1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Koperasi pada dasarnya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan
untuk menggalang kerja sama di antara orang-orang yan mempunyai keterbatasan
ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Pembentukan badan usaha koperasi
tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para
anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok.
Namun dalam perkembangannya, koperasi yang salah satu lembaga ekonomi
harus siap mencari untung dan bukannya sekedar mengejar sisa hasil usaha (SHU)
setia berperan dalam perekonomian nasional.
Perekonomian nasional mempunyai tujuan utamanya yaitu pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian
nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut akan
tercapai. Kuncinya harus ada strategi ekonomi makro-mikro yang ramah pada
pasar tetapi juga ada keberpihakan pada sektor ekonomi rakyat. Ekonomi makromikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri, sebaliknya keduanya
harus seimbang dan saling meneguhkan.
Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan melalui
lambang koperasi.

2. Lambang koperasi mempunyai arti berikut:
1. Rantai memgambarkan persahabatan dan persatuan dalam koperasi
2. Lima gigi roda menggambarkan usaha koperasi yang dilakukan secara terus
menerus
3. Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran dan kesejahterhan rakyat yang
akan dicapai koperasi.
4. Timbangan menggambarkan keadilan social sebagai salahn satu dasar bagi
koperasi.
5. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi.
6. Pohon
beringin
menggambarkan
lambang
kemasyarakatan
serta
melambangkan koperasi yang kokoh dan beraakar.
7. Koperasi Indonesia menggambarkan lambang koperasi yang menunjukkan
kepribadian rakyat Indonesia.
8. Warna merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan, maka penulis mengambil
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Sosial & Ekonomi.
2. Dampak Koperasi terhadap proses Pembangunan Sosial Ekonomi.
3. Koperasi sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional.
4. Konsepsi pengembangan koperasi.
5. Kebijakan pokok pemeritah.

3. 6. Pertikaian konsepsi.
7. Sebab-sebab kegagalan organiasai koperasi.
8. Persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi.
9. Koperasi kesejahteraan yang dapat menimbulkan masalah.
10. Sarana dan cara menggunakan bantuan pemerintah secara efektif.
1.3 TUJUAN PENULISAN
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui tujuan dan
masalah yang ada pada rumusan masalah.
1. Mengetahui peranan koperasi dalam pembangunan sosial & ekonomi.
2. Mengetahui dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi.
3. Mengetahui koperasi sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional.
4. Mengetahui konsepsi pengembangan koperasi.
5. Mengetahui kebijakan pokok pemerintah.
6. Mengetahui pertikaian konsepsi.
7. Mengetahui sebab kegagalan organisasi koperasi.
8. Mengetahui persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi.
9. Mengetahui koperasi kesejahteraan yang dapat menimbulakan masalah.
10. Mengetahui sarana dan cara menggunakan bantuan pemerintah secara efektif.

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL &
EKONOMI
Koperasi adalah institusi atau lembaga atau organisasi yang tumbuh atas
dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu. Koperasi sangat
berperan dalam pembangunan nasional diberbagai bidang, terutama bidang
ekonomi dan bidang-bidang lainnya, Berikut adalah ulasannya.
Kedudukkan koperasi sebagai salah satu sector ekonomi nasional
diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum.
Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut :
1. Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya
dan masyarakat umumnya
2. Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun
masyarakat
3. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
4. Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat
5. Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis
6. Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat umumnya
7. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional

5. 2.1.1 Bidang Ekonomi
Peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional dibidang
ekonomi karena koperasi banyak berperan dalam hal tersebut, diantaranya:
1. Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota
dan masyarakat pada umumnya.
2. Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun
masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
4. Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.
6. Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat umumnya.
7. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional.
8. Koperasi dapat menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi
9. Menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional,
sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa
mendatang

6. 2.1.2 Bidang Sosial
Koperasi juga berperan dalam pembangunan nasional dibidang sosial karena
pada dasarnya koperasi adalah organisasi atau perkumpulan yang bersifat
sukarela. Peranan koperasi dibidang ini diantaranya:
1. Menjadi pendorong bagi para anggotanya untuk memiliki semangat kerja
sama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
2. Membantu terciptanyanya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis serta
melindungi hak dan kewajiban semua orang.
3. Membantu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.
2.1.3 Ekonomi Sosial
Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para
anggotanya yang secara sosial ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan
sosial.
2.1.4 Bidang Pendidikan
Koperasi juga berperan di bidang pendidikan karena didalam koperasi ini
terdapat ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang seharusnya diajarkan sejak dini kepada
anak-anak usia sekolah. Maka seharusnya ilmu koperasi menjadi salah satu
pelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah.

