SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Oleh :
Mohamad Jafar
(Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)
E-Learning E-Commerce
untuk Pegawai DJBC
Pusdiklat Bea dan Cukai - 2021
tata laksana impor e-commerce
tata cara skema e-commerce/market place
tata laksana ekspor e-commerce
POKOK BAHASAN
1
2
3
tata cara skema
e-commerce/market place
E-commerce dalam teknis
perdagangan internasional
Proses bisnis e-commerce
CIF
CFR
CIP/CPT: named of Placed
(tidak harus di pelabuhan
DPU
DAP
4
E-commerce dalam teknis
perdagangan internasional
▪ Terdapat 11 terms dalam cara
penyerahan barang yg berlaku
secara internasional
▪ 3 terms yang paling berkaitan
dengan e-commerce, yaitu Free
on Board (FOB), Cost Insurance
and Freight (CIF), dan Delivered
Duty Paid (DDP)
CIF
CFR
CIP/CPT: named of Placed
(tidak harus di pelabuhan
DPU
DAP
5
E-commerce dalam teknis
perdagangan internasional
▪ Free on Board
▪ pada umumnyanya digunakan
untuk pengiriman barang
menggunakan kapal laut
▪ digunakan juga barang kiriman
non laut sebagai kesepakatan
harga di negara pejual
▪ belum meliputi biaya
pengangkutan antar negara
▪ belum memenuhi seluruh unsur
biaya untuk pemungutan bea
masuk
CIF
CFR
CIP/CPT: named of Placed
(tidak harus di pelabuhan
DPU
DAP
6
E-commerce dalam teknis
perdagangan internasional
▪ Cost, Insurance and Freight
▪ nilai barang sampai di
tempat impor (Kantor Bea
Cukai)
▪ digunakan Bea dan Cukai
sebagai nilai pabean untuk
menghitung bea masuk
(setelah dikalikan dengan
kurs yang berlaku)
CIF
CFR
CIP/CPT: named of Placed
(tidak harus di pelabuhan
DPU
DAP
7
E-commerce dalam teknis
perdagangan internasional
▪ Delivered Duty Paid
▪ Harga barang sampai di
tempat pembeli
▪ Meliputi seluruh biaya
termasuk bea masuk dan
pajak dalam rangka impor
1
3 4
5
2
Pembeli memesan barang melalui
market place, membayar secara
online
Penjual mengirim barang
menggunakan jasa kiriman yg
dipilih pembeli
Jasa kiriman mengirim ke negara
tujuan dan memberitahukan ke
Bea Cukai
Bea Cukai memeriksa dan
menetapkan bea masuk barang
kiriman
Jasa kiriman mengirim barang ke
pembeli setelah kewajiban
pabean diselesaikan
1
2
3
4
5
Proses bisnis e-commerce
Bank / jasa keuangan
manfaat e-commerce
▪ menghemat waktu
▪ pembeli lintas wilayah
▪ meningkatkan market exposure
▪ meningkatkan customer loyality
▪ meningkatkan supplier management
▪ mengurangi biaya operasional
▪ mempersingkat waktu produksi
▪ selalu buka
▪ manajemen persediaan otomatis
▪ pembayaran secara online
Sumber : https://idcloudhost.com/
Proses bisnis e-commerce
tata laksana pabean impor
e-commerce
Proses bisnis impor barang kiriman
Proses bisnis kepabeanan impor e-
commerce (marketplace)
Impor barang kiriman melalui jasa
titipan (jastip)
Tantangan pengawasan barang kiriman
e-commerce
C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .
▪ Permenkeu No 199/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan
Pajak Atas Impor Barang Kiriman
▪ Perdirjen No 02/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksaan Impor Barang Kiriman
Proses bisnis impor barang
kiriman
Dasar Hukum
Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos
suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pos.
PMK-182/PMK.011/2016
TRANSAKSI PENGIRIMAN BRG
Carrier
Invoice dan bukti
bayar Manifes (BC 1.1)
PROSES CN
CEISA/pejabat
Release barang
online/pejabat
SERAHKAN CN
Penyelenggara Pos
