SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
RESIKO HUKUM PB/J
PEMERINTAH
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN IMPLEMENTASI PB/J DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
Solo, 17 Februari 2017
RESIKODESKRIPSI
2
“RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or
their outcomes that could have a material effect on the goals of the
organizations” (David McNamee & George Selim : 1988)
TUJUAN
GOALS
RESIKO
RISKS
vs
3
RESIKODESKRIPSI
IMPLIKASI HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
HUKUM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (PTUN)
HUKUM PERDATA
HUKUM PIDANA
MACAM HUKUM PIDANA
PIDANA KORUPSI
PIDANA PERBANKAN
PIDANA PERPAJAKAN
PIDANA KEPABEANAN
PIDANA KEHUTANAN
PIDANA PASAR MODAL
PIDANA KHUSUS LAIN
DARI 468 PERKARA YANG
DITANGANI KPK, 142 PERKARA
TERKAIT PBJ
PERKARA PENYUAPAN SEBAGIAN
JUGA TERKAIT PBJ
DUMAS TERKAIT PBJ 12.693
ADUAN (AKUMULASI SAMPAI
TAHUN 2015)
PERKARA TIPIKOR TERKAIT
PBJ DITANGANI KPK (2015)
PENILAIAN RESIKOTAHAPAN
7
RESPON/PENGELOLAAN RESIKO
ANALISIS/PENILAIAN RESIKO
IDENTIFIKASI RESIKO
KENALI DAN PAHAMI TUJUAN ORGANISASI
GAMBARAN IMPLIKASI HUKUM/TUNTUTAN
PA/
KPA
PPK PPKPP/ULP PPHP
PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
Identifikasi
Kebutuhan
Pengumuman
Kontrak
Serahterima
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) HUKUM PERDATA
HUKUM PIDANA
IDENTIFIKASI RESIKOMACAM
9
RESIKO
INHEREN
RESIKO
INTERN
RESIKO
EKSTERN
IDENTIFIKASI RESIKOMETODE
TEKNIK
IDENTIFI
KASI
BRAIN-
STORMING
FGD
WAWAN-
CARA
OBSERVAS
I
KAJIAN
DOKUMEN
KUESIONE
R
EVENT
TREE
ANALYSIS
SWOT
ANALYSIS
TEKNIK-
TEKNIK
LAINNYA
10
IDENTIFIKASI RESIKOTEKNIK
TUJUAN
KEGIATAN
GAGAL
TERCAPAI
YA
TIDAK
MELENCENG
DARI
RENCANA
YA
TIDAK
TERCAPAI
HANYA
SEBAGIAN
YA
TIDAK
TERCAPAI DGN
PENAMBAHAN
SUMBER DAYA
YA
TIDAK KESIMPULAN :
BUKAN RESIKO
KESIMPULAN:
RESIKO!!!
1
2
3
4
11
AKAR MASALAH KORUPSI PADA PBJ
KORUPSI PADA PBJ PEMERINTAH
EFFECTS
KUALITAS
BARANG/JASA YG
DIDAPAT RENDAH
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
NILAI
MANFAAT YG
DIDAPAT KECIL
CAUSES
CENTRAL
PROBLEM
REGULASI:
- Antar aturan
berbenturan,
tumpang
tindih
- Aturan lemah
- Multitafsir
- Tidak
aplikatif
PERENCANAAN&
PENGANGGARAN:
- Rent seeker
stakeholders
(oknum)
- Proses tidak
transparan
PELAKSANAAN:
- Lack of
Integrity
- Intervensi
eksternal
- Keterbatasan
informasi
- Kolusi
PENGAWASAN:
- Bersifat
reaktif tidask
proaktif
PROFIL RESIKO PADA PROSES PBJ
PA/
KPA
PPK PPKPP/ULP PPHP
PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
Identifikasi
Kebutuhan
Pengumuman
Kontrak
Serahterima
Profesional
Transparansi
Responsibilitas
- PA tidak membuat
RUP
- Proses diarahkan
PA
- HPS tidak sesuai
ketentuan
- PP/Pokja ULP tidak
paham dokumen
pengadaan
- Prosedur/kriteria
evaluasi tidak
ada/tidak jelas
- PPK tidak paham
klausul kontrak
- PPK tidak mampu
mengendalikan
kontrak
- PPHP tidak paham
substansi kontrak
- PPHP tidak paham
cara menguji
kualitas barang/
jasa
JIKA PERSONIL TIDAK PROFESIONAL
PA/
KPA
PPK PPKPP/ULP PPHP
PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
Identifikasi
Kebutuhan
Pengumuman
Kontrak
Serahterima
- Banyak sanggah/sanggah banding/aduan
- Lelang gagal
- Terjadi tuntutan hukum
- Menjadi indikasi tindak pidana karena
kesalahan penetapan HPS, proses
pemilihan/evaluasi, rekayasa dan
penyalahgunaan wewenang
- Sengketa kontrak (pekerjaan tidak selesai,
spek tidak sesuai, volume kurang, dll)
- Pengenaan blacklist menimbulkan resiko
tuntutan hukum kpd PA/KPA/PPK
- Terjadi tuntutan perdata
- Menjadi indikasi tindak pidana karena
rekayasa/kolusi/penyalahgunaan wewenang
RESIKO TAHAP PERENCANAAN
Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan
•Tidak paham prinsip perencanaan
•“Kebutuhan” berdasarkan keinginan
•Ada “titipan”
Pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan
•Tidak berdasar sifat pekerjaan
•Memperbanyak jumlah pengadaan langsung
Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat
•Antara Swakelola atau dengan Penyedia
Tidak menyusun RUP
Tidak mengumumkan RUP
Memulai proses PBJ sebelum seluruh pendukung siap
•Ijin
•Anggaran/dana
•Pembebasan lahan, dll
Organisasi pengadaan
•PPK/Panitia/PP/Pokja ULP tidak bersertifikat
•Tidak ditetapkan mll SK berdasar tahun anggaran
RESIKO TAHAP PERSIAPAN
RUP tidak dikaji ulang
Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak sesuai ketentuan
•Copy paste brosur produk
•Disusun oleh vendor
HPS tidak sesuai ketentuan
•Tidak berdasarkan harga pasar
•Tidak didukung dokumentasi/riwayat HPS
•Indikasi mark up harga
Tidak menyusun rancangan kontrak
