Materi ini terutama fokus pada KPS Pengelolaan Sistem Air Minum dan Sanitasi

1. KERJASAMA PEMERINTAH & SWASTA (KPS)
dalam
PENGELOLAAN SISTEM AIR MINUM & SANITASI
FILOSOFI DAN DASAR-DASAR
KPS PELAYANAN UMUM

2. 1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
DATA STATISTIK PENDUDUK PERKOTAAN INDONESIA:
 Thn 2000 : - 80 JUTA ( 40 % DARI TOTAL PENDUDUK) -
Data
- PERTUMBUHAN 4,5 % / Tahun
BPS
 Thn 2025 : 150 JUTA (60 % DARI TOTAL PENDUDUK)
BUTUH PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
Contoh
Cakupan Pelayanan Umum Air Bersih oleh PDAM(Existing) dan Prioritas Pembangunan di Daerah
CAKUPAN Thn 2000 :
 18% dari total penduduk indonesia;
 35% penduduk perkotaan;
 5,24 juta sambungan rumah;
 N.R.W / ufw : 40%.
PRIORITAS PEMBANGUNAN:
 Perluasan cakupan melalui investasi publik dan
swasta;
 Penyesuaian iklim investasi yang kondusif melalui
good governance dan peraturan yang mendukung.
CARA CARA
LAIN ? KPS
A1 - 1

3. 1.2 MENGAPA PERLU KPS?
 Pertimbangan efisiensi;
 Pertimbangan adanya teknologi baru yang digunakan swasta;
 Mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan;
 Reinventing Government;
 Kemampuan Pendanaan Pemerintah yang terbatas.
1.3 TUJUAN PENGENALAN KPS
Prasyarat pembangunan infrastruktur melalui partisipasi Badan Usaha Swasta (BUS) melakukan KPS:
“ADANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF”
(CONDUSIVE INVESTMENT CLIMATE), yaitu perlu:
 Persepsi yang sama di jajaran Pemerintahan untuk melakukan kerjasama dengan swasta;
 Kesamaan visi dan tujuan diantara para pihak;
 Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pelayanan umum;
 Transparansi dan akuntabilitas dalam proses keikutsertaan swasta;
 Pemahaman dan kapasitas mengenai pengembangan yang berkelanjutan;
 Struktur kelembagaan untuk persiapan dan pelaksanaan KPS;
 PERDA untuk mendukung pengadaan dan pelaksanaan KPS.
2. ASPEK MANAJEMEN PELAYANAN UMUM
2.1 PERUBAHAN PARADIGMA YANG MENDASAR DALAM MANAJEMEN PELAYANAN UMUM
PENGEMBANGAN PERKOTAAN:
 Pendekatan Sentralisasi  Desentralisasi
 Government (Rowing)  Governance/Management (Steering)
 Top Down Process  Proses melalui Peran Serta
 Berorientasi Hasil  Mementingkan Berkelanjutan
 Mengutamakan Pandangan Birokrasi  Pandangan Wiraswasta dan Stakeholder
 Pemerintah sebagai Service Provider  Facilitator, dan Enabler
 Berorientasi Proyek  Kebutuhan nyata
 Peran Serta Masyarakat Minimal  Peran Serta Masyarakat Maksimal
 Regulator  Negotiator/Facilitator
 Ekonomi Lokal, Regional  Ekonomi Global
 Urban Governence: Worst First  Invest In Succsess A1 - 2

4. 2.2 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PELAYANAN UMUM
Dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan umum, Pemerintah Daerah perlu
memperhatikan alur pikir pengembangan Pelayanan Umum, agar seluruh kebutuhan pokok
maupun penunjang dapat disiapkan guna terlaksananya pembangunan fasilitas infrastruktur
perkotaan secara teratur dengan tolok ukur yang jelas.
2.3 PERTIMBANGAN POKOK DALAM USAHA MENGEMBANGKAN PELAYANAN UMUM
ISU POKOK PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM MELALUI KPS
ALUR PIKIR PEMAHAMAN KPS
ALUR PIKIR PEMAHAMAN KPS
Untuk Oleh
Siapa? Siapa?
Kenapa? Kapan?
TUJUAN:
Peningkatan Pelayanan Umum
Apa? (kualitas dan kuantitas)
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
PEMDA MELIPUTI ISU-ISU ANTARA LAIN:
PEMDA MELIPUTI ISU-
ISU-ISU ANTARA LAIN:
 Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
 Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
 Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru ((mewirausahakan birokrasi
 Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru mewirausahakan birokrasi
“reinventing governments”);
“reinventing governments”);
governments”);
 Penilaian/pengkajian terhadap cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap cara-
cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
baik,
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
kerja;
KONDISI SEKARANG:  Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan ;;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan
Kesenjangan Pelayanan  Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-
perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
Daerah;
Umum  Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
 Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
ekonomi, pelayanan, penilaian/
nyata (perumusan kesenjangan);
nyata (perumusan kesenjangan);
kesenjangan);
 Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
Keuangan, Ahli);
 Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
luar;
 Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi (umum dan atau swasta);
 Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi (umum dan atau swasta);
pengembangan: keuangan, konstruksi, swasta);
 Pelatihan dan studi banding ke proyek-proyek KPS yang baik.
 Pelatihan dan studi banding ke proyek-
proyek-proyek KPS yang baik.
baik.
A1 - 3

5. SIKLUS PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM
ANALISA LINGKUNGAN EXTERNAL DAN INTERNAL
ANALISA LINGKUNGAN EXTERNAL DAN INTERNAL
1
9 Visi dan Tujuan 2
Visi dan Tujuan
Pembangunan
Pembangunan Menganalisa
Review & Umpan Menganalisa
Kondisi Pelayanan Umum
Review & Umpan
Balik Kondisi Pelayanan Umum
“Mengidentifikasikan
Balik “Mengidentifikasikan
Kesenjangan”
Kesenjangan”
Kesenjangan”
8
10 3
Pemberian
Pemberian 8
Pelayanan
Pelayanan Memformulasikan
TOLOK UKUR Memformulasikan
Strategi &
PEMERINTAH SWASTA PEMANTAUAN Strategi &
Pemasaran
KINERJA Pemasaran
7
4
Melakukan
Melakukan Mengembangkan
Pengadaan Mengembangkan
Pengadaan SDM
5 SDM
6
Membuat Menyesuaikan
Membuat Menyesuaikan
Kerangka
Kerangka Hukum
Kerangka Hukum Kerangka
Kelembagaan
dan Pengaturan Kelembagaan
dan Pengaturan
A1 - 4