7. Dengan begitu para siswa akan mendapat ilmu-ilmu dari koperasi diantaranya
bagaimana bekerjasama dengan orang lain dalam organisasi yang nantinya akan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan
koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam pengka
melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Ada 3 perbedaan penting
mengenai koperasi sebagai sarana pemerintah, sebagai sarana swadaya yang
otonom dari para anggota dan koperasi yang diawasi Negara:
1. Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah
mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan secara
administrasi untuk melaksanakan tigas-tugas khusus dan kegiatan-kegiatan
tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.
2. Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya,
dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang
kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampakdampak yang berkaitan dengan pembangunan
3. Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah secara
langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada
organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.

8. 2.2 DAMPAK KOPERASI TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN
SOSIAL EKONOMI
2.2.1 Dampak Mikro dari suatu Koperasi
Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan
perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan
koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut
diterima oleh anggota dapat :
1. Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan
peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah
yang besar.
2. Melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.
Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi
koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan social
dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi; pembentukan suatu
perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan
memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan
mereka.

9. 2.2.2 Dampak Makro dari Organisasi Koperasi
Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang :
1. Politik
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “politik”,
sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi
secara aktif dalam lembaga-lembaga kopersi yang diorganisasi secara demokratis.
2. Sosial
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “social
budaya”. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses
pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur social yang
ada, dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah
masyarakat tradisional tanpa merusaknya.
3. Ekonomi Sosial
Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para
anggotanya yang secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan
social.
4. Ekonomi
Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi :
1. Perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan
menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan
memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.

10. 2. Diversivikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan
dari bahan mentah.
3. Peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani,
pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.
4. Peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia”
melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.
5. Transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan
kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang,
melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat.
6. Pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi
pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang
saling membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen
berbagai barang dan jasa.
2.2.3 KOPERASI SEBAGAI SARANA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
Jika dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan
koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam rangka
melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Ada 3 perbedaan penting
mengenai koperasi sebagai sarana pemerintah yang diawasi Negara:
A. Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah
mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan secara

11. administrasi untuk melaksanakan tugas khusus dan kegiatan tertentu dalam
rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.
B. Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya,
dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang
kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampakdampak yang berkaitan dengan pembangunan.
C. Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah secara
langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada
organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.
2.2.4 KONSEPSI PENGEMBANGAN KOPERASI
Suatu konsepsi pemerintah yang konsisten dan bersifat umum mengenai usaha
yang mendorong secara tidak langsung pertumbuhan secara bertahap dan
pengembangan sendiri dari organisasi-organisasi koperasi terdiri atas:
1.
Penggabungan-penggabungan secara sistematis dari berbagai kebijakan
untuk menciptakan kondisi-kondisi pokok, yang disesuaikan dengan situasi
social ekonomi dan budaya Negara-negara yang bersangkutan.
2.
Menunjang pertumbuhan secara bertahap organisasi swadaya koperasi dan
gerakan koperasi.

12. 2.2.5 KEBIJAKAN KEBIJAKAN POKOK PEMERINTAH
Kebijakan-kebijakan pokok pemerintah yang bersifat instrumental bagi
terciptanya berbagai kondisi pokok yang sesuai bagi pertumbuhan bertahap
organisasi-organisasi swadaya koperasi secara singkat diuraikan sbb :
1. Peraturan-peraturan resmi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
memadai bagi perintisan dan pengembangan sendiri organisasi swadaya
koperasi dan gerakan koperasi.
2. Fasilitas-fasilitas berupa informasi, pendidikan dan latihan bagi calon anggota,
pengurus, manajemen organisasi-organisasi swadaya koperasi, juga untuk
orang-orang yang bertindak sebagai promoter-promotor usaha swadaya, yang
dipekerjakan pada berbagai lembaga pengembangan usaha swadaya.
3. Fasilitas menyangkut pelayanan auditing dan konsultasi maupun bantuan
manajemen
4. Perlakuan yang sama atau yang bersifat preferensi
5. Keringanan pembebasan pajak
6. Bantuan-bantuan keuangan dalam bentuk kredit, subsidi, dan donasi untuk
kasus-kasus tertentu
7. Peraturan-peraturan antitrust
8. Struktur-stuktur lembaga-lembaga pengembangan swadaya.

