peraturan menteri perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor

1. DIREKTORAT IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
JAKARTA, 16 FEBRUARI 2024
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

2. LATAR BELAKANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 2
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Perubahan lartas impor semula hanya
LS menjadi tetap LS atau PI dan LS
untuk 6 (enam) kelompok produk
tertentu.
• Pengaturan lartas baru untuk komoditi
Tas dengan PI dan LS
• Perubahan pengawasan impor dari
semula post border menjadi border
untuk kelompok barang konsumsi.
Arahan Presiden Untuk
Pengetatan Impor Barang
Konsumsi
• Pengaturan batasan kelompok barang,
kondisi barang baru/tidak baru dan
jumlah barang untuk 10 (sepuluh)
kelompok barang yang dapat diimpor
sebagai barang kiriman PMI baik yang
tercatat maupun tidak tercatat di BP2MI.
Arahan Presiden Relaksasi
Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia
(PMI)
• Usulan perubahan (Penambahan/
Pengurangan/Pergeseran) lartas impor
barang dari K/L pembina sektor terkait
untuk 9 (sembilan) kelompok barang.
A.Usulan Perubahan
(Penambahan/
Pengurangan/Pergeseran)
Lartas Impor Barang dari K/L
Pembina Sektor Terkait
dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha
Terkait.
Penyesuaian Pengaturan Batang Tubuh
Peraturan Menteri Perdagangan
1
2
3
4
• Perubahan jenis NIB sebagai API
• Validasi lartas (IP/IT/PI) dengan dokumen kepabeanan
• Pembatalan permohonan IP/IT/PI atau Surat Keterangan
• Perubahan LS
• Pengaturan Impor ke TPB, KPBPB dan KEK
• Pengecualian Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha dan
Tidak Untuk Kegiatan Usaha
• PI dan Surat Keterangan Barang Komplementer, Tes Pasar atau
Purna Jual

3. DASAR KEBIJAKAN
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 3
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang”
Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Jo. Nomor 25 Tahun
2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang
berlaku sampai dengan 9 Maret 2024
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku
Mulai 10 Maret 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah
Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi
Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

4. Usulan Pembatasan Impor harus disertai
dengan Regulatory Impact Analisis (RIA)
oleh Kementerian/Lembaga, Asosiasi atau
Stakeholder terkait.
• Kementerian
/ Lembaga
• Asosiasi
• Stakeholder
Kemenko
Perekonomia
n
Kementerian
Perdagangan 1
Rapat Pembahasan Teknis
Antar K/L
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
dipimpin oleh
Menko Bidang Perekonomian
2
Harmonisasi Peraturan K/L
oleh Kemenkumham
3
Peraturan
Menteri Perdagangan
Tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor
5
4
Konsultasi Publik
Asosiasi & Stakeholder
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 4
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
PROSES PENYUSUNAN

5. POKOK-POKOK PENGATURAN
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 5
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
1. Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
2. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P, dengan
ketentuan:
a. NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk
tujuan diperdagangkan.
b. NIB yang berlaku sebagai API-P hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk
dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk
mendukung proses produksi.
3. NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai
API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P.
4. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang
yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, Limbah Non B3, Baterai Lithium
Tidak Baru)
5. Perizinan Berusaha (PB) di bidang impor dalam bentuk Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan
Persetujuan Impor (PI).
6. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

6. POKOK-POKOK PENGATURAN
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 6
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
7. Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Importir harus memiliki hak akses yang dapat diperoleh
dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa:
NPWP atau NIK (orang perseorangan); NPWP (BUMN atau Yayasan); atau NIB dan NPWP (Koperasi dan
Badan Usaha).
8. PB diterbitkan menggunakan Digital Signature dan mencantumkan QR Code dengan SLA 5 hari kerja (fiktif
positif) serta diterbitkan melalui Sistem INSW.
9. PB diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat Neraca Komoditas diterbitkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.
10.Untuk Impor Barang Tertentu, disamping wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang impor, juga diwajibkan
dilakukan verifikasi/penelusuran teknis impor oleh Surveyor yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor
(LS).
11. Importir yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang impor dan/atau LS, wajib menyampaikan laporan
realisasi impor secara periodik.
12.Barang Dilarang Impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

7. ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 7
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
(4) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit
mengenai:
a. nomor Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan tanggal terbit;
b. NIB dan identitas Importir; dan
c. masa berlaku.
(5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
a. tanggal awal dan tanggal akhir Importir Terdaftar atau Importir Produsen; atau
b. tanggal awal dan keterangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor.
(6) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
a. untuk semua Barang Impor selain minuman beralkohol, paling sedikit mengenai:
1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
2. NIB dan identitas Importir;
3. pos tarif/harmonized system;
4. nomor seri Barang;
5. jenis/uraian Barang;
6. jumlah Barang dan satuan Barang;
7. negara asal;
8. pelabuhan tujuan; dan
9. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir, dan
Pasal 7 (1/2)

8. ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 8
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 7 (2/2)
b. untuk Barang Impor berupa minuman beralkohol kena pajak (duty paid) dan minuman beralkohol tidak kena pajak (duty not paid), paling
sedikit mengenai:
1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
2. NIB dan identitas Importir;
3. pos tarif/harmonized system;
4. nomor seri Barang;
5. jumlah Barang dan satuan Barang setiap golongan;
6. negara asal; dan
7. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
(7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain
dalam Daerah Pabean pada Persetujuan Impor harus mencantumkan pelabuhan muat di KPBPB.
(8) Elemen data dan/atau keterangan berupa Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 8 dikecualikan terhadap
pengeluaran Barang dari KPBPB, KEK, atau TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(9) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, serta ayat (6) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 memuat elemen data dan/atau
keterangan mengenai:
a. nama perusahaan; dan
b. alamat perusahaan.
(10) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

9. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 9
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (1/6)
(1) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan penelitian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan
dokumen:
a. pemberitahuan Impor Barang;
b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB; atau
c. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit
mengenai nomor dan tanggal terbit Importir Terdaftar atau Importir Produsen.
(2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan penelitian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan
Impor Barang paling sedikit mengenai:
a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jumlah Barang dan satuan Barang;
d. pelabuhan tujuan; dan
e. pelabuhan muat untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO),
dan hidrofluorokarbon (HFC).

10. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 10
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (2/6)
(3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam
Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah
Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jumlah Barang dan satuan Barang;
4. pelabuhan tujuan; dan
5. pelabuhan muat untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO),
dan hidrofluorokarbon (HFC),
dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau
b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat
lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
4. pelabuhan muat di KPBPB.

11. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 11
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (3/6)
(4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah
Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke
KEK, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jumlah Barang dan satuan Barang;
4. pelabuhan tujuan; dan
5. pelabuhan muat untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan
hidrofluorokarbon (HFC),
dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau
b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain
dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
1.nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2.pos tarif/harmonized system; dan
3.jumlah Barang dan satuan Barang.

12. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 12
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (4/6)
(5) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah
Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling
sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jumlah Barang dan satuan Barang;
4. pelabuhan tujuan; dan
5. pelabuhan muat untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan
hidrofluorokarbon (HFC),
dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB; atau
b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke
tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
2. pos tarif/harmonized system; dan
3. jumlah Barang dan satuan Barang.

13. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 13
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (5/6)
(6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan
penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan
Impor Barang, Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa
dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen masih berlaku.
(7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 9 dan
huruf b angka 7 dilakukan penelitian sesuai dengan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan:
pemberitahuan Impor Barang;
a. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KPBPB;
b.pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KEK;
c. Pemberitahuan Pabean Impor Barang ke TPB;
d.pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
e.pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
f. Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean,
Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa dokumen
Persetujuan Impor, masih berlaku.
(8) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), terhadap elemen data dan/atau keterangan
berupa nomor seri Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dan jenis/uraian
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14. PENELITIAN ELEMEN DATA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 14
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 11 (6/6)
(9) Terhadap elemen data dan/atau keterangan jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan
huruf b angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat
pengajuan pemberitahuan Impor Barang alokasi jumlah Barang masih memenuhi.
(10) Sisa alokasi jumlah Barang yang diizinkan tercantum dalam SINSW.
(11) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan penelitian
atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di
SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
(12) Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(13) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 sesuai dengan ketentuan internasional.

15. KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 15
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 26 (1/2)
(1)Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan
Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
(2)Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain
dalam Daerah Pabean.
(3)Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4)Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan
Kawasan.
(5)Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
a. pengeluaran kembali Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
c. pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
d. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan
pengaturan Impor.
(6) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terhadap Barang untuk kepentingan perlindungan
konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.

16. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 16
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 26 (2/2)
(8) Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau
dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB
diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur
mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan
Menteri ini.
(9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean
dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri.
(10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
(11) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis
elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
(12) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB belum memiliki sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SINSW,
penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi melalui SINSW.
(13) Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat
pemasukan ke KPBPB dalam keadaan baru, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(14) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.
(15) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

17. KETENTUAN PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 17
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 28 (1/2)
(1) Impor Barang ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
(2) Untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di KEK, Menteri dapat
menetapkan berlakunya kebijakan dan pengaturan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara selektif setelah
berkoordinasi dengan Dewan Nasional.
(3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan
Nasional.
(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam
Daerah Pabean.
(5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(6) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap: pengeluaran Barang hasil
produksi di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
a. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan
Impor;
b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
c. Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil perusakan di KEK;
d. Barang sisa dari kegiatan usaha berupa waste /scrap di KEK; dan/atau
e. pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan
baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
(7) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

18. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 18
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 28 (2/2)
(8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
a. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK; atau
b. Persetujuan Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (4) dan ayat (5),
diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK.
(9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KEK ke
tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
a. Pelaku Usaha di KEK; atau
b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
(11) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diberikan Perizinan Berusaha di
bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.
(12) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan terhadap Barang yang dikenakan Perizinan Berusaha di
bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang perlu dinotifikasikan atau diberitahukan sesuai kesepakatan internasional atau ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada kementerian atau lembaga terkait dan menembuskan notifikasi atau pemberitahuan tersebut kepada
Direktur Jenderal.
(13) Dalam hal Administrator KEK belum memenuhi kesiapan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang ke KEK, penerbitan
Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
(14) Kesiapan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
(15) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK.
(16) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
KETENTUAN PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK)

19. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 19
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 29 (1/2)
KETENTUAN PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN BARANG KE/DARI TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
(1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB.
(2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. Kawasan Berikat;
b. Pusat Logistik Berikat;
c. Gudang Berikat;
d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
e. Toko Bebas Bea;
f. Tempat Lelang Berikat; atau
g. Kawasan Daur Ulang Berikat.
(3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk
dipakai.
(4) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai dikecualikan
terhadap:
a. Barang hasil produksi di Kawasan Berikat;
b. Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil perusakan di Kawasan Berikat;
c. Barang sisa dari hasil perusakan di Gudang Berikat;
d. Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa waste /scrap di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat;
e. Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial
terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
f. Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan;
g. Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor;
h. Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
i. Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah
dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

20. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 20
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 29 (2/2)
KETENTUAN PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN BARANG KE/DARI TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
(5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(6) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas
pemasukan Barang Impor ke TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB; atau
b. pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diajukan oleh:
a. Pelaku Usaha TPB; atau
b. Importir.
(9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diajukan oleh:
a. Pelaku Usaha TPB;
b. Importir; atau
c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
(10) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
(11) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

21. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 21
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Pasal 29 (2/2)
FORMAT CETAKAN PERSETUJUAN IMPOR (PI) TERKAIT PEMBERLAKUAN PI
Barang Non K3L yang masuk ke TLDDP dari LDP atau yang masuk ke TLDDP dari KPBPB, KEK atau TPB:
Persetujuan Impor ZZZZZ (API-P atau API-U) ini mulai berlaku sejak tanggal {{[Tgl Awal Izin]}} sampai dengan tanggal {{[31 Desember
2024]}} yang dibuktikan dengan tanggal :
a. pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) untuk impor Barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean selain melalui KPBPB, KEK,
atau TPB;
b. pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
c. pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
d. pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor untuk dipakai pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah
Pabean;
sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan.
Barang K3L yang masuk ke TLDDP dari LDP atau yang masuk ke TPB dari LDP :
Persetujuan Impor ZZZZZ (API-P atau API-U) ini mulai berlaku sejak tanggal {{[Tgl Awal Izin]}} sampai dengan tanggal {{[31 Desember
2024]}} yang dibuktikan dengan tanggal pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) untuk :
a. impor Barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean selain melalui KPBPB, KEK, atau TPB; atau
b. pemasukan Barang ke TPB dari luar Daerah Pabean;
sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan.

22. TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB SEBAGAI API – LAMPIRAN V
Dengan Output dari Kementerian Perdagangan
berupa Surat Keterangan
Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan
 Batasan Komoditi
 Kategori Pengecualian
 Parameter Pengecualian (Pos Tarif/HS, Jumlah,
Nilai, dsb)
 Sesuai ketentuan perundang-undangan
 Batasan Komoditi
 Kategori Pengecualian
 Parameter Pengecualian (Pos Tarif/HS, Jumlah,
Nilai, dsb)
 Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan
 Single/Multiple Penerbitan Surat Keterangan
 Masa berlaku Surat Keterangan
 Sifat Surat Keterangan ( Transaksional atau
Periodik)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 22
KETENTUAN PENGECUALIAN IMPOR BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB
SEBAGAI API
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB SEBAGAI API – LAMPIRAN IV
UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB SEBAGAI API – LAMPIRAN VI

23. 23
Barang Bebas Impor Dalam Keadaan Tidak Baru, Barang Dibatasi Impor Dalam
Keadaan Baru dan Tidak Baru Yang Dapat Diimpor Sebagai Barang Kiriman PMI
(Lampiran III)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id
Pakaian Jadi dan
Aksesori Pakaian Jadi
Barang Tekstil Sudah
Jadi Lainnya
Barang Elektronik,
tidak termasuk
Telepon Seluler,
Komputer Genggam
(Handheld) Dan
Komputer Tablet
Alas Kaki
Kosmetik dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang
5 (Baru) 15 (Tidak Baru) 5 (Baru/Tidak Baru) 2 (Baru/Tidak Baru) 2 (Baru/Tidak Baru) 5 (Baru/Tidak Baru)
Satuan Barang : Pieces Satuan Barag : Pieces/Set Satuan Barang : Unit
Satuan Barang : NPR
(pasang)
Satuan Barang : Pieces
1 2 3 4 5