• Penyelenggara Pos
menyerahkan jaminan
• Siapkan invoice dan bukti
bayar
• Pastikan lartas terpenuhi
Respon :
• SPBL BK
• Billing bayar
• Proses PIBK/PIB
• SPPBMCP (release)
Diperiksa fisik secara
selektif
PENGENAAN BEA MASUK & PDRI
10
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
≤ USD 3
CN;
BEA MASUK BEBAS
PPN 10%
>USD 3 s.d. 1,500 >USD 1,500
USD 3 USD 1,500
CN;
BEA MASUK 7,5%
PPN 10%
PIB/PIBK;
MFN
#Note
PPh dikecualikan dari pemungutan dengan
pertimbangan impor barang kiriman pada
umumnya merupakan barang konsumsi akhir
15
TARIF
BARANG KHUSUS
(melebihi threshold USD 3)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
TAS
dikenakan :
BM 15%-20%
PRODUK TEKSTIL
dikenakan :
BM 15%-25%
SEPATU
dikenakan :
BM 25%-30%
TARIF MFN
Mengapa?
#1
Impor barang kiriman
atas produk ini sebesar
63% dari total importasi
barang kiriman
#2
Menghindari pergeseran
impor via barang kiriman
karena tarif tunggal 17,5%
jauh lebih rendah dari tarif
MFN ± 32,5% - 50%
+
PPN
10%
PPh
7,5% - 10%
Hs: 4204 Hs: 64
Hs: 61,62,63
16
TARIF
BARANG KHUSUS
(melebihi threshold USD 3)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
BUKU
dikenakan :
BM 0%, PPN 0%, PPh 0%
(Buku ilmu pengetahuan bebas)
TARIF MFN
Untuk mendukung peningkatan literasi Indonesia
Hs: 49.01 s.d. 49.04
13
PEMBEBASAN
BARANG KENA CUKAI
SIGARET
TIS
CERUTU
HASIL TEMBAKAU
LAINNYA, bentuk:
MMEA
Batang 20
Kapsul 5
Cair 30ml
Cartride 4
Bentuk lainnya
50gr atau 50ml
350ml
40 gr
40 batang
5 batang
USD
per kiriman
3
BEA MASUK
(atas nilai barang)
CUKAI
(atas jumlah barang)
BARANG KENA CUKAI
14
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
JUMLAH
BKC
FOB
≤USD 3
FOB
>USD3s.d1,500
FOB
>USD 1,500
Tarif MFN
(PIBK/PIB)
Cukai Bebas;
Bea Masuk bayar;
Cukai Bebas;
Bea Masuk bebas;
Tidak
KELEBIHAN
DIMUSNAHKAN
15
Konsolidasi
Billing
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
C
N
C
N
C
N
SPPBMCP BILLING
BILLING
BILLING
BAYAR
BAYAR
BAYAR
PJT
C
N
C
N
C
N
BILLING BAYAR
PJT
PERIODIK: HARIAN
KONSOLIDASI
BILLING
AFTER
BEFORE
SPPBMCP
SPPBMCP
SPPBMCP
SPPBMCP
SPPBMCP
20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENYELESAIAN PABEAN BARANG KIRIMAN
Daftar → kartu pos, surat, dokumen
Consignment Note
PIBK
PIB
1
2
3
4
21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGELOMPOKAN BARANG KIRIMAN
NILAI BARANG KATEGORI DOKUMEN TARIF KETERANGAN
≤ USD 3
BUKAN LARTAS CN (HAWB)/ DAFTAR
BEBAS
OFFICIAL ASSESSMENT
(BEBAS)
LARTAS CN (HAWB)
USD 3 < NILAI ≤
USD 1500
BADAN USAHA, NON
BDN USAHA
CN (HAWB) 7,5 % OFFICIAL ASSESSMENT
NON BDN USAHA* PIBK
MFN SELF ASSESSMENT
BADAN USAHA PIB
> USD 1500
NON BDN USAHA* PIBK
MFN
SELF ASSESSMENT
BADAN USAHA,
PENANGGUHAN,
TARIF PREFERENSI
PIB
*) Impor barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan
penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan
lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan PIBK
22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PROSES BISNIS: CONSIGNMENT NOTE
C/N SKP
IMPOR
CEK BC 1.1
RESPON
BC 1.1
X-RAY
PENELITIAN
NILAI PABEAN,
TARIF, LARTAS
FLAG
PERIKSA
PERIKSA FISIK LHP
FOB USD 3 ≤
FOB USD 3 < NILAI ≤
1.500
FOB > USD 1.500
NON BADAN USAHA
FOB > USD 1.500
BADAN USAHA
SPPBMCP
+ billing
RESPON PIBK
RESPON PIB
SPBL BK CEK LARTAS
CEK FOB >
USD 1.500
RESPON
PIBK/PIB
Penyelenggara
Pos
SPPBMCP
+ billing (PPN)
23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PROSES BISNIS: PIBK
Bank
SKP
IMPOR
