SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI
2016
Pengenalan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BEA
CUKAI
“WHO?”
3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Dipimpin oleh Direktur
Jenderal yang
bertanggung jawab
langsung kepada
Menteri Keuangan
Unit Eselon I di bawah
Kementerian
Keuangan Republik
Indonesia
Tergabung ke dalam
WCO
(World Customs
Organization)
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
To be the world’s leading
customs and excise
administration
Menjadi institusi kepabeanan
dan cukai terkemuka di
dunia
V I S I
5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
▪ We facilitate trade and industry
Kami memfasilitasi Perdagangan dan
Industri
▪ We guard Indonesia’s borders and
community from smuggling and
illegal trading
Kami melindungi perbatasan dan
masyarakat Indonesia dari
penyelundupan dan perdagangan
ilegal
▪ We optimize revenue collection in
customs and excise
Kami optimalkan penerimaan negara
di sektor kepabeanan dan cukai
M I S I
6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Trade Facilitator
memberikan fasilitasi perdagangan
melalui berbagai upaya strategis,
dengan tujuan untuk:
o Meningkatkan kelancaran arus
barang dan perdagangan
o Menekan ekonomi biaya tinggi
o Menciptakan iklim
perdagangan yang kondusif
o Mencegah terjadinya
perdagangan ilegal
FUNGSI UTAMA
7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Industrial Assistance
mampu memberikan dukungan
kepada industri dalam negeri
dalam rangka:
o Melindungi industri dalam
negeri dari masuknya barang-
barang secara ilegal
o Membantu meningkatkan daya
saing industri dalam negeri
o Mendukung peningkatan daya
saing produk ekspor
FUNGSI UTAMA
8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Community Protector
sebagai aparatur pengawasan
lalu lintas barang dalam rangka
melindungi kepentingan
masyarakat melalui upaya-upaya:
o Pencegahan thd masuknya
barang-barang yang
membahayakan keamanan
negara;
o Pencegahan barang-barang
yang merusak kesehatan dan
meresahkan masyarakat;
o Perlindungan masyarakat thd
masuknya barang yang tidak
memenuhi standar.
FUNGSI UTAMA
9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Revenue Collector
memungut penerimaan negara
dalam rangka:
o Mengoptimalkan penerimaan negara
melalui penerimaan Bea Masuk, Bea
Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor
(PDRI), Cukai, dan PPh Hasil
Tembakau
o Mencegah terjadinya kebocoran
penerimaan negara
TARGET PENERIMAAN DJBC 2013-2015
FUNGSI UTAMA
10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KANTOR BEA CUKAI
ACEH
SUMUT
KEP RIAU
RIAU SUMBAR
SUMBAGSEL
KALBAGBAR
KALBAGTIM
SULAWESI
MALUKU,PAPUA
DAN PAPUA BARATJAKARTA
JABAR
JATIM I
JATIM II
BALI NTB NTT
JATENG DIYBANTEN
3 KPU BC + 16 Kantor Wilayah DJBC
KPU BATAM
KPU TJ.PRIOK
 Kanwil Aceh : Banda Aceh
 Kanwil Sumut : Medan
 Kanwil Riau-Sumbar : Pekanbaru
 Kanwil Kep. Riau : Tg.Balai Karimun
 Kanwil Sumbagsel : Palembang
 KPU Tipe B Batam : Batam
 KPU Tipe A Tg.Priok: Tg.Priok
 KPU Tipe C Soekarno Hatta : Banten
 Kanwil Jakarta : Jakarta
 Kanwil Banten : Tangerang
 Kanwil Jawa Barat : Bandung
 Kanwil Jateng-DIY : Semarang
 Kanwil Jatim I : Surabaya
 Kanwil Jatim II : Malang
 Kanwil Bal, NTB, NTT : Denpasar
 Kanwil Kalbagbar : Pontianak
 Kanwil Kalbagtim : Balikpapan
 Kanwil Sulawesi : Makassar
 Kanwil Maluku, Papua, PB : Ambon
o 7 KPPBC Tipe Madya Pabean
o 8 KPPBC Tipe Madya Pabean A
o 15 KPPBC Tipe Madya Pabean B
o 4 KPPBC Tipe Madya Pabean C
o 3 KPPBC Tipe Madya Cukai
o 2 KPPBC Tipe A2
o 22 KPPBC Tipe A3
o 52 KPPBC Tipe B
o 4 Pangsarop + 3 BPIB
KPU SOETTA
11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEPABEANAN CUKAI FASILITAS
AUDIT HUBUNGAN
INTERNASIONAL
TEKNOLOGI
INFORMASI PENINDAKAN
TUGAS DAN FUNGSI
12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEPABEANAN
 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas
lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean dan pemungutan bea
masuk (impor) dan bea keluar (ekspor)
 Bea Cukai melakukan pengawasan atas
lalu lintas barang ekspor dan impor
