Skripsi Bab 1 Analisis Strategi Koperasi dalam menekan tingkat NPF

1. Analisis Strategi Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam
menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)
SKRIPSI
Muhammad Yusuf
NIM 41202090
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
STEI SEBI
1437 H / 2016 M

2. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.........................................................................................................................2
BAB I...................................................................................................................................1
PENDAHULUAN..................................................................................................................1
1.1Latar Belakang...........................................................................................................1

3. DAFTAR GAMBAR

4. DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Jumlah Koperasi di kota Depok Berdasarkan Kecamatan...................................................5
Tabel 1.2
Pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2005-2014...............................................................6

5. DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1
Jumlah Koperasi di Indonesia 2010-2014...........................................................................3
Grafik 1.2
Kinerja Koperasi di Indonesia tahun 2004-2014.................................................................4
Grafik 1.3
Presentasi Koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Depok.............................................6

6. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Sistem ekonomi islam di Indonesia saat ini telah mengalamin perkembangan
yang cukup pesat ditandai dengan berkembangnya jumlah lembaga keuangan
perbankan (BUS dan UUS) begitu pun dengan lembaga keuangan non perbankan
seperti koperasi syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. sistem ekonomi
islam adalah sistem ekonomi yang dalam menjalankan oprasionalnya berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam syariat islam, sehingga sistem ekonomi islam biasa
juga dikenal dengan sistem ekonomi syariah. keberadaan sistem ekonomi dalam
Islam berawal dari definisi atau pemahaman bahwa Islam merupakan sistem
kehidupan yang lengkap dan mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik itu
yang berhubungan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat.
Sebagai suatu sistem ekonomi yang dikenal dalam islam tentunya berbeda
dengan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.
Sistem ekonomi islam tidak membolehkan adanya transaksi riba dalam setiap
aktivitas oprasional ekonominya, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional
yang melihat bahwa riba atau yang lebih dikenal dengan bunga (interest)
merupakan hal yang wajar dilakukan dalam sebuah transaksi. Demikian pula
dalam sistem ekonomi islam selain riba/bunga juga dilarang melakukan transaksi
yang mengandung unsur ketidakjelasan yang dikenal dengan transaksi yang
mengandung gharar. Dalam pengaplikasian sistem ekonomi islam ini dalam
kehidupan manusia, Rasulullah sudah memperlihatkannya bagaimana beliau
membangun sistem ekonomi lewat Baitul Maal Wattamwil atau saat ini yang lebih
dikenal dengan koperasi syariah.

7. 2
Di Indonesia sendiri undang-undang dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai
soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu
perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang
secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara
terus menerus dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat
secara sekitarnya secara umum, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa koperasi
syariah telah memberikan sumbangan yang mendasar dalam pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Koperasi syariah di Indonesia sendiri telah mulai ada sejak tahun 1992 di
Jakarta yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil, seiring
dengan berkembangnya jumlah BMT atau yang lebih dikenal dengan koperasi
syariah mulailah koperasi syariah ini diperbincangkan karna koperasi syariah
dapat menjadi solusi dan alternative UMKM di Indonesia dalam memperoleh
pembiayaan secara syariah. Lembaga BMT sebagai basis ekonomi rakyat yang
berdasar atas prinsip kekeluargaan maka BMT berbadan hukum koperasi yang
mengacu pada undang-undang No.25 tahun 1992 tentang pengkoprasian,
selanjutnya sebagai bentuk legalitas koperasi syariah maka kementrian koperasi
mengeluarkan peraturan No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk
pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). sehingga
semua kegiatan koperasi syariah harus berdasarkan keputusan menteri tersebut
yang menyatakan bahwa KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak
di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip bagi hasil
(syariah). Produk utama dari koperasi jasa keuangan syariah adalah simpanan,
pembiayaan serta investasi. Setiap produk dilakukan sesuai dengan akad yang
sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan mendasar dari koperasi syariah dengan
koperasi konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil pada koperasi syariah
dan penerapan sistem bunga pada koperasi konvensional.
Secara umum prinsip oprasional koperasi adalah membantu kesejahteraan
para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya dalam prinsip koperasi
syariah tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong

8. 3
royong (ta’awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun
kemandirian hidup. (Koperasi Syariah, Nur S Buchori 2009, hlm: 15)
Perkembangan koperasi di Indonesia dari tiap tahunnya mengalami
peningkatan yang besar berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil
dan menengah, jumlah pertumbuhan koperasi dapat dilihat pada data grafik
dibawah ini.
Grafik 1.1
Jumlah Koperasi di Indonesia 2010-2014
Sumber data: depkop.go.id (diolah)
Dari table diatas dapat dilihat secara jelas bahwa pertumbuhan jumlah
koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti gambar diatas
digambarkan pada tahun 2010 jumlah nasional koperasi yang ada di Indonesia
sebesar 177.482 Unit, namun dalam jarak 4 tahun dari tahun 2010 ke tahun 2014
jumlah koperasi mengalami peningkatan jumlah sebanyak 32.006 unit koperasi
atau sebesar 15,2 %. Hal ini menandakan bahwa koperasi di Indonesia sangat
dibutuhkan oleh masyarakat karna jumlah koperasi terus mengalami
pertumbuhan, selain itu koperasi juga menjadi penopang dalam perekonomian
rakyat terutama dalam membangun UMKM yang jarang dan tidak tersentuh oleh

9. 4
pembiayaan perbankan, sehingga koperasi di Indonesia menjadi solusi dalam
membangun dan meningkatkan UMKM yang ada saat ini.
Adapun jika dilihat dari kinerja koperasi di Indonesia selama 10 tahun
terakhir juga telah menunjukan kinerja yang positif, dilihat dari usaha dan sisa
hasil usaha (SHU) juga menunjukkan kinerja yang terus meningkat, Jumlah modal
koperasi meningkat rata-rata sekitar 28,9 persen dalam 10 tahun terakhir, yang
utamanya didorong oleh peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjadi
anggota koperasi sehingga menambah modal koperasi secara mandiri. Hal seperti
ini tentunya mendukung dalam mendorong perbaikan rasio modal sendiri dan
modal luar koperasi, dan juga menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi.
Peningkatan SHU yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume usaha
menunjukkan perbaikan nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan
dari layanan dan produk pembiayaan yang diberikan koperasi bagi anggotanya.
Adapun kinerja koperasi secara umum dalam rentang 10 tahun terakhir dapat
dilihat pada gambar dibawah ini,
Grafik 1.2
Kinerja Koperasi di Indonesia tahun 2004-2014
Sumber data: Renstra kementerian koperasi dan ukm 2015-2019
Seiring dengan peningkatan jumlah koperasi secara nasional juga diiringi
oleh jumlah pertumbuhan koperasi diseluruh wilayah dan kota di Indonesia,