Tidak ada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan tidak sesuai ketentuan
•Copy paste SBD/SDP LKPP
•Persyaratan kualifikasi tidak berdasar
•Persyaratan teknis mengada-ada
•Kriteria evaluasi tidak rinci
•Isian tidak lengkap (LDP/LDK/SSKK/contoh dokumen)
RESIKO TAHAP PEMILIHAN
Tidak melalui e-proc
Tidak melaksanakan pengumuman pada media yg sesuai
ketentuan
Penjelasan pada akhir waktu/terlewati
Evaluasi penawaran & kualifikasi mengada-ada
Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan
Pengumuman pemenang tidak lengkap
Sanggahan tidak dijawab atau dijawab tidak berdasar aturan
Dokumentasi pemilihan tidak lengkap
RESIKO TAHAP PELAKSANAAN
Jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka tidak dicek
Rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan
Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak
• Waktu
• Progres fisik
Pekerjaan terlambat/tidak selesai 100%/fiktif
BA pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai kondisi pekerjaan
sebenarnya
AWAS PENYEDIA BARANG/JASA
INTEGRITAS RENDAH
Alamat palsu
Pinjam “bendera”
Ijin usaha “PALUGADA”
Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan
kualifikasi
Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender
Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan
Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan
DAMPAK THD PROSES PBJ
SAAT INI
TAKUT/ENGGAN MENJADI PPK/PP/POKJA ULP
PEMUTUSAN KONTRAK/PEKERJAAN TIDAK
SELESAI  PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA
ANALISIS RESIKOPENGUKURAN
SKALA KEMUNGKINAN
Rating Kategori
Contoh
Deskripsi
4
Hampir pasti terjadi
(ALMOST CERTAIN)
Terjadi setiap
tahun
3
Kemungkinan besar
(LIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 2 tahun
2
Kemungkinan Kecil
(UNLIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 3 tahun
1
Hampir mustahil
terjadi (ALMOST
NEVER)
Tidak terjadi
lebih dari 3
tahun
Rating Kategori Contoh Deskripsi
4
Luar Biasa
(WORST
CASE)
Mengancam
Organisasi secara
keseluruhan
3
Besar
(MAJOR)
Mengancam sebagian
program
2
Rendah
(MODERATE)
Mengganggu sebagian
kegiatan
1
Tidak
Signifikan
(MINOR)
Mengganggu
administrasi
SKALA DAMPAK
21
KRITERIA DAMPAK RESIKO
DESKRIPSI
22
ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO
STATUS RISIKO =
KEMUNGKINAN X DAMPAK
LEVEL RESIKO
PETA RESIKO
23
ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely(3)Unlikely
(2)
Almost
Never(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst
Case (4)
IMPACT
24
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely
(3)
Unlikely
(2)
Almost
Never
(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst Case
(4)
IMPACT
ANALISIS RESIKOPETA RESIKO
4
2
8 11
10
6
1
9
7 5
3
12
25
ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO
Extreme /
Unacceptable
: diperlukan tindakan segera
untuk mengelola risiko
High / Issue : diperlukan tindakan untuk
mengelola risiko
Medium /
Supplementary issue
: disarankan diambil tindakan
jika tersedia sumberdaya
Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan
26
PENGELOLAAN RESIKOKONSEP
Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan
yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK.
Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui
penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen harus tertulis sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pengendalian
27
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely
(3)
Unlikely
(2)
Almost
Never
(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst Case
(4)
IMPACT
PENGELOLAAN RESIKOSIFAT
MITIGATION
PREVENTION
28
29
PENGENDALIANJENIS
PREVENTIVE CONTROLS
DETECTIVE CONTROLS
CORRECTIVE CONTROLS
DIRECTIVE CONTROLS
COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)
30
UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT
• Gambaran tentang seluruh exposure resiko
yang dinyatakan dengan tingkat/level
masing-masing risiko
Peta Resiko/Profil Resiko
• Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut
yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai
opsi yang relevan
Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian
Lanjutan (RTP Resiko)
31
Dokumen yang berisi gambaran tentang
efektivitas struktur pengendalian yang
ada/terpasang, rencana perbaikan
pengendalian ke depan, serta prosedur
pengkomunikasian dan pemantauan
pelaksanaan perbaikan pengendalian intern
Efektivitas pengendalian dapat
diperoleh antara lain dengan cara
mengenali, mengevaluasi, dan
mencari celah/kekurangan atas
pengendalian yang ada/terpasang
RENCANA TINDAK
PENGENDALIANDOKUMEN
RISIKO