13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
C U K A I
 Cukai adalah pungutan negara yang
dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik yang ditetapkan dalam
undang-undang cukai
 Cukai dikenakan terhadap Hasil
Tembakau, Etil Alkohol (EA), dan
Minuman Mengandung Etil Alkohol
(MMEA)
 Bea Cukai memungut cukai atas
barang-barang untuk mengendalikan
konsumsi, mengawasi peredaran dan
pemakaiannya serta sebagai
penerimaan negara guna mewujudkan
kesejahteraan, keadilan, dan
keseimbangan
14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
 Bea Cukai memberikan fasilitas di bidang
kepabeanan dan cukai untuk mendukung
pembangunan dan peningkatan daya saing
industri dalam negeri
15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TEKNOLOGI INFORMASI
 Bea Cukai melakukan
pengembangan sistem dan sarana
dalam rangka otomasi prosedur dan
layanan kepabeanan dan cukai
 Sistem yang telah dikembangkan
antara lain Indonesia National
Single Window (INSW) dan
E-Registration (Registrasi
Kepabeanan Online)
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
 Bea Cukai melakukan pemeriksaan (audit) dalam rangka pelaksanaan ketentuan
di bidang kepabeanan dan cukai
 Pemeriksaan berupa pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan
usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan, dan/atau sediaan barang.
17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEPABEANAN INTERNASIONAL
 Bea Cukai menyelenggarakan kerjasama
regional, bilateral, dan multilateral di
bidang kepabeanan dan cukai
 Bea Cukai Indonesia merupakan anggota
World Customs Organization (WCO)
KOREAN CUSTOMS
CHINA CUSTOMS
AUSTRALIAN CUSTOMS
JAPAN CUSTOMS
NEW ZEALAND CUSTOMS
INDIA CUSTOMS
18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENINDAKAN
 Bea Cukai melakukan pengawasan
dan penindakan guna mencegah
tindak penghindaran dan
penggelapan bea masuk dan cukai
serta pelanggaran di bidang
kepabeanan dan cukai
*data sampai dengan 14 April 2015
2014 : 6.647 kasus
2015 : 2.194 kasus
BARANG
JUMLAH PENINDAKAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR
2014 : 216 kasus
2015 : 46 kasus
19 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
SPECIAL FORCES
20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Marine Customs
bertugas di Pangkalan
Sarana Operasi Bea
Cukai guna mencegah
terjadinya pelanggaran
kepabeanan di wilayah
laut Indonesia
 Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai
hingga saat ini
berlokasi di Tanjung
Priok, Batam,
Tanjung Balai
Karimun, dan
Pantoloan
SPECIAL
FORCES
MARINE CUSTOMS
21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
 Customs Dog
Detector Unit (Unit K-
9) adalah unit khusus
yang bertugas
melacak narkotika,
psikotropika, dan
prekursor dengan
menggunakan anjing
pelacak
 Unit K-9 memegang
peranan penting
dalam setiap
penindakan
penyelundupan
narkoba oleh Bea
Cukai
CUSTOMS DOG DETECTOR UNIT
SPECIAL
FORCES
22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
• Customs Laboratory yaitu Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang (BPIB) melakukan pengujian laboratoris atas barang
dalam rangka penetapan jenis dan klasifikasi barang
• Bea Cukai saat ini memiliki tiga BPIB yang berlokasi di
Jakarta, Medan, dan Surabaya
CUSTOMS LABORATORY
SPECIAL
FORCES
23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
HUMAS, PUBLIKASI, DAN PENYULUHAN
 Bea Cukai dalam rangka keterbukaan
informasi publik melaksanakan
hubungan media, publikasi,
penyuluhan, dan layanan informasi
 Saat ini Bea Cukai memiliki Media
Center, Museum, dan
Contact Center
PRESS CONFERENCE CUSTOMS GOES TO CAMPUS
CUSTOMS ON THE
STREET
CONTACT CENTERMUSEUM
24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
CONTACT US!
CONTACT CENTER
BRAVO
BEA CUKAI
25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Thank You!
Informasi Lebih Lanjut
Silakan Menghubungi Kami :
Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi
Direktorat KIAL- DJBC
Gedung Utama Lantai 1 - Kantor Pusat DJBC
Jl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur –Indonesia (Pos: 13230)

