3. Psl 8 ayat (1) dan (2) UU No.39 /2007
Adanya pengecualian dari kewajiban pemungutan
cukai terhadap obyek/ subyek cukai tertentu
Alasan pengecualian : penghindaran cukai
berganda, penerapan azas domisili, perlakuan
khusus thd produksi BKC tradisionil
Psl 9 ayat (1) dan (2) UU No.39/2007
Pada prinsipnya obyek cukai merupakan BKC
yang seharusnya dipungut cukai, namun karena
kepentingan yang lebih luas subyek dapat
dikecualikan dari pemenuhan pembayaran cukai
Alasan pembebasan: kelaziman tata pergaulan
internasional, pengembangan iptek dan
pengembangan industri
.
3 www.bppk.depkeu.go.id/webb
4. 1. BKC berupa Tembakau Iris dari daun tembakau Dalam Negeri yang :
a. Tidak dicampur/ditambah tembakau Luar Negeri ;
b. Pada kemasan tidak terdapat cap, merek atau etiket.
2. MMEA yang diperoleh dengan cara peragian atau penyulingan, apabila :
a. Dibuat oleh WNI ;
b. Dibuat dengan cara dan alat yang sederhana ;
c. Produksi tidak melebihi 25 liter per hari ;
d. Tidak dikemas untuk penjualan eceran.
3. BKC ex Impor yang diangkut terus/lanjut (BC 1.2)
4. BKC yang diekspor (CK-5 dan PEB BC 3.0)
5. BKC yang dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan/Kawasan
Berikat/Gudang Berikat (CK-5)
6. Etil Alkohol, Tembakau Iris dan Bir yang digunakan sebagai bahan baku untuk
barang hasil akhir yang merupakan BKC (CK-5)
7. BKC dalam Pabrik/Tempat Penyimpanan yang belum dilunasi cukainya
musnah atau rusak sebelum dikeluarkan (BACK-1)
8. BKC ex impor yang musnah atau rusak sebelum diberikan persetujuan impor
(BACK-1)
4 www.bppk.depkeu.go.id/webb
5. Dibuat Dari Daun Tembakau Dalam Negeri ;
Tanpa Campuran Tembakau Luar Negeri atau Bahan Lain, Spt : Saos, Aroma,
Air Gula ;
Tanpa Kemasan Unt uk Penjualan Eceran atau Kemasannya Tradisional
(Tanpa Cap, Etiket, Merk Dagang atau Tanda/Ciri Khusus Lainnya) ;
Pembuatan, Pengeluaran, atau Penjualan nya dalam Jumlah Berapapun
Tidak Wajib Diberitahukan dan Tidak Wajib Dokumen Pelindung
Jika Kreteria tdk Dipenuhi, maka terhadap BKC harus Dilekati Pita Cukai Yg
Diwajibkan / Dipungut Cukainya.
Dibuat oleh Rakyat Indonesia ;
Pembuatannya Secara Sederhana dengan Alat Yg Lazim Digunakan ;
Produksinya Tdk Lebih dari 25 Ltr Per Hari ;
Tdk Dikemas Untuk Penjualan Eceran ;
Pembuatan, Pengeluaran atau Penjualannya Tdk Wajib Diberitahukan
Kepada KPPBC dan Tidak Wajib Dokumen Pelindung ;
MMEA Tradisional
5 www.bppk.depkeu.go.id/webb
7. Diangkut
Terus/Lanjut
Diekspor Dimasukan ke
Pabrik BKC
atau TP.
Penyimpanan
7
Dikecualikan dari pungutan
cukai berdasarkan azas
Domisili
Subyek dan Obyek atas
BKC yg diekspor atau
diangkut terus/lanjut bukan
lagi subyek/obyek yg
berdomisili di Indonesia
Kewajiban pelunasan Cukai
timbul pada saat akan
dikeluarkan dari Pabrik/Tp.
