Salah satu titik rawan korupsi adalah belanja hibah dan bansos, akuntabilitas dan pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos dari pemerintah belum terbiasa membuat pertanggungjawaban sehingga semoga slide ini dapat membantu para penerima hibah bansos dari pemerintah tidak terjerumus dalam permasalahan hukum....

1. disampaikan pada : Pertemuan Koordinasi Pengembangan & Pemberdayaan Kelembagaan Kelautan &
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Angkatan II)
inspektoratprovinsijawatengah
Semarang, 4 Mei 2018

2. Internal
Control
Functional
Control
Legislative
Control
Social
Control
SISTEM PENGAWASAN
BERLAPIS

3. 3

4. AREA POTENSI KORUPSI
DI PEMERINTAHAN
PROSES
PENYUSUNAN
DAN ALOKASI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
PERIJINAN
• INTERVENSI PIHAK LUAR
• BELANJA BANSOS/HIBAH
• ALOKASI YG TDK FOKUS PD KEPENTINGAN PUBLIK
• TIDAK TAAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN
(PERENCANAAN, PELAKS, PENATAUSAHAAN)
• PERSEKONGKOLAN TENDER
• MARK-UP HARGA
• SPESIFIKASI TIDAK SESUAI
• PELAKSANA TIDAK INDEPENDEN
• SUAP & GRATIFIKASI
• PUNGLI
• PELAYANAN TIDAK PRIMA
• PROSES TIDAK TRANSPARAN

5. ASSURANCE
ACTIVITY
• AUDIT
• REVIU
• EVALUASI
• MONITORING
CONSULTATIVE
ACTIVITY
• ASISTENSI
• SUPERVISI
• KONSULTANSI
• FASILITASI
• TRANSFER OF
KNOWLEDGE
• PEMBANGUNAN
BUDAYA
INTEGRITAS
• RENCANA AKSI
PPK
• KORSUPGAH
ANTI CORRUPTION
ACTIVITY

6. PERAN INSPEKTORAT
(APIP)
PELAK
SANA
KEG.
Mengurangi
PELUANG
Korupsi
Menghilang-
kan NIAT
Korupsi TIDAK
TERJADI
PENYIMPA
NGAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
- CONSULTING PARTNER
- QUALITY ASSURANCE
- WATCH DOG
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
LEMBAGA
INDIVIDU
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
KOMPETENSI
MEMPERKUAT
INTERNAL CONTROL
GOOD GOV.

7. - PERMENDAGRI 14/2016
- PERGUB JATENG 30/2017
PEDOMAN
BELANJA HIBAH PROV JATENG 2018

8. YANG ADA HANYALAH
ORANG YANG
MELAKSANAKAN
PERATURAN DENGAN
CARA YANG BAIK ATAU
DENGAN CARA YANG
BURUK….

9. SEMAKIN BESAR DANA DIKELOLA
SEMAKIN RAWAN PENYIMPANGAN

10. Transparency hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang
berkepentingan
Accountability hibah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat
dipertanggungjawabkan
Effective
efficient
hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang
timbul dapat ditekan seminimal mungkin
Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan
mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari
keputusan yang bersifat spekulatif
Prudent
Independenty hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara
Objectivity hibah tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan Negara
4

11. PEMDA
a. usulan calon penerima
b. daftar penerima hibah (SK KDH)
c. NPHD
d. pakta integritas penerima hibah
e. bukti transfer uang atau bukti
serah terima barang/jasa
PENERIMA
a. Lap. penggunaan hibah
b. Surat peryataan tanggungjawab
penggunaan hibah
c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah
catatan :
v a dan b disampaikan kepada KDH
v sedangkan c disimpan oleh penerima
sebagai objek pemeriksaan.
§ Penerima hibah berupa uang menyampaikan
laporan kpd KDH melalui PPK tembusan
SKPD terkait
§ Penerima hibah bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan hibah
yang diterimanya.
• Penerima hibah berupa barang/jasa
menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD
terkait.
• Hibah berupa barang yg belum diserahkan
kpd penerima hibah s/d akhir tahun
anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca keuangan daerah
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAPORAN &
PERTANGGUNGJAWABAN

12. SETIAP PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG
DENGAN BUKTI YANG LENGKAP DAN SAH

13. KRITERIA BUKTI
RELEVAN
• bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahannya
KOMPETEN
• Kompeten tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara
mendapatkan bukti dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut.
CUKUP
• Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah/kuantitas dan/atau nilai
keseluruhan bukti. Bukti yang cukup berarti dapat mewakili/
menggambarkan keseluruhan keadaan/kondisi yang dipermasalahkan.
MATERIAL
• Bukti yang material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti
dan penting (kualitas dan kuantitas)

14. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
Laporan selaras dgn proposal
• Nama/judul Kegiatan
• Identitas penerima (nama kelompok, kepengurusan, alamat)
• RAB
• Dokumentasi kegiatan
Sesuai NPHD
Dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai)
Laporkan pelaksanaan kewajiban2 lain (jika ada)
Kirim laporan tepat waktu (simpan sebagai arsip)
Patuhi pakta integritas

15. LARANGAN PENGGUNAAN HIBAH
DALAM BENTUK UANG*
Pengembangan modal usaha dalam bentuk uang
Pengembangan koperasi
Pengembangan usaha perorangan
Pembangunan Poskamling
Pembangunan lingkungan pemakaman
Pembangunan Gapura
*Pasal 7 ayat (2) Pergub 70/2014

16. NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH
pemberi dan penerima hibah;
tujuan pemberian hibah;
besaran/rincian penggunaan hibah yg akan diterima;
hak dan kewajiban;
tata cara penyaluran/penyerahan
tata cara pelaporan;

17. LAMPIRAN BUKTI SPJ
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
Ringkasan Pengeluaran/Belanja
Dasar pembayaran
Bukti serah terima
Bukti pembayaran/pengeluaran uang (bermeterai)
Bukti pelaksanaan pekerjaan

18. #SetialahPadaKebaikan

19. TERIMA KASIH