Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.

1. PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DI
DESA
MENGENALI RESIKO-RESIKO DALAM PENGELOLAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
PATI, 29 MARET 2017

2. PENGENDALIAN
vs
PENGAWASAN
2

3. PENGAWASAN
WAS
MASY
WAS
LEGISLATIF
WAS
FUNGSIONAL
EKSTERN INTERN

4. PERAN INSPEKTORAT
(APIP)
PELAK
SANA
KEG.
Mengurangi
PELUANG
Korupsi
Menghilang-
kan NIAT
Korupsi TIDAK
TERJADI
PENYIMPA
NGAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
- CONSULTING PARTNER
- QUALITY ASSURANCE
- WATCH DOG
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
LEMBAGA
INDIVIDU
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
KOMPETENSI
MEMPERKUAT
INTERNAL CONTROL
GOOD GOV.

5. TUJUAN UTAMA PENGAWASAN
MEMBERIKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN
KEGIATAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS
PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH
MEYAKINI ATAS KEPATUHAN THD PERATURAN PER-
UU-AN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG
HANDAL
PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN/MANAJEMEN RESIKO

6. Jenis pengawasan
APIP*
ASSURANCE
ACTIVITY
• AUDIT
• REVIU
• EVALUASI
• MONITORING
CONSULTATIVE
ACTIVITY
• ASISTENSI
• SUPERVISI
• KONSULTANSI
• FASILITASI
• TRANSFER OF
KNOWLEDGE
*PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP

7. KEBIJAKAN
PENGAWASAN 2017
PERMENDAGRI No 76 Tahun 2016
Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri
dan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017
 Psl 5 Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan umum,
pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah
terhadap perangkat daerah.
 Psl 6 Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
(termasuk selaku perangkat Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat),
meliputi:
A. Pengawasan umum thd peny. Pemerintahan daerah Kab/Kota
B. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kab/Kota;
C. Pembinaan dan pengawasan thd perangkat daerah provinsi.

8. Prioritas jakwas
terkait DESA (2017)
• Pembinaan dan pengawasan
Kepala Daerah thd Dana desa
• Fasilitasi kerjasama antar
desa
• Pemeriksaan sehubungan
penanganan DUMAS

9.  DANA REALOKASI DESA (DD)
 ALOKASI DANA DESA (ADD)
 DBH PDRD KE DESA
 BANTUAN KEUANGAN KE DESA

10. SEMAKIN
BESAR DANA
DIKELOLA
SEMAKIN
RAWAN
PENYIMPANGAN
HATI-HATI !!!

11. TIDAK ADA PERATURAN
YANG BAIK ATAU BURUK….
YANG ADA
HANYALAH
ORANG YANG
MELAKSANAKAN
PERATURAN
DENGAN CARA
YANG BAIK ATAU
DENGAN CARA
BURUK….

12. SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN
12

13. ALUR SPIP
(PRAKSIS)
LINGKUNGAN YANG BAIK MEMBUAT
ORANG BAHAGIA BEKERJA LEBIH PRODUKTIF
PEGAWAI BERBAHAGIA

14. LINGKUNGAN PENGENDALIAN
SUB UNSUR
14
penegakan
INTEGRITAS dan
NILAI ETIKA
komitmen terhadap
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
yang kondusif
pembentukan
STRUKTUR
ORGANISASI yang
sesuai dengan
kebutuhan
pendelegasian
WEWENANG dan
TANGGUNG JAWAB
yang tepat
penyusunan dan
penerapan kebijakan
yang sehat tentang
pembinaan SUMBER
DAYA MANUSIA;
perwujudan peran
APIP yang efektif
HUBUNGAN KERJA
yang baik dengan
instansi pemerintah
terkait

15. 15

16. AREA POTENSI KORUPSI
DI PEMERINTAHAN
PROSES
PENYUSUNAN
DAN ALOKASI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
PERIJINAN
• INTERVENSI PIHAK LUAR
• BANSOS/HIBAH TIDAK TEPAT
• ALOKASI YG TDK FOKUS PD KEPENTINGAN PUBLIK
• TIDAK TAAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN
(PERENCANAAN, PELAKS, PENATAUSAHAAN)
• PERSEKONGKOLAN TENDER
• MARK-UP HARGA
• SPESIFIKASI TIDAK SESUAI
• PELAKSANA TIDAK INDEPENDEN
• SUAP & GRATIFIKASI
• PUNGLI
• PELAYANAN TIDAK PRIMA
• PROSES TIDAK TRANSPARAN

17. - PERKA LKPP 13/2013
- PERKA LKPP 22/2015
PEDOMAN
TATA CARA PBJ DI DESA

18. TATACARA PBJ DI DESA
• Kepala Daerah menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di
desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan
Bupati/Walikota.
• PBJ dilakukan scr swakelola dgn memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan scr gotong
royong dgn melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Jika tidak dapat dilakukan dgn cara swakelola baik sebagian atau
seluruhnya, maka baru dilaksanakan dengan penyedia barang/jasa
yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
• Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui
surat keputusan Kepala Desa yg terdiri atas unsur pemerintah desa
dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan PBJ.
• Penyedia barang/jasa harus memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali
untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

19. TITIK KRITIS PBJ DI DESA
Kepala Daerah belum menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di
desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota
Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan
• Tidak paham prinsip perencanaan
• “Kebutuhan” berdasarkan keinginan
• Ada “titipan”
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai ketentuan
• Tidak dibentuk dalam Keputusan Kepala Desa.
• Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan desa
Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat
• Antara Swakelola atau dengan Penyedia
Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap
• Ijin
• Anggaran/dana
• Pembebasan lahan, dll

20. YANG PERLU DIPERHATIKAN
Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana
Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK.
Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK
Bukti transaksi <Rp200jt (nota, faktur pembelian, atau kuitansi)
untuk dan atas nama TPK
Diperlukan penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dr
anggota TPK (khusus konstruksi)
Perlu rutin mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
• Waktu
• Progres fisik
Setiap pengeluaran belanja harus didukung bukti yg lengkap dan
disahkan oleh Sekretaris Desa.
TPK menyerahkan hasil PBJ kpd Kepala desa dgn BAST.

21. AWAS PENYEDIA BARANG/JASA
INTEGRITAS RENDAH
Alamat palsu
Pinjam “bendera”
Ijin usaha “PALUGADA”
Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan
kualifikasi
Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender
Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan
Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan

22. #SetialahPadaKebaikan

23. TERIMA KASIH