Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang integritas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan korupsi struktural dan cara-cara untuk membentengi diri dari godaan korupsi. Terdapat juga penjelasan mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah.

1. INTEGRITAS ASN
MEMBENTENGI DIRI DALAM PUSARAN
KORUPSI STRUKTURAL

2. ZAINUL ULUM, S.P., M.E., CFrA
Koordinator Umum Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP
Jateng (KEPAK APIP 33)
Bukansiapa-siapa,hanyarakyatbiasayangmemilihmenyalakansuluhdaripada
mengutukkegelapan.
• HP.085640604922
• Surel:zainulgrunge@gmail.com
• Twitter:@zainulgrunge
• Slideshare:s.id/slidezainul
Lisensi dan Sertifikasi:
• Auditor Ahli Muda – Pusbin JFA (2017)
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kementerian
KOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018)
• Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP Komisi Pemberantasan Korupsi-RI

3. SIAPA YANG
TIDAK
PERNAH
KORUPSI

4. MENGGELEMBUNGKAN
VOLUME PEKERJAAN

5. PENANGANAN PERKARA KPK 2004-2021 (Maret)
248
334
281
25
4
7
17
60
15 81
Eselon I/II/III Swasta
DPR/DPRD Kepala K/L
Duta Besar Komisioner
Gubernur Walikota/Bupati & Wakil
Hakim Lainnya

6. DIPAKSA “TERPAKSA” KORUPSI
PARA KORUPTOR:
1. Birokrat Jahat
2. Politisi Busuk
3. Pengusaha Hitam
4. Orang baik
yang diam

7. -Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
TUJUAN DIBENTUKNYA NEGARA

8. ALOKASI PEMBANGUNAN BOCOR PERILAKU NEGA
TIF MANUSIANYA

9. DAMPAK KORUPSI

10. DAMPAK KORUPSI

11. KEBIJAKAN YANG TIDAK BIJAKSANA

12. LAPORAN DUGAAN KORUPSI
This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet? Meooong…..
Hasmbuh…

13. DEFINISI
(pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 21/2001 tentang
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)
SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM
melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI yang
dapat MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA

15. TERSTRUKTUR
SISTEMATIS
MASIF
KORUPSI STRUKTURAL
Terjadi karena sistem
yang berlaku di suatu
negara cenderung
mendorong individu di
dalam negara tersebut
untuk melakukan
korupsi.

16. KORUPSI STRUKTURAL
INSENTIF UNTUK MELAKUKAN
KORUPSI LEBIH BESAR DARIPADA
INSENTIF UNTUK WARGA NEGARA
YANG TIDAK KORUPSI

18. AREA RAWAN KORUPSI DI PEMDA
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
• Mark down
target
penerimaan
• Mark up
rencana
pengeluaran
• Anggaran
"titipan"
PENGADAAN
BARANG/JASA
• Pengaturan PBJ
• Persekongkola
n tender
• Intervensi
proses PBJ
• Proses tender
tidak
transparan
PERIJINAN
• Intervensi
pemberian ijin
• Proses tidak
transparan
• Kepastian
layanan rendah
• Proses
birokratis
banyak meja
belum
terintegrasi
MANAJEMEN
ASN
• Proses
promosi/mutas
i/rotasi tidak
berdasarkan
kebutuhan dan
kompetensi
• Mekanisme
reward-
punishment
tidak jalan
PENGELOLAAN
ASET
• Penggelapan
aset negara
• Penyalahgunaa
n pemanfaatan
aset

19. 19
Pak Jojo sedang berusaha menjual asetnya berupa tanah.
Kebetulan ada pembeli yang berani membayar tanah yang
dimilikinya dengan harga tinggi, di atas harga pasaran tanah di
sekitarnya. Permasalahannya tanah milik Pak Jojo
diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu
sehingga untuk pengurusan jual beli memerlukan tanda tangan
adiknya yang ada di luar negeri. Pihak pembeli tanah
menghendaki urusan jual beli bisa selesai dalam minggu ini.
Apa yang harus dilakukan Pak Jojo?
a. Membelikan tiket pulang untuk adiknya yang di luar negeri
dan memintanya tandatangan persetujuan pelepasan hak
atas tanah setibanya di Indonesia
b. Membayar lebih kepada notaris yang mau menguruskan
jual beli tanah tanpa harus mendapat persetujuan adiknya
yang di luar negeri