10. 5
seperti halnya yang terjadi di kota Depok provinsi jawa barat, pertumbuhan
koperasi yang secara cepat merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Depok
ditandai dengan munculnya koperasi-koperasi yang menawarkan jenis usahanya
baik itu jenis koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi pemasaran,
koperasi konsumen, koperasi jasa bahkan koprasi serba usaha dengan konsep
syariah ataupun konvensional, seperti yang yang dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel 1.1
Jumlah Koperasi di kota Depok Berdasarkan Kecamatan
No. Nama Kecamatan Jumlah Koperasi
1 Beji 77
2 Bojongsari 33
3 Cilodong 37
4 Cimanggis 75
5 Cinere 18
6 Cipayung 29
7 Limo 23
8 Pancoran Mas 114
9 Sawangan 45
10 Sukmajaya 101
11 Tapos 56
JUMLAH 618
Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari data yang digambarkan diatas menunjukan jumlah koperasi yang ada
di wilayah Depok sebanyak 618 unit yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan
jumlah koperasi terbanyak ada di Kecamatan Pancoran Mas sebesar 114 unit
kemudian Kecamatan Sukmajaya yang terdapat 101 unit koperasi, adapun
kecamatan yang jumlah unit koperasinya paling sedikit adalah kecamatan Cinere
yang jumlah koperasinya hanya 18 unit koperasi, dari data di atas juga
menginformasikan bahwa penyebaran koperasi di tiap kecamatan di wilayah
Depok sudah terdapat koperasi yang aktif dalam menjalankan operasionalnya
berupa penawaran pembiayaan kepada anggota koperasi. Di kota Depok juga
mengalami pertumbuhan jumlah koperasi pada tiap tahunnya, walaupun
peningkatannya tidak banyak tetapi koperasi tetap bermunculan hal ini
menggambarkan bahwa koperasi masih di butuhkan oleh masyarakat depok dalam

11. 6
mengembangkan usahanya, adapun pertumbuhan jumlah koperasi pada 10 tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.2
Pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2005-2014
No Tahun Koperasi yang baru
1 2005 45 Unit
2 2006 36 Unit
3 2007 39 Unit
4 2008 69 Unit
5 2009 39 Unit
6 2010 38 Unit
7 2011 43 Unit
8 2012 16 Unit
9 2013 18 Unit
10 2014 10 Unit
Rata-rata pertumbuhan 35
Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari data diatas menggambarkan bahwa di Kota Depok tiap tahunnya
terdapat koperasi baru yang muncul atau berdiri, namun jika di lihat di lapangan
berdasarkan data departemen koperasi kota Depok seiring dengan pertumbuhan
jumlah koperasi yang sekarang jumlahnya mencapai 618 unit koperasi, terdapat
juga koperasi yang tidak beroprasional atau tidak aktif sebesar 38% atau
berjumlah 232 unit koperasi dan adapun yang aktif sebesar 62% atau 386 unit
koperasi, seperti yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 1.3
Presentasi Koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Depok

12. 7
Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari grafik-grafik diatas dan sebelumnya dapat diketahuin jumlah koperasi
yang ada di kota Depok sebanyak 618 unit koperasi diatas, dan koperasi yang
aktif menjalankan oprasionalnya hanya sebesar 62 % atau hanya 386 unit
Koperasi, dan jika dilihat dari jenis usaha koperasi yang ada di Kota Depok maka
dapat dibedakan kedalam dua jenis usaha yaitu jenis usaha Syariah dan jenis
usaha konvensional, berdasarkan data rekapitulasi per kelompok usaha terdapat 33
unit koperasi syariah dan 77 unit koperasi konvensional.
Salah satu koperasi syariah yang ada di Kota Depok dan berdiri di
kecamatan pancoran mas dengan jumlah koperasi terbanyak yang ada di kota
Depok dan koperasi ini juga senantiasa mengalami perkembangan jumlah modal,
aset dan anggota pada tiap tahunnya disaat banyak koperasi yang tutup dan tidak
beroprasional, koperasi tersebut adalah koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera
(BUSRA) yang terletak di Kecamatan Pancoran Mas berdiri sejak tahun 2006 atau
tepatnya pada tanggal 10 Februari 2006 yang diketuai oleh Bapak Mukhlas,
AMKL. KSU Bina Usaha Sejahtera didirikan dengan modal awal sebesar Rp
65.402.502 yang beranggotakan 10 KSM se-Jabodetabek terdiri dari 500 orang
yang bergelut di bidang usaha mikro. Seiring dengan terus meningkatnya
pembiayaan yang disalurkan oleh KSU Bina Usaha Sejahtera pada tiap tahunnya

