Dokumen tersebut membahas mengenai strategi konvergensi pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan stunting, sumber daya yang dibutuhkan untuk intervensi gizi, perbaikan gizi remaja di negara maju dan berkembang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan program perbaikan gizi anak sekolah.

1. Strategi Konvergensi Pemerintah Pusat dan Provinsi
dalam Percepatan Penurunan Stunting
Sumberdaya yang dibutuhkan dalam
Intervensi Gizi

2. INTERVENSI GIZI DI NEGARA MAJU
ØPerbaikan Gizi remaja di Inggris
§ Jenis malnutrisi remaja dalam dua dekade ini menunjukkan
perubahan.
§ Di negara maju muncul masalah malnutrisi pada remaja sekolah
menengah akibat tekanan sosial untuk mencapai bentuk tubuh
yang ideal yaitu kurus langsing melalui gangguan perilaku makan
anoreksia nervosa dan bulimia
§ Di lain pihak, prevalensi obesitas juga meningkat akibat
perubahan pola konsumsi makanan tinggi lemak dan
menurunnya aktivitas fisik khususnya di kota besar.

3. § Remaja sekolah menengah di negara maju memiliki masalah gizi
kurang dan gizi lebih. Gizi kurang muncul akibat tekanan sosial
dari peer-group remaja untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal
yaitu kurus langsing
§ Peningkatan konsumsi makanan fast food dan rendahnya aktivitas
fisik mendorong bertambahnya status gizi gemuk dan obes
khususnya di kota besar. Kehamilan remaja juga meningkat pada
remaja sekolah menengah di negara maju yang berakibat
munculnya masalah defisiensi zat gizi mikro
§ Bentuk intervensi yang tepat dalam menurunkan masalah gizi
remaja di negara maju adalah promosi diet gizi yang tepat
disertai program edukasi gizi.

4. BADANYANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MAKAN
DAN GIZI DI INGGRIS
o Food standard Agency
o Department of Health (DH)
o Strategi Gizi Kesehatan Masyarakat Nasional
o Program Dengan Target Anak
o Skema Pemberian Buah dan Sayur di sekolah
o Standard Nasional Untuk Makan Siang dan Makanan Lainnya di Sekolah
o School Food Trust
o Health School Programme
o Pengendalian Pemasaran Makanan dan Minuman Pada Anak
o WeightWise Campaign

5. SURVEI UNTUK MEMANTAU STATUS GIZI DI
INGGRIS
o Survey konsumsi makanan rumah tangga
o Survey Diet Individu
o Survey Kesehatan Untuk Inggris

6. KEMUNGKINAN PILIHAN KEBIJAKAN UNTUK
MENCEGAH OBESITAS
• Keharusan memberi label informasi gizi untuk makanan yang padat energi/kalori
• Pengendalian terhadap iklan da promosi produk makanan dan minuman, terutama
kepada anak, lihat “pengendalian pemasaran makanan dan minuman anak
• Reformasi kebijakan agrikultural untuk meningkatkan produksi buah dan sayur yang
lebih mudah
• Indentif untuk mengingkatkan komposisi nutrien untuk makanan olahan
• Kebijakan transportasi dan perencanaan kota
• Insentif ekonomi
• Standar makanan dan ketering
• Produksi maknan
• Promosi perilaku yang lebih sehat dan sekolah

7. PERBAIKAN GIZI REMAJA DI NEGARA
BERKEMBANG (INDONESIA)
• Di negara berkembang masih terjadi peningkatan kasus anemia zat gizi
besi (Fe).
• Akibat anemia Fe adalah penurunan daya kognitif/intelektual, prestasi
belajar, dan rendahnya kapasitas/produktivitas kerja.
• Defisiensi zat gizi mikro yang umum diderita remaja adalah defisiensi
Zinc (Zn), vitamin A, dan kalsium (Ca). Dua zat gizi terakhir
mempengaruhi kemampuan pertumbuhan; kalsium berperan pada
pencegahan osteoporosis saat lanjut usia
• Defisiensi vitamin A menurunkan kemampuan pertumbuhan dan
kematangan seksual.Vitamin A juga berperan pada imunitas tubuh dan
penglihatan optimal.