6. 3. PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM MELALUI KPS
3.1 PERTIMBANGAN KEBIJAKAN
 Pembangunan infrastruktur hakekatnya merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah,
operasionalnya dapat dilakukan dengan KPS;
 Peningkatan kebutuhan infrastruktur sangat pesat, sehingga tidak dapat diimbangi kemampuan dana
Pemerintah/Pemerintah Daerah, dengan perkataan lain diperlukan investasi pihak lain/swasta;
 Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan perlu ditempuh melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Masuknya
swasta yang berkompetisi berpengaruh pada perubahan monopoli Pemerintah/Pemerintah Daerah ke persaingan penyediaan
pelayanan;
Teknologi mutahir perlu diperkenalkan agar pelayanan lebih efektif;
Peranan dan nilai infrastruktur bukan hanya sebagai public goods tetapi juga sebagai economic goods agar dapat
memberikan manfaat bagi berbagai pihak;
Kebijakan tentang KPS bersifat jangka panjang, menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga tidak dapat dikaitkan
dengan kepentingan politis.
3.2 PENGERTIAN TENTANG KPS
Konsep kemitraan (KPS/PSP) sangat berbeda dari konsep swastanisasi (privatization). Kemitraan mempunyai
pengertian sebagai pemberian sebagian kewenangan Pemerintah /Pemerintah Daerah kepada pihak swasta;
Konsep swastanisasi lebih memberi pengertian pada pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan atau aset kepada
sektor swasta (penjualan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah [divestasi]);
Untuk tujuan KPS ini, Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan perannya sebagai provider kepada
pihak swasta atau masyarakat. Dengan demikian Pemerintah/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan perannya sebagai
enabler;
KPS pelayanan umum memiliki misi sosial dan orientasi keuntungan (return on investment);
3.3 TUJUAN UMUM PELAKSANAAN KPS
Walau Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Swasta mempunyai pandangan berbeda mengenai tujuan KPS namun pada
dasarnya tujuan pelaksanaan KPS adalah:
Mencari modal swasta untuk menjembatani pembiayaan yang besar untuk investasi infrastruktur perkotaan;
Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur pelayanan;
Memperluas dan meningkatkan cakupan pelayanan sesuai kebutuhan nyata;
Meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur;
Terciptanya alih teknologi dari pihak swasta. A1 - 5

7. 3.4. PRINSIP KPS
Pengikut sertaan BUS dalam pembangunan pengelolaan infrastruktur perkotaan didasarkan pada prinsip win-win-win
solution:
Win bagi Masyarakat: cakupan serta mutu pelayanan sesuai kebutuhan dengan harga terjangkau;
Win bagi BUS: terciptanya penguasaan pasar dan perolehan keuntungan yang wajar;
Win bagi Pemerintah Daerah: meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Aspek pendukung prinsip win-win-win:
Saling membutuhkan;
Saling memperkuat;
Saling menguntungkan.
 Proses pelaksanaan KPS untuk mendorong berkembangnya iklim investasi dan diperolehnya “best value for money”:
Penawaran yang transparan;
Proses yang kompetitif; dan
Keikut sertaan swasta secara akuntabilitas.
3.5 BENTUK-BENTUK KPS
 Sebelum menentukan bentuk KPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengkaji lingkup kegiatan yang akan di KPS-kan serta
telah memahami kewajiban masing-masing pihak;
 Pada dasarnya ada 5 bentuk KPS yang dapat dikembangkan dengan variasi dan kombinasi cukup banyak sesuai dengan
tujuan dan lingkup kegiatan, sebagai berikut:
Kontrak Pelayanan (Service Contract);
Kontrak Kelola (Manajemen Contract);
Kontrak Sewa (Lease Contrak);
A1 - 6

8. CIRI -CIRI UTAMA PENGATURAN KONTRAK
UNTUK KETERLIBATAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH
Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak
Pilihan Uraian BOT
Pelayanan Pengelolaan Sewa Konsensi
Tujuan Utama Perjanjian Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja secara “Out-sourcing” dan/atau peningkatan Mobilisasi modal MU Peningkatan mutu dan cakupan
Kerjasama internal menyeluruh kinerja secara menyeluruh pelayanan secara menyeluruh dan
mobilisasi modal MU
Lama Waktu Perjanjian 1 - 2 tahun 3 - 5 tahun 5 - 10 tahun 20 – 30 tahun 20 – 30 tahun
Kerjasama
Hubungan dengan Konsumen Pemda/BUMD Pemda/BUMD Pemda/BUMD atau MU Tidak ada hubungan langsung MU
dengan pemakai
Penanggung jawab Resiko Pemda/BUMD Pemda/BUMD Pemda/BUMD dan/atau MU Pemda/BUMD melalui mekanisme Pemda/BUMD dan MU
Komersial “take or pay”
Investasi Modal Pemda/BUMD Pemda/BUMD Pemda/BUMD dan/atau MU MU MU
Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak
Pilihan Uraian BOT
Pelayanan Pengelolaan Sewa Konsensi
Imbalan kepada Mitra Usaha Harga satuan Harga satuan ditambah Harga satuan/tarif pemakaian Harga satuan (take or pay) Tarif pemakaian
bonus efisiensi
Penerimaan Pemda Tidak ada secara langsung Tidak ada secara langsung Biaya sewa aset Tidak ada secara langsung - Royalty (% dari pendapatan MU)
(Usage Fee) - Kompensasi Aset (biaya sewa dan
atau kompensasi hutang atas Aset)
Kepemilikan Aset Pemda/BUMD Pemda/BUMD Pemda/BUMD dan atau MU selama MU selama perjanjian kerjasama MU selama perjanjian kerjasama
perjanjian kerjasama berlaku berlaku berlaku dan Pemda / (BUMD jika ada)
Pengelolaan Aset Pemda/BUMD MU MU MU MU
Pemeliharaan Aset Pemda/BUMD atau MU Pemda/BUMD atau MU MU MU MU
Tanggung Jawab untuk Pemda Pemda Pemda Pemda dan MU Pemda dan MU
Menentukan Tarif
A1 - 7

9. BENTUK KPS DIKATAKAN DENGAN NILAI INVESTASI,
KEBUTUHAN JANGKA WAKTU KONTRAK,
TINGKAT KETERLIBATAN DAN RESIKO SERTA TINGKAT KEWENANGAN
KONSESI
2
“High end”
TINGKAT
KETERLIBATAN DAN BOT
INVESTASI Rp / $ )
RESIKO SWASTA
KONTRAK SEWA
(
KONTRAK KELOLA
TINGKAT
KEWENANGAN dan
KONTRAK PELAYANAN
1 KEPEMILIKAN SWASTA
“Low end”
JANGKA WAKTU KONTRAK KPS (Tahun)
(Tahun)