Billing
Online
Bayar BM dan PDRI
NOMOR
DAN
TANGGAL
PIBK
PIBK
NPBL BK LARTAS
CEK BC 1.1
RESPON
BC 1.1
FLAG
PERIKSA
LHP
PERIKSA
FISIK
PENELITIAN NILAI
PABEAN, TARIF,
LARTAS
SPPB
LARTAS
SPBL BK
KURANG
BAYAR
SPTNP
X-RAY
Penyelenggara
Pos
CEK STATUS
PENERIMA
RESPON
PIB
24
CONTOH PERHITUNGAN
PT ABC (memiliki API) mengimpor part mesin melalui jasa titipan dengan harga FOB 500.- Biaya
freight sesuai HAWB diketahui sebesar USD 150. Barang masuk pos tarif 8484.10.00 dengan tarif
sebesar 5%. PPh pasal 22 yang berlaku umum sebesar 2,5%, PPN : 10%. NDPBM (Kurs) yang
berlaku 1 USD = Rp. 14.200.
Berapakah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar jika penyelesaian impor
menggunakan CN!
FOB = USD 500
Freight = USD 150
Insurance : 0,5% x 650 = USD 3,25
CIF = USD 653,25
NP dlm Rupiah 653,25 x Rp. 14.200 = Rp. 9.276.150
BM 7,5% x 9.276.150 = Rp. 696.000
Nilai Impor NP + BM = Rp. 9.972.150
PPN 10% x 982.093 = Rp. 998.000
PPh - = Rp. -
TOTAL BM & PDRI = Rp. 1.694.000
SKP Barang Kiriman
Menu Tracking Penerima
KEWAJIBAN BEA MASUK & PDRI
▪ Penyelenggara Pos bertanggung
jawab
▪ Jika digunakan PIBK atau PIB,
Penerima Barang yang
bertanggung jawab
▪ Sebagai Penetapan kewajiban membayar
& berfungsi sebagai izin pengeluaran
barang
▪ Diterbitkan jika penyelesaian
menggunakan CN dan dikenakan
pungutan impor
▪ Dapat diajukan keberatan ke Dirjen BC
SPPBMCP :
Proses bisnis kepabeanan
impor e-commerce
(marketplace)
Pasal 42 PMK 199 /PMK.010/2019 tentang
Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak
atas Impor Barang Kiriman
Dalam rangka percepatan serta peningkatan
pelayanan dan pengawasan
pengaturannya masih bersifat opsional
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
Non- DDP
(Conventional)
DDP
(NEW)
CUSTOMS
MARKET PLACE
SELLER BUYER
CROSS
BORDER
EXPRESS
COURIES/
INDONESIA
POSTAL
CONNECTING BY
SYSTEM
Information regarding the
quantity and type of
goods and also prices
• ADMINISTRATION
• FISCAL
CUSTOMS
MARKET PLACE
SELLER BUYER
CROSS
BORDER
FULLY AUTOMATION
EXPRESS
COURIES/
POSTAL
EXPRESS
COURIES/
POSTAL
EXPRESS
COURIES/
INDONESIA
POSTAL
CATATAN :
1. TIDAK ADA PERUBAHAN PROSES BISNIS UNTUK PENYELENGGARA POS.
2. KEMITRAAN ANTARA DJBC DENGAN PLATFORM MARKETPLACE.
3. TELAH DI-RECOGNIZE OLEH WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO).
KEUNTUNGAN:
1. KECEPATAN PELAYANAN
2. MENINGKATKAN TRANSPARANSI
3. MENINGKATKAN INTEGRITAS DATA
4. PENELITIAN DAPAT DILAKUKAN SEBELUM KEDATANGAN
BARANG
5. MANAJEMEN RISIKO OLEH SISTEM
E-catalog
E-
invoice
DDP Vs Non DDP
CUSTOMS CLEARANCE
DDP Vs NON-DDP
Latar Belakang
D I AWA L I O L E H :
• Pandemi, sehingga traveler luar negeri lebih banyak di
rumah daripada berpergian ke luar negeri.
• Ongkos kirim (termasuk biaya pengurusan dokumen
dan perpajakan) dari marketplace dalam negeri yang
cenderung lebih mahal
• Kesulitan metode pembayaran apabila melakukan
pembelian langsung di marketplace luar negeri (tidak
dapat menggunakan rekening dalam negeri dan
cenderung harus menggunakan credit card atau
paypal)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 30
Impor barang kiriman melalui
jasa titipan (jastip)
TitipBeliin.com
T i t i p b e l i i n a d a l a h p e r u s a h a a n e n d t o e n d y a n g m e m b a n t u
d a l a m m e m b e l i b a r a n g s e c a r a l e g a l d a r i l u a r n e g e r i
• Pembeli terlebih dahulu membeli barang di marketplace luar