8. oBentuk intervensi untuk memecahkan masalah gizi mikro remaja adalah
suplementasi Fe, kapsul vitamin A, dan kapsul iodium, pendidikan gizi, dan
sosialisasi konsumsi makanan yang difortifikasi.
oIntervensi fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro harus diintegrasikan
dengan intervensi hygiene sanitasi dan penyakit infeksi sehingga
masalahnya dapat tuntas.
oBentuk intervensi untuk memecahkan masalah gizi mikro remaja adalah
suplementasi Fe, kapsul vitamin A, dan kapsul iodium, pendidikan gizi, dan
sosialisasi konsumsi makanan yang difortifikasi.
o Intervensi fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro harus diintegrasikan
dengan intervensi hygiene sanitasi dan penyakit infeksi sehingga
masalahnya dapat tuntas.

9. oPendekatan intervensi gizi remaja adalah menggunakan lingkungan
sekolah karena memiliki beberapa keuntungan yaitu:
1. Siswa-siswi dapat mempengaruhi remaja lain di lingkungan
sekitarnya.
2. Sekolah adalah tempat awal sumber informasi gizi dan
teknologi ke masyarakat.
3. Remaja sekolah menengah dapat mempengaruhi remaja lain
yang tidak sekolah.

10. • Faktor-faktor utama yang menghambat pelaksanaan
intervensi gizi remaja sekolah menengah adalah adanya
turnover/perubahan personil guru sekolah sehingga
mengganggu kelangsungan implementasi intervensi, dan
perubahan susunan staf guru sekolah akibat seringnya
rotasi/mutasi.

11. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG
PROGRAM PERBAIKAN GIZI ANAK SEKOLAH
• Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kesuksesan implementasi
program perbaikan gizi remaja sekolah menengah yaitu:
1. Fokus pada Keluar Pendidikan
2. Pengembangan Kebijakan Lintas Sektor Bersifat Formal
• Melakukan Tiga Pendekatan untuk Meningkatkan Keberhasilan Intervensi
Gizi Remaja Sekolah Menengah yaitu:
1. Promosi gizi sebagai bagian dari promosi kesehatan.
2. Pencegahan dan manajemen masalah gizi utama (malnutrisi, defisiensi zat
gizi mikro, dan penyakit kronik terkait gizi).
3. Manajemen gizi klinik pada remaja.

12. MONITORING PROGRAM INTERVENSI PERBAIKAN
GIZI ANAK
• Pengukuran dosis (jumlah intervensi yang telah dilaksanakan),
• Jangkauan (jumlah individu yang tertarik dengan intervensi
setelahmendapatkan intervensi), dan
• kesesuaian antara implementasi intervensi dengan perencanaannya

13. Beban Ganda Permasalahan Gizi di Indonesia
• Prevalensi stunting balita terus menurun, tetapi angkanya masih
tinggi. Target 2024: 14 %.
• Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah & di seluruh kelompok
sosial ekonomi.
• Penyebab stunting bersifat multidimensional (kemiskinan, akses
pangan, pola asuh & pemberian makan pada balita).
• Stunting berdampak pada SDM, ekonomi, & kemiskinan
Stunting
• Prevalensi obesitas pada usia dewasa (>18 tahun) semakin
meningkat & target 2024 diharapkan tidak meningkat dari 21,8 %.
• Faktor risiko obesitas: kurangnya aktivitas fisik & konsumsi buah
sayur, & tingginya konsumsi gula, garam, lemak (GGL).
• Obesitas dapat dicegah melalui upaya promotif & preventif
dengan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
Obesitas
Stunting (pendek/sangat pendek)
5,33 juta balita**
Wasting (kurus/sangat kurus)
1,55 juta balita**
Anemia ibu hamil
48,9 %*
Ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
17,3 %*
Obesitas (> 18 tahun)
21,8 %*
Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban ganda permasalahan gizi: undernutrition,
overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien
Sumber: *Riskesdas 2018, **diolah dari data SUPAS 2015 dan SSGI 2021