10. 3.6 STRUKTUR PERUSAHAAN
 Swasta Murni:
 Untuk melaksanakan KPS, MU dapat mengadakan kerjasama bergabung dengan perusahaan lain membentuk
konsorsium atau berkembang sendiri;
 BUS Internasional harus membentuk Badan Hukum Indonesia (PP No. 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham
perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA).
 Swasta dan PEMDA:
 Selain dengan BUS Nasional/Internasional MU dapat melakukan kerjasama dengan BUMD (Kepmen Dagri dan
Otda No. 43/2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga);
 Kerjasama MU dengan BUMD bisa dilakukan melalui dua bentuk dasar:
 Kerjasama pengelolaan (joint operation)
Bentuk kerjasama Perusahaan Daerah dengan BUS yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama
TANPA membentuk badan usaha baru untuk mengelola suatu usaha;
 Kerjasama usaha patungan (joint venture)
Bentuk kerjasama antara BUMD dengan BUS untuk melaksanakan suatu proyek tertentu DENGAN
membentuk suatu perusahaan baru tanpa menghilangkan keberadaan BUMD maupun perusahaan pihak
swasta yang bersangkutan.
A1 - 8

11. 3.7 LANDASAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KPS

UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1967, TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING (Pasal 5, 9);
UNDANG UNDANG NO. 7

TINGKAT UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 1968, TENTANG UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 1999,
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Pasal 3); TAHUN 2004, TENTANG
UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBERDAYA AIR
Pasal 7, 11, 18, 48, 69, 87, 88, 92

UNDANG UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 1970,TENTANG Pasal 40
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (Pasal 1 Perubahan
dari Pasal 15, dan 16)
  
PP NO. 20 TH 1994, TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PP. NO. 25 TH 2000 TENTANG PP. NO. 16 TH 2005
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA KEWENANGAN PEMERINTAH DAN TENTANG PENGEMBANGAN
TINGKAT PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAIMANA DIUBAH KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI SISTEM PENYEDIAAN AIR
PERATURAN DENGAN PP. NO. 83 TH.2001 DAERAH OTONOMI MINUM
PEMERINTAH 
PP. NO. 84 TH 2000 TENTANG
(PP) PEDOMAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
 
KEPPRES NO. 97 TH 1993,TENTANG TATA CARA KEPPRES NO. 7 TH. 1998 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN
PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU
KEPPRES NO. 115 TH 1998 DAN KEPPRES NO. 117 TH 1999 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
TINGKAT  
KEPPRES NO. 183 TH. 1998 BADAN KOORDINASI PERPRES 67 TH 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
KEPPRES PENANAMANAN MODAL DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DENGAN KEPPRES NO. 37 TH. 1999 DAN KEPPRES NO. 121
TH. 1999

PERMENDAGRI NO.3 TH.1990 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

KEPMENNEG BAPPENAS NO.319/KET/10/98 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN

KEPMEN INVESTASI/KEP.BKPM NO.38/SK/1999 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN
TINGKAT 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
PERMEN / KEPMENDAGRIOTDA NO.43 TH 2000, TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

KEPMEN KEPMENDAGRIOTDA NO.11 TH 2001 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

INMENDAGRI NO.21 TH 1996 TENTANG PETUNJUK KERJASAMA ANTARA PDAM DENGAN PIHAK SWASTA

SE.MENKOWASBANGPAN NO.79/MK.WASPAN/6/98

KEPMEN KIMPRASWIL 409 / KPTS / 2002 TENTANG PEDOMAN KPS AIR BERSIH DAN SANITASI

PERMEN PU No 294 TENTANG BPPSPAM
A1 - 9

12. 4. KONDISI PENDUKUNG KPS
4.1 PENDEKATAN TERPADU IKLIM KONDUSIF
Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi persyaratan untuk mendukung terciptnya iklim yang
kondusif untuk investasi agar proyek KPS dapat terlaksana dengan baik. Dimana investor sekaligus lembaga kEuangan
tertarik dengan kondisi yang ada sehingga mereka siap melaksanakan investasi. Bila persyaratan tidak mendukung para
investor akan menarik investasinya.
(Contoh: gambar Foreign Direct Investment (FDI) Inflows ASEAN 1997 – 2000)
PERBANDINGAN FDI INFLOWS DI BEBERAPA
NEGARA ASEAN (dalam US$ Juta)
14,000 !!!!!
Dampak kondisi
12,000 iklim investasi yang Pentingnya penciptaan
Kurang kondusif kondisi iklim investasi yang
10,000 kondusif menjadi tanggung
jawab bersama:
8,000
 Pemerintah
6,000 (semua tingkatan)
4,000  DPR/DPRD
 Swasta
2,000
 Para pelaku
0 pembangunan
 Masyarakat
-2,000
 LSM
-4,000  Dan lain-lain
-6,000
1997 1998 1999 2000
Indonesia Malaysia Singapura Thailand Vietnam
Sumber: WWW.US-asean.org A1 - 10

13. 4.2 HAL-HAL POKOK UNTUK PENDEKATAN KPS TERPADU
A. Hal-hal yang mempengaruhi tujuan proyek pelayanan umum;
B. Hal-hal pendukung secara langsung ditingkat Pemerintah Daerah;
C. Hal-hal yang mempengaruhi KPS sebagai pelindung eksternal.
(ILUSTRASI PROSES “MODEL TELUR - THE EGGS MODEL”)
HAL-HAL POKOK UNTUK PENDEKATAN KPS TERPADU
Lingkungan yang mempengaruhi KPS (the “egg model”)
A1 - 11