More Related Content

What's hot

356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labuselIrwin Sopyanudin
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.pptasepmulyana83
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfHeraGunandar
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desasuryokoco suryoputro
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangYayasan CAPPA
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Massaputro Delly TP
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 

What's hot (20)

356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
KKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptxKKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptx
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerah
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 

Viewers also liked

Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangWanBK Leo
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKCkg Nizam
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaMassaputro Delly TP
 

Viewers also liked (9)

Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan Barang
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAK
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 

Similar to RISIKO

Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaZainul Ulum
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...infosanitasi
 
BAHAN PROBITY AUDIT.pdf
BAHAN PROBITY AUDIT.pdfBAHAN PROBITY AUDIT.pdf
BAHAN PROBITY AUDIT.pdfZarpani1
 
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptx
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptxPenyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptx
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptxRumkitdrReksodiwiryo
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
2022 Pengelolaan Kinerja.pdf
2022 Pengelolaan Kinerja.pdf2022 Pengelolaan Kinerja.pdf
2022 Pengelolaan Kinerja.pdfErliNovitaPutri
 
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptx
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptxWEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptx
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptxAKBARBAROKAH
 
Peencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahPeencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahMerry Triani
 
Prosedur pemberian izin akdp
Prosedur pemberian izin akdpProsedur pemberian izin akdp
Prosedur pemberian izin akdpdansar26
 
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumenBahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumenMeilyAroviQulsum
 

Similar to RISIKO (19)

Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana DesaResiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
 
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumenSumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
 
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...
 
BAHAN PROBITY AUDIT.pdf
BAHAN PROBITY AUDIT.pdfBAHAN PROBITY AUDIT.pdf
BAHAN PROBITY AUDIT.pdf
 
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptx
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptxPenyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptx
Penyesuaian Dokumen Administrasi calon BLU AD 6 Desember 2022.pptx
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
P ph 21 tata cara
P ph 21 tata caraP ph 21 tata cara
P ph 21 tata cara
 
Budaya kerja ku
Budaya kerja kuBudaya kerja ku
Budaya kerja ku
 
2022 Pengelolaan Kinerja.pdf
2022 Pengelolaan Kinerja.pdf2022 Pengelolaan Kinerja.pdf
2022 Pengelolaan Kinerja.pdf
 
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptx
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptxWEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptx
WEBINARzoomBPSDMDUPDATE .pptx
 
2022 Pengelolaan Kinerja
2022 Pengelolaan Kinerja2022 Pengelolaan Kinerja
2022 Pengelolaan Kinerja
 
Peencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahPeencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerah
 