14. Sumber: Riskesdas, 2013 dan 2018, SSGI, 2019 dan 2021
Kemajuan Penurunan Stunting & Wasting Nasional
§ Dalam 8 tahun, stunting menurun secara konsisten
Ø Rata-rata penurunan: 1,6% per tahun
Ø Tahun 2019-2021 stunting turun 3,3% atau 1,65% per tahun
Ø Jumlah balita stunting (2021) mencapai 5,3 juta orang
§ Perlu percepatan penurunan stunting 10,4% dalam 3 tahun mencapai
target RPJMN
14
37,2
30,8
27,67
24,4
14
12,1
10,2
7,4 7,1 7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stunting sesuai Target RPJMN
Wasting sesuai Target RPJMN
diperlukan
penurunan
10,4%
selama 3
tahun
Prevalensi
wasting
on-track
6 Provinsi dengan Jumlah Balita Stunting Terbanyak (ribu
orang), 2021
968,1
656,4
510,6
348,9
268,2
218,4
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1.000,0
Jabar Jatim Jateng Sumut Banten NTT
Tren Prevalensi Balita Stunting & Wasting (%), 2013-2021
Jumlah di 6 provinsi ini
mencakup lebih dari 50%
jumlah balita stunting di
Indonesia
Diolah dari SSGI 2021 (Kemkes) dan Proyeksi Penduduk 2015-2045

15. 15
Kerangka Pikir Penyebab Terjadinya Stunting
Sebagai Dasar Integrasi Intervensi
• Jika tidak diselesaikan dengan baik, stunting
akan menjadi permasalahan lintas generasi
• Penyebab stunting sangat kompleks baik
langsung maupun tidak langsung.
• Memerlukan intervensi lintas sektor:
spesifik dan sensitif
• Setiap intervensi memiliki kontribusi dalam
penurunan stunting.
SPESIFIK
SENSITIF
Dibutuhkan upaya yang terintegrasi dalam
penurunan stunting
Sosiokultur, ekonomi, politik
Finansial, SDM, kemampuan fisik & sosial
Akses rumah tangga pada sumber daya: tempat tinggal,
edukasi, kepekerjaan, pendapatan & teknologi
Rumah tangga
rawan pangan
Pola asuh
tidak tepat
Akses yankes &
lingkungan tidak
adekuat
Akses tidak adekuat Penyakit infeksi
Malnutrisi pada ibu dan anak
Immediate
Causes
Underlying
Causes
Basic
Causes
Sumber: Unicef, 1991

16. Konsep Perencanaan dan Penganggaran
Percepatan Penurunan Stunting
• Prioritas nasional dalam RPJMN dan
RKP
• Money follow program
• THIS (Tematik Holistik Integratif
Spasial)
• Keselarasan prioritas RPJMN & RKP
dengan Renja K/L & RKA K/L
• Sinkronisasi pendanaan: K/L,DID,
DAK, APBD, Dana Desa
Tagging Tematik & Prioritas Nasional
Penajaman Kegiatan sesuai dengan Lampiran Perpres
Forum Multilateral Meeting MP Stunting
Forum Multilateral Meeting DAK Stunting
Laporan Kinerja Intervensi Stunting
Penetapan Lokasi Prioritas

17. • Lokasi fokus sebagai acuan bagi K/L
dan pemangku kepentingan dalam
memprioritaskan lokasi pelaksanaan
program/kegiatannya.
• Kriteria pemilihan lokasi fokus:
1. Jumlah balita stunting
2. Prevalensi stunting
3. Tingkat kemiskinan
4. Daerah dengan komitmen & praktik baik
5. Pemerataan lokus di tiap provinsi
LOKASI FOKUS STUNTING
2020
260
kab/kota
2021
360
kab/kota
2022
514
kab/kota
2023
514
kab/kota
2024
514
kab/kota
2019
160
kab/kota
2018
100
kab/kota
SEBARAN LOKUS STUNTING 2018 - 2021
Untuk mempercepat penurunan
stunting, mulai tahun 2022 seluruh
kab/kota akan menjadi lokus
percepatan penurunan stunting
Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting 2018 – 2024