13. 8
maka diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menekan pembiayaan yang
bermasalah (macet) agar koperasi tidak mengalami kerugian dalam menjalankan
usahanya, setiap lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan pasti
melakukan analisi pembiayaan yang meliputi : Character, Capacity, Capital,
Condition, dan Collateral atau yang dikenal dengan analisis 5C. analisis ini
dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota
koperasi yang mengajukan pembiayaan sehingga pihak koperasi dapat mengetahui
keadaan calon debitur apakah pembiayaan ini akan disetujui atau tidak. Hal ini
dilakukan oleh pihak koperasi agar dapat meminimalisis pembiayaan yang
bermasalaha, akan tetapi walaupun setiap lembaga keuangan melakukan hal ini
pembiayaan yang bermasalah pasti akan tetap ada pada tiap tahunnya walau
presentase pembiayaan bermasalah pada tiap lembaga keuangan berbeda
tergantung strategi internal pengurus lembaga keuangan dalam menganalisis
pembiayaan yang disalurkan dengan tujuan menekan tingkat NPF (Non
Performing Financing). Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini
mengambil pembahasan dengan judul: “Analisis Strategi Koperasi KSU Bina
Usaha Sejahtera dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)”.
1.2 Rumusan Masalah
Perkembangan dunia usaha saat itu berlangsung sangat cepat, yang tentunya
menimbulkan persaingan yang sangat kompetitor di lingkungan bisnis tak
terkecuali di dunia bisnis syaraih, baik itu di sektor perbankan syariah atau pun
non perbankan seperti koperasi syariah dan UMKM. Dengan persaingan di dunia
bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syaraih seperti
perbankan syariah dan koperasi syariah harus memiliki strategi yang efektif dalam
menekan tingkat pembiayaan yang bermasalah (NPF), atas dasar persoalan
tersebut dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah:
1) Bagaimana Strategi Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan
Tingkat NPF?

14. 9
2) Apakah strategi di Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera efektif untuk
menekan tingkat NPF?
1.3 Batasan Masalah
Agar permasalahan tidak terlalu luas maka penulis memberikan batasan masalah
terhadap objek yang di kaji, adapun pembatasan masalah diantaranya:
1) Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang bagaimana
strategi yang digunakan oleh Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam
Menekan Tingkat Non Performing Financing
2) Penelitian dilakukan pada Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian
i. Untuk mengetahui bagaimana strategi Koperasi KSU Bina Usaha
Sejahtera dalam menekan tingkat NPF
ii. Untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan tingkat NPF
2) Manfaat Penelitian
i. Bagi Penulis: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan dalam
rangka menyelesaikan tugas akhir
ii. Bagi Akademis: Sebagai bahan pengembangan teori strategi bagi
koperasi syariah, terutama strategi dalam menekan tingkat NPF
pada pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah lainnya.
iii. Bagi perusahaan: Sebagai bahan evaluasi bagi strategi yang telah
diterapkan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat
keputusan terkait strategi koperasi syariah yang akan diterapkan
terutama terkait strategi dalam menekan tingkat NPF.
1.5 Sistematika Penulisan

15. 10
Dalam penelitian skripsi ini, secara garis besar penulis membagi kedalam 5 Bab,
yang terdiri dari:
 Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pembatasan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan
 Bab II Landasan Teori
Bab ini menjabarkan tentang koperasi syariah, struktur organisasi dan akad
dalam koperasi syariah serta juga membahas tentang pembiayaan
bermasalah (NPF) pada koperasi syariah.
 Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini menjelaskan terkait metodologo penelitian yang digunakan dalam
menganalisis data, tercakup didalamnya jenis data, metode pengumpulan
data dan metode analisis data
 Bab IV Pembahasan
Bab ini menjelaskan objek penelitian yaitu KSU Bina Usaha Sejahtera dan
menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian.
 Bab Penutup
Pada bab penutup ini penulis menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang
telah dilakukan, juga penulis memberikan saran atau pun masukan kepada
perusahaan objek penelitian dan penile selanjutnya.