Penyimpanan
Selama masih berada di
dalam Pabrik, BKC sudah
terutang cukai namun
kewajiban pelunasan cukai
timbul pada saat dikeluarkan
www.bppk.depkeu.go.id/webb
8. 8
BKC yg Digunakan sebagai
Bahan Baku/penolong
untuk memproduksi BKC
lainnya
CONTOH :
EA MMEA; Tis Hasil Tembakau
Bir Shandy ; EA Hasil Tembakau
Alasan : untuk
menghindari
pengenaan cukai
berganda
BKC yg musnah/rusak
sebelum dikeluarkan dari
Pabrik/ Tp. Penyimpanan /
sebelum diberikan
persetujuan impor
harus memberitahukan Kepala Kantor
BC disertai alasan
kerusakan/kemusnahan
Dilakukan Pemeriksaan Fisik (BACK-
1)
BACK-1 digunakan sebagai dokumen
penutupan Buku
Rekening/Pembukuan ybs
BKC yg rusak dimusnahkan dengan
pengawasan petugas BC
www.bppk.depkeu.go.id/webb
9. Mekanisme Pemberitahuan Rencana
Impor BKC (Rencana Setiap Shipment)
LUAR DAERAH
PABEAN
KPPBC Pelabuhan
Pemasukan
PABRIK
EA
TP PABRIK
MMEA
PABRIK
HT
Rencana Impor
EA
EA
EA
SETELAH MEMILIKI NPPBKC IMPORTIR, MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN
RENCANA IMPOR BKC KEPADA KPPBC YANG MENGAWASI PELABUHAN
PEMASUKAN BKC, SEBELUM MENGAJUKAN PIB.
EA / TIS
10. Mekanisme Pemberitahuan Rencana
Kebutuhan EA Tempat Penyimpanan
(Rencana 1 Tahun Takwim)
KPPBC yang
Mengawasi TP
PABRIK
EA
TP TP
LAINNYA
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN (TP) MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN
RENCANA KEBUTUHAN EA KEPADA KPPBC YANG MENGAWASINYA,
SEBELUM MEMASUKAN EA KE TP.
Rencana
Kebutuhan EA,
Rencana Pemasukan EA ke TP
Rencana
Kebutuhan EA,
Laporan Rekap
Perbulan, Maksimal Tgl
10 bulan berikutnya
Pasal 6 ayat (2)
Laporan Rekap
Perbulan, Maksimal Tgl
10 bulan berikutnya
Tidak Diatur
Dengan
Pertimbangan
Equal Treatment,
agar Pemasukan
dari Pabrik juga
dibuat Rencana
Kebutuhan dan
Pelaporan.
11. Mekanisme PBCK-1
(Rencana 1 Tahun Takwim)
PEMASOK
BKC
KPPBC Produsen BKC
PBKC-1
+ Lamp.
TEMBUSAN KEPUTUSAN :
1. Produsen BKC (Asli);
2. Pemasok BKC;
3. KPPBC Produsen dan Pemasok;
4. Kanwil DJBC Produsen dan Pemasok
PRODUSEN
BKC
Kanwil Produsen BKC
PBCK-1
+ Lamp.
+ Surat
Rekomenasi
Kantor Pusat DJBC-
Direktorat Cukai
S.Konversi
+ Surat Keputusan
+ Surat Penolakan
Pendapat jika ada
N
Y
Y
12. PEMASOK
BKC
PRODUSEN
BKC
KPPBC
Produsen BKC
Kanwil
Produsen
BKC
Kantor Pusat DJBC-
Direktorat Cukai
PBCK-1
PBCK-1
+ Lamp dan Surat pernyataan konversi
+ Rekomendasi,
Lamp dan S.
konversi
Menerbitkan Skep Tidak dipungut
Menolak
Tembusan rekomendasi
Tembusan Skep / Penolakan
1
2a
2 3 Pendapat (jika ada)
4
4a
Mekanisme PBCK-1
(Rencana 1 Tahun Takwim)
13. Dasar Pemberian Keputusan
Tidak Dipungut Cukai
Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai
periode sebelum pemberitahuan;
Tingkat kepatuhan pengusaha terhadap
ketentuan perundangan di bidang cukai;
Status NPPBKC dibekukan atau dicabut.