negeri dengan memasukkan alamat perwakilan TitipBeliin
yang berada di 4 negara (China, Singapore, US, dan UK.
• Perwakilan TitipBeliin akan mengirimkan barang bersamaan
dengan barang yang dibeli oleh pembeli lain ke Indonesia.
• TitipBeliin melakukan pengurusan seluruh dokumen
pengangkutan dan kepabeanan.
• Barang dikirim sampai ke rumah pembeli.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 31
FR
BelanjaBoss.com
b e l a n j abo ss.com a d a l ah l aya n an j a sa ti ti p p ro fe si o na l a nti ri b e t
k h u s u s b e l a n ja ga d get d a ri l u a r n e ge ri d e n ga n c e p at d a n a m a n
• Pembeli dapat melakukan pemesanan
barang melalui website BelanjaBoss atau
melalui whatsapp.
• BelanjaBoss melakukan pengurusan
seluruh dokumen pengangkutan dan
kepabeanan.
• BelanjaBoss berpartner dengan
ekspedisi DHL internasional
• Barang dikirim sampai ke rumah
pembeli.
Add a footer 32
FR
ILUSTRASI
Under
Invoice
Masih
Terjadi
Jumlah
Kiriman
Terus
Meningkat
Tantangan pengawasan barang
kiriman e-commerce
Penyelundupa
n / Barang
Lartas
Jml Kiriman
Meningkat
Tantangan pengawasan barang
kiriman e-commerce
• Penguatan risk engine
• Penegasan Market
Place wajib bermitra dg
DJBC
2017
19,5
Juta
71,9
Juta
2018
2019
JUMLAH DOKUMEN
CONSIGMENT NOTES
61
Juta
2020
Upaya Under
Invoice
Tantangan pengawasan barang
kiriman e-commerce
• Kerja sama dengan
Market Place
• Pemeriksaan Fisik
Selektif
Tantangan pengawasan barang
kiriman e-commerce
Penyelundupan /
Barang Lartas
• Optimalisasi X Ray
• Back Up NHI
Penggagalan penyelundupan sabu lebih 6
kg via barang kiriman
tata laksana pabean ekspor
e-commerce
Proses bisnis kepabeanan
ekspor barang kiriman
Proses bisnis ekspor e-
commerce
Proses bisnis kepabeanan
ekspor barang kiriman
▪ Permenkeu No 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor Diubah terakhir
dengan Permenkeu No 21/PMK.04/2019
▪ P-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor jo P-29/BC/2016 jo P-07/BC/2019
Dasar Hukum
EKSPOR
VIA PT Pos
Berat tdk lebih 100 kg
per pengirim
Berat lebih 100 kg per
pengirim Wajib PEB, Pengirim
sebagai Eksportir
dan PT Pos sebagai
PPJK (Pengusaha
Pengurusan Jasa
Kepabeanan)
Proses bisnis kepabeanan
ekspor barang kiriman
TIDAK WAJIB PEB
EKSPOR
VIA PJT
1 PEB UTK
BEBERAPA PENGIRIM
1 PEB UTK 1
PENGIRIM
Proses bisnis kepabeanan
ekspor barang kiriman
Pengirim sebagai
Eksportir dan PJT
sebagai PPJK
PJT sbg Eksportir,
wajib membuat
lembar lampiran
berisi rincian semua
pengirim
PJT WAJIB MEMBUAT
PEB
Transaksi Pengiriman Brg
Carrier
Invoice / Faktur
Penjualaln
Manifes (BC 1.1)
PJT menyerahkan
PEB (online)
• Dapat dibuat 1 PEB 1
Pengirim atau 1 PEB utk
beberapa pengirim
• PT Pos membuat PEB jika
berat lebih dari 100 kg
per pengirim
Nota Pelayanan
Ekspor (NPE)
Penelitian Dokumen
(online), diperiksa fisik
dlm hal tertentu
missal ada info
Intelijen
Izin Ekspor, terbit
Proses bisnis kepabeanan
ekspor barang kiriman
Proses bisnis ekspor e-
commerce
CUSTOMS
MARKET PLACE
SELLER BUYER
EXPRESS COURIES/
INDONESIA POSTAL
• ADMINISTRATION
• FISCAL
EXPRESS COURIES/
POSTAL
1
2
3
4
5
Pembeli memesan barang
melalui market place, membayar
secara online
Penjual mencari jasa kiriman
sesuai pesanan pembeli
Jasa kiriman memberitahukan
ekspor ke Bea Cukai
Bea Cukai melakukan penelitian
dokumen / scan barang
Jasa kiriman mengekspor barang
ke negara pembeli
1
2
3
4
5
Bank / jasa keuangan
Cross
Border
44

