Disampaikan oleh Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas pada 26 April 2007

1. Disampaikan oleh:
Direktorat Permukiman dan Perumahan,
Bappenas
Jakarta, 25-26 April 2007

2.  Cakupan pelayanan air minum perpipaan di
Indonesia masih sangat rendah:
Target RPJM Tahun 2005
Perkotaan 66 % 31 %
Perdesaan 30 % 8%
 Indonesia bersepakat untuk mencapai target
Millennium Development Goals pada tahun 2015,
khususnya untuk sektor air minum  dana
yang diperlukan untuk pemenuhannya
mencapai Rp. 5 trilun per tahun

3.  PP No.16 Tahun 2005
 Pasal 37:
 Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan Pemda
 Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan
oleh BUMN atau BUMD
 Dalam hal BUMN atau BUMD tidak dapat
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM,
dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta
dan/atau masyarakat

4.  PP No.16 Tahun 2005
 Pasal 64:
 Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan
serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum
terjangkau pelayanan BUMN/BUMD
 Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta
berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui
proses pelelangan sesuai dengan peraturan
perundangan

5.  Dimaksudkan untuk
 Menjamin financial stability sehingga perlu
diciptakan manajemen keuangan yang lebih inovatif,
fleksibel dan efektif
 Membantu pemerintah untuk membiayai dan
mengoperasikan prasarana dan sarana
terbangunPertimbangan efisiensi;
 Pertimbangan adanya teknologi baru yang
digunakan swasta;
 Mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan;
 Reinventing Government;

6.  Win – win – win solution
 Win bagi masyarakat:
cakupan serta mutu pelayanan
sesuai dengan kebutuhan
dengan harga yang terjangkau;
 Win bagi swasta: terciptanya
penguasaan pasar dan
perolehan keuntungan yang
wajar;
 Win bagi pemerintah:
mempercepat pencapaian
target pemerintah dalam
pelayanan publik

7. Pembuatan Kebijakan Public
Regulasi
Pembuatan Kebijakan
Regulasi
Kepemilikan Asset REFORM
Pengawasan
Penyediaan Layanan Kepemilikan Asset Public,
Pengawasan private,
Penyediaan Layanan atau
PPP

8.  Pengambilan air baku (raw water extraction)
 Transmisi  mengalirkan air baku kepada
instalasi pengolahan air
 Pengolahan Air (water treatment) dan reservoir
 Pengaliran (distribution)

9. • Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur dikeluarkan
pada tanggal 9 November 2005
• Pengganti Kepres No. 7 Tahun 1998 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta
dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan
Infrastruktur.

10. ALUR PIKIR PEMAHAMAN KPS
Untuk Oleh
Siapa?
Siapa?
Kenapa? Kapan?
TUJUAN:
Peningkatan Pelayanan Umum
Apa? (kualitas dan kuantitas)
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
PEMDA MELIPUTI ISU-ISU ANTARA LAIN:
PEMDA MELIPUTI ISU-ISU ANTARA LAIN:
 Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
 Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
 Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru ((mewirausahakan birokrasi
 Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru mewirausahakan birokrasi
“reinventing governments”);
“reinventing governments”);
governments”);
 Penilaian/pengkajian terhadap cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap cara-
cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
baik,
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
kerja;
KONDISI SEKARANG:  Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan ;;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan
Kesenjangan Pelayanan  Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-
perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
Daerah;
Umum  Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
 Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, pelayanan, penilaian/
nyata ((perumusan kesenjangan);
nyata perumusan kesenjangan);
kesenjangan);
 Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
Keuangan, Ahli);
 Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
 Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
luar;
 Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi ((umum dan atau swasta);
 Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi umum dan atau swasta);
pengembangan: keuangan, konstruksi, swasta);
 Pelatihan dan studi banding ke proyek-proyek KPS yang baik.
proyek- baik.
 Pelatihan dan studi banding ke proyek-proyek KPS yang baik.