Dalam hal, jumlah BKC dengan Fasilitas Tidak
Dipungut Cukai BKC sebagai bahan
baku/bahan penolong BHA BKC pada tahun
berjalan tidak mencukupi, dapat mengajukan
PBCK-1 tambahan untuk dilakukan
perubahan Keputusan pemberian fasilitas
tidak dipungut cukai.
14. Hal-Hal Lain Terkait Keputusan Tdk
Dipungut Cukai
• Sisa saldo diperhitungkan dengan BKC yang digunakan
sebagai bahan baku/penolong untuk periode Keputusan
Tidak Dipungut Cukai berikutnya;
• Sisa Saldo bahan baku/penolong yang belum
mendapatkan Keputusan dan/atau tidak diajukan kembali
dilakukan pencacahan sesuai ketentuan pencacahan
untuk selanjutnya dilakukan penyegelan.
• Pengusaha Pabrik, TP atau Importir BKC yang
mengeluarkan BKC dengan fasilitas tidak dipungut cukai
melebihi jumlah kuota tidak dipungut cukai yang telah
diberikan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal
8 ayat (3) Undang-Undang Cukai;
• Keputusan Pemberian fasilitas tidak dipungut cukai tidak
berlaku dalam hal NPPBKC dicabut.
15. 1.Buku Persedian BKC sebagai bahan baku atau penolong BKC
lainnya
2.PBCK-1 Pemberitahuan Rencana Produksi BKC yg
menggunakan BKC lainnya sebagai bahan baku/bahan
penolong
3.Laporan Penggunaan / Persediaan BKC dengan fasilitas tidak
dipungut cukai (LACK-1);
4.Laporan Penjualan / Penyerahan BKC dengan fasilitas tidak
dipungut cukai (LACK-2)
15 www.bppk.depkeu.go.id/webb
18. :
1. Etil Alkohol dari pabrik / tempat penyimpanan / impor yang
digunakan sebagai bahan baku / penolong pembuatan barang hasil
akhir Non BKC
2. Etil Alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan sosial
3. Etil Alkohol yang dirusak jadi spiritus bakar
4. MMEA dan Hasil Tembakau untuk perwakilan negara asing dan
tenaga ahli bangsa asing yang betugas pada Perwakilan Diplomatik
dan Badan internasional di indonesia
5. MMEA dan Hasil Tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak
sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari LN
6. BKC Dalam negeri / Ex impor yang dimasukkan ke Tempat
Penimbunan Berikat (KB, GB, ETP, TBB)
7. MMEA dan Hasil Tembakau Dalam negeri / Ex impor yang
dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang
langsung berangkat ke LN (CK-20)
18 www.bppk.depkeu.go.id/webb
19. Etil Alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir non BKC
Subyek Pembebasan : Pengusaha Pabrik, Tpt. Penyimpanan,
dan Importir Etil Alkohol
Pejabat yang memberikan Fasilitas : Direktur Jenderal Bea
dan Cukai c.q. Direktur Cukai a.n. Menteri Keuangan
BHA : Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan BKC (Contoh:
Obat-obatan, Kosmetika, Parfum, Pembersih Lantai, dll )
Sebelum digunakan sebagai bahan baku/penolong, EA wajib
dicampur dengan Bahan Pencampur khusus (lihat P-13/BC/2007)
sehingga tidak baik untuk diminum, kecuali untuk produk-produk
tertentu yang tidak boleh dicampur (produk farmasi)
Produksi Terpadu : Suatu rangkaian proses produksi yang
dilakukan di pabrik Etil Alkohol, mulai dari Pembuatan EA sebagai
bahan Baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang
Bukan BKC
19 www.bppk.depkeu.go.id/webb
20. Kopi Perizinan Industri dan Rekomendasi Produsen
BHA, yg dilegalisasi (Izin Usaha Industri +