More Related Content

Similar to 03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf

SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
ssuserf0c136
 
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdfMengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
JoniHariPurnomo1
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
Iszwan Shah
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
KPP Pratama Kepanjen
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
NurrahmiRahim
 

Similar to 03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf (20)

Barang Kiriman BM.pptx
Barang Kiriman BM.pptxBarang Kiriman BM.pptx
Barang Kiriman BM.pptx
 
KKPD Permendagri 79-2022.pdf
KKPD Permendagri 79-2022.pdfKKPD Permendagri 79-2022.pdf
KKPD Permendagri 79-2022.pdf
 
Presentasi latas &amp; bpo edited
Presentasi latas &amp; bpo editedPresentasi latas &amp; bpo edited
Presentasi latas &amp; bpo edited
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
 
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
 
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptxMateri Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
 
Penawaran import resmi &amp; Borongan Door To Door
Penawaran import resmi &amp; Borongan Door To DoorPenawaran import resmi &amp; Borongan Door To Door
Penawaran import resmi &amp; Borongan Door To Door
 
Export Roadmap_Presentation.pptx
Export Roadmap_Presentation.pptxExport Roadmap_Presentation.pptx
Export Roadmap_Presentation.pptx
 
1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf
 
RINGKASAN MATERI PG.pdf
RINGKASAN MATERI PG.pdfRINGKASAN MATERI PG.pdf
RINGKASAN MATERI PG.pdf
 
Pengantar kepabeanan
Pengantar kepabeananPengantar kepabeanan
Pengantar kepabeanan
 
TLI_Tayang_Lengkap.pdf
TLI_Tayang_Lengkap.pdfTLI_Tayang_Lengkap.pdf
TLI_Tayang_Lengkap.pdf
 
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianPanduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
 
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdfMengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
 
GFMAS - Account Payables
GFMAS - Account PayablesGFMAS - Account Payables
GFMAS - Account Payables
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdf
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 

Recently uploaded

02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (10)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 