18. 18
Koordinasi dan Integrasi Multisektor dan Multipihak
Pendekatan Multi-sektor
“tidak terbatas pada sektor kesehatan”
Air Minum
dan Sanitasi
Kesehatan
dan Gizi
Ketahanan
Pangan
Perlindungan
Sosial
Pengasuhan
dan PAUD
Intervensi
Terintegrasi
Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara
terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.
18
SUN Focal Point
Pendekatan Multi-pihak
“melibatkan sektor non-pemerintah”
25 K/L
22 Univ & 15
Orprov
34 organisasi
11 agencies
40 instansi
Gizi karyawan,
edukasi, CSR
Penelitian, evidence-
based, pengabdian
masyarakat, pelatihan,
pendampingan
Integrasi, sinkronisasi,
intervensi, mobilisasi,
pemantauan
Informasi dan
kampanye
Dukungan teknis,
studi, piloting
Edukasi, pelatihan,
pemantauan

19. Indikator Sasaran Target
1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi.
90%
2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
80%
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD).
58%
4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu
(ASI) eksklusif.
80%
5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
80%
6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk
yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
90%
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
90%
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang
yang mendapat tambahan asupan gizi.
90%
9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. 90%
Intervensi Spesifik dan Sensitif
dalam Perpres No. 72 Tahun 2021
Indikator Sasaran Target
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. 70%
2. Kehamilan yang tidak diinginkan. 15,5%
3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan
kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.
90%
4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas.
100%
5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.
90%
6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari
40% penduduk berpendapatan terendah.
112,9 juta
penduduk
7. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. 90%
8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai
bersyarat.
10 juta keluarga
9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang
stunting di lokasi prioritas.
70%
10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan.
15.600.039
keluarga
11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau
Open Defecation Free (ODF).
90%
Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif

20. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Provinsi
§ Gubernur menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat provinsi.
§ Tugas: mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas
sektor di tingkat provinsi.
§ Tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat provinsi terdiri atas perangkat
daerah dan pemangku kepentingan,
termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
§ Susunan keanggotaan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat provinsi
disesuaikan dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah provinsi.
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten/Kota
§ Bupati/Walikota menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
§ Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting secara efektif,
konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan
lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan.
§ Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah
dan pemangku kepentingan, termasuk Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK).
§ Susunan keanggotaan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Desa/Kelurahan
§ Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
§ Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat
desa/kelurahan.
§ Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
desa/kelurahan melibatkan :
a.Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
b.Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas
Lapangan Keluarga Berencana;
c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK);
d.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader
Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau
unsur masyarakat lainnya.
§ Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan
Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan
kebutuhan pemerintah desa/kelurahan.

21. TREN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING
BERSUMBER BELANJA K/L
2
Intervensi Spesifik
Intervensi
Sensitif
Pendampingan, Koord. &
Dukungan Teknis
§ Suplementasi gizi untuk ibu hamil
KEK dan balita kurus (Kemenkes)
§ Suplementasi Fe dan Vit. A
(Kemenkes)
§ Promosi dan konseling menyusui
(Kemenkes)
§ Promosi pemantauan pertumbuhan
(Kemenkes
§ Imunisasi (Kemenkes)
§ Penyediaan air minum
dan sanitasi
(Kementerian PUPR)
§ P2L (Kementan)
§ PAUD (Kemendikbud)
§ Bimbingan pranikah
(Kemenag)
§ BPNT (Kemensos)
§ PKH (Kemensos)
§ Koordinasi & pengendalian
program pencegahan stunting
(Kemenko PMK)
§ Pendampingan pelaksanaan
konvergensi kepada kab/kota
(Kemendagri)
§ Pelaksanaan konvergensi
pencegahan stunting di tingkat desa
(Kemendes PDTT)
§ Survei status gizi (BPS & Kemenkes)
§ Dihitung berdasarkan proses tagging keluaran
(rincian output) dari Krisna Renja
§ Anggaran intervensi spesifik: anggaran yang
digunakan untuk intervensi langsung penurunan
stunting (Kementerian Kesehatan)
§ Anggaran Sensitif:
ØIntervensi tidak langsung: anggaran prioritas
lain yang berkontribusi terhadap penurunan
stunting
ØDihitung menggunakan formula berdasarkan
derajat kontributifnya
ØTidak bisa dialihkan ke anggaran spesifik
penurunan stunting
§ Alokasi yang turun tahun 2021:
Ø Kemensos (perlindungan sosial) dan
KemenPUPR (air bersih dan sanitasi)
Ø Anggaran spesifik (Kemkes) karena refocusing
dan realokasi anggaran Covid-19
§ K/L yang tidak menandai anggaran stunting pada
tahun 2021: BPS
Intervensi
Spesifik
Pendampingan, Koordinasi dan
Dukungan Teknis
Intervensi
Sensitif
Intervensi Kunci
Sumber: Laporan Tahunan , Semester, dan Ringkasan Output Percepatan Penurunan Stunting