24. 24
Mainan Anak Tas
Makanan dan Minuman,
tidak termasuk
Minuman Mengandung
Etil Alkohol
Perlengkapan Rumah
Tangga
Perlengkapan Sekolah
Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang Jumlah/Kondisi Barang
4 (Baru/Tidak baru) 2 (Baru) 2 (Tidak Baru) 10 (Baru) 5 (Baru) 5 (Tidak Baru) 10 (Baru/Tidak Baru)
Satuan Barang : Pieces/Set Satuan Barang : Pieces
Satuan Barang :
Pack/Bungkus/Kemasan
Satuan Barang : Pieces/Set
Satuan Barang :
Pack/Bungkus/Kemasan/
Pieces
Untuk tas sekolah dalam
satuan PCE
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id
6 7 8 9 10
Barang Bebas Impor Dalam Keadaan Tidak Baru, Barang Dibatasi Impor Dalam Keadaan
Baru dan Tidak Baru Yang Dapat Diimpor Sebagai Barang Kiriman PMI
(Lampiran III)

25. 25
ATURAN PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN PMI (LAMPIRAN III)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id
Impor barang kiriman oleh PMI yang tercatat pada lembaga
pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan pelindungan PMI dapat dilakukan
paling banyak 3 (tiga) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun
takwim.
Impor barang kiriman oleh PMI selain yang tercatat pada lembaga
pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan pelindungan PMI dengan ketentuan
memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan paling banyak 1
(satu) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim.
3 Kali/Tahun Takwim
1 Kali/Tahun Takwim
Ketentuan Impor Barang Kiriman PMI Dalam Permendag No. 36 Tahun 2023
Mulai Berlaku Pada Tanggal 11 Desember 2023

26. BORDER POST BORDER
Perizinan Berusaha di bidang Impor digunakan sebagai dokumen persyaratan
Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post
border).
Pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan
Berusaha terhadap impor Barang Tertentu
dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai di Kawasan
Pabean :
1. sebelum barang masuk ke TLDDP; atau
2. Sebelum barang masuk KPBPB, KEK dan TPB
u/ barang K3L.
Pemenuhan persyaratan impor dilakukan
terhadap:
a. Perizinan Berusaha (IP, IT dan/atau PI);
dan/atau
b. Laporan Surveyor.
Perizinan Berusaha di bidang Impor
digunakan sebagai dokumen pelengkap
pabean yang pemeriksaannya dilakukan di
kawasan pabean (Border)
Pemenuhan persyaratan impor dilakukan terhadap:
a. Perizinan Berusaha (IP, IT dan/atau PI); dan/atau
b. Laporan Surveyor.
• Pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha terhadap impor Barang Tertentu
dilakukan oleh Ditjen. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di TLDDP, KPBPB, KEK.
• Importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha
dan/atau Laporan Surveyor pada dokumen Pemberitahuan Pabean.
• Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor dan dokumen Pemberitahuan
Pabean Impor paling singkat 5 (lima) tahun.
KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Baik Untuk Komoditas Yang Pengawasanya Border Maupun Post Border, Ketentuan Perizinan
Berusaha (IP, IT, PI) dan/atau LS Harus Dipenuhi Sebelum Barang Masuk ke Pelabuhan Tujuan,
Berdasarkan Tanggal D

27. KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 27
PEMBERLAKUAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2023
9 Maret 2024 10 Maret 2024 dst.
“MASA TRANSISI”
Permendag 36 Tahun 2023
“BERLAKU”
Batas Akhir Pengajuan dan Penerbitan IP,IT, PI &
LS Berdasarkan Permendag 20/2021 Jo. 25/2022
dan
Batas Akhir Pemasukan Barang Untuk Barang
Yang Baru Terkena Lartas atau Berubah Lartas
Berdasarkan Permendag 36/2023
Ketentuan
Kebijakan dan Pengaturan Impor
Menggacu Pada
Permendag 36/2023
11 Des 2023
11 Desember 2023
Khusus Ketentuan Impor Barang
Kiriman PMI “LANGSUNG
BERLAKU”
Permendag 36 Tahun 2023
“DIUNDANGKAN”
Penerbitan PI masih dilayani dengan
persyaratan dan masa berlaku mengacu
pada Permendag 20 Jo. 25 Tahun 2022

28. PENGECUALIAN LARTAS BAGI PERUSAHAAN YANG TELAH
MEMPEROLEH PENGAKUAN SEBAGAI AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR (AEO) DAN/ATAU PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA
KEPABEANAN (MITA)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 28
Dalam rangka memberikan kemudahan
berusaha bagi perusahaan yang telah
memperoleh pengakuan sebagai AEO dan/atau
penetapan sebagai MITA, dalam Peraturan
Menteri Perdagangan 36 Tahun 2023 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor diberikan
pengecualian lartas sebagai berikut:
No. Komoditas Lartas Pengecualian
1. Besi, Baja, dan Produk Turunannya PI dan LS LS
Bagi API-P
(AEO/MITA)
2. Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman LS LS
Bagi API-P
(AEO/MITA)
3. Tekstil dan Produk Tekstil PI dan LS PI dan LS
Bagi API-P
(AEO/MITA)
4. Bahan Baku Plastik PI dan LS PI dan LS
Bagi API-P
(AEO/MITA)
5. Plastik Hilir LS LS
Bagi API-P
(AEO/MITA)

29. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 36 TAHUN 2023
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 29
No. LAMPIRAN JUDUL LAMPIRAN
1. Lampiran I BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR
2. Lampiran II BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU
3. Lampiran III IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
4. Lampiran IV IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT
MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
5. Lampiran V IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT
MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
6. Lampiran VI IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB
YANG BERLAKU SEBAGAI API
7. Lampiran VII IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU UNTUK
PELAYANAN PURNA JUAL
8. Lampiran VIII DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN
PABEAN (POST BORDER), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
9. Lampiran IX DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINANBERUSAHA DI
BIDANG IMPOR

30. LAMPIRAN

31. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 31
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
HEWAN DAN PRODUK HEWAN 190 190
Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) V V Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) V V V
Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan
Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)
V V
Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok
dan Stabilisasi Harga (API-U)
V V V
Day Old Chicken (API-P atau API-U) V V Day Old Chicken (API-P atau API-U) V V V
Day Old Chicken untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau
BUMN pemilik API-U)
V V
Day Old Chicken untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN
pemilik API-U)
V V V
Hewan lainnya (API-P atau API-U) V V Hewan lainnya (API-P atau API-U) V V V
Hewan lainnya untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (API-U)
V V
Hewan lainnya untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (API-U)
V V V
Produk Hewan dari Jenis Lembu (API-P atau
API-U) V V
Produk Hewan dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)
V V V
Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk
Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) V V
Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan
Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) V V V
C Produk Hewan dari Jenis Selain
Lembu
76
Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P
atau API-U)
V V 76
Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau
API-U)
V V V
D Produk Hewan Olahan 90 Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) V V 90 Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) V V V
Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-
U)
V V V
Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)
V V V V
Beras Keperluan Lain (API-P) V V V Beras Keperluan Lain (API-P) V V V V
Beras Keperluan Lain (BUMN Pemilik API-U)
V V V
Beras Keperluan Lain (BUMN Pemilik API-U)
V V V V
Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik
API-U) V V
Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik
API-U) V V V
Jagung Bahan Baku Industri (API-P) V V Jagung Bahan Baku Industri (API-P) V V V
4 MUTIARA 4 Mutiara (API-P atau API-U) V V V 4 Mutiara (API-P atau API-U) V V V V
3 JAGUNG
2
2 BERAS
13
2
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
10
13
Hewan
A
B Produk Hewan dari Jenis Lembu
14
10
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
14
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
1
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022

32. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 32
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
GULA 6 6
Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi
Gula Kristal Rafinasi (API-P)
V V V
Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula
Kristal Rafinasi (API-P)
V V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi
Gula Kristal Putih (API-P) V V V
Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula
Kristal Putih (API-P) V V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Gula Kristal Mentah selain untuk diolah
menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal
Rafinasi (AP-P)
V V V
Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi
Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (AP-P) V V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas
KITE atau API-P di Kawasan Berikat) V V V
Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE
atau API-P di Kawasan Berikat) V V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Gula Kristal Rafinasi (API-P)
V V
Gula Kristal Rafinasi (API-P)
V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas
KITE atau API-P di Kawasan Berikat) V V
Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE
atau API-P di Kawasan Berikat) V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
C Gula Kristal Putih (Plantation White
Sugar)
2
Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U)
V V 2
Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U)
V V V (TPB)
V (KBPB dan
KEK)
Produk Kehutanan (API-P) V V Produk Kehutanan (API-P) V V V
Produk Kehutanan (API-U) V V Produk Kehutanan (API-U) V V V
Bawang Putih (API-P atau API-U) V V V Bawang Putih (API-P atau API-U) V V V V
Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)
V V V
Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)
V V V V
Produk Hortikultura (API-P atau API-U) V V V Produk Hortikultura (API-P atau API-U) V V V V
Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan
Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)
V V V
Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi
Harga (BUMN pemilik API-U)
V V V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara WOAH (API-P) V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara WOAH (API-P) V V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara WOAH (API-U)
V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara WOAH (API-U)
V V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara Non -WOAH (API-P)
V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara Non -WOAH (API-P)
V V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara Non -WOAH (API-U)
V V
Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti
Mutiara Negara Non -WOAH (API-U)
V V V
3
1
9 CALON INDUK, INDUK, BENIH
IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA
72
7 BAWANG PUTIH
1
8 PRODUK HORTIKULTURA
32
5
6
A Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar
B Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar
3
1
441
1
32
72
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
PRODUK KEHUTANAN
441
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022

33. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 33
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-P) (483 HS) V V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-P) (503 HS) V V V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-U) (483 HS)
V V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-U) (503 HS)
V V V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-P) (15 HS) V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-P) (15 HS) V V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-U) (15 HS) V V
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya (API-U) (15 HS) V V V
Ban (API-P) V V V Ban (API-P) V V V V
Ban (API-U)
V V V
Ban (API-U)
V V V
impor Ban API-U
hanya dapat
melalui PLB
V
12 MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA,
DAN MESIN PRINTER BERWARNA
14
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi
Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P
atau API-U)
V V V 14
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi
Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau
API-U)
V V V V
Bahan Baku Plastik (API-P) V V Bahan Baku Plastik (API-P) V V V V
Bahan Baku Plastik (API-U) V V Bahan Baku Plastik (API-U) V V V V
14 BAHAN BAKU PELUMAS 1 Bahan Baku Pelumas (API-P) V V 1 Bahan Baku Pelumas (API-P) V V V
15 PERKAKAS TANGAN SETENGAH
JADI
6
Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P)
V V V 6
Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P)
V V V V
Semen Clinker (API-P) V V V Semen Clinker (API-P) V V V V
Semen (API-U) V V V Semen (API-U) V V V V
17 PUPUK BERSUBSIDI 7 Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) V V 7 Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) V V V
18 KERAMIK 54 Keramik (API-P atau API-U) V V 54 Keramik (API-P atau API-U) V V V
19 KACA LEMBARAN DAN KACA
PENGAMAN 38
Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman
V V 38
Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman
V V V
Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan
Penolong Industri (API-P) V V V
Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong
Industri (API-P) V V V V
Garam Selain Kebutuhan Bahan Baku dan
Bahan Penolong Industri(API-U) V V V
Garam Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan
Penolong Industri(API-U) V V V V
Hasil Perikanan Bahan Baku/Penolong
Industri (API-P)
V V
Hasil Perikanan Bahan Baku/Penolong Industri (API-
P)
V V V
Hasil Perikanan Selain Bahan Baku/Penolong
Industri (API-U)
V V
Hasil Perikanan Selain Bahan Baku/Penolong
Industri (API-U)
V V V
20 GARAM
5
21 HASIL PERIKANAN
387
16 SEMEN CLINKER DAN SEMEN
33
3
6
11 BAN
13 BAHAN BAKU PLASTIK
10 BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,
DAN PRODUK TURUNANNYA
498 518
33
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022
12
6
5
387

34. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 34
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
22 TELEPON SELULER, KOMPUTER
GENGGAM, DAN KOMPUTER
TABLET
3
Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld), dan Komputer Tablet (API-P atau
API-U)
V V V V 3
Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld),
dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) V V V V V
Sakarin dan Siklamat (API -P dan API-U) (3HS)
V V V
Sakarin dan Siklamat (API -P dan API-U) (3HS)
V V V V
Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol
(API-P atau BUMN Pemilik API-U) (3 HS) V V V
Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P
atau BUMN Pemilik API-U) (3 HS) V V V V
24 INTAN KASAR 3 Intan Kasar (API-P atau API-U) V V 3 Intan Kasar (API-P atau API-U) V V V
25 MAKANAN DAN MINUMAN
232
Makanan dan Minuman (API-P atau API-U)
V V 232
Makanan dan Minuman (API-P atau API-U)
V V V
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U)
(5 HS)
V V V V
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U
atau API-P) (32 HS) V V V
Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(API-U) (37 HS) V V V V
Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(API-U dan API-P) (1 HS)
V V V
Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-
U) (79 HS)
API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:-
6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10,
6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20,
6305.39.90, dan 6307.90.80
Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-
U) (8 HS)
V V V
Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-
U) (2 HS)
V V V
29 ElEKTRONIK (PRODUK TERTENTU)
105
Elektronik (Produk Tertentu) (API-U atau API-
P)
V V
30 ALAS KAKI (PRODUK TERTENTU)
37
Alas Kaki (Produk Tertentu)
V V
31 MAINAN ANAK-ANAK
21
Mainan (API-U atau API-P)
V V 21
Mainan (API-U atau API-P)
V V V
32 TAS 23 Tas (API-U) V V V V
V
Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (API-U dan API-P)
V V
Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P
atau API-U)
V V
27 KOSMETIK DAN PERBEKALAN
KESEHATAN RUMAH TANGGA
38
89
BARANG TEKSTIL SUDAH JADI
LAINNYA
28
23 SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT
BAU-BAUAN MENGANDUNG
ALKOHOL 6
26 OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN
37
V
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
V V V
89
V
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
(API-U atau API-P)
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022
6
37
38

35. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 35
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau
API-U) (322 HS)
API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan
Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: -
6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99;
dan 6217.10.90
Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau
API-U) (3 HS)
V V V
TPT (API-P) (446 HS) V V V V
TPT (API-U) (446 HS) V V V V
TPT (API-P) (17 HS) V V V
TPT (API-U) (17 HS) V V V
TPT (API-P) (52 HS) V V V
TPT (API-U) (52 HS) V V V
TPT Batik dan Motif Batik (API-P) V V V V
TPT Batik dan Motif Batik (API-U) V V V V
Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U)
V V V
Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U)
V V V
Impor Minuman
Beralkohol Duty
Paid ( API-U)
hanya dapat
melalui Pusat
Logistik Berikat
V
Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN
Pemilik API-U)
V V V
Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN
Pemilik API-U)
V V V
Impor Minuman
Beralkohol Duty
Not Paid (BUMN
Pemilik API-U)
hanya dapat
melalui Pusat
Logistik Berikat
V
37 BAHAN BAKU MINUMAN
BERALKOHOL 10
Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P)
V V V 10
Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P)
V V V V
38 ALAS KAKI 6 Alas Kaki V V V 43 Alas Kaki (API-U) V V V V
TPT Batik dan Motif Batik
V V V
V
Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P
atau API-U) (328 HS)
TPT (415 HS)
TPT (21 HS)
TPT (18 HS)
V V V
V V
V V
35 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
BATIK DAN MOTIF BATIK
76
36 MINUMAN BERALKOHOL
53
33 PAKAIAN JADI DAN AKSESORI
PAKAIAN JADI
328
34 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
(TPT)
454
V
V V V
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
V V
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022
325
515
79
53

36. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 36
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
Elektronik (API-P atau API- U) (78 HS) V V V V
Elektronik (API-P atau API- U) (61 HS) V V V
40 SEPEDA RODA DUA SERTA SEPEDA
RODA TIGA
4
Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U)
V V V 4
Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U)
V V V V
41 PLASTIK HILIR 140 Plastik Hilir (API-P atau API -U) V V V
Prekursor Non Farmasi (API-U) V V V V Prekursor Non Farmasi (API-U) V V V V V
Prekursor Non Farmasi (API-P) V V V V Prekursor Non Farmasi (API-P) V V V V V
MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN
BAHAN BAKAR LAIN 37 37
A Minyak Bumi 21 Minyak Bumi (API-P atau API-U) V V 21 Minyak Bumi (API-P atau API-U) V V V
B Gas Bumi 7 Gas Bumi (API-P atau API-U) V V 7 Gas Bumi (API-P atau API-U) V V V
C Bahan Bakar Lain 9 Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) V V 9 Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) V V V
Nitrocellulose (API-U) V V V V Nitrocellulose (API-U) V V V V V
Nitrocellulose (API-P) V V V V Nitrocellulose (API-P) V V V V V
Bahan Peledak (API-P) V V V Bahan Peledak (API-P) V V V V
Bahan Peledak (API-U) V V V Bahan Peledak (API-U) V V V V
BPO Metil Bromida (API-P) V V V BPO Metil Bromida (API-P) V V V V
BPO Metil Bromida (API-U) V V V BPO Metil Bromida (API-U) V V V V
BPO Non Metil Bromida (API-P) V V V BPO Non Metil Bromida (API-P) V V V V
BPO Non Metil Bromida (API-U) V V V BPO Non Metil Bromida (API-U) V V V V
47 BARANG BERBASIS SISTEM
PENDINGIN 51
Barang Berbasis Sistem Pendingan (API-P
atau API-U) V V 45
Barang Berbasis Sistem Pendingan (API-P atau API-
U) V V V
Bahan Berbahaya (BUMN Pemilik API-U) V V V V Bahan Berbahaya (BUMN Pemilik API-U) V V V V V
Bahan Berbahaya (API-P) V V V V Bahan Berbahaya (API-P) V V V V V
49 HYDROFLUOROCARBON (HFC) 20 Hidrofluorocarbon (HFC) (API-P atau
API-U)
V V V V
50 PRODUK KIMIA TERTENTU 3 Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) V V V V
51 KATUP 9 Katup (API-P atau API-U) V V V
Elektronik (API-P atau API- U)
V V V
48 BAHAN BERBAHAYA (B2)
94
45 BAHAN PELEDAK (HANDAK)
UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL
19
46 BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
(BPO)
9
43
44 NITROCELLULOSE (NC)
4
39 ELEKTRONIK
3
42 PREKURSOR NON FARMASI
24
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022
139
24
4
19
9
99

37. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 37
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
BARANG MODAL DALAM
KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)
BARANG MODAL DALAM
KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)
YANG DAPAT DIIMPOR OLEH
PERUSAHAAN PEMAKAI
LANGSUNG
339 339
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-
P) (1 HS)
V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 10 Tahun (API-
P) (5 HS)
V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 15 Tahun (API-
P) (1 HS)
V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-
P) (257 HS)
V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun -
Pertambangan (API-P) (15 HS)
V V V V
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun
(API-P) (4 HS)
V V
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun (API-
P) (4 HS)
V V V
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 25 Tahun
(API-P) (4 HS)
V V
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 25 Tahun (API-
P) (4 HS)
V V V
BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-
P) (21 HS) V V
BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) (21
HS) V V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 15
Tahun (API-P) (4 HS)
V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 15 Tahun (API-
P) (4 HS)
V V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20
Tahun (API-P) (14 HS) V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun (API-
P) (14 HS) V V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 25
Tahun (API-P) (14)
V V
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 25 Tahun (API-
P) (13 HS)
V V V
BARANG MODAL DALAM
KEADAAN TIDAK BARU YANG
DAPAT DIIMPOR OLEH
PERUSAHAAN REKONDISI
210 210
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-
P) V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-
P)
V V V V
B Kelompok B
2
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20
Tahun(API-P) V V V 2
BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun(API-
P) V V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun
(API-P)
V V V
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20
Tahun (API-P)
V V V
295
29
32
208
A
53
Kelompok A
52
A Kelompok A
B Kelompok B
C Kelompok C
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022
279
29
31
208