14. A.7 ASPEK PELAYANAN UMUM YANG BERKELANJUTAN
MELALUI PROYEK KPS YANG BANKABLE
A. HAL- HAL YANG MEMPENGARUHI TUJUAN PROYEK PELAYANAN UMUM
ASPEK SOSIAL EKONOMI
ASPEK SOSIAL EKONOMI EKOLOGI
EKOLOGI
Pelayanan Umum:
Pelayanan Umum: Proyek harus secara Ekologi:
Proyek harus secara Ekologi:
Ekologi:
 Sesuai dengan kebutuhan
 Sesuai dengan kebutuhan  Seimbang
 Seimbang
 Bisa diterima
 Bisa diterima  Protektif
 Protektif
 Memberikan Manfaat
 Memberikan Manfaat  Konservasi
 Konservasi
 Memberikan dampak ekonomi
 Memberikan dampak ekonomi
secara egional dan nasional
secara egional dan nasional
Pelayanan Umum
KELAYAKAN TEKNIS
Pelayanan Umum
yang Berkelanjutan KELAYAKAN KEUANGAN
KELAYAKAN TEKNIS KELAYAKAN KEUANGAN
yang Berkelanjutan
 Layak dan tepat
 Layak dan tepat TUJUAN Dari segi Keuangan Proyek
Dari segi Keuangan Proyek
TUJUAN
 Teknologi memuaskan dengan
 Teknologi memuaskan dengan harus:
harus:
harus:
harga yg wajar/mampu dibayar
harga yg wajar/
wajar/mampu dibayar  Layak secara Keuangan
 Layak secara Keuangan
Proyek KPS yang  Pengembalian Investasi
 Pengembalian Investasi
dimungkinkan
Proyek KPS yang
Bankable dimungkinkan
Bankable
ALOKASI RESIKO
ALOKASI RESIKO
Perjanjian Kerjasama harus telah mengalokasikan
Perjanjian Kerjasama harus telah mengalokasikan
resiko-resiko secara:
resiko-
resiko-resiko secara:
secara:
 Seimbang ((kepada yang paling mampu menangani)
 Seimbang kepada yang paling mampu menangani)
menangani)
 Transparan ((tidak ada yang disembunyikan)
 Transparan tidak ada yang disembunyikan)
disembunyikan)
2 kewenangan)
 Bertanggungjawab/gugat ((dalam batas- 2 kewenangan)
 Bertanggungjawab/
Bertanggungjawab/gugat dalam batas- kewenangan)
batas-
SBotabek PSPAA-Lap StrategisLap-09 Proj. PresentationChartTrainingUmumAspect Sustainable
B. DUKUNGAN DAN IKLIM PEMERINTAH DAERAH (LINGKUNGAN INTERNAL)
B.1 Persepsi Umum pada Tingkat Pemerintah Daerah
KPS dapat dikembangkan apabila masing-masing pengambil keputusan dan stekeholders memiliki persepsi yang sama
serta komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait dalam rangka tercapainya proyek KPS yang berkelanjutan dan
bankable.
A1 - 12

15. B.2 Perangkat dan Kepastian Hukum
 Pihak Swasta akan terlindungi jika ada perangkat dan kepastian hukum;
 Tiga aspek pokok yang menyangkut kepastian hukum yaitu:
 REKOMENDASI KEPERLUAN PERATURAN DAERAH untuk
Kejelasan peraturan dan perjanjian kerjasama;
PELAKSANAAN KPS
 Proyek dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati;
 Keterlibatan berbagai pihak atau stakeholders, termasuk pihak legislatif dan pemerintah dari awal.
REKOMENDASI KEPERLUAN PERATURAN DAERAH UNTUK PELAKSANAAN KPS
1. PERDA 2. PERDA 3. PERDA 4. PERDA
5. KPTS
KEPALA
DAERAH
PENGADAAN & PELAYANAN PERDA
BADAN
PELAKSANAAN UMUM & TARIF LINGKUNGAN
PENGATUR
KPS PELAYANAN HIDUP
PEMBENTUKAN
TIM PENGADAAN
KPS
(TIM AD-HOC)
AD-
B.3 Penataan Kelembagaan dan SDM
 Pada umumnya struktur ogranisasi Pemerintah Daerah belum mengakomodasikan kebutuhan KPS;
 Pemerintah Daerah perlu mengkaji kembali lembaga yang akan berperan dalam pelaksanaan KPS;
 Pembentukan lembaga baru dan atau penyesuaian lembaga yang ada perlu dilengkapi perangkat orgisasi dengan
tugas dan fungsi yang jelas.
S:/Botabek PSP/AA-Lap StrategisLap-09 Project Presentation/Charts/Procurement Process/Umum/Rekomendasi Perda untuk KPS.pptPage-4
A1 - 13

16. REKOMENDASI PENYESUAIAN KELEMBAGAAN
KONDISI KELEMBAGAAN SAAT INI KELEMBAGAAN
REKOMENDASI PENYESUAIAN
DAN REKOMENDASI
UNTUK PELAKSANAAN KPS DI DAERAH
PENYESUAIAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN KPS DI DAERAH
KEPALA DAERAH DPRD
SEKRETARIS UNIT PENGATUR
DAERAH (mandiri)
mandiri)
KADIN BKPMD BAPPEDA DINAS DINAS BUMD DINAS TEKNIS
Penanggung Jawab Penanggung Jawab Penanggung Jawab
UNIT KPS
Proyek (PJP) KPS Proyek (PJP) KPS Proyek (PJP) KPS
MONITORING MONITORING
TINGKAT PELAYANAN DINAS BUS BUMD BUS BUMD BUS
OPERASIONAL
M A S Y A R A K A T
M A S Y A R A K A T
PENERIMA JASA DAN PEMBAYAR JASA PELAYANAN
PENERIMA JASA DAN PEMBAYAR JASA PELAYANAN
: Unit Kerja Baru Existing Usulan
: Hubungan Struktural
FORUM PELANGGAN
: Hubungan Fungsional (mandiri)
mandiri)
: Hubungan Koordinasi
E:Botabek PSPProj. Presentation AnimationChartsAntisipasi Penyesuaian Kelembagaan.ppt.Page-6- ind
E: PSPProj. Animation Charts Kelembagaan. ppt. Page-
B.4 Aspek Teknis Penyelenggaraan KPS
Langkah kegiatan dalam siklus penyelenggaraan proyek KPS:
 Tahap Persiapan Proyek KPS;
 Tahap Pengadaan Proyek KPS;
 Tahap Pelaksanaan Proyek KPS;
 Tahap Alih Milik.
A1 - 14

17. C. LINGKUNGAN EKSTERNAL
Pencapaian tujuan pelayanan umum yang berkelanjutan melalui proyek KPS dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal
yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Faktor tersebut terdiri dari:
 Pelaksanaan Otonomi Daerah;  Akuntabilitas Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 Dukungan Eksternal (multilateral dan bilateral);  Akuntabilitas Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 Kondisi Sumber Daya Nasional  Kepastian Hukum;
(keahlian/manusia, keuangan, alam);  Stabilitas Politik;
 Strategi Pemerintah/Pemerintah Daerah  Stabilitas Moneter;
(Reinventing Government);  Kebijakan Fiskal dan Tenaga Kerja yang sesuai; dan
 Kebijakan dan Peraturan Nasional;  Kerjasama Regional (antar Daerah).
 Perubahan Struktur;
5. PENYELENGGARAAN KPS
5.1 SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN KPS
 Proses pengadaan KPS dilaksanakan melalui proses pelelangan yang terbuka, transparan, adil dan kompetitif, agar
didapat BUS yang bonafide baik kemampuan teknis maupun keuangan dengan usulan tarif yang paling efektif dan
efisien;
 Prosedur pelaksanaan proyek KPS dapat dilaksanakan atas inisiatif Pemda (PJP) atau inisiatif investor (Keppres 7/1998
dan Keputusan Meneg. Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas No. 319 KET/10/1998);
 Kedua inisiatif proses pengadaan tersebut harus tetap dilaksanakan dengan syarat-syarat:
 Adil;  Kompetitif;
 Terbuka;  Bertanggung gugat (akuntabilitas).
 Transparan;
5.2 INISIATIF PENYELENGGARAAN KPS
 Untuk Proyek Kerjasama yang diprakarsai oleh BUS dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Studi Pra
Kelayakan Proyek tersebut harus dikonsultasikan kepada dinas teknis terkait;
A1 - 15