More Related Content

What's hot

Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
Arya Dika Surya Calvin
 

What's hot (20)

Tatalaksana kepabeanan di bidang Ekspor
Tatalaksana kepabeanan di bidang EksporTatalaksana kepabeanan di bidang Ekspor
Tatalaksana kepabeanan di bidang Ekspor
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Tata laksana plb per 02 03 itw
Tata laksana plb per 02 03 itwTata laksana plb per 02 03 itw
Tata laksana plb per 02 03 itw
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Tempat Penimbunan TPS,, TPP, TPB _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
Tempat Penimbunan TPS,, TPP, TPB _ Materi Training "EXPORT IMPORT"Tempat Penimbunan TPS,, TPP, TPB _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
Tempat Penimbunan TPS,, TPP, TPB _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
 
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
 
6 pbb-2
6 pbb-26 pbb-2
6 pbb-2
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
makalah NPWP
makalah NPWPmakalah NPWP
makalah NPWP
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Ppn & p pn bm
Ppn & p pn bmPpn & p pn bm
Ppn & p pn bm
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
Slide pengantar cukai prodip 1 kepabeanan dan cukai 2013
 
Makalah PPh pasal 22
Makalah PPh pasal 22Makalah PPh pasal 22
Makalah PPh pasal 22
 
1 PROSES KLASIFIKASI BTKI.pptx
1 PROSES KLASIFIKASI BTKI.pptx1 PROSES KLASIFIKASI BTKI.pptx
1 PROSES KLASIFIKASI BTKI.pptx
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
contoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangancontoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangan
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 

Viewers also liked

Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di KesbangpolSyarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Yunus Mustaine
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
Adijaya Group
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Yudhi Aldriand
 

Viewers also liked (20)

materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Desa Siaga
Desa SiagaDesa Siaga
Desa Siaga
 
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di KesbangpolSyarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
 
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggaAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaPendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
 
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana DesaModel Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
Inovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program LegislasiInovasi dan Inisiatif Program Legislasi
Inovasi dan Inisiatif Program Legislasi
 

Similar to Pengenalan DJBC - Template resmi

Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.pptKebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
UWieAdaWiah1
 
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
ssuserf0c136
 
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdfBuku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
SariYanti22
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
Usman Yasin
 

Similar to Pengenalan DJBC - Template resmi (20)

Penertiban jastip
Penertiban jastipPenertiban jastip
Penertiban jastip
 
Presentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedPresentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo edited
 
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptxBIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
 
Presentasi kel. 3 pajak dn &ln malaysia
Presentasi kel. 3 pajak dn &ln malaysiaPresentasi kel. 3 pajak dn &ln malaysia
Presentasi kel. 3 pajak dn &ln malaysia
 
Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.pptKebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
Kebijakan-Umum-di-Bidang-Impor.ppt
 