Rekomendasi DEPKES/ BPPOM)
Kopi NPWP Produsen BHA
Kopi Akta Pendirian Usaha Produsen BHA
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pabrik BHA
Rencana Kebutuhan EA utk satu tahun takwim ( Jenis
dan Jumlah BHA per-bulan + Banyaknya EA per Unit
yang Dibutuhkan)
Uraian Alur Proses Produksi BHA + Contoh Produk
BHA
Surat Permohonan (PMCK-1/2) + Surat Pemesanan bermeterei,
dilampiri Dengan :
20
Bagi Pengusaha Pabrik BHA
www.bppk.depkeu.go.id/webb
21. Ya
Disposisi Laporan
PMCK-1
Dan lampirannya
Tidak
•Khusus untuk
Permohonan Pertama Kali
DIT. CUKAI
tembusan
KANWIL DJBC
Rekomendasi
Penerbitan
SKEP Pembasan
NPP
SKEP. Pembebasan
SEKSI PAB
CUKAI
Pemeriksaan
Lokasi
Penelitian
KPPBC
MAKS. 14 HARI KERJA
Pengeluaran :
Dgn Dok. Ck-5
Pelaporan :
Pengusaha BHA : Lack-3
Produsen BKC : LACK-9
21
Pabrik non BKC
BAP
Lokasi
Pengusaha BHA
terpadu
5 Hari di KPBC + 5 Hari di KPDJBC
22. PENGUSAHA/IMPORTIR EA
Ya
Disposisi Laporan
PMCK-1/
PMCK-2
Dan lampirannya
Tidak
•Khusus untuk
Permohonan Pertama Kali
DIT. CUKAI
tembusan
KANWIL DJBC
Rekomendasi
Penerbitan
SKEP Pembasan
NPP
SKEP. Pembebasan
SEKSI PAB
CUKAI
Pemeriksaan
Lokasi
Penelitian
KPPBC
MAKS. 14 HARI KERJA
Pengeluaran :
Dgn Dok. Ck-5
Pelaporan :
Pengusaha BHA : Lack-3/Lack-4
Produsen BKC : LACK-9
22
Pabrik non BKC
BAP
Lokasi
Pengusaha BHA
Surat Pemesanan
bermeterei
5 Hari di KPBC + 5 Hari di KPDJBC
27. Terhadap Etil Alkohol yang digunakan untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Subyek Pembebasan : Pengusaha Pabrik, Tpt.
Penyimpanan dan Importir Etil Alkohol
Subyek Pengguna EA : Badan/Lembaga resmi Pemerintah
(contoh : LIPI, BATAN, Lembaga pendidikan Negeri, dll)
Kadar EA yg dibebaskan minimal 85%
Pejabat yang memberikan Fasilitas : Direktur Jenderal Bea
dan Cukai u.b. Direktur Cukai a.n. Menteri Keuangan
Dokumen Pelindung pengeluaran PMBKC (CK-5)
Dokumen Pelaporan :
- Produsen BKC , menyampaikan LACK-9 (Plg telat tgl 10)
- Badan/Lembaga, menyampaikan LACK-5 (Plg telat tgl. 10)
27 www.bppk.depkeu.go.id/webb
28. Permohonan (PMCK-3) + Surat pemesanan EA
bermeterei, dilampiri dengan :
Rekomendasi Kepala badan/lembaga atau instansi
Pemerintah yang lingkup tugasnya membawahi
Badan/lembaga pengguna etil alkohol
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Penimbunan EA
di Badan/Lembaga
Rencana Kebutuhan EA utk satu tahun takwim
28 www.bppk.depkeu.go.id/webb
29. PENGUSAHA/IMPORTIR EA
Ya
Disposisi Laporan
PMCK-3
Dan lampirannya
Tidak
•Khusus untuk
Permohonan Pertama Kali
DIT. CUKAI
tembusan
KANWIL DJBC
Rekomendasi
Penerbitan
SKEP Pembasan
SKEP. Pembebasan
SEKSI PAB
CUKAI
Pemeriksaan
Lokasi
Maksimal 2 Hari
Penelitian
KPPBC
MAKS. 5 HARI MAKS. 5 HARI
TOTAL : MAKS. 14 HARI
+
Pengeluaran :
Dgn Dok. Ck-5
29
Pabrik non BKC
BAP
Lokasi
Kepala Lembaga
IPTEK
Surat Pemesanan
bermeterei
Kadar EA
≥ 85%
Pelaporan :
Subyek Pengguna : Lack-5
Produsen BKC : LACK-9
www.bppk.depkeu.go.id/webb
32. Terhadap MMEA untuk keperluan Perwakilan Negara Asing
beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
berdasarkan azas timbal balik
1. Permohonan Diajukan Kepada MenKeu C.Q. DJBC berdasarkan
Rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri (Menggunakan
Form PP8/1957) .
