang ada di kota. RTRW disusun dengan pertimbangan kegiatan yang perlu berkembangpada suatu kota disesuaikan dengan daya dukung kota itu sendiri (Sudrajat, 2004).Seluruh kota besar di Indonesia telah memiliki RTRW Kota masing-masing yang didalamnya menjelasakan rencana peruntukan ruang di masing-masing zona ruang kotatersebut. Seluruh RTRW Kota tidak ada yang mengakomodir kawasannya direncanakansebagai kawasan kumuh sehingga kawasan kumuh yang timbul saat ini mayoritas merupakankawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dengan kata lain ilegal berdasarkanrencana tata ruang yang ada. Hal ini antara lain dikarenakan pemerintah daerah belum tegasdalam mematuhi pemanfaatan ruang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRWKota yang ada.Legislatif saat ini telah melahirkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang.
  40. 40. Salah satu pembaruan yang dilakukan pada aturan tentang tata ruang tersebut adalah pasaltentang sanksi. Bila pada aturan lama sanksi bagi pelanggaran tata ruang hanya berupa sanksiadministratif, sementara pada aturan yang baru pelanggar tata ruang dikenai sanksi pidana.Bahkan sanksi bisa dijatuhkan bagi pembuat kebijakan seperti pemerintah daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dengan kebijakan yang dibuat terbukti merugikan masyarakat.Dalam hal ini, seluruh rencana tata ruang yang ada pada RTRW harus dipatuhi oleh seluruhstakeholder yang ada pada tingkat kota (Anas, 2008).Melihat permasalahan yang ada diperkotaan ini, salah satu kesimpulan yang dapat diketahuiadalah bahwa hampir seluruh kota-kota di Indonesia masih belum mempunyai kemauan yangkuat dalam melakukan law enforcement atau penegakan hukum terkait dengan implementasitata ruang yang ada. Pemerintah kota cenderung mengabaikan pemanfaatan ruang yang tidaksesuai dengan rencana yang ada, karena unsur pengawasan dan pengendalian dalampenerapan tata ruang masih belum menjadi perhatian pemerintah kota (Daryoni, 2008).Apabila seluruh Pemerintah Kota khususnya dinas terkait telah memiliki kesadaran dankemauan untuk melakukan penegakan hukum dalam hal implementasi tata ruang, tentunyapermasalahan munculnya permukiman-permukiman kumuh di perkotaan dapat ditanggulangi.Beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Malang dan Makassarmerupakan beberapa contoh kota yang sudah memulai penegakan hukum untukmenyesuaikan pembangunan dengan tata ruang yang ada. Penggusuran Pedagang Kaki Lima(PKL) dan pembongkaran permukiman-permukiman kumuh merupakan salah satu bentuknyata dari keberanian pemerintah kota dalam penegakan hukum tata ruang. Meskipun terlihatsangat bertentangan dengan keberadaan masyarakat miskin, penggusuran ini merupakansebuah fenomena growing pain dari sebuah kota yang pada gilirannya akan memberikandampak positif pada pembangunan yang berkelanjutan (Danisworo, 2007).Apabila pemerintah kota di Indonesia telah benar-benar memiliki RTRW yang mengacu padapembangunan berkelanjutan, serta memiliki kemauan untuk menerapkan pembangunanberdasarkan rencana tata ruang yang ada, permasalahan munculnya permukiman-permukiman kumuh diperkotaan dapat diredam semaksimal mungkin. Dengan berkurangnyakeberadaan kawasan kumuh diperkotaan berarti juga pengurangan masyarakat yang tinggal dipermukiman dengan kualitas lingkungan yang buruk, serta sarana AMPL yang jauh darimemadai.
