Pengawasan BUMDESA

1. INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Inspektorat pada Transformasi UPK Eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama
(H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H. – INSPEKTUR DAERAH)

2. Dasar Hukum
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP 12 Tahun 2017
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
Permendagri 48 Tahun 2021
Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
PermendesPDTT 15 Tahun 2021

3. 1. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi
BUM Desa Bersama.
2. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi
BUM Desa bersama dilaksanakan dengan:
a.Pengalihan Aset;
b. Pengalihan Kelembagaan;
c. Pengalihan Personil; dan
d. Pengalihan Kegiatan Usaha.
3. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi
BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa,
dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan
ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Pelaksanaan Pembentukan Pengelola
Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd
menjadi BUM Desa Bersama

4. Tahapan Proses Pembentukan
Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama
(TAHAP PERSIAPAN)
Unit Pengelola Kegiatan
melakukan perhitungan
besaran keseluruhan
nilai aset serta data
kelompok penerima
manfaat. Hasil
perhitungan diserahkan
kepada Bupati untuk
dilakukan REVIU oleh
INSPEKTORAT.
TAHAP
PERSIAPAN
2
Dinas yang
melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang
pemberdayaan
masyarakat dan desa
menyelenggarakan
sosialisasi yang diikuti
oleh Camat dan
Pengurus UPK
Kecamatan dan Wakil
Kelompok Pemanfaat
Dana Bergulir.
TAHAP
PERSIAPAN
3
Kepala Desa
menyelenggarakan
sosialisasi yang diikuti
oleh Perangkat Desa,
Badan Pemusyawaratan
Desa, Perwakilan
Masyarakat dan Tokoh
Masyarakat.
TAHAP
PERSIAPAN
4
Pemerintah Daerah
melalui Dinas yang
melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang
pemberdayaan
masyarakat dan desa
menyelenggaran
sosialisasi dan
melakukan supervisi
proses pembentukan.
TAHAP
PERSIAPAN
1

5. Tahapan Proses Pembentukan
Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama
(TAHAP PELAKSANAAN)
Musyawarah Antar Desa.
TAHAP
PELAKSANAAN
2
Musyawarah Desa.
TAHAP
PELAKSANAAN
1

6. Tahapan Proses Pembentukan
Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama
(TAHAP PEMANTAUAN DAN PELAPORAN)
Bupati/wali kota
menyusun laporan
pelaksanaan
pembentukan Pengelola
Kegiatan DBM Eks
PNPM-MPd menjadi
BUM Desa bersama
kepada gubernur.
TAHAP
PELAKSANAAN
2
Pemantauan dan
Pelaporan dilaksanakan
secara berjenjang mulai
dari Kecamatan hingga
Provinsi.
TAHAP
PEMANTAUAN & PELAPORAN
1

7. Pengalihan Aset
Pasal 5 Ayat 1
Pasal 5 Ayat 2
Pasal 5 Ayat 3
Pasal 5 Ayat 4
Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-
MPd menyusun Laporan Penghitungan
Keseluruhan Aset DBM Eks PNPMMPd
beserta Data Penerima Manfaat untuk
disampaikan kepada INSPEKTORAT
Kabupaten/Kota untuk dilakukan REVIU
Pasal 5 Ayat 4
Pengalihan aset dilakukan terhadap
keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd
Pasal 5 Ayat 1
Aset DBM Eks PNPM-MPd berasal dari:
hibah atau bantuan pemerintah langsung
dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota selama pelaksanaan
PNPM-MPd
Pasal 5 Ayat 3
Aset DBM Eks PNPM-MPd berupa harta atau
kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain
yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap
maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan
dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd
Pasal 5 Ayat 2
Aset DBM Eks PNPM-MPd berasal dari:
Kekayaan lain yang diperoleh secara sah
selama pengelolaan
Pasal 5 Ayat 3 (Lanjutan)
Aset DBM Eks PNPM-MPd berasal dari:
Pengembangan modal dari surplus/Jasa
Pinjaman Perguliran
Pasal 5 Ayat 3 (Lanjutan)

8. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi ditemukan pengelolaan
kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat,
beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan
melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat
dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah kabupaten/kota
melakukan: (Pasal 21 Ayat 4)
a. Audit Keuangan;
b. Restrukturisasi Modal;
c. Restrukturisasi Kepengurusan; dan
d. Pembinaan Tata Kelola Kelembagaan.
Penyelesaian Permasalahan

9. Pembinaan yang dapat dilakukan meliputi:
a. Sosialisasi Kebijakan;
b. Fasilitasi termasuk Pendampingan, Konsultasi, Asistensi dan
Pemberian Pedoman/Petunjuk;
c. Pelatihan;
d. Bimbingan Teknis; dan
e. Pendataan dan Identifikasi Perkembangan.
Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan
pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi
BUM Desa bersama melalui Organisasi Perangkat Daerah yaitu
Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten/Kota,
dan Kecamatan.
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

10. REVIU
Penelaahan Ulang Bukti-bukti untuk
memastikan bahwa Kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan,
Standar, Rencana, atau Norma yang telah di
Tetapkan.
AUDIT
Kegiatan peninjauan kembali data-data konkrit
dalam suatu laporan agar akurat. Data yang
tertulis dalam laporan diperiksa secara detail
apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai
dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data
tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya.

11. PERBANDINGAN REVIU & AUDIT
Aspek REVIU AUDIT
Tujuan
Memastikan apakah prosedur suatu
kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yg
berlaku. Misalnya suatu kegiatan sudah
dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur
dalam peraturan perundangan
Memastikan bahwa seluruh informasi yang
diperoleh dalam audit sesuai dengan ketentuan.
Misalnya dari bukti-bukti yang diuji saat audit
menunjukkan bahwa tidak ditemukan
penyimpangan.
Prosedure
terbatas pada menelaah prosedur suatu
kegiatan, tidak menelaah validitas bukti-
bukti.
Melakukan teknik audit komprehensif, misal
analisis, observasi, investigasi, wawancara,
inspeksi, pemeriksaan fisik, verifikasi, konfirmasi,
dll.
Contoh
Pengujian nilai Aset Tetap Gedung :
Memastikan apakah nilai aset tetap
gedung di laporan telah dicatat sesuai nilai
perolehan dan telah didukung bukti
kepemilikan
Pengujian nilai Aset Tetap Gedung :
Selain pengujian dokumen, dilakukan
pemeriksaan fisik gedung.

12. Terima Kasih