11.  Persiapan Proyek KPS
 Analisis Keadaan yang Dihadapi Kepala Daerah;
 Pilihan Kepala Daerah;
 Identifikasi Kajian Proyek;
 Sosialisasi Proyek pada Masyarakat & Legislatif;
 Capacity Building;
 Kelembagaan dan SDM
 Kerangka Pengaturan.
 Pengadaan Proyek KPS
 Penjelasan awal kepada Sektor Swasta;
 Persetujuan dan Pencapaian Konsesnsus Pola Kerjasama;
 Persiapan Dokumen;
 Proses Prakualifikasi;
 Proses Pelelangan;
 Konsultasi DPRD dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

12.  Pelaksanaan Proyek KPS
 Conditions Precedent dan Transaksi Pelaksanaan Perjanjian;
 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
 Pemantauan Pelaksanaan.
 Tahap Alih Milik
 Penilaian Aset yang dilakukan oleh Tim Alih Milik terhadap semua
komponen, infrastruktur /sistem yang termasuk dalam Perjanjian
Kerjasama terhadap kondisi kinerja dan sisa umur teknis masing-masing
komponen;
 Kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah;
 Pengalihan Proyek secara resmi dari Mitra Usaha kepada
Pemerintah.

13. 1.1
4.3
ANALISA
PENGALIHAN 1.7 KEADAAN 1.2
PROYEK KERANGKA PILIHAN
4 HUKUM KEPALA DAERAH
4.2 1
1.6
ALIH 1.3
KOMPENSASI ALIH KELEMBAGAAN & PERSIAPAN
MILIK PERSIAPAN IDENTIFIKASI
MILIK SDM KPS KAJIAN PROYEK
KPS
4.1
1.5 1.4
PENILAIAN ASET CAPACITY KONSULTASI
SOSIALISASI
BUILDING PUBLIK
2.1
PENJELASAN
3.3 AWAL
3 2
PEMANTAUAN 2.2
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN KONSENSUS
PELAKSANAAN PENGADAAN POLA KPS
PROYEK PROYEK
3.2 PROYEK PROYEK 2.3
PELAKSANAAN
KONTRAK PERSIAPAN
DOKUMEN
3.1
2.4
PERSYARATAN 2.6
2.5 PROSES
PENDAHULUAN &
KONSULTASI DPRD
PERSETUJUAN DPRD PRA- KUALIFIKASI
PRA-
TRANSAKSI
& TANDA TANGAN
KONTRAK PROSES LELANG

14.  Besaran tarif dan mekanisme penyesuaian tarif
berpengaruh terhadap tingkat pengembalian investasi
 Penetapan tarif:
 Biaya investasi;
 Biaya operasi dan pemeliharaan;
 Biaya bunga pinjaman
 Pajak usaha;
 Tingkat keuntungan yang wajar  berdasarkan rasio laba
terhadap aktiva produktif sebesar 20% (Berdasarkan
Permendagri No.23/2006 tentang Pedoman Teknis dan
Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM)

15. PENYESUAIAN DAN TARIF
INDEKSASI TARIF TAMBAHAN
PENYESUAIAN DASAR (DINAMIS)
KEMBALI
(RE-BASING)
T
T A
PENYESUAIAN
KHUSUS
(EXTRAORDINARY)
BIAYA O & M R
A
I
PENYESUAIAN R F
TARIF PERIODIK /
TAHUNAN
BIAYA PINJAMAN
(BUNGA, BIAYA I
LAIN) B
FAKTOR-FAKTOR YANG F E
MEMPENGARUHI TARIF AWAL
(INFLASI, KURS, BUNGA,
KEBIJAKAN BARU, INVESTASI DLL.) R
DEPREASIASI A L
ASET
A
W
PROYEK KPS YANG NILAI K
TELAH INVESTASI
DITETAPKAN AWAL A U
PENGEMBALIAN
INVESTASI DAN
DEVIDEN L
A1 - 25

16.  Pengelolaan resiko merupakan proses identifikasi dan
kuantifikasi resiko secara sistematis, yang diikuti oleh
penerapan strategi yang tepat untuk mengendalikannya,
serta memperkecil akibat dari resiko yang mungkin
terjadi  pengalokasian resikoa
 Alokasi resiko merupakan kesepakatan pembagian
tanggung jawab berdasarkan kemampuan para pihak
untuk mengelola resiko atau sub-resiko tertentu.
 Klasifikasi alokasi resiko:
 Resiko Kinerja Proyek;
 Resiko Komersial Proyek;
 Resiko Keadaan Kahar (force majeure);
 Resiko Kekuasaan Proyek