2. Menggunakan ::
Menggunakan
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
b. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu
(PIBT/PIBK)
c. CusDec (BC 2.2) untuk barang penumpang dan
Kawasan Pabean pengangkut
d. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)
e. Pemberitahuan Lintas Batas (PPLB)
3. PENGELUARAN BARANG IMPOR DTUJUAN UNTUK
DIPAKAI
Pengajuan PIB
Pembayaran BM
PENGELUARAN
BARANG IMPOR
TUJUAN
UNTUK DIDPAKAI
Penetapan Jalur
Pemeriksaaan Pabean
4. PENGAJUAN PIB
1. Dokumen PIB (BC.2.0) kecuali :
Barang Pindahan, Barang impor sementara (penumpang), barang impor PJT (PIBT/BC.2.1)
Barang Penumpang, barang ABK (CD / BC.2.2)
Barang kiriman pos ( PPKP )
Barang PLB (buku PLB)
2. Dibuat berdasarkan dokap pabean (invoice/packing list, B/L, air way bill)
3. Dibuat sendiri / PPJK
4. Self Assesment :
BM = NP x NDPBM x tarif BM (tarif advolorum)
BM = NP x NDPBM x Jumlah satuan barang x pembebanan BM/satuan barang
( tarif spesifik)
PPN Impor = % PPN x (NP + BM + Cukai)
PPnBM Impor = % PPnBM x ( NP + BM + Cukai)
PPh psl 22 Impor= % PPh x (NP + BM + Cukai)
5. PIB dikirimkan dengan menggunakan PDE
6. Disampaikan setelah pengangkut menyampaikan BC. 1.1.
Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan PDRI adalah nilai transaksi Dari barang yang
Bersangkutan dan dihitung berdasarkan Cost Insurance Freight (CIF).
Klasifikasi tarif BM berpedoman pada BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia)
5. PENGAJUAN PIB
Hrd Copy PIB, dokap Pabean, dan bukti pelunasan BM & PDRI wajib disampaikan kepada pejabat
Bea dan Cukai paling lama :
- 3 hari kerja setelah tgl SPJM untuk jalur Merah
- 3 hari kerja setelah tgl SPJK untuk jalur Kuning
- 3 hari kerja setelah tgl SPPB untuk jalur hijau
- 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas.
Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka PIB berikutnya di blokir
7. PENETAPAN JALUR
Penetapan Jalur pengeluaran Barang Impor adalah sebagai berikut:
a. Jalur Merah;
b. Jalur Kuning;
c. Jalur Hijau;
d. Jalur MITA Non-Prioritas; dan
e. Jalur MITA Prioritas.
Terhadap Barang Impor yang merupakan:
a. barang ekspor yang diimpor kembali;
b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau
c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pengeluarannya ditetapkan melalui jalur
MITA Non Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) yang merupakan izin
untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir.
Dalam hal jalur pengeluaran Barang Impor ditetapkan Jalur Kuning dan diperlukan pemeriksaan laboratorium,
Importir wajib menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh.
Jalur Kuning dapat dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat
pemeriksa dokumen.
Importir yang barang impornya ditetapkan jalur merah wajib :
a. menyerahkan hardcopy PIB, dokumen pelengkap pabean, dan SSPCP, dalam hal PIB disampaikan dengan
menggunakan sistem PDE Kepabeanan;
b. b. menyiapkan barang untuk diperiksa; dan
c. c. hadir dalam pemeriksaan fisik, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat
Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
Dalam hal Importir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan
pemeriksaan fisik oleh Pejabat atas risiko dan biaya Importir.
8. PEMERIKSAAN PABEAN
Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara
selektif berdasarkan manajemen risiko yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik
barang.
Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM atau
SPPF
Untuk Kantor Pabean yang mengoperasikan pemindai peti kemas, pemeriksaan fisik barang dapat
dilakukan dengan menggunakan pemindai peti kemas. Pemeriksaan dengan menggunakan
pemindai peti kemas sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:
a. barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur hijau dan terkena pemeriksaan acak melalui
pemindai peti kemas;
b. barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun hanya terdiri dari satu jenis (satu
pos tarif);
c. barang impor dalam refrigerated container yang berdasarkan pertimbangan dari Pejabat yang
menangani pelayanan pabean dapat diperiksa dengan pemindai;
d. barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen;
e. barang peka udara; atau
f. barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang
ditunjuk dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas.
Dikecualikan dari pemeriksaan melalui pemindai peti kemas :
a. barang impor peka cahaya;
b. barang impor yang mengandung zat radioaktif; atau
c. barang impor lainnya yang karena sifatnya dapat menjadi rusak apabila dilakukan pemindaian.
