2. SK :
KD : Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik
Indikator : 1. Menemukan pengertian kebijakan publik
2. Menemukan macam, jenis, bentuk, kebijakan publik
3. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik
4. Menunjukkan dampak masyarakat aktif dan tidak aktifnya
dalam perumusa kebijakan publik
3. A. Pengertian Kebijakan Publik
Dalam arti luasnya dibagi menjadi
2 kelompok, yaitu :
1. Kebijakan dalam peraturan tertulis
2. Kebijakan dalam peraturan tidak tertulis
Kebijakan publik Peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai dasar tindakan pemerintahan
untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam
berbagai bidang kehidupan sehari-hari
5. C. Macam, Jenis & Bentuk Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik Menurut Sifat
a) Bersifat ekstraktif
b) Bersifat distributif
c) Bersifat regulatif
2. Kebijakan Publik Dalam Arti Luas
a) Peraturan-peraturan yang bersifat tertulis
b) Peraturan-peraturan yang bersifat tidk ditulis
3. Kebijakan Publik Ditinjau Dari Pembuatannya
a) Pusat
b) Daerah
4. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik
a) Gerakan
b) Peraturan perudangan
c) Pidato/pernyataan pendapat
d) Program
e) Proyek
f) Tindakan Pejabat/penyelenggara pemerintah
6. D. Faktor yang Mempengaruhi Anggota Masyarakat Tidak
Aktif dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan
Publik di Daerah
1. Faktor Internal
a) Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Alasan dari anggota masyarakat :
Masyarakat telah terbiasa pada pola lama. Yaitu pembuatan peraturan tanpa adanya
peristiwa warga
Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
Masyarakat tidak tahu proses untuk berpartisipasi
Masyarakat tidak mau tahu
b) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik
Alasan/hambatan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik :
Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakannya
Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas.
7. 2. Faktor Eksternal
a. Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi
Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui
masyarakat
Masih adanya ola sentralistik yang tidak sesuai dengan otonomi
daerah
Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan
memperlambat proses pembuatan kebijakan publik
b. Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan
masyarakat secara langsung
Hukum belum ditegakkan secara adil dan merata
8. E. Dampak Aktif dan Tidak Aktifnya Masyarakat
Dalam Perumusan Kebijakan Publik di
Indonesia
1. Dampak Aktif
Dapat membentuk perilau demokrasi
Dapat membentuk masyarakat hukum
Dapat membentuk masyarakat madani
Keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati
2. Dampak Tidak Aktif
Perumusan kebijakan publikdi daerah tidak memnuhi hak rakyat secara
menyeluruh
Kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
Kebijakan publik tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat
Dapat menimbulkan keresahan, kekecewaan masyarakat
Akan timbul berbagai pebolakan terhadap kebijakan publik