22. Tren Alokasi Anggaran DAK Stunting*
(Rp T)
*Ket : Total dari DAK
Penugasan dan Non
Fisik yang ditandai
mendukung
penurunan stunting
§ DAK digunakan sebagai intervensi pembiayaan yang terintegrasi dengan belanja K/L
§ Menu DAK tersedia untuk semua jenis intervensi
6,4
9,2 9,3
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Sumber: DJPK – Kemkeu, 2021
TREN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING
BERSUMBER DANA TRANSFER (DAK)
22
Jenis DAK Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif
Pendampingan, K
oord. & Dukunga
n Teknis
DAK Fisik § Suplementasi gizi untuk ibu ha
mil KEK & balita kurus
§ Suplementasi Fe & Vit. A
§ Sarpras imunisasi
§ Pemantauan tumbuh kemban
g bayi & balita
§ Pelaksanaan sanitasi total ber
basis masyarakat (STBM)
§ Penyediaan sarana air
minum
§ Penyediaan sarana sa
nitasi
§ BKB kit
DAK Non Fis
ik
§ Suplementasi gizi untuk ibu ha
mil KEK & balita kurus
§ Suplementasi Fe & Vit. A
§ Imunisasi
§ Penurunan kecacingan
§ Konseling nutrisi &
pola asuh
§ Penyediaan konseling
parenting untuk
orang tua PAUD
§ Makanan tambahan
untuk siswa PAUD
§ Pangan lestari
Pelaksanaan konv
ergensi
kepada kab/kota
Intervensi Kunci

23. 2
Penguatan Tata Kelola
• Peran BKKBN sebagai ketua pelaksana/koordinator lapangan.
• Sistem monev terintegrasi.
• Penandaan (tagging) anggaran K/L, APBD, dan dana desa.
• Penilaian kinerja K/L.
Pembiayaan
• Penguatan integrasi pembiayaan
melalui anggaran K/L dan DAK stunting.
• Penguatan penganggaran APBD dan
dana desa.
• Penetapan target stunting dalam
RPJMD dan RKPD.
• Pelibatan SUN Networks (Dunia usaha,
organisasi masy, PT dan organisai
profesi) di tingkat provinsi.
Penajaman Kegiatan dan Sasaran
• Diarahkan kepada keluarga 1.000 HPK
(ibu hamil dan balita).
• Integrasi data sasaran prioritas.
• Perluasan cakupan intervensi spesifik
minimal 90%.
Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota
• Penetapan target stunting di setiap
provinsi/kab/kota.
• Penguatan pelaksanaan pendampingan 8 aksi
konvergensi yang dipantau oleh Kemendagri.
• Pembentukan tim di kab/kota sampai dengan
desa.
Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan
(termasuk dalam Perpres Percepatan Penurunan Stunting)

24. Secara umum, capaian kinerja output intervensi spesifik
(96%) lebih baik daripada intervensi sensitif (71%) dan
dukungan (88%)
2
96
%
0%
0%
4%
0%
Intervensi Gizi Spesifik
71%
0%
0%
0%
29%
Intervensi Gizi Sensitif
88%
3%
3%
0%
6%
Intervensi Dukungan
Kinerja Pembangunan
Percepatan Penurunan Stunting
Tahun 2020
60%
83%
40% 43%
67%
94%
2019 2020
Kab/Kota Lokus
Output menyasar lokasi
kabupaten/ kota prioritas
(dari 60% menjadi 83%)
Sasaran Prioritas
Output menyasar sasaran
prioritas 1.000 HPK yaitu
Ibu Hamil dan Baduta (dari
40% menjadi 43%)
Koordinasi
Output yang pelaksanaannya
melalui koordinasi dengan
stakeholder terkait dalam
pelaksanaan intervensinya (dari
67% menjadi 94%)
Secara umum, kinerja konvergensi juga membaik
BELANJA K/L
§ 83% intervensi telah menyasar lokasi prioritas
§ 43% intervensi telah menyasar sasaran 1.000 HPK
§ 94% intervensi telah dikoordinasikan dengan lintas sektor
Sumber: Laporan Kinerja Anggaran & Pembangunan Stunting Tahun 2020