Secara operasional, kewenangan pemberian pembebasan
dilaksanakan oleh Kepala Kantor BC
2. BKC Yg Diberikan Pembebasan Cukai Dapat Diperoleh dari Toko
Bebas Bea atau di Impor Langsung;
3. Jenis BKC yang dapat dibebaskan adalah MMEA dan Hasil
Tembakau, Jumlah Yang dapat dibebaskan Berdasarkan Azas
Timbal Balik
32 www.bppk.depkeu.go.id/webb
34. Terhadap BKC untuk keperluan Tenaga Ahli bangsa asing
yg bertugas pada Badan atau Organisasi Internasional di Indonesia
1. Pembebasan Cukai Atas BKC sebagaimana Butir 1 diatas, Hanya Dapat
Diperoleh Di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) sesuai ketentuan
Kepabeanan;
2. Untuk Memperoleh Pembebasan Cukai Ybs Mengajukan Permohonan
Kepada Menteri Keuangan C.Q. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
BERDASARKAN REKOMENDASI DARI SEKRETARIAT NEGARA
(Menggunakan Form PP19/1955);
Secara operasional, kewenangan pemberian pembebasan dilaksanakan
oleh Kepala Kantor BC
3. Jenis dan Jumlah maksimal BKC yang Diberikan Pembebasan Cukai, :
MMEA, 10 (Sepuluh) Liter Per Orang Dewasa Per Bulan ; dan
Hasil Tembakau : Sigaret 300 Batang ; Cerutu 100 Batang dan Tembakau
Iris/Hasil Tembakau lainnya 500 Gram per Orang Dewasa Per Bulan.
Dalam hal lebih dari satu jenis, setara dengan perbandingan jumlah.
34 www.bppk.depkeu.go.id/webb
36. Terhadap HT & MMEA yang dibawa oleh Penumpang,
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas atau Kiriman dari Luar
Negeri
Pembebasan BKC yg dibawa Oleh Penumpang :
• Untuk MMEA : maksimal 1 (satu) Liter per Orang Dewasa; dan
• Hasil Tembakau : Sigaret 200 batang ; Cerutu 25 batang; TIS 100
gram untuk setiap Orang dewasa atau dalam hal lebih dari satu
jenis HT, batas pembebasan setara dengan perbandingan
JUMLAH setiap jenis HT
Pembebasan BKC yg dibawa Oleh Awak Sarana Pengangkut :
• Untuk MMEA : maksimal 350 (tiga ratus lima puluh) Mili Liter per
Orang Dewasa; dan
• Hasil Tembakau : Sigaret 40 batang ; Cerutu 10 batang; TIS 40
gram untuk setiap Orang dewasa atau dalam hal lebih dari satu
jenis HT, batas pembebasan setara dengan perbandingan
JUMLAH setiap jenis HT
36 www.bppk.depkeu.go.id/webb
37. 37
Pembebasan BKC terhadap Barang Kiriman dari Luar Negeri:
• Untuk MMEA : maksimal 1(satu) Liter untuk setiap alamat penerima
kiriman; dan
• Hasil Tembakau : maksimal Sigaret 40 batang atau Cerutu 10 batang atau
TIS 40 gram untuk setiap alamat penerima kirimanb atau dalam hal lebih
dari satu jenis HT, batas pembebasan setara dengan perbandingan
JUMLAH setiap jenis HT
Ketentuan Pembebasan BKC untuk Barang Penumpang dan Awak Sarana
Pengangkut secara spesifik diatur dalam ketentuan Kepabeanan (PMK
188/2010) dan Batasan Pembebasannya sedikit berbeda dengan ketentuan
Pembebasan Cukai (PMK 109/2010). Dalam hal ini, aturan yang digunakan
mengacu kepada aturan yg lebih spesifik (ketentuan Kepabeanan). Khusus
batasan Pembebasan BKC terhadap Barang Kiriman ex. Luar Negeri diatur
dalam PMK 109/2010.