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
 
Tusi-Kemenkeu.pptx
Tusi-Kemenkeu.pptxTusi-Kemenkeu.pptx
Tusi-Kemenkeu.pptx
 
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
 
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdfBuku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
Buku Ajar Pengantar Kepabeanan dan Cukai Fix (Autosaved).pdf
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
 
Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137
 
Kajian Pengelolaan Kelapa Sawit (KPK 2016)
Kajian Pengelolaan Kelapa  Sawit (KPK 2016)Kajian Pengelolaan Kelapa  Sawit (KPK 2016)
Kajian Pengelolaan Kelapa Sawit (KPK 2016)
 
Gambaran Umum Perdagangan Internasional & Fasilitas Kepabeanan
Gambaran Umum Perdagangan Internasional & Fasilitas KepabeananGambaran Umum Perdagangan Internasional & Fasilitas Kepabeanan
Gambaran Umum Perdagangan Internasional & Fasilitas Kepabeanan
 
Gambaran Umum & Fasilitas Kepabeanan _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
Gambaran Umum & Fasilitas Kepabeanan _ Materi Training "EXPORT IMPORT"Gambaran Umum & Fasilitas Kepabeanan _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
Gambaran Umum & Fasilitas Kepabeanan _ Materi Training "EXPORT IMPORT"
 
Presentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax AmnestyPresentasi Tax Amnesty
Presentasi Tax Amnesty
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 