25. 34
260 260 260 260 260
29
202
38
171 158 149
0
50
100
150
200
250
300
PMT Antropometri TFC BKB Kit (KB) Air Minum
(Penugasan)
Sanitasi
(Penugasan)
Prov/Kab./Kota Lokus Kab./Kota Pengusul
2
Kinerja Pembangunan
Percepatan Penurunan Stunting
Tahun 2020
Dana Transfer (DAK)
64
84
70
33
9
0
20
40
60
80
100
Mengusulkan 4
Bidang DAK
Stunting
Mengusulkan 3
Bidang DAK
Stunting
Mengusulkan 2
Bidang DAK
Stunting
Mengusulkan 1
Bidang DAK
Stunting
Tidak
Mengusulkan DAK
Stunting
Jumlah Kab./Kota Lokus
Pemanfaatan DAK Stunting per Bidang
Pemanfaatan DAK Stunting di Kab/Kota Prioritas
• Terdapat beberapa provinsi (5 provinsi) yang
tidak memanfaatkan menu pemberian
makanan tambahan (PMT)
• Tidak semua kab/kota prioritas (9
kabupaten/kota) yang memanfaatkan menu
DAK stunting
• Terdapat kab/kota prioritas yang tidak
memanfaatkan DAK air minum (102
kab/kota) dan sanitasi (111 kab/kota)
• Konvergensi pemanfaatan menu DAK di
kab/kota prioritas:
Ø 4 bidang: 64 kab/kota
Ø 3 bidang: 84 kab/kota
Ø 2 bidang: 70 kab/kota
Ø 1 bidang: 33 kab/kota
Ø 0 bidang: 9 kab/kota
Pemanfaatan & Konvergensi DAK
Stunting di Kab/Kota Lokus

26. Kaitan 8 Aksi Konvergensi & Proses Perencanaan
Memastikan semua usulan
kegiatan desa lokus dapat dibahas
dan terdanai melalui APBD murni
atau usulan dana transfer
Memastikan semua usulan
kegiatan terkait intervensi sensitif
dan spesifik dibahas dan
disepakati
Hasil Analisis Situasi
(Aksi 1)
Rancangan Rencana
Kegiatan
(Aksi 2)
Rembug Stunting
(Aksi 3)
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa
Kesepakatan Rencana
Kegiatan
Komitmen Hasil
Rembug Stunting
Musrenbang
Kab/Kota
Kegiatan
konvergen/
terintegrasi pada
lokus dan rumah
tangga prioritas
Input
Output
Input
Input Input
Output
Output
Input
Input
Diharapkan selesai
paling lambat Bulan
Mei
Menghasilkan desa lokus

27. Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam Perencanaan Daerah
04 05
01 02 03
TAPD menjamin komitmen
dalam dokumen perencanaan
& penganggaran
Matriks kendali digunakan oleh
penanggungjawab untuk
memantau proses integrasi
Memastikan Rencana Kegiatan
masuk ke dokumen perencanaan
& penganggaran daerah (RKPD,
Renja OPD, dan RAPBD dst)
Finalisasi Rencana
Kegiatan disampaikan
kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
(TAPD) & OPD terkait
OPD memastikan Rencana Kegiatan masuk
dalam dokumen perencanaan &
penganggaran, termasuk memastikan sumber
pembiayaan (APBD murni/usulan dana
transfer)