03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf

  • 1. Oleh : Mohamad Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) E-Learning E-Commerce untuk Pegawai DJBC Pusdiklat Bea dan Cukai - 2021
  • 2. tata laksana impor e-commerce tata cara skema e-commerce/market place tata laksana ekspor e-commerce POKOK BAHASAN 1 2 3
  • 3. tata cara skema e-commerce/market place E-commerce dalam teknis perdagangan internasional Proses bisnis e-commerce
  • 4. CIF CFR CIP/CPT: named of Placed (tidak harus di pelabuhan DPU DAP 4 E-commerce dalam teknis perdagangan internasional ▪ Terdapat 11 terms dalam cara penyerahan barang yg berlaku secara internasional ▪ 3 terms yang paling berkaitan dengan e-commerce, yaitu Free on Board (FOB), Cost Insurance and Freight (CIF), dan Delivered Duty Paid (DDP)
  • 5. CIF CFR CIP/CPT: named of Placed (tidak harus di pelabuhan DPU DAP 5 E-commerce dalam teknis perdagangan internasional ▪ Free on Board ▪ pada umumnyanya digunakan untuk pengiriman barang menggunakan kapal laut ▪ digunakan juga barang kiriman non laut sebagai kesepakatan harga di negara pejual ▪ belum meliputi biaya pengangkutan antar negara ▪ belum memenuhi seluruh unsur biaya untuk pemungutan bea masuk
  • 6. CIF CFR CIP/CPT: named of Placed (tidak harus di pelabuhan DPU DAP 6 E-commerce dalam teknis perdagangan internasional ▪ Cost, Insurance and Freight ▪ nilai barang sampai di tempat impor (Kantor Bea Cukai) ▪ digunakan Bea dan Cukai sebagai nilai pabean untuk menghitung bea masuk (setelah dikalikan dengan kurs yang berlaku)
  • 7. CIF CFR CIP/CPT: named of Placed (tidak harus di pelabuhan DPU DAP 7 E-commerce dalam teknis perdagangan internasional ▪ Delivered Duty Paid ▪ Harga barang sampai di tempat pembeli ▪ Meliputi seluruh biaya termasuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor
  • 8. 1 3 4 5 2 Pembeli memesan barang melalui market place, membayar secara online Penjual mengirim barang menggunakan jasa kiriman yg dipilih pembeli Jasa kiriman mengirim ke negara tujuan dan memberitahukan ke Bea Cukai Bea Cukai memeriksa dan menetapkan bea masuk barang kiriman Jasa kiriman mengirim barang ke pembeli setelah kewajiban pabean diselesaikan 1 2 3 4 5 Proses bisnis e-commerce Bank / jasa keuangan
  • 9. manfaat e-commerce ▪ menghemat waktu ▪ pembeli lintas wilayah ▪ meningkatkan market exposure ▪ meningkatkan customer loyality ▪ meningkatkan supplier management ▪ mengurangi biaya operasional ▪ mempersingkat waktu produksi ▪ selalu buka ▪ manajemen persediaan otomatis ▪ pembayaran secara online Sumber : https://idcloudhost.com/ Proses bisnis e-commerce
  • 10. tata laksana pabean impor e-commerce Proses bisnis impor barang kiriman Proses bisnis kepabeanan impor e- commerce (marketplace) Impor barang kiriman melalui jasa titipan (jastip) Tantangan pengawasan barang kiriman e-commerce
  • 11. C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n . ▪ Permenkeu No 199/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman ▪ Perdirjen No 02/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksaan Impor Barang Kiriman Proses bisnis impor barang kiriman Dasar Hukum
  • 12. Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. PMK-182/PMK.011/2016
  • 13. TRANSAKSI PENGIRIMAN BRG Carrier Invoice dan bukti bayar Manifes (BC 1.1) PROSES CN CEISA/pejabat Release barang online/pejabat SERAHKAN CN Penyelenggara Pos • Penyelenggara Pos menyerahkan jaminan • Siapkan invoice dan bukti bayar • Pastikan lartas terpenuhi Respon : • SPBL BK • Billing bayar • Proses PIBK/PIB • SPPBMCP (release) Diperiksa fisik secara selektif
  • 14. PENGENAAN BEA MASUK & PDRI 10 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN ≤ USD 3 CN; BEA MASUK BEBAS PPN 10% >USD 3 s.d. 1,500 >USD 1,500 USD 3 USD 1,500 CN; BEA MASUK 7,5% PPN 10% PIB/PIBK; MFN #Note PPh dikecualikan dari pemungutan dengan pertimbangan impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir
  • 15. 15 TARIF BARANG KHUSUS (melebihi threshold USD 3) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN TAS dikenakan : BM 15%-20% PRODUK TEKSTIL dikenakan : BM 15%-25% SEPATU dikenakan : BM 25%-30% TARIF MFN Mengapa? #1 Impor barang kiriman atas produk ini sebesar 63% dari total importasi barang kiriman #2 Menghindari pergeseran impor via barang kiriman karena tarif tunggal 17,5% jauh lebih rendah dari tarif MFN ± 32,5% - 50% + PPN 10% PPh 7,5% - 10% Hs: 4204 Hs: 64 Hs: 61,62,63