Apabila Jumlah BKC Yg dibawa atau Dikirim dari Luar Negeri Melebihi Jumlah
Yg Ditetapkan, maka atas Kelebihannya Harus Dimusnahkan Oleh Kantor BC ;
3. Khusus Untuk Awak Sarana Pengangkut Harus Datang Bersama Sarana
Pengangkutnya
www.bppk.depkeu.go.id/webb
38. Terhadap Etil Alkohol yang digunakan untuk
tujuan sosial
Subyek Pembebasan : Pengusaha Pabrik, Tpt.
Penyimpanan, Tpt. Penyimpanan khusus Pencampuran dan
Importir Etil Alkohol
Subyek Pengguna EA : Rumah sakit
Kadar Etil Alkohol yang dibebaskan minimal 85%
Pejabat yang memberikan Fasilitas : Direktur Jenderal Bea
dan Cukai u.b. Direktur Cukai a.n. Menteri Keuangan
Dokumen Pelindung pengeluaran : CK-5
Dokumen Pelaporan :
- Produsen BKC , menyampaikan LACK-5 (Plg telat tgl 10)
- Badan/Lembaga, menyampaikan LACK-9 (Plg telat tgl. 10)
38 www.bppk.depkeu.go.id/webb
39. PENGUSAHA/IMPORTIR EA
Ya
Disposisi Laporan
PMCK-3
Dan lampirannya
Tidak
•Khusus untuk
Permohonan Pertama Kali
DIT. CUKAI
tembusan
KANWIL DJBC
Rekomendasi
Penerbitan
SKEP Pembasan
SKEP. Pembebasan
SEKSI PAB
CUKAI
Pemeriksaan
Lokasi
Maksimal 2 Hari
Penelitian
KPPBC
MAKS. 5 HARI MAKS. 5 HARI
TOTAL : MAKS. 10 HARI
+
Pengeluaran :
Dgn Dok. Ck-5
39
Pabrik non BKC
BAP
Lokasi
Kepala Rumah
Sakit
Surat Pemesanan
bermeterei
Kadar EA
≥ 85%
Pelaporan :
Subyek Pengguna : Lack-6
Produsen BKC : LACK-9
www.bppk.depkeu.go.id/webb
41. Terhadap Barang Kena Cukai yang dimasukkan
ke dalam Tempat Penimbunan Berikat
TPB antara lain meliputi : Kawasan Berikat (KB), Pergudangan Berikat (GB),
Entrepot Tujuan Pameran (ETPE), Toko Bebas Bea, dsb;
Pembebasan Cukai terhadap BKC yang dimasukkan ke dalam TPB hanya
diberikan apabila BKC tersebut kemudian diekspor;
BKC yang telah memperoleh pembebasan cukai di TPB apabila dipergunakan
sebagai bahan baku atau bahan penolong pada pembuatan barang hasil akhir
yang merupakan BKC yang kemudian dijual atau diserahkan di dalam negeri,
terhadap barang hasil akhir yang merupakan BKC tersebut dipungut cukainya;
Pemberian pembebasan atas BKC yang dimasukkan ke dalam Toko Bebas Bea
hanya berlaku terhadap Pembeli yang berhak berdasarkan ketentuan
kepabeanan dan cukai dan pada kemasannya wajib dicantumkan kata-kata
“INDONESIA DUTY AND EXCISE NOT PAID”
41 www.bppk.depkeu.go.id/webb
42. Terhadap EA yang dirusak menjadi SPIRITUS BAKAR,
Sehingga tidak baik untuk diminum
Perusakan Hanya diizinkan Kepada Pengusaha Pabrik
Permohonan Perusakkan diajukan kepada Dirjend BC
melalui Kepala Kantor BC dgn menggunakan formulir
PMCK-4
Proses Perusakan dibawah pengawasan Petugas BC dan
dibuatkan Berita Acara (BACK-6)
EA yg telah dirusak harus Dikeluarkan Paling Lambat 3 Hr
Setelah Perusakan (di Pabrik)
Pelaporan : Pengusaha Wajib Membuat Laporan kepada Dir.