28. Peningkatan Kualitas DAK Stunting di Daerah
Komitmen untuk Konsistensi 8 Aksi
Konvergensi sebagai bagian Tata
Kelola DAK Stunting di Daerah
KOMITMEN
BOK STUNTING
SKEMA MONEV
Ø Analisis situasi hingga reviu kinerja
merupakan dasar utama dalam
memastikan ketepatan sasaran &
efektivitas DAK Stunting
Pengembangan monev & pengendalian terintegrasi antar
OPD pengampu bidang DAK Stunting
Ø DAK Stunting fokus pada keterintegrasian antar
bidang intervensi sehingga diperlukan monev
terpadu
Ø Dibutuhkan leadership yang kuat dalam
mengkoordinasikan keterpaduannya
Optimalisasi BOK Stunting untuk
Konvergensi lintas bidang DAK Stunting
Ø Menu BOK Stunting 2022 telah difokuskan
sesuai tahapan 8 aksi konvergensi
sehingga dapat dioptimalkan dengan
koordinasi Bappeda

29. TANTANGAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI
RPJMN 2020-2024
24,4%
Capaian Prevalensi
Stunting di Indonesia
(SSGI, 2021)
37,20
30,80
27,67
25,84
19,00
14,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capaian Bussiness as Usual Skenario Kebijakan Target 14% (2024)
Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024
1,3 % /tahun
1,7 % /tahun
3,1 % /tahun
Rata-rata
Penurunan
Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*
2%/tahun (2005-2015)
Peru
0,8%/tahun (2000-2015)
Vietnam
Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren Saat Ini
Perlu Kerja Keras
*World Bank (2017)
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024
27,7% 24,1% 21,1% 18,4% 16% 14%
24,4
29
• Tahun 2021, target penurunan stunting sebesar 21,1% belum tercapai
karena prevalensi stunting masih 24,4%
• Untuk mencapai 14% di tahun 2024, masih perlu penurunan prevalensi
stunting sebesar 24,4% - 14% = 10,4% dalam 3 tahun
• Target penurunan stunting per tahun sampai 2024 harus lebih besar dari
10,4%/3 tahun = 3,13% pertahun

30. Prevalensi Balita Stunting Provinsi Riau (%)
• Prevalensi Balita Stunted pada tahun 2021 sebesar 22,3% (sumber data: SSGI)
• Rata-rata penurunan sebesar 1,6% per tahun
• Target RPJMD Riau tahun 2024 = 14% (dengan rata-rata penurunan 2,7% per tahun)
Target
2024
14%

31. Untuk mencapai target Nasional 14% pada tahun 2024, Penurunan Prevalensi Stunting Provinsi Riau secara Nasional pada tahun 2024 ditetapkan
sebesar 12,38%

32. Kabupaten/Kota SSGI 2021
Target
2022
Target
2023
Target
2024
Kuantan Singingi 22.4 19.07 16.11 13.09
Indragiri Hulu 23.6 19.87 16.61 13.34
Indragiri Hilir 28.4 24.06 20.23 16.35
Pelalawan 21.2 17.28 13.98 10.87
Siak 19.0 15.85 13.12 10.45
Kampar 25.7 21.53 17.91 14.32
Rokan Hulu 25.8 20.54 16.24 12.34
Bengkalis 21.9 18.56 15.61 12.62
Rokan Hilir 29.7 24.82 20.59 16.42
Kepulauan Meranti 23.3 19.90 16.87 13.75
Kota Pekanbaru 11.4 9.54 7.93 6.34
Kota Dumai 23.0 19.37 16.18 13.00
Riau 22.3 18.86 15.59 12.38
TARGET PREVALENSI
STUNTING PROVINSI
RIAU
TAHUN 2022-2024
MENURUT
KABUPATEN/KOTA
Sumber : RAN PASTI, 2021

33. PREVALENSI
STUNTING
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU (%)
No Kabupaten/Kota Tahun
2013 2018 2019 2021
1 Kuantan Singingi 38,7 24,6 29,55 22,4
2 Indragiri Hulu 40,5 32,2 29,67 23,6
3 Indragiri Hilir 39,9 32,2 27,43 28,4
4 Pelalawan 44,4 25,5 22,97 21,2
5 Siak 24,4 21 27,43 19
6 Kampar 32,1 32,1 23,07 25,7
7 Rokan Hulu 58,9 27,3 24,37 25,8
8 Bengkalis 26,9 32,3 21,07 21,9
9 Rokan Hilir 27,3 38,1 28,87 29,7
10 Kepulauan Meranti 37 29,9 25,1 23,3
11 Kota Pekanbaru 34,7 16 18,58 11,4
12 Kota Dumai 34,1 17,3 11,59 23
Sumber Data :
Riskesdas (2013-2018)
SSGBI (2019)
SSGI (2021)
6 Kabupaten prevalensi naik