18.  PJP dapat memberikan kompensasi terhadap hasil Studi Pra Kelayakan atau memberikan hak tambahan nilai dalam
proses pelelangan kepada pemrakarsa. Kompensasi atau tambahan nilai tersebut dirundingkan dan tidak boleh lebih
besar dari yang secara wajar diperlukan untuk menghargai prakarsa dan biaya yang telah dikeluarkan dengan didukung
oleh dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan;
 Tambahan nilai dalam evaluasi pelelangan besarnya akan ditentukan oleh PJP dan harus diumumkan secara terbuka
dan transparan kepada semua peserta pelelangan dengan memenuhi ketentuan dibawah ini:
 BUS pemrakarsa telah mengusulkan Studi Pra Kelayakan dan telah mendapat persetujuan dari PJP;
 BUS Pemrakarsa telah lulus prakualifikasi.
SIKLUS PEYELENGGARAAN KPS
1.1
4.3
ANALISA
PENGALIHAN 1.7 KEADAAN 1.2
PROYEK
KERANGKA
PILIHAN
4 HUKUM
KEPALA DAERAH
4.2 1
1.6
ALIH 1.3
KOMPENSASI ALIH KELEMBAGAAN & PERSIAPAN
MILIK PERSIAPAN IDENTIFIKASI
MILIK SDM KPS KAJIAN PROYEK
KPS
4.1
1.5 1.4
PENILAIAN ASET CAPACITY KONSULTASI
SOSIALISASI
BUILDING PUBLIK
2.1
PENJELASAN
3.3
AWAL
3 2
PEMANTAUAN 2.2
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
KONSENSUS
PELAKSANAAN PENGADAAN POLA KPS
PROYEK PROYEK
3.2 PROYEK PROYEK
2.3
PELAKSANAAN
KONTRAK PERSIAPAN
DOKUMEN
3.1
2.4
PERSYARATAN 2.6
2.5 PROSES
PENDAHULUAN &
KONSULTASI DPRD
PERSETUJUAN DPRD PRA- KUALIFIKASI
PRA-
TRANSAKSI
& TANDA TANGAN
KONTRAK PROSES LELANG
A1 - 16

19. 5.3 SIKLUS PENYELENGGARAAN KPS DI DAERAH
 Urutan tahapan kegiatan pada siklus penyelenggaraan KPS disusun berdasarkan pengalaman di beberapa daerah di
Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa proses KPS untuk proyek tertentu dapat dilaksanakan melalui
suatu pendekatan yang dimodifikasi (lihat Gambar Siklus Keikutsertaan Bus dalam Peyelenggaraan KPS);
 Tahapan kegiatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengembangkan satu pendekatan secara terpadu yang
meliputi semua aspek pelayanan umum melalui pengikutsertaan BUS;
 Mengingat sangat beragamnya karakteristik dari berbagai KPS dibandingkan dengan pembangunan pelayanan umum
dengan cara yang konvensional yang dibiayai dari APBD, Pemkab/Kot seyogyanya menggunakan pendekatan dengan
wawasan yang luas dalam mengimplementasikan KPS, agar penyelenggaraan KPS berhasil baik;
 Siklus penyelenggaraan KPS menyangkut 4 bagian pokok:
 Persiapan;  Pelaksanaan;
 Pengadaan;  Alih milik.
Bagian-bagian tersebut dibangun dengan melalui serangkaian sub-sub kegiatan masing-masing.
 TAHAP PERSIAPAN
 Analisis Keadaan yang Dihadapi Kepala Daerah;  Capacity Building;
 Pilihan Kepala Daerah;  Kelembagaan dan SDM
 Identifikasi Kajian Proyek;  Kerangka Pengaturan.
 Sosialisasi Proyek pada Masyarakat & Legislatif;
 TAHAP PENGADAAN
 Penjelasan awal kepada Sektor Swasta;  Proses Prakualifikasi;
 Persetujuan dan Pencapaian Konsesnsus Pola  Proses Pelelangan;
Kerjasama;  Konsultasi DPRD dan Penandatanganan
 Persiapan Dokumen; Perjanjian Kerjasama.
 Persiapan Dokumen;
 TAHAP PELAKSANAAN PROYEK
 Conditions Precedent dan Transaksi Pelaksanaan Perjanjian;
 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
 Pemantauan Pelaksanaan.
A1 - 17

20.  TAHAP ALIH MILIK
 Penilaian Aset yang dilakukan oleh Tim Alih Milik terhadap semua komponen, infrastruktur /sistem
yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama terhadap kondisi kinerja dan sisa umur teknis masing-masing
komponen;
 Kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh PJP;
 Pengalihan Proyek secara resmi dari Mitra Usaha kepada PJP .
5.4 STAKEHOLDER YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN KPS
TAHAPAN
No PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT TUGAS & JENIS KEGIATAN
KEGIATAN
1. TAHAP PERSIAPAN KPS
Menganalisis kondisi infrastruktur umum yang tersedia dan melakukan identifikasi proyek-
1.1 Analisis Keadaan Unit KPS/Pemerintah Daerah
proyek yang potensial.
Menentukan daftar proyek-proyek infrastruktur potensial yang akan diselenggarakan
1. 2 Pilihan Kepala Daerah BappedaPemerintah Daerah
melalui KPS, termasuk menyiapkan anggaran bagi penyenggaraannya.
Sebagai fasilitator yang membantu daerah atau dinas/dinas atau BUMD dalam
Departemen PU langsung dan/ atau
mempersiapkan seluruh kegiatan persiapan pelaksanaan KPS termasuk fasilitasi
1.3 Identifikasi dan Kajian melalui Konsultan
penyusunan Pra-FS.
Proyek
Dinas-dinas di lingkungan atau BUMD Sebagai instansi yang bertanggung jawab aspek teknis untuk mengidentifikasi kelayakan
yang terkait dengan sektor KPS. proyek KPS cara menyusun studi FS atau Pra-FS.
Melakukan konsultasi publik sekaligus sosialisasi proyek KPS untuk mendapatkan
komitmen dan persetujuan dari masyarakat dan DPRD. Kegiatan yang dilakukan
Unit KPS/Dinas Teknik Terkait
termasuk mempersiapkan materi konsultasi, menentukan kelompok sasaran, serta media
1.4 Konsultasi Publik yang akan digunakan untuk konsultasi dan sosialisasi.
Sebagai fasilitator yang membantu daerah dalam mempersiapkan kegiatan konsultasi
Dep.PU
dan sosialisasi publik
Bagian Hukum bersama-sama dengan Dinas/ BUMD terkait menyusun Konsep Perda
Bagian Hukum Pemkab/ Pemko.
atau SK Bupati/Walikota beserta Juklaknya untuk pelaksanaan KPS.
1.5 Kerangka Hukum Memberikan fasilitasi terhadap penyusunan Konsep Perda dan SK Bupati/Walikota, serta
Dep. PU
memberikan masukan tentang dasar-dasar hukum secara nasional yang ada.
Legislatif Mengkaji dan men-sah-kan Konsep Perda
A1 - 18