  • 16. 16 TARIF BARANG KHUSUS (melebihi threshold USD 3) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN BUKU dikenakan : BM 0%, PPN 0%, PPh 0% (Buku ilmu pengetahuan bebas) TARIF MFN Untuk mendukung peningkatan literasi Indonesia Hs: 49.01 s.d. 49.04
  • 17. 13 PEMBEBASAN BARANG KENA CUKAI SIGARET TIS CERUTU HASIL TEMBAKAU LAINNYA, bentuk: MMEA Batang 20 Kapsul 5 Cair 30ml Cartride 4 Bentuk lainnya 50gr atau 50ml 350ml 40 gr 40 batang 5 batang USD per kiriman 3 BEA MASUK (atas nilai barang) CUKAI (atas jumlah barang)
  • 18. BARANG KENA CUKAI 14 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN JUMLAH BKC FOB ≤USD 3 FOB >USD3s.d1,500 FOB >USD 1,500 Tarif MFN (PIBK/PIB) Cukai Bebas; Bea Masuk bayar; Cukai Bebas; Bea Masuk bebas; Tidak KELEBIHAN DIMUSNAHKAN
  • 19. 15 Konsolidasi Billing DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN C N C N C N SPPBMCP BILLING BILLING BILLING BAYAR BAYAR BAYAR PJT C N C N C N BILLING BAYAR PJT PERIODIK: HARIAN KONSOLIDASI BILLING AFTER BEFORE SPPBMCP SPPBMCP SPPBMCP SPPBMCP SPPBMCP
  • 20. 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PENYELESAIAN PABEAN BARANG KIRIMAN Daftar → kartu pos, surat, dokumen Consignment Note PIBK PIB 1 2 3 4
  • 21. 21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PENGELOMPOKAN BARANG KIRIMAN NILAI BARANG KATEGORI DOKUMEN TARIF KETERANGAN ≤ USD 3 BUKAN LARTAS CN (HAWB)/ DAFTAR BEBAS OFFICIAL ASSESSMENT (BEBAS) LARTAS CN (HAWB) USD 3 < NILAI ≤ USD 1500 BADAN USAHA, NON BDN USAHA CN (HAWB) 7,5 % OFFICIAL ASSESSMENT NON BDN USAHA* PIBK MFN SELF ASSESSMENT BADAN USAHA PIB > USD 1500 NON BDN USAHA* PIBK MFN SELF ASSESSMENT BADAN USAHA, PENANGGUHAN, TARIF PREFERENSI PIB *) Impor barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan PIBK
  • 22. 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PROSES BISNIS: CONSIGNMENT NOTE C/N SKP IMPOR CEK BC 1.1 RESPON BC 1.1 X-RAY PENELITIAN NILAI PABEAN, TARIF, LARTAS FLAG PERIKSA PERIKSA FISIK LHP FOB USD 3 ≤ FOB USD 3 < NILAI ≤ 1.500 FOB > USD 1.500 NON BADAN USAHA FOB > USD 1.500 BADAN USAHA SPPBMCP + billing RESPON PIBK RESPON PIB SPBL BK CEK LARTAS CEK FOB > USD 1.500 RESPON PIBK/PIB Penyelenggara Pos SPPBMCP + billing (PPN)
  • 23. 23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PROSES BISNIS: PIBK Bank SKP IMPOR Billing Online Bayar BM dan PDRI NOMOR DAN TANGGAL PIBK PIBK NPBL BK LARTAS CEK BC 1.1 RESPON BC 1.1 FLAG PERIKSA LHP PERIKSA FISIK PENELITIAN NILAI PABEAN, TARIF, LARTAS SPPB LARTAS SPBL BK KURANG BAYAR SPTNP X-RAY Penyelenggara Pos CEK STATUS PENERIMA RESPON PIB
  • 24. 24 CONTOH PERHITUNGAN PT ABC (memiliki API) mengimpor part mesin melalui jasa titipan dengan harga FOB 500.- Biaya freight sesuai HAWB diketahui sebesar USD 150. Barang masuk pos tarif 8484.10.00 dengan tarif sebesar 5%. PPh pasal 22 yang berlaku umum sebesar 2,5%, PPN : 10%. NDPBM (Kurs) yang berlaku 1 USD = Rp. 14.200. Berapakah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar jika penyelesaian impor menggunakan CN! FOB = USD 500 Freight = USD 150 Insurance : 0,5% x 650 = USD 3,25 CIF = USD 653,25 NP dlm Rupiah 653,25 x Rp. 14.200 = Rp. 9.276.150 BM 7,5% x 9.276.150 = Rp. 696.000 Nilai Impor NP + BM = Rp. 9.972.150 PPN 10% x 982.093 = Rp. 998.000 PPh - = Rp. - TOTAL BM & PDRI = Rp. 1.694.000
  • 25. SKP Barang Kiriman Menu Tracking Penerima KEWAJIBAN BEA MASUK & PDRI ▪ Penyelenggara Pos bertanggung jawab ▪ Jika digunakan PIBK atau PIB, Penerima Barang yang bertanggung jawab
  • 26. ▪ Sebagai Penetapan kewajiban membayar & berfungsi sebagai izin pengeluaran barang ▪ Diterbitkan jika penyelesaian menggunakan CN dan dikenakan pungutan impor ▪ Dapat diajukan keberatan ke Dirjen BC SPPBMCP :
  • 27. Proses bisnis kepabeanan impor e-commerce (marketplace) Pasal 42 PMK 199 /PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman Dalam rangka percepatan serta peningkatan pelayanan dan pengawasan pengaturannya masih bersifat opsional
  • 28. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN Non- DDP (Conventional) DDP (NEW) CUSTOMS MARKET PLACE SELLER BUYER CROSS BORDER EXPRESS COURIES/ INDONESIA POSTAL CONNECTING BY SYSTEM Information regarding the quantity and type of goods and also prices • ADMINISTRATION • FISCAL CUSTOMS MARKET PLACE SELLER BUYER CROSS BORDER FULLY AUTOMATION EXPRESS COURIES/ POSTAL EXPRESS COURIES/ POSTAL EXPRESS COURIES/ INDONESIA POSTAL CATATAN : 1. TIDAK ADA PERUBAHAN PROSES BISNIS UNTUK PENYELENGGARA POS. 2. KEMITRAAN ANTARA DJBC DENGAN PLATFORM MARKETPLACE. 3. TELAH DI-RECOGNIZE OLEH WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO). KEUNTUNGAN: 1. KECEPATAN PELAYANAN 2. MENINGKATKAN TRANSPARANSI 3. MENINGKATKAN INTEGRITAS DATA 4. PENELITIAN DAPAT DILAKUKAN SEBELUM KEDATANGAN BARANG 5. MANAJEMEN RISIKO OLEH SISTEM E-catalog E- invoice DDP Vs Non DDP