Prosedur pemberian izin akdp
Prosedur pemberian izin akdpProsedur pemberian izin akdp
Prosedur pemberian izin akdp
 
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumenBahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
 

More from Zainul Ulum

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAZainul Ulum
 
Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxZainul Ulum
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxZainul Ulum
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxZainul Ulum
 
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfGAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxZainul Ulum
 
Integritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxIntegritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxZainul Ulum
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxZainul Ulum
 

More from Zainul Ulum (20)

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
 
Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptx
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
 
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfGAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
 
YANBLIK.pptx
YANBLIK.pptxYANBLIK.pptx
YANBLIK.pptx
 
TARIF.pptx
TARIF.pptxTARIF.pptx
TARIF.pptx
 
ANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptxANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptx
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
 
Integritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxIntegritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptx
 
Peksos.pptx
Peksos.pptxPeksos.pptx
Peksos.pptx
 
LATSAR.pptx
LATSAR.pptxLATSAR.pptx
LATSAR.pptx
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptx
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

RISIKO

  • 1. SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA RESIKO HUKUM PB/J PEMERINTAH DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN IMPLEMENTASI PB/J DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 Solo, 17 Februari 2017
  • 2. RESIKODESKRIPSI 2 “RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or their outcomes that could have a material effect on the goals of the organizations” (David McNamee & George Selim : 1988) TUJUAN GOALS RESIKO RISKS vs
  • 4. IMPLIKASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PTUN) HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
  • 5. MACAM HUKUM PIDANA PIDANA KORUPSI PIDANA PERBANKAN PIDANA PERPAJAKAN PIDANA KEPABEANAN PIDANA KEHUTANAN PIDANA PASAR MODAL PIDANA KHUSUS LAIN
  • 6. DARI 468 PERKARA YANG DITANGANI KPK, 142 PERKARA TERKAIT PBJ PERKARA PENYUAPAN SEBAGIAN JUGA TERKAIT PBJ DUMAS TERKAIT PBJ 12.693 ADUAN (AKUMULASI SAMPAI TAHUN 2015) PERKARA TIPIKOR TERKAIT PBJ DITANGANI KPK (2015)
  • 7. PENILAIAN RESIKOTAHAPAN 7 RESPON/PENGELOLAAN RESIKO ANALISIS/PENILAIAN RESIKO IDENTIFIKASI RESIKO KENALI DAN PAHAMI TUJUAN ORGANISASI
  • 8. GAMBARAN IMPLIKASI HUKUM/TUNTUTAN PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
  • 12. AKAR MASALAH KORUPSI PADA PBJ KORUPSI PADA PBJ PEMERINTAH EFFECTS KUALITAS BARANG/JASA YG DIDAPAT RENDAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA NILAI MANFAAT YG DIDAPAT KECIL CAUSES CENTRAL PROBLEM REGULASI: - Antar aturan berbenturan, tumpang tindih - Aturan lemah - Multitafsir - Tidak aplikatif PERENCANAAN& PENGANGGARAN: - Rent seeker stakeholders (oknum) - Proses tidak transparan PELAKSANAAN: - Lack of Integrity - Intervensi eksternal - Keterbatasan informasi - Kolusi PENGAWASAN: - Bersifat reaktif tidask proaktif
  • 13. PROFIL RESIKO PADA PROSES PBJ PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima Profesional Transparansi Responsibilitas - PA tidak membuat RUP - Proses diarahkan PA - HPS tidak sesuai ketentuan - PP/Pokja ULP tidak paham dokumen pengadaan - Prosedur/kriteria evaluasi tidak ada/tidak jelas - PPK tidak paham klausul kontrak - PPK tidak mampu mengendalikan kontrak - PPHP tidak paham substansi kontrak - PPHP tidak paham cara menguji kualitas barang/ jasa
  • 14. JIKA PERSONIL TIDAK PROFESIONAL PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima - Banyak sanggah/sanggah banding/aduan - Lelang gagal - Terjadi tuntutan hukum - Menjadi indikasi tindak pidana karena kesalahan penetapan HPS, proses pemilihan/evaluasi, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang - Sengketa kontrak (pekerjaan tidak selesai, spek tidak sesuai, volume kurang, dll) - Pengenaan blacklist menimbulkan resiko tuntutan hukum kpd PA/KPA/PPK - Terjadi tuntutan perdata - Menjadi indikasi tindak pidana karena rekayasa/kolusi/penyalahgunaan wewenang