21. TAHAPAN
No PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT TUGAS & JENIS KEGIATAN
KEGIATAN
Memberikan fasilitas dalam hal kajian dan usulan penyempurnaan atau pembentukan
Dep PU
lembaga teknis di daerah.
Bagian Hukum Pemkab/ Pemko atau
jajaran yang terkait dengan Mengkaji dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota sehubungan dengan penyesuaian
1.6 Kelembagaan dan SDM
penyesuaian atau pembentukan kelembagaan yang diperlukan dalam pelaksanaan KPS
kelembagaan di daerahnya.
Mempelajari usul Bupati/Walikota dan mensah-kan penyesuaian atau pembentukan
Legislatif
kelembagaan baru.
Memberikan fasilitasi pelatihan kepada Pemkab/Pemko untuk pengembangan persepsi
Dep. PU
pelayanan umum, termasuk KPS.
1.7 Capacity Building
Unit-Unit/ Dinas-dinas atau BUMD yang Menyusun rencana personil yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab dalam
terkait melakukan KPS serta memberikan pelatihan pengembangan SDM dan capacity building
2. TAHAP PENGADAAN PROYEK
Unit KPS Memberikan penjelasan mengenai proyek yang akan dilaksanakan melalui KPS
2.1 Penjelasan awal
Dep PU Fasilitasi kegiatan
Memutuskan pola/bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan, untuk selanjurnya
Unit KPS/Pemerintah Daerah. didesiminasikan kepada para pengambil keputusan di daerah (Bupati/Walikota dan
2.2 Konsesus Pola KPS DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.
Sebagai fasilitator khususnya dalam memberikan masukan terhadap bentuk kerjasama
Dep. PU
yang dapat dilaksanakan.
Menyiapkan/menyusun dokumen yang terkait dengan proses pengadaan, seperti Studi
Tim Penyusun Pra-FS, Panitia
Pra Kelayakan, Dokumen Prakualifikasi, Dokumen PPP serta Dokumen Perjanjian
Prakualifikasi/Panitia Lelang
2.3 Persiapan Dokumen Kerjasama.
Fasilitasi terhadap aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam setiap dokumen
Dep. PU
pengadaan yang dipersiapkan Tim Pemerintah Daerah.
Melaksanakan proses prakualifikasi Badan Usaha Swasta (BUS) untuk menyaring BUS
yang mempunyai bonafiditas (dari aspek pendanaan, manajemen dan pengalaman
Tim Prakualifikasi dari Lingkungan perusahaan). Kegiatan yang dilakukan mulai dari mengumumkan undangan
Pemerintah Daerah prakualifikasi, mengevaluasi dokumen pendaftaran prakualifikasi, hingga menetapkan
2.4 Proses Prakualifikasi daftar BUS lulus prakualifikasi. Disamping itu Tim juga melaporkan hasil prakualifikasi
kepada PJP serta mengadministrasikan semua dokumen terkait.
Memberikan fasilitasi, umumnya berupa panduan tentang tata cara penilaian/evaluasi
Dep. PU
dokumen prakualifikasi.
A1 - 19

22. TAHAPAN
No PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT TUGAS & JENIS KEGIATAN
KEGIATAN
Melaksanakan proses pelelangan proyek KPS yang dimulai dengan mengundang BUS
Panitia Lelang dari Lingkungan
lolos short list, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi, penetapan pemenang lelang
2.5 Proses Lelang Pemerintah Daerah
termasuk pula finalisasi dokumen perjanjian kerjasama.
Memberikan fasilitasi, antara lain memberikan panduan tentang tata cara penilaian,
Dep. PU
proses pelelangan, serta dokumen-dokumen lelang (PPP dan Konsep Perjanjian).
Melakukan konsultasi hasil proses pelelangan kepada DPRD, termasuk
2.6 Konsultasi DPRD dan Penanggung Jawab Proyek
mendiseminasikan klausul-klausul yang ada di dalam konsep perjanjian kerjasama
Tandatangan Perjanjian
Kerjasama Memberikan masukan dan arahan terhadap pemenang lelang serta hal-hal yang telah di-
DPRD
draft-kan di dalam perjanjian kerjasama.
3. TAHAP PELAKSANAAN PROYEK
Mendukung proses pemenuhan Conditions Precedent (CP) pihak pertama termasuk
3.1 Conditions Precedent & PJP/Unit Monitoring memonitor pemenuhan persyaratan pendahuluan dari masing-masing pihak sesuai
Transaksi dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
Mitra Usaha/Kreditor Mendukung proses pemenuhan CP pihak kedua.
Melaksanakan pembangunan dan atau pengelolaan proyek sesuai dengan perjanjian
Mitra Usaha/Kreditor
3.2 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama.
Kerjasama Memantau pelaksanaan proyek dari aspek teknis, keuangan dan administrasi sesuai
Tim PJP/Monitoring
dengan yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian kerjasama.
Melaksanakan pemantauan standar kinerja teknis dan keuangan serta administrasi
Unit Monitoring Pemerintah Daerah
3.3 Pemantauan sesuai yang telah ditentukan di dalam perjanjian kerjasama.
Pelaksanaan Memantau pelaksanaan proyek khususnya hak dan kewajiban para pihak termasuk
Badan Pengatur
kepentingan masyarakat.
4. TAHAP ALIH MILIK
Melakukan penilaian terhadap aset yang dibangun/dikelola oleh Mitra Usaha saat
Tim Alih Milik Pemkab/ Pemkota berakhirnya masa kerjasama. Penilaian dilakukan terhadap sisa umur teknis aset yang
dibangun dan atau dikelola oleh Mitra Usaha.
4.1 Penilaian Aset
Menyetujui dan menandatangani laporan hasil penilaian aset yang telah disusun oleh Tim
Mitra Usaha
Alih Milik.
Badan Pengatur Merekomendasikan kebenaran Laporan Penilaian Aset.
Berdasarkan laporan hasil penilaian aset, PJP membayar kompensasi yang wajar kepada
PJP
4.2 Kompensasi Mitra Usaha (Pihak Kedua).
Mitra Usaha Menerima kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Kedua.
PJP Menyiapkan berita acara pengalihan aset
4.3 Pengalihan Aset
Mitra Usaha Menyiapkan dan menyerahkan aset kepada PJP/Pemda.
A1 - 20