Pengenalan DJBC - Template resmi

  • 1. 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2016 Pengenalan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • 2. 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI BEA CUKAI “WHO?”
  • 3. 3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tergabung ke dalam WCO (World Customs Organization)
  • 4. 4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI To be the world’s leading customs and excise administration Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia V I S I
  • 5. 5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ▪ We facilitate trade and industry Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri ▪ We guard Indonesia’s borders and community from smuggling and illegal trading Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal ▪ We optimize revenue collection in customs and excise Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai M I S I
  • 6. 6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Trade Facilitator memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk: o Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan o Menekan ekonomi biaya tinggi o Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif o Mencegah terjadinya perdagangan ilegal FUNGSI UTAMA
  • 7. 7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Industrial Assistance mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka: o Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang- barang secara ilegal o Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri o Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor FUNGSI UTAMA
  • 8. 8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Community Protector sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya: o Pencegahan thd masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara; o Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat; o Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar. FUNGSI UTAMA
  • 9. 9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Revenue Collector memungut penerimaan negara dalam rangka: o Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPh Hasil Tembakau o Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara TARGET PENERIMAAN DJBC 2013-2015 FUNGSI UTAMA
  • 10. 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KANTOR BEA CUKAI ACEH SUMUT KEP RIAU RIAU SUMBAR SUMBAGSEL KALBAGBAR KALBAGTIM SULAWESI MALUKU,PAPUA DAN PAPUA BARATJAKARTA JABAR JATIM I JATIM II BALI NTB NTT JATENG DIYBANTEN 3 KPU BC + 16 Kantor Wilayah DJBC KPU BATAM KPU TJ.PRIOK  Kanwil Aceh : Banda Aceh  Kanwil Sumut : Medan  Kanwil Riau-Sumbar : Pekanbaru  Kanwil Kep. Riau : Tg.Balai Karimun  Kanwil Sumbagsel : Palembang  KPU Tipe B Batam : Batam  KPU Tipe A Tg.Priok: Tg.Priok  KPU Tipe C Soekarno Hatta : Banten  Kanwil Jakarta : Jakarta  Kanwil Banten : Tangerang  Kanwil Jawa Barat : Bandung  Kanwil Jateng-DIY : Semarang  Kanwil Jatim I : Surabaya  Kanwil Jatim II : Malang  Kanwil Bal, NTB, NTT : Denpasar  Kanwil Kalbagbar : Pontianak  Kanwil Kalbagtim : Balikpapan  Kanwil Sulawesi : Makassar  Kanwil Maluku, Papua, PB : Ambon o 7 KPPBC Tipe Madya Pabean o 8 KPPBC Tipe Madya Pabean A o 15 KPPBC Tipe Madya Pabean B o 4 KPPBC Tipe Madya Pabean C o 3 KPPBC Tipe Madya Cukai o 2 KPPBC Tipe A2 o 22 KPPBC Tipe A3 o 52 KPPBC Tipe B o 4 Pangsarop + 3 BPIB KPU SOETTA
  • 11. 11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEPABEANAN CUKAI FASILITAS AUDIT HUBUNGAN INTERNASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI PENINDAKAN TUGAS DAN FUNGSI
  • 12. 12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEPABEANAN  Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor)  Bea Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang ekspor dan impor
  • 13. 13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI C U K A I  Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai  Cukai dikenakan terhadap Hasil Tembakau, Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)  Bea Cukai memungut cukai atas barang-barang untuk mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran dan pemakaiannya serta sebagai penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan
  • 14. 14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI  Bea Cukai memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai untuk mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri
  • 15. 15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI TEKNOLOGI INFORMASI  Bea Cukai melakukan pengembangan sistem dan sarana dalam rangka otomasi prosedur dan layanan kepabeanan dan cukai  Sistem yang telah dikembangkan antara lain Indonesia National Single Window (INSW) dan E-Registration (Registrasi Kepabeanan Online)
  • 16. 16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI  Bea Cukai melakukan pemeriksaan (audit) dalam rangka pelaksanaan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai  Pemeriksaan berupa pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang.
  • 17. 17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEPABEANAN INTERNASIONAL  Bea Cukai menyelenggarakan kerjasama regional, bilateral, dan multilateral di bidang kepabeanan dan cukai  Bea Cukai Indonesia merupakan anggota World Customs Organization (WCO) KOREAN CUSTOMS CHINA CUSTOMS AUSTRALIAN CUSTOMS JAPAN CUSTOMS NEW ZEALAND CUSTOMS INDIA CUSTOMS
  • 18. 18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PENINDAKAN  Bea Cukai melakukan pengawasan dan penindakan guna mencegah tindak penghindaran dan penggelapan bea masuk dan cukai serta pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai *data sampai dengan 14 April 2015 2014 : 6.647 kasus 2015 : 2.194 kasus BARANG JUMLAH PENINDAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR 2014 : 216 kasus 2015 : 46 kasus
  • 19. 19 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI SPECIAL FORCES
  • 20. 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Marine Customs bertugas di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai guna mencegah terjadinya pelanggaran kepabeanan di wilayah laut Indonesia  Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai hingga saat ini berlokasi di Tanjung Priok, Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Pantoloan SPECIAL FORCES MARINE CUSTOMS
  • 21. 21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  Customs Dog Detector Unit (Unit K- 9) adalah unit khusus yang bertugas melacak narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan menggunakan anjing pelacak  Unit K-9 memegang peranan penting dalam setiap penindakan penyelundupan narkoba oleh Bea Cukai CUSTOMS DOG DETECTOR UNIT SPECIAL FORCES
  • 22. 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI • Customs Laboratory yaitu Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) melakukan pengujian laboratoris atas barang dalam rangka penetapan jenis dan klasifikasi barang • Bea Cukai saat ini memiliki tiga BPIB yang berlokasi di Jakarta, Medan, dan Surabaya CUSTOMS LABORATORY SPECIAL FORCES
  • 23. 23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI HUMAS, PUBLIKASI, DAN PENYULUHAN  Bea Cukai dalam rangka keterbukaan informasi publik melaksanakan hubungan media, publikasi, penyuluhan, dan layanan informasi  Saat ini Bea Cukai memiliki Media Center, Museum, dan Contact Center PRESS CONFERENCE CUSTOMS GOES TO CAMPUS CUSTOMS ON THE STREET CONTACT CENTERMUSEUM
  • 24. 24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI CONTACT US! CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI
  • 25. 25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Thank You! Informasi Lebih Lanjut Silakan Menghubungi Kami : Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi Direktorat KIAL- DJBC Gedung Utama Lantai 1 - Kantor Pusat DJBC Jl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur –Indonesia (Pos: 13230)