  41. 41. 4.1.3 Urban RenewalUrban Renewal sering dikaitkan dengan penataan kembali suatu kawasan untuk mencapaioptimalisasi pemanfaatan setiap petak tanah perkotaan yang ada sesuai dengan fungsi yangtelah digariskan. Terkait dengan penataan kembali suatu kawasan, apabila diperlukan relokasipenduduk (resettlement) maka harus dipersiapkan pula kawasan pengembangan permukimanbaru yang harus menganut prinsip ’berkeadilan’ bagi warga yang dipindahkan (Sudarpo,2006).Salah satu konsep penataan kembali suatu kawasan yang belakangan ini dilakukanPemerintah Kota adalah dengan melakukan pembangunan rumah susun atau lebih dikenaldengan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa. Berdasalkan hasil penelitian yangdilakukan oleh Departemen PU, sebagian besar rumah tangga pada lingkungan permukimankumuh di Kelapa Gading, Jakarta mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000 setiap bulannyauntuk membayar pungutan liar permukiman, membeli air, dan membayar listrik. Sedangkanwarga permukiman kumuh di Penjaringan Sari, Surabaya mengeluarkan Rp. 500.000 untukkeperluan yang sama.Hal di atas menujukkan bahwa pada dasarnya masyarakat permukiman kumuh memilikikemampuan untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan permukiman yang lebih layak.Salah satunya adalah permukiman yang berupa Rusunawa yang pembangunannyamenggunakan subsidi dari pemerintah dan secara prinsip juga memang diperuntukkan bagimasyarakat yang tidak mampu. Di Jakarta, tarif rata-rata Rusunawa per bulan sebesar Rp.400.000 hingga Rp. 500.000 dan ini berarti dapat dijangkau bagi masyarakat yang selama inimembayar lebih hanya untuk tinggal di kawasan kumuh perkotaan.Upaya pemerintah untuk menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Milik, atau yangbiasa dikenal dengan Rusunawa bagi rakyatnya, tidaklah main-main. Pemerintah sangatberharap pembangunan hunian vertikal bersubsidi ini dapat mengubah kebiasaan masyarakaturban untuk tinggal di rumah susun. Adapun upaya pemerintah yaitu:a. Dalam 2 tahun terkahir ini, industri properti di Indonesia memang terus mengalami perkembangan tiada henti. Tetapi dari sekian banyak sub-sektor properti yang tumbuh, hampir semua pihak sepakat bila program pemerintah membangun 1.000 Tower Rumah
  42. 42. Susun Sederhana adalah yang paling mencuri perhatian (Ningtyas, 2008).b. Pembangunan superblok yang digawangi oleh para pengembang raksasa, sepertinya kalah populer dan tenggelam oleh mega proyek yang digagas pemerintah itu. Selain mengemban misi tersebut, dengan adanya 1.000 Tower Rumah Susun Sederhana juga diharapkan menjadi trend setter atau membiasakan masyarakat kelas menengah ke bawah perkotaan untuk tinggal di hunian vertikal. Untuk membangun mega proyek ini memang tidak mudah. Selain menyiapkan seperangkat peraturan yang memudahkan keterlibatan para pengembang swasta, pemerintah juga sudah menyiapkan insentif bertingkat dalam bentuk subsidi uang muka dan subsidi selisih bunga (Ningtyas, 2008). (Beberapa pembangunan Rusunawa di Jakarta Utara, Surabaya, dan Makassar)Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi pemerintah jika ingin menjadikan Rumah Susunsebagai solusi bagi masyarakat golongan bawah adalah sebagai berikut:1. Harga jual rumah susun dapat dijangkau oleh masyarakat golongan ekonomi menegah ke bawah;2. Apabila rumah susun yang dijual secara kredit kepada masyarakat mempuinyai bunga yang kecil;3. Rumah susun harus menyertakan ketersedian sarana-prasarana dasar bagi penghuninya;4. Karena rumah susun diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah maka pemerintah harus memberikan subsidi bagi pembangunan rumah susun (Indriana, 2006).Dengan adanya pembangunan Rusunawa, maka masyarakat yang tinggal di permukiman
  43. 43. kumuh akan memiliki alternatif untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang lebih baik,termasuk ketersediaan sarana dan prasarana AMPL. Dengan begitu masyarakat yang padaawalnya “terpaksa” untuk tinggal di kawasan kumuh dapat beralih ke kepemilikan Rusunawa.4.2 Upaya Penanganan Air Minum dan Sanitasi Dasar di Kawasan Kumuh Perkotaan (Proyek dan Program)4.2.1 Small Scale Water Provider (Penyediaan Air Minum Skala Kecil)Salah satu upaya penyediaan air minum pada kawasan perkotaan, termasuk kawasan kumuhperkotaan, di beberapa kota di Indonesia adalah dengan penyediaan air minum skala kecil.Sebagian besar penyediaan air minum skala kecil ini muncul dari masyarakat setempatataupun dari para pengusaha setempat.Secara umum disepakati bahwa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penyedia airminum skala kecil ketika (i) melaksanakan kegiatan dengan menggunakan pegawai dalamjumlah kecil; (ii) melaksanakan kegiatan berdasar prinsip pemulihan biaya dan orientasikeuntungan; (iii) menggunakan modal sendiri tanpa bantuan dari pemerintah dan LSM; (iv)menyediakan air minum merupakan kegiatan utamanya (Conan, 2002 dalam Mungkasa,2005).Beberapa alasan maraknya penyedia air minum skala kecil khususnya kios air diantaranyaadalah (i) memungkinkan pengguna membeli dalam jumlah dan waktu yang sesuaikemampuan mereka; (ii) memungkinkan biaya modal rendah per rumah tangga yangterlayani; (iii) memungkinkan tingkat pemulihan biaya (cost recovery) perusahaan air minumlebih baik karena penyedia air minum skala kecil membayar sesuai dengan yangdipergunakannya. Dengan kata lain, kios air memberikan layanan fleksibel, sesuai kebutuhanbagi penduduk miskin dengan memungkinkan mereka membeli dalam jumlah kecil sesuaikemampuan. Penduduk miskin mendapat air dan perusahaan mendapat pengembalian biaya(Gulyani dkk, 2005 dalam Mungkasa, 2005).Beberapa tipe penyediaan air minum yang masuk dalam kategori penyediaan air minum skalakecil dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1

×