13. 2.2.6 PERTIKAIAN KONSEPSI
Mereka yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyekproyek pembangunan di Negara yang sedang berkembang menghadapi tugas yang
sulit untuk menciptakan keserasian antara dua tujuan yang satu sama lain
bertentangan :
1. Disatu pihak, proyek-proyek pembangunan harus dapat mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang cepat.
2. Dilain pihak, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan dampak
positif terhadap pola pengembangan suatu struktur sosial yang lebih baik.
2.3 SEBAB-SEBAB KEGAGALAN ORGANISASI KOPERASI
Kebijaksanaan pada dasarnya beranggapan bahwa, jika persyaratan –
persyaratan minimum itu tidak dapat dipenuhi, maka kekurangan itu selama
jangka waktu tertentu dapat diganti dengan bantuan-bantuan pemerintah,sbb :
1. Prakarsa untuk membentuk koperasi diganti dengan aktivitas-aktivitas dri
pegawai dinas pengembangan koperasi
2. Kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap modal koperasi diganti
dengan donasi-donasi pemerintah atau pinjaman-pinjaman lunak.
3. Keterampilan manajemen untuk untuk menjalankan perusahaan koperasi
diganti oleh pegawai-pegawai pemerintah.
4. Efisiensi ekonomis perusahaan koperasi dalam hubungan dengan dan untuk
kepentingan anggota diciptakan secara semu melalui pemberian hak-hak

14. istimewa, seperti pengecualian pajak, monopoli untuk mengusahakan produkproduk tertentu, audit tanpa pembayaran imbalan jasa dan sebagainya
5. Setelah jangka waktu tretentu diharapkan, bahwa koperasi-koperasi yang
didukung dengan bantuan pemerintah itu dapat merubah dirinya sendiri
melalui suatu proses yang berlangsung secara otomatis menjadi organisasiorganisasi yang benar-benar dapat berdiri sendiri.
2.4 PERSYARATAN
PERSYARATAN
YANG
DIPERLUKAN
BAGI
PERTUMBUHAN KOPERASI
Secara
sistematis
persyaratan-persyaratan
yang
diperlukan
bagi
pertumbuhan koperasi, yaitu:
1.
Hanya menunjang kegiatan-kegiatan koperasi yang berkaitan langsung
dengan kepentingan-kepentingan para anggota
2.
Mendorong para anggota untuk berperan serta dalam pemilihan pengurus,
pengawas dan dalam pengambiln putusan.
3.
Membiarkan suatu tingkat otonomi tertentu kepada koperasi-koperasi itu
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kegiatan-kegiatan
ekonominya selalu dapat disesuaikan dengankepentingan-kepentingan
ekonomi para anggotanya.

15. 2.5 KOPERASI
KOPERASI
KESEJAHTERAAN
YANG
DAPAT
MENIMBULKAN MASALAH
a.
Menimbulkan beban yang berat bagi pemerintah
b.
Tidak dikelola sebagaimana layaknya suatu organisasi ekonomi, tetapi lebih
menyerupai suatu lembaga administrasi
c.
Menampung
semua
orang
yang
membutuhkan
bantuan
tanpa
memperhatikan keinginan dan kemampuan mereka untuk bekerja sama
demi suatu tujuan yang sama
d.
Tidak merubah dirinya menjadi organisasi-organisasi swadaya sebagaimana
diharapkan
2.6 SARANA DAN CARA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMERINTAH
SECARA EFEKTIF
Secara umum, dapat dikatakan bahwa dana-dana atau bantuan keuangan
pemerintah dapat diberikan secara efektif, apabila seluruh bantuan dititikberatkan
pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan menciptakan persyaratan-persyaratan bagi
pertumbuhan ekonomi.
Pengurangan Pengaruh Pemerintah Terhadap Koperasi yang Disponsori
Pemerintah
Berbagai kebijakan dan program yang diarahkan bagi perintisan dan dukungan
koperasi harus dirancang sesuai dengan suatu konsepsi yang konsisten secara
teoritis dan memenuhi syarat kelayakan dalam praktek. Dengan demikian,

16. sekurang-kurangnya akan terdiri atas tiga tahap de-ofisialisasi (pengurangan
pengaruh pemerintah), yaitu sbb:
a.
Tahap I
Mendukung perintisan organisasi koperasi. Prioritas dalam tahap ini unntuk
merintis berdirinya koperasi dan perusahaan koperasi yang menurut ukuran,
struktur dan kemampuan manajemennya cukup mampu untuk memajukan para
anggotanya secara efisien fengan menawarkan barang/jasa yang dibutuhkan untuk
memenuhi kepentingan dan tujuannya. Diharapkan bahwa hal ini dapat
ditingkatkan dalam jangka panjang oleh organisasi koperasi yang otonom.
b.
Tahap II
Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor dan pengawasan
teknis, manajerial dan keuangan secara langsung dari organisasi-organisasi
pemerintah dan dikendalikan oleh Negara. Tujuan utamanya adalah untuk
mendukung perkembangan sendiri koperasi kea rah tahap kemandirian dan
otonomi , artinya bantuan langsung, bimbingan dan pengawasan atau
pengendalian harus dikurangi.
c.
Tahap III
Perkembangan koperasi selanjutnya sebagai organisasi mandiri yang otonom.
Setelah tahap-tahap swadaya dan otonom berhasil, koperasi-koperasi yang semula
disponsori Negara dapat meneruskan perkembangannya sebagai organisasi
koperasi sekunder dan tertier. Perkembangan selanjutnya dapat ditingkatkan
secara tidak langsung melalui kondisi pokok yang sebenarnya diciptakan melalui