  • 30. Latar Belakang D I AWA L I O L E H : • Pandemi, sehingga traveler luar negeri lebih banyak di rumah daripada berpergian ke luar negeri. • Ongkos kirim (termasuk biaya pengurusan dokumen dan perpajakan) dari marketplace dalam negeri yang cenderung lebih mahal • Kesulitan metode pembayaran apabila melakukan pembelian langsung di marketplace luar negeri (tidak dapat menggunakan rekening dalam negeri dan cenderung harus menggunakan credit card atau paypal) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 30 Impor barang kiriman melalui jasa titipan (jastip)
  • 31. TitipBeliin.com T i t i p b e l i i n a d a l a h p e r u s a h a a n e n d t o e n d y a n g m e m b a n t u d a l a m m e m b e l i b a r a n g s e c a r a l e g a l d a r i l u a r n e g e r i • Pembeli terlebih dahulu membeli barang di marketplace luar negeri dengan memasukkan alamat perwakilan TitipBeliin yang berada di 4 negara (China, Singapore, US, dan UK. • Perwakilan TitipBeliin akan mengirimkan barang bersamaan dengan barang yang dibeli oleh pembeli lain ke Indonesia. • TitipBeliin melakukan pengurusan seluruh dokumen pengangkutan dan kepabeanan. • Barang dikirim sampai ke rumah pembeli. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 31
  • 32. FR BelanjaBoss.com b e l a n j abo ss.com a d a l ah l aya n an j a sa ti ti p p ro fe si o na l a nti ri b e t k h u s u s b e l a n ja ga d get d a ri l u a r n e ge ri d e n ga n c e p at d a n a m a n • Pembeli dapat melakukan pemesanan barang melalui website BelanjaBoss atau melalui whatsapp. • BelanjaBoss melakukan pengurusan seluruh dokumen pengangkutan dan kepabeanan. • BelanjaBoss berpartner dengan ekspedisi DHL internasional • Barang dikirim sampai ke rumah pembeli. Add a footer 32
  • 35. Jml Kiriman Meningkat Tantangan pengawasan barang kiriman e-commerce • Penguatan risk engine • Penegasan Market Place wajib bermitra dg DJBC 2017 19,5 Juta 71,9 Juta 2018 2019 JUMLAH DOKUMEN CONSIGMENT NOTES 61 Juta 2020
  • 36. Upaya Under Invoice Tantangan pengawasan barang kiriman e-commerce • Kerja sama dengan Market Place • Pemeriksaan Fisik Selektif
  • 37. Tantangan pengawasan barang kiriman e-commerce Penyelundupan / Barang Lartas • Optimalisasi X Ray • Back Up NHI Penggagalan penyelundupan sabu lebih 6 kg via barang kiriman
  • 38. tata laksana pabean ekspor e-commerce Proses bisnis kepabeanan ekspor barang kiriman Proses bisnis ekspor e- commerce
  • 39. Proses bisnis kepabeanan ekspor barang kiriman ▪ Permenkeu No 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor Diubah terakhir dengan Permenkeu No 21/PMK.04/2019 ▪ P-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor jo P-29/BC/2016 jo P-07/BC/2019 Dasar Hukum
  • 40. EKSPOR VIA PT Pos Berat tdk lebih 100 kg per pengirim Berat lebih 100 kg per pengirim Wajib PEB, Pengirim sebagai Eksportir dan PT Pos sebagai PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) Proses bisnis kepabeanan ekspor barang kiriman TIDAK WAJIB PEB
  • 41. EKSPOR VIA PJT 1 PEB UTK BEBERAPA PENGIRIM 1 PEB UTK 1 PENGIRIM Proses bisnis kepabeanan ekspor barang kiriman Pengirim sebagai Eksportir dan PJT sebagai PPJK PJT sbg Eksportir, wajib membuat lembar lampiran berisi rincian semua pengirim PJT WAJIB MEMBUAT PEB
  • 42. Transaksi Pengiriman Brg Carrier Invoice / Faktur Penjualaln Manifes (BC 1.1) PJT menyerahkan PEB (online) • Dapat dibuat 1 PEB 1 Pengirim atau 1 PEB utk beberapa pengirim • PT Pos membuat PEB jika berat lebih dari 100 kg per pengirim Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Penelitian Dokumen (online), diperiksa fisik dlm hal tertentu missal ada info Intelijen Izin Ekspor, terbit Proses bisnis kepabeanan ekspor barang kiriman
  • 43. Proses bisnis ekspor e- commerce CUSTOMS MARKET PLACE SELLER BUYER EXPRESS COURIES/ INDONESIA POSTAL • ADMINISTRATION • FISCAL EXPRESS COURIES/ POSTAL 1 2 3 4 5 Pembeli memesan barang melalui market place, membayar secara online Penjual mencari jasa kiriman sesuai pesanan pembeli Jasa kiriman memberitahukan ekspor ke Bea Cukai Bea Cukai melakukan penelitian dokumen / scan barang Jasa kiriman mengekspor barang ke negara pembeli 1 2 3 4 5 Bank / jasa keuangan Cross Border
  • 44. 44