34. Jenis Data Pointer Review Keterangan
Desa/Kelurahan Desa / kelurahan mempunyai
nomor ID Kemendagri dan ID
BPS
Jika ada desa / kelurahan
pemekaran yang belum
mempunyai ID maka data yang
diinput mengacu kepada data
desa induknya
Jumlah Keluarga Sumber data dari Data Potensi
Desa/Data Pendataan Keluarga/
data lainnya yang paling valid per
31 Desember 2021
Data disepakati oleh Dinas
PMD dan Perangkat Desa
Jumlah Keluarga
Beresiko Stunting
Baseline data berdasarkan Hasil
Pendataan KinerjaTahun 2021
oleh BKKBN
Jika ada update data keluarga
beresiko stunting maka
digunakan data yang paling
update dan disepakati oleh
aparat desa, Dinas PMD dan
OPD KB
Jumlah balita pendek
dan sangat pendek
Data berdasarkan hasil penilaian
status gizi oleh Dinas Kesehatan.
Data yang paling lengkap sampai
dengan 31 Desember 2021
Review Data Master Ansit
Data Sasaran

35. Data Cakupan Layanan (29 Indikator)
• Data cakupan layanan 29 indikator adalah data persentase cakupan masing-masing
indikator dengan kisaran data 0 sampai dengan 100 %, jika data tidak tersedia, diisi
dengan NA.
• Semua data indikator disesuaikan dengan definisi operasional dan data tersedia per
desa (berbasis desa). Catatan sebagai pertanyaan: siapa petugas yang menyediakan data
per desa?
• Contoh Data Layanan Catin yang mendapat TTD, apabila data : 100% atau 0% perlu
diskusi dengan OPD penanggung jawab terkait data yang diinput apakah sesuai dengan
DO indikator.
• Cermati juga data yg diinput, apabila 1 % (bandingkan dengan data sasaran, seperti:
jumlah balita)
• Indikator data beresiko stunting: berdasarkan PK 2021
Data Indikator Pendukung (35 Indikator)
• Pengisian data indikator pendukung disesuaikan dengan definisi operasional

36. Review Aksi 1
1. Form 1.1 hasil kesepakatan desa lokus tahun berjalan dan tahun rencana
sesuai dengan SK Kepala Daerah. Kabupaten kota memastikan bahwa daftar
desa lokus menjadi lokus prioritas intervensi
2. Form 1.2 rata-rata cakupan layanan di level kabupaten dan desa lokus,
identifikasi program kegiatan tahun berjalan dan tahun rencana.
3. Form 1.3 merupakan identifikasi permasalahan dari 4 aspek dan kendala yang
dihadapi yaitu 1) Desain pelaksanaan intervensi; 2) Kendala Akses layanan dari
sisi penerima manfaat, 3) ketersediaan dan kualitas SDM Pelaksana, dan 4)
Proses perencanaan dan penganggaran pemantauan dan pengawasan.
Kabupaten kota memastikan bahwa rekomendasi sesuai dengan kendala atau
permasalahan.
Fokus pembahasan masing-masing indikator terhadap desain intervensi yang
dilaksanakan oleh OPD pengampu

37. 37
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis
Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan
cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan
desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya
mengintegrasikan hasil Rencana Kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah
DEFINISI
1. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Analisis Situasi ke dalam (a) Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan
intervensi gizi bagi 5 (lima) sasaran intervensi penurunan stunting dan (b) Kegiatan OPD untuk meningkatkan intervensi gizi
terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau
tidak memerlukan anggaran.
2. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
3. Mengidentifikasi dukungan anggaran daerah dan desa bagi desa/kelurahan prioritas penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah.
TUJUAN