17. penggabungan yang tepat berbagia instrument kebijakan yang berorientasi pada
organisasi koperasi.
2.7 PEMUSATAN
PERHATIAN
PADA
PERKEMBANGAN
PRAKOPERASI
Persysaratan-persyaratan bagi terbantuknya dan pertumbuhan koperasi, yaitu sbb:
1. Terdapat sejumlah (calon) anggota yang cukup dan tidak puas dengan keadaan
ekonomi dan sosial yang ada dan bertujuan secara aktif memperbaikinya.
2. Mereka memiliki gagasan-gagasan konkrit mengenai organisasi koperasi
sebagai suatu sarana yang sesuai untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan
bersama.
3. Terdapat keuntungan-keuntungan dari kerja sama yang potensial, yang dapat
diwujudkan bagi kemanfaatan mereka.
4. Mereka menganggap pembentukan koperasi adalah alternative terbaik untuk
mencapai tujuan-tujuannya.
5. Mereka bersedia untuk bekerja sama dan membentuk satu kelompok koperasi.
6. Mereka
cukup
termotivasi
dan mampu untuk
berpartisipasi
dalam
pembentukan suatu perusahaann koperasi dan untuk terlabih dahulu
memberikan kontribusinya yang bersifat pribadi dan keuangan yang
dibutuhkan untuk maksud tersebut.
7. Tidak ada kaidah tradisional maupun ketentuan dan peraturan hokum yang
menghalangi suatu organisasi swadaya koperasi yang baru, yang dapat
dikatakan sebagai suatu inovasi terhadap lingkungan setempat.

18. Usaha-usaha secara langsung untuk membantu pengambangan koperasi
dari bawah harus dilakukan dengan menyediakan landasan perundang-undangan
dan mekanisme administrasi yang sesuai dengan usaha untuk menunjang
perkembangan prakoperasi.
Sesuai dengan kebijakan ini sebaliknya pemerintah memusatkan perhatiannya
pada usaha-usaha yang membantu mempersiapkan landasan bagi pengembangan
koperasi dan menciptakan suatu iklim di mana koperasi dapat tumbuh atas
kekueatannya sendiri.

19. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Kedudukkan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi nasional
diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum.
Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut :
1.
Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya
dan masyarakat umumnya.
2.
Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun
masyarakat
3.
Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
4.
Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5.
Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.
6.
Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat umumnya.
7.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional.
3.2 SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang
sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

20. DAFTAR PUSTAKA
1. http://gustyrandaa.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalampembangunan.html
2. http://luluwahyuni.blogspot.com/2010/12/peranan-koperasi-dalampembangunan.html
3. http://matakuliahekonomi.wordpress.com/tag/aspek-aspek-pokokkoperasi-dan-sistem-ekonomi/
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

21. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kami sehingga kami berhasil
menyelesaikan Makalah ini yang tepat pada waktunya yang berjudul
“PERANAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN”.
Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua.
Untuk itu kami berharap agar pembaca dapat memakluminya tentang segala
kekurangan yang ada dalam Makalah ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan
Atas segala kekurangan dalam penyusunan Makalah ini, kami sangat
mengharapkan kritikan, saran, dan pengarahan dari pembaca yang sifatnya
membangun demi perbaikan. Semoga bermanfaat.
Raha, 30 November 2013
Penulis

22. TUGAS KARYA ILMIAH
PERANAN
TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN
DISUSUN
OLEH:
MEGA OVELIA ODE
KELAS X TKJ-A
SMK NEGERI 1 RAHA
2013

23. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI................................................ .......................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Tujuan................................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
A.
peranan koperasi dalam pembangunan sosial & ekonomi......................
4
B.
dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi............
8
C.
sebab-sebab kegagalan organisasi koperasi........................................... 13
D.
persyaratan persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi.....14
E.
koperasi koperasi kesejahteraan yang dapat menimbulkan masalah.......15
F.
sarana dan cara menggunakan bantuan pemerintah secara efektif.........15
G.
pemusatan perhatian pada perkembangan prakoperasi..........................17
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................................................19
B. Saran.................................................................................................................19
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................20