23. DIAGRAM KETERKAITAN KELEMBAGAAN UTAMA
DIAGRAM KETERKAITAN KELEMBAGAAN UTAMA
UNTUK PELAYANAN DALAM KERANGKA KPS
UNTUK PELAYANAN DALAM KERANGKA KPS
TUJUAN
TUJUAN
Dalam waktu yang singkat pelayanan umum dapat menjangkau sebagian besar
Dalam waktu yang singkat pelayanan umum dapat menjangkau sebagian besar
masyarakat dengan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dengan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan
nyata, harga terjangkau, tidak atau seminimal mungkin membebani APBN / /
nyata, harga terjangkau, tidak atau seminimal mungkin membebani APBN
APBD, sedemikian rupa sehinga cara KPS dapat menciptakan kondisi yang
APBD, sedemikian rupa sehinga cara KPS dapat menciptakan kondisi yang
menguntungkan semua pihak (win-win-win solution)
menguntungkan semua pihak (win-win-win solution)
PEMERINTAH KAB. / KOTA OPERATOR MASYARAKAT
PEMERINTAH KAB. / KOTA OPERATOR MASYARAKAT
q Kajian & Pembangunan Opportunities q Membuat kontrak pelayanan dengan q Membuat kontrak kesepakatan
q Kajian & Pembangunan Opportunities q Membuat kontrak pelayanan dengan q Membuat kontrak kesepakatan
q Melakukan pengaturan / regulasi Pemerintah / BUMD pelayanan dengan Operator
q Melakukan pengaturan / regulasi Pemerintah / BUMD pelayanan dengan Operator
q Mengembangkan sistem insentif q Membangun atau mengelola sarana q Membayar Tarif sesuai
q Mengembangkan sistem insentif q Membangun atau mengelola sarana q Membayar Tarif sesuai
untuk meningkatkan peranserta pelayanan, sebagian atau seluruhnya kesepakatan
untuk meningkatkan peranserta pelayanan, sebagian atau seluruhnya kesepakatan
swasta dalam KPS q Memberikan pelayanan menagih q Menagih pelayanan dan
swasta dalam KPS q Memberikan pelayanan menagih q Menagih pelayanan dan
q Mengembangkan sistem pengawasan pembayaran, dan menindak pelanggan mengontrol pelaksanaan
q Mengembangkan sistem pengawasan pembayaran, dan menindak pelanggan mengontrol pelaksanaan
dan pengendalian berikut yang melanggar ketentuan dan atau pelayanan / kontrak / peraturan
dan pengendalian berikut yang melanggar ketentuan dan atau pelayanan / kontrak / peraturan
kelembagaannya dan menjamin tidak memenuhi kewajiban yang yang ditentukan
kelembagaannya dan menjamin tidak memenuhi kewajiban yang yang ditentukan
pelaksanaannya secara efektif ditentukan
pelaksanaannya secara efektif ditentukan
PERJANJIAN
PERJANJIAN PERJANJIAN
PERJANJIAN
POKOK-POKOK PENGATURAN &
POKOK- LEMBAGA
c
UNIT PENGATUR LEMBAGA
KELEMBAGAAN UNIT PENGATUR KONSUMEN
KONSUMEN
MENGIKAT SEMUA ASPEK
PELAYANAN UMUM
6. POKOK-POKOK PERJANJIAN KPS
6.1 PERJANJIAN KERJASAMA
 Merupakan dokumen kesepakatan antara Para Pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing sehubungan
dengan
 pelaksanaan proyek kerjasama;
 Merupakan dokumen yang harus ditaati oleh para pihak sehingga merupakan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.
A1 - 21

24. 6.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA
 Memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan proyek;
 Membagi hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak;
 Menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama bagi para pihak;
 Mengalokasikan resiko-resiko tertentu dalam pelaksanaan kerjasama;
 Menjadi dasar penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi;
 Menjadi alat pembuktian.
6.3 KETENTUAN UMUM DALAM PERJANJIAN
 Terkecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan, para pihak bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan
apa saja yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
 Ketentuan-ketentuan yang biasanya diatur dalam suatu perjanjian kerjasama yang efektif adalah:
 Para Pihak;  Sanksi;
 Bentuk dan Lingkup Kerjasama;  Tenaga Kerja;
 Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama;  Pembebanan;
 Persyaratan Pendahuluan (Conditions Precedent);  Asuransi;
 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond);  Pajak;
 Hak dan Kewajiban termasuk Alokasi Resiko;  Force Majeure;
 Royalti;  Penyelesaian Perselisihan;
 Pengembalian Investasi dan Tarif Pelayanan;  Pengakhiran;
 Rencana Usaha dan Jadwal Investasi;  Pengembalian infrastruktur;
 Pembiayaan;  Pernyataan dan jaminan.
7. ASPEK TARIF
7.1 TARIF PELAYANAN
 Tingkat pengembalian investasi merupakan salah satu aspek daya tarik bagi BUS untuk ikut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pelayanan umum. Dengan alasan tersebut besaran tarif dan mekanisme penyesuaian tarif sangat
perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan KPS;
A1 - 22