Cukai setiap bulannya dengan LACK-7
42 www.bppk.depkeu.go.id/webb
43. Mencampur EA dengan Bahan Perusak, Perbandingan :
80 Liter EA dengan kadar 50% dicampur dengan 1,4 Liter
bahan Perusak
1) 400 Liter Metanol tidak berwarna dicampur dengan 96 gram
bahan warna biru kering (Methylene Blue) atau bahan warna
violet (Methylene Violet).
2) 400 Liter hasil Pencampuran tersebut dicampur kembali
dengan 160 Liter Kerosene (minyak tanah) sehingga menjadi
560 Liter bahan perusak
dilakukan
dengan cara
43 www.bppk.depkeu.go.id/webb
44. 44
Sebanyak 100 liter Etil Alkohol kadar 90%
akan didenaturasi menjadi spiritus bakar,
tentukan :
a. Berapa jumlah Bahan Perusak yg
dibutuhkan
b.Berapa jumlah Spritus Bakar yang
dihasilkan ?
c. Berapa jumlah Methanol yang dibutuhkan ?
d.Berapa jumlah Kerosene yang dibutuhkan ?
e. Berapa jumlah Bahan Pewarna yang
dibutuhkan?
www.bppk.depkeu.go.id/webb
45. a. Jumlah Bahan Pencampur
90% x 100 Liter = 180 Liter (Alk. Kdr 50%)
50%
180 x 1,4 Liter = 3,15 Liter
80
b. Jumlah Spiritus Bakar
100 Liter + 3,15 Liter = 103,15 Liter
c/d. Jumlah Methanol dan Kerosene
400 x 3,15 Liter = 2,25 Liter (Methanol)
560
160 x 3,15 Liter = 0,9 Liter (Kerosene)
560
e. Jumlah Bahan Pewarna :
96 gram x 2,25 = 0,54 Gram
400
45 www.bppk.depkeu.go.id/webb
50. Terhadap MMEA yang dikonsumsi oleh Penumpang atau Awak Sarana
Pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean
Pembebasan cukai diberikan hanya terhadap MMEA yg dijual di TBB yg
berlokasi di terminal keberangkatan bandara atau pelabuhan laut, yang
dibeli oleh penumpang transit keluar negeri;
Pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) yg
ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan dgn mengajukan permohonan
kepada ment. keu c.q. djbc, melalui kepala kantor pelayanan dan kepala
kantor wilayah bea dan cukai dengan menggunakan formulir PMCK-5
serta melampirkan rincian tentang jumlah dan rencana penggunaan bkc
per bulan selama satu tahun takwin
Setiap bulannya, pengusaha jasa boga dan produsen BKC wajib
melaporkan fasilitas yang diterima, menggunakan :
- dokumen LACK-8 (bagi Pengusaha Jasa Boga)
- Dokumen LACK-9 (bagi Produsen BKC)
50 www.bppk.depkeu.go.id/webb