  • 15. RESIKO TAHAP PERENCANAAN Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan •Tidak paham prinsip perencanaan •“Kebutuhan” berdasarkan keinginan •Ada “titipan” Pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan •Tidak berdasar sifat pekerjaan •Memperbanyak jumlah pengadaan langsung Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat •Antara Swakelola atau dengan Penyedia Tidak menyusun RUP Tidak mengumumkan RUP Memulai proses PBJ sebelum seluruh pendukung siap •Ijin •Anggaran/dana •Pembebasan lahan, dll Organisasi pengadaan •PPK/Panitia/PP/Pokja ULP tidak bersertifikat •Tidak ditetapkan mll SK berdasar tahun anggaran
  • 16. RESIKO TAHAP PERSIAPAN RUP tidak dikaji ulang Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak sesuai ketentuan •Copy paste brosur produk •Disusun oleh vendor HPS tidak sesuai ketentuan •Tidak berdasarkan harga pasar •Tidak didukung dokumentasi/riwayat HPS •Indikasi mark up harga Tidak menyusun rancangan kontrak Tidak ada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan tidak sesuai ketentuan •Copy paste SBD/SDP LKPP •Persyaratan kualifikasi tidak berdasar •Persyaratan teknis mengada-ada •Kriteria evaluasi tidak rinci •Isian tidak lengkap (LDP/LDK/SSKK/contoh dokumen)
  • 17. RESIKO TAHAP PEMILIHAN Tidak melalui e-proc Tidak melaksanakan pengumuman pada media yg sesuai ketentuan Penjelasan pada akhir waktu/terlewati Evaluasi penawaran & kualifikasi mengada-ada Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan Pengumuman pemenang tidak lengkap Sanggahan tidak dijawab atau dijawab tidak berdasar aturan Dokumentasi pemilihan tidak lengkap
  • 18. RESIKO TAHAP PELAKSANAAN Jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka tidak dicek Rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak • Waktu • Progres fisik Pekerjaan terlambat/tidak selesai 100%/fiktif BA pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai kondisi pekerjaan sebenarnya
  • 19. AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH Alamat palsu Pinjam “bendera” Ijin usaha “PALUGADA” Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan
  • 20. DAMPAK THD PROSES PBJ SAAT INI TAKUT/ENGGAN MENJADI PPK/PP/POKJA ULP PEMUTUSAN KONTRAK/PEKERJAAN TIDAK SELESAI  PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA
  • 21. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN SKALA KEMUNGKINAN Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Hampir pasti terjadi (ALMOST CERTAIN) Terjadi setiap tahun 3 Kemungkinan besar (LIKELY) Terjadi 1 kali dalam 2 tahun 2 Kemungkinan Kecil (UNLIKELY) Terjadi 1 kali dalam 3 tahun 1 Hampir mustahil terjadi (ALMOST NEVER) Tidak terjadi lebih dari 3 tahun Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Luar Biasa (WORST CASE) Mengancam Organisasi secara keseluruhan 3 Besar (MAJOR) Mengancam sebagian program 2 Rendah (MODERATE) Mengganggu sebagian kegiatan 1 Tidak Signifikan (MINOR) Mengganggu administrasi SKALA DAMPAK 21
  • 23. ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO STATUS RISIKO = KEMUNGKINAN X DAMPAK LEVEL RESIKO PETA RESIKO 23
  • 25. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT ANALISIS RESIKOPETA RESIKO 4 2 8 11 10 6 1 9 7 5 3 12 25
  • 26. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO Extreme / Unacceptable : diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko High / Issue : diperlukan tindakan untuk mengelola risiko Medium / Supplementary issue : disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan 26
  • 27. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK. Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen harus tertulis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian 27
  • 28. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT PENGELOLAAN RESIKOSIFAT MITIGATION PREVENTION 28
  • 29. 29 PENGENDALIANJENIS PREVENTIVE CONTROLS DETECTIVE CONTROLS CORRECTIVE CONTROLS DIRECTIVE CONTROLS COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)
  • 30. 30 UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT • Gambaran tentang seluruh exposure resiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko Peta Resiko/Profil Resiko • Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian Lanjutan (RTP Resiko)
  • 31. 31 Dokumen yang berisi gambaran tentang efektivitas struktur pengendalian yang ada/terpasang, rencana perbaikan pengendalian ke depan, serta prosedur pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikan pengendalian intern Efektivitas pengendalian dapat diperoleh antara lain dengan cara mengenali, mengevaluasi, dan mencari celah/kekurangan atas pengendalian yang ada/terpasang RENCANA TINDAK PENGENDALIANDOKUMEN