Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai metode identifikasi resiko, profil resiko pada setiap tahapan pengadaan, dan rencana pengelolaan resiko ke depan.
1. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
RESIKO HUKUM PB/J
PEMERINTAH
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN IMPLEMENTASI PB/J DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
Solo, 17 Februari 2017
2. RESIKODESKRIPSI
2
“RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or
their outcomes that could have a material effect on the goals of the
organizations” (David McNamee & George Selim : 1988)
TUJUAN
GOALS
RESIKO
RISKS
vs
12. AKAR MASALAH KORUPSI PADA PBJ
KORUPSI PADA PBJ PEMERINTAH
EFFECTS
KUALITAS
BARANG/JASA YG
DIDAPAT RENDAH
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
NILAI
MANFAAT YG
DIDAPAT KECIL
CAUSES
CENTRAL
PROBLEM
REGULASI:
- Antar aturan
berbenturan,
tumpang
tindih
- Aturan lemah
- Multitafsir
- Tidak
aplikatif
PERENCANAAN&
PENGANGGARAN:
- Rent seeker
stakeholders
(oknum)
- Proses tidak
transparan
PELAKSANAAN:
- Lack of
Integrity
- Intervensi
eksternal
- Keterbatasan
informasi
- Kolusi
PENGAWASAN:
- Bersifat
reaktif tidask
proaktif
13. PROFIL RESIKO PADA PROSES PBJ
PA/
KPA
PPK PPKPP/ULP PPHP
PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
Identifikasi
Kebutuhan
Pengumuman
Kontrak
Serahterima
Profesional
Transparansi
Responsibilitas
- PA tidak membuat
RUP
- Proses diarahkan
PA
- HPS tidak sesuai
ketentuan
- PP/Pokja ULP tidak
paham dokumen
pengadaan
- Prosedur/kriteria
evaluasi tidak
ada/tidak jelas
- PPK tidak paham
klausul kontrak
- PPK tidak mampu
mengendalikan
kontrak
- PPHP tidak paham
substansi kontrak
- PPHP tidak paham
cara menguji
kualitas barang/
jasa
14. JIKA PERSONIL TIDAK PROFESIONAL
PA/
KPA
PPK PPKPP/ULP PPHP
PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
Identifikasi
Kebutuhan
Pengumuman
Kontrak
Serahterima
- Banyak sanggah/sanggah banding/aduan
- Lelang gagal
- Terjadi tuntutan hukum
- Menjadi indikasi tindak pidana karena
kesalahan penetapan HPS, proses
pemilihan/evaluasi, rekayasa dan
penyalahgunaan wewenang
- Sengketa kontrak (pekerjaan tidak selesai,
spek tidak sesuai, volume kurang, dll)
- Pengenaan blacklist menimbulkan resiko
tuntutan hukum kpd PA/KPA/PPK
- Terjadi tuntutan perdata
- Menjadi indikasi tindak pidana karena
rekayasa/kolusi/penyalahgunaan wewenang
15. RESIKO TAHAP PERENCANAAN
Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan
•Tidak paham prinsip perencanaan
•“Kebutuhan” berdasarkan keinginan
•Ada “titipan”
Pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan
•Tidak berdasar sifat pekerjaan
•Memperbanyak jumlah pengadaan langsung
Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat
•Antara Swakelola atau dengan Penyedia
Tidak menyusun RUP
Tidak mengumumkan RUP
Memulai proses PBJ sebelum seluruh pendukung siap
•Ijin
•Anggaran/dana
•Pembebasan lahan, dll
Organisasi pengadaan
•PPK/Panitia/PP/Pokja ULP tidak bersertifikat
•Tidak ditetapkan mll SK berdasar tahun anggaran
16. RESIKO TAHAP PERSIAPAN
RUP tidak dikaji ulang
Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak sesuai ketentuan
•Copy paste brosur produk
•Disusun oleh vendor
HPS tidak sesuai ketentuan
•Tidak berdasarkan harga pasar
•Tidak didukung dokumentasi/riwayat HPS
•Indikasi mark up harga
Tidak menyusun rancangan kontrak
Tidak ada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan tidak sesuai ketentuan
•Copy paste SBD/SDP LKPP
•Persyaratan kualifikasi tidak berdasar
•Persyaratan teknis mengada-ada
•Kriteria evaluasi tidak rinci
•Isian tidak lengkap (LDP/LDK/SSKK/contoh dokumen)
17. RESIKO TAHAP PEMILIHAN
Tidak melalui e-proc
Tidak melaksanakan pengumuman pada media yg sesuai
ketentuan
Penjelasan pada akhir waktu/terlewati
Evaluasi penawaran & kualifikasi mengada-ada
Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan
Pengumuman pemenang tidak lengkap
Sanggahan tidak dijawab atau dijawab tidak berdasar aturan
Dokumentasi pemilihan tidak lengkap
18. RESIKO TAHAP PELAKSANAAN
Jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka tidak dicek
Rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan
Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak
• Waktu
• Progres fisik
Pekerjaan terlambat/tidak selesai 100%/fiktif
BA pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai kondisi pekerjaan
sebenarnya
19. AWAS PENYEDIA BARANG/JASA
INTEGRITAS RENDAH
Alamat palsu
Pinjam “bendera”
Ijin usaha “PALUGADA”
Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan
kualifikasi
Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender
Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan
Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan
20. DAMPAK THD PROSES PBJ
SAAT INI
TAKUT/ENGGAN MENJADI PPK/PP/POKJA ULP
PEMUTUSAN KONTRAK/PEKERJAAN TIDAK
SELESAI PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA
21. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN
SKALA KEMUNGKINAN
Rating Kategori
Contoh
Deskripsi
4
Hampir pasti terjadi
(ALMOST CERTAIN)
Terjadi setiap
tahun
3
Kemungkinan besar
(LIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 2 tahun
2
Kemungkinan Kecil
(UNLIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 3 tahun
1
Hampir mustahil
terjadi (ALMOST
NEVER)
Tidak terjadi
lebih dari 3
tahun
Rating Kategori Contoh Deskripsi
4
Luar Biasa
(WORST
CASE)
Mengancam
Organisasi secara
keseluruhan
3
Besar
(MAJOR)
Mengancam sebagian
program
2
Rendah
(MODERATE)
Mengganggu sebagian
kegiatan
1
Tidak
Signifikan
(MINOR)
Mengganggu
administrasi
SKALA DAMPAK
21
26. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO
Extreme /
Unacceptable
: diperlukan tindakan segera
untuk mengelola risiko
High / Issue : diperlukan tindakan untuk
mengelola risiko
Medium /
Supplementary issue
: disarankan diambil tindakan
jika tersedia sumberdaya
Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan
26
27. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP
Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan
yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK.
Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui
penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen harus tertulis sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pengendalian
27
30. 30
UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT
• Gambaran tentang seluruh exposure resiko
yang dinyatakan dengan tingkat/level
masing-masing risiko
Peta Resiko/Profil Resiko
• Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut
yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai
opsi yang relevan
Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian
Lanjutan (RTP Resiko)
31. 31
Dokumen yang berisi gambaran tentang
efektivitas struktur pengendalian yang
ada/terpasang, rencana perbaikan
pengendalian ke depan, serta prosedur
pengkomunikasian dan pemantauan
pelaksanaan perbaikan pengendalian intern
Efektivitas pengendalian dapat
diperoleh antara lain dengan cara
mengenali, mengevaluasi, dan
mencari celah/kekurangan atas
pengendalian yang ada/terpasang
RENCANA TINDAK
PENGENDALIANDOKUMEN