25.  Sistem tarif pelayanan publik yang ada saat ini dipandang rata-rata masih dibawah biaya penuh, bukan karena tingkat
efisiensi yang tinggi atau biaya investasi dan operasi yang rendah, akan tetapi karena aplikasi tarif yang berlaku saat ini
belum memperhitungkan biaya investasi dan pengembalian modal serta biaya operasi secara penuh (full cost recovery);
 Jika tarif dari waktu ke waktu disesuaikan untuk mencapai tingkat full cost recovery, cakupan dan tingkat pelayanan
cenderung meningkat, sebaliknya terjadi jika tarif makin jauh dari tingkat full cost recovery.
7.2 STRUKTUR TARIF
Pertanyaan yang umum terjadi adalah bagaimana masyarakat golongan rendah akan dapat menikmati pelayanan umum jika
tarif dihitung dengan sistem Biaya Penuh (full cost recovery) dan tidak ada subsidi dari Pemerintah? Caranya (beberapa
alternatif):
 Tarif Progresif
Tarif progresif dimaksudkan antara lain untuk menciptakan subsidi silang di antara pelanggan dan memberikan insentif
bagi pelanggan untuk penghematan air karena kelangkaan sumber daya air;
 Subsidi Eksplisit
Untuk menjaga prinsip pemulihan biaya penuh dengan kondisi masyarakat yang belum memungkinkan untuk
menanggung biaya tersebut, dimungkinkan untuk memberikan subsidi dari Pemerintah terhadap pelayanan umum
dalam hal subsidi terhadap pembangunan infrastruktur.
7.3 PRINSIP PENENTUAN TARIF
 Dasar Penentuan Tarif:
 Biaya investasi;  Pajak usaha;
 Biaya operasi dan pemeliharaan;  Tingkat keuntungan yang wajar.
 Biaya bunga pinjaman;
 Mekanisme Penyesuaian Tarif:
 Penyesuaian tarif periodik/tahunan karena faktor inflasi terhadap biaya variabel, perubahan kurs (jika ada modal
asing) dan perubahan tingkat bunga;
 Penyesuaian kembali tarif rata-rata karena ada re-basing rencana usaha secara periodik; dan
 Penyesuaian tarif khusus (extraordinary) karena adanya peristiwa yang cukup berarti bagi perubahan biaya mitra
usaha terhadap investasi serta operasi dan pemeliharaan pelayanan jasa.
A1 - 23

26. STRUKTUR TARIF – KONDISI SAAT INI STRUKTUR TARIF – DIUSULKAN
KARAKTERISTIK: PROGRESIF RENDAH KARAKTERISTIK: PROGRESIFITAS TINGGI
(Kasus Air Bersih) (Kasus Air Bersih)
TARIF
Rp/m3
PROGRESIF
TAJAM
Rp/m3
TARIF
PROGRESIF
RENDAH UNTUNG
RUGI UNTUNG
RUGI
BIAYA BIAYA
PRODUKSI PRODUKSI
Kebutuhan Air (m3) DAMPAK: Kebutuhan Air (m3)
DAMPAK:
 BIAYA > PENDAPATAN = PERUSAHAAN  PENDAPATAN > BIAYA =
TIDAK SEHAT DAN PELAYANAN TIDAK SESUAI PERUSAHAAN SEHAT DAN PELAYANAN
DENGAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
A1 - 24

27. KOMPONEN PENENTUAN TARIF BERDASARKAN BIAYA PENUH
PENYESUAIAN DAN TARIF
INDEKSASI TARIF TAMBAHAN
PENYESUAIAN DASAR (DINAMIS)
KEMBALI
(RE-BASING)
T
T A
PENYESUAIAN
KHUSUS
(EXTRAORDINARY)
BIAYA O & M R
A
I
PENYESUAIAN TARIF
R F
PERIODIK / TAHUNAN
BIAYA PINJAMAN I
(BUNGA, BIAYA LAIN)
B
FAKTOR-FAKTOR YANG F E
MEMPENGARUHI TARIF AWAL
(INFLASI, KURS, BUNGA, KEBIJAKAN
BARU, INVESTASI DLL.) R
DEPREASIASI A L
ASET
A
W
PROYEK KPS YANG
NILAI K
INVESTASI
TELAH DITETAPKAN
AWAL A U
PENGEMBALIAN
INVESTASI DAN
DEVIDEN L
A1 - 25

28. 7.4 DAMPAK TERHADAP MUTU PELAYANAN
BAIK
TARIF (SESUAI
BIAYA PENUH KEBUTUHAN)
DAMPAK
KECENDERUNGAN POSITIF
N
NA
YA
A LA
AY PE
BI N
BIAYA O & M T DA
KA N
NG PA
TI KU
CA
DAMPAK
T
KA
KECENDERUNGAN NEGATIF NG
TI
TIDAK BAIK
BEBAS BIAYA (TIDAK SESUAI
KEBUTUHAN)
WAKTU (TAHUN)
A1 - 26

29. 8. RESIKO KPS
8.1 PENGELOLAAN RESIKO
 Pengelolaan resiko merupakan proses identifikasi dan kuantifikasi resiko secara sistematis, yang diikuti oleh
penerapan strategi yang tepat untuk mengendalikannya, serta memperkecil akibat dari resiko yang mungkin terjadi.
Resiko penyelenggaraan proyek KPS tidak dapat dihindari, tetapi dapat dibatasi atau diperkecil;
 Pengelolaan resiko bukan berarti peniadaan resiko, dan pengurangan resiko akan jarang meniadakan seluruh akibat
dari suatu peristiwa resiko. Resiko akan senantiasa tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pengembangan proyek.
8.2 ALOKASI RESIKO
 Alokasi resiko yang wajar merupakan persyaratan utama yang perlu dipahami dan disepakati secara bersama oleh
masing-masing pihak yang terlibat, supaya kegiatan investasi swasta dapat terselenggara sesuai kebutuhan;
 Alokasi resiko merupakan kesepakatan pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan para pihak untuk
mengelola resiko atau sub-resiko tertentu. Resiko dialokasikan melalui aturan-aturan perjanjian kerjasama yang dibuat
oleh para pihak. Mitra Usaha akan mencari kompensasi secara langsung atau tidak langsung untuk setiap resiko yang
ditanggungnya;
 Garis besar klasifikasi alokasi resiko:
 Resiko Kinerja Proyek;  Resiko Keadaan Kahar (force majeure); dan
 Resiko Pengembangan;  Resiko Politik;
 Resiko Penyelesaian; dan  Resiko Keadaan Kahar Alam;
 Resiko Pengoperasian.  Resiko Keadaan Kahar Politik.
 Resiko Komersial Proyek;  Resiko Kekuasaan Proyek
 Resiko Pasar (Pendapatan);  Resiko Politik;
 Resiko Kelalaian;  Resiko Peraturan Perundang-undangan dan
 Resiko Kurs Mata Uang Asing (jika ada); Kelembagaan;
 Resiko Suku Bunga;  Resiko Konvertibilitas dan Repatriasi Valuta
 Resiko Pembiayaan Kembali Pinjaman. Asing.
A1 - 27