20. 20
Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama
Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk
mengusulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut.
Bu Susi, seorang pejabat fungsional tertentu (Perawat) menemui Bu
Susan agar dibantu kenaikan jabatan menjadi Perawat Madya dan
kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif menginginkan
kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang
membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai
dari pinjaman salah satu bank. Persoalannya angka kredit Bu Susi
tidak memenuhi angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan
jabatan menjadi Perawat Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya, Bu
Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar.
Meskipun berat hati, Bu Susi juga bersedia untuk menyediakan uang
tunai yang diminta Bu Susan meskipun dengan berhutang lagi. Berikan
pendapat Saudara atas peristiwa ini.

21. 21
Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, terdapat
beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran.
Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat,
tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender
nantinya adalah CV. Abal-Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen
penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata
CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal
sebagai Bu Kresna. Panitia Pengadaan menilai telah terjadi
pelanggaran etika pengadaan dan benturan kepentingan
sehingga sepakat untuk mengusulkan penyedia lain sebagai
calon pemenang tender. Saat diberikan surat hasil evaluasi
penawaran, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani
surat penetapan pemenang jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang
dimenangkan. Jika Saudara menjadi anggota panitia pengadaan,
apa langkah yang akan Saudara lakukan?

22. GRATIFIKASI, SUAP, PEMERASAN,
BENTURAN KEPENTINGAN
PATOGEN
BIROKRASI

23. SIKAP ASN MENGHADAPI GRATIFIKASI
TOLAK
• Diterima Langsung
• Dapat mempengaruhi
keputusan/kebijakan
• Mengakibatkan konflik
kepentingan
• Dilakukan
tertutup/rahasia/diam-
diam
• Frekuensi sering
• Nilai tidak wajar
TERIMA
• Gratifikasi kategori
tidak wajib dilaporkan
• Tidak ada indikasi
suap/benturan
kepentingan
LAPORKAN
• Diterima tidak
langsung
• Ragu terhadap status
jenis gratifikasi
• Situasi sangat
memaksa, tidak dapat
mengelak
• Sungkan terhadap
pemberi

24. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
PERATURAN KPK 2/2019 ”PELAPORAN GRATIFIKASI”
2Manfaat karena sebagai anggota
koperasi/organisasi
3 Seminar Kit workshop/konferensi /pelatihan
4 Material promosi menggunakan logo/pesan sosialisasi
5 Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, souvenir
BERLAKU/BERSIFAT UMUM:
1 Keuntungan/bunga penempatan dana/investasi/saham
6 Bantuan musibah/bencana
7 Hidangan/sajian

25. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
PERATURAN KPK 2/2019 ”PELAPORAN GRATIFIKASI”
1 Ada hubungan saudara 2Hadiah
kejuaraan/perlombaan/kompetisi
dengan biaya sendiri/bukan
kedinasan
4 Kompensasi/honor profesi di luar kedina
5 Honorarium/transportasi/akomo
dasi/ pembiayaan lain sesuai
standarisasi
6 Karangan bunga/ucapan
7 Sumbangan upacara adat/agama
maksimal Rp1.000.000
3 Penghargaan atas prestasi
kerja
8 Tali asih rekan kerja maks Rp300.000
dan maks Rp.1.000.000 dalam
setahun
9 Pemberian rekan kerja non
kedinasan maks Rp200.000 dan
maks Rp.1.000.000 dalam setahun
10 Cendera mata/plakat kepada
instansi

26. PENYELUNDUPAN HUKUM GRATIFIKASI

28. KORUPSI ADALAH MENTAL PENJAJAH,
PAHLAWANKU ANTI KORUPSI

29. TERIMA KASIH