38. DAFTAR PENGATURAN IMPOR BARANG
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 38
IT IP PI LS B PB IT IP PI LS B PB Sudah
diberlakukan
Belum di
Berlakukan
54 BARANG MODAL DALAM
KEADAAN TIDAK BARU YANG
DAPAT DIIMPOR OLEH
PERUSAHAAN
REMANUFAKTURING
20
BMTB Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P)
V V V 23
BMTB Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P)
V V V V
Relokasi Industri (Bedol Pabrik) (API-P) V V V Relokasi Industri (Bedol Pabrik) (API-P) V V V V
Dispensasi BMTB Kelompok A Usia Paling
Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai
Langsung (API-P)
V V V
Dispensasi BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20
Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P) V V V V
Dispensasi BMTB Kelompok C Usia Paling
Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai
Langsung (API-P)
V V
Dispensasi BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20
Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P) V V V
56 BATERAI LITHIUM TIDAK BARU 13 Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) V V V 13 Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) V V V V
57 LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN
BAKU INDUSTRI 66
Limbah Non B3 (API-P)
V V V 66
Limbah Non B3 (API-P)
V V V V
55 BARANG MODAL DALAM
KEADAAN TIDAK BARU UNTUK
TUJUAN TERTENTU
Pengawasan
Slot Perizinan Berusaha
Lartas Pengawasan
Kebijakan dan pengaturan
Impor ke Kawasan
Berfasilitas (KPBPB, KEK,
TPB)
No KOMODITI
PERMENDAG NO 36/2023
JUMLAH
POS TARIF
/HS
Lartas
Slot Perizinan Berusaha
JUMLAH
POS TARIF
/HS
PERMENDAG NO 20/2021 JO. NO 25/2022

39. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 39
NO KOMODITAS
SEMULA MENJADI
Komoditas Lartas Jumlah HS Pengawasan Lartas Jumlah HS
Entitas Yang
Dapat Mengimpor
Pengawasan
1 Elektronik - Elektronik
- Produk Tertentu
Elektronik
- PI dan LS
- LS
- 3 HS
- 105 HS
108 HS
Border
Post Border
- PI & LS
- LS
- 78 HS
- 61 HS
139 HS
- API U & API P
- API U & API P
Border
Border
2 Obat Tradisional
dan Suplemen
Kesehatan
- Produk Tertentu
Obat Tradisional
dan Suplemen
Kesehatan
- LS - 37 HS Post Border - PI & LS
- LS
- 5 HS
- 32 HS
37 HS
- API U
- API U & API P
Border
Border
3 Kosmetik dan
Perbekalan
Rumah Tangga
- Produk Tertentu
Kosmetik dan
Perbekalan Rumah
Tangga
- LS - 38 HS Post Border - PI & LS
- LS
- 37 HS
- 1 HS
38 HS
- API U
- API U & API P
Border
Border
4 Barang Tekstil
sudah jadi
lainnya
- Produk Tertentu
Barang Tekstil
sudah jadi lainnya
- LS - 87 HS Post Border - PI & LS
- PI & LS
- LS
- 10 HS
- 69 HS
79 HS
- 8 HS
- 2 HS
10 HS
Total
89 HS
- API U & API P
- API U
- API U & API P
- API U & API P
Border
Border
Border
Post Border
5 Mainan - Produk Tertentu
Mainan Anak-Anak
- LS - 21 HS Post Border - LS - 21 HS - API U & API P Border

40. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 40
NO KOMODITAS
SEMULA MENJADI
Komoditas Lartas Jumlah HS Pengawasan Lartas Jumlah HS
Entitas Yang
Dapat Mengimpor
Pengawasan
6. Alas Kaki - Alas Kaki
- Produk Tertentu
Alas Kaki
- PI dan LS
- LS
- 6 HS
- 37 HS
43 HS
Border
Post Border
- PI & LS - 43 HS - API U Border
7. Pakaian Jadi dan
Aksesori Pakaian
Jadi
Pakaian Jadi dan
Aksesori Pakaian
Jadi
- PI & LS - 328 HS Post Border - PI & LS
- LS
- 322 HS
- 3 HS
325 HS
- API U & API P
- API U & API P
API P hanya dapat
mengimpor HS:
6117.80.90;
6212.10.99;
6212.90.19;
6212.90.99;
6217.10.90;
6203.31.00;
6203.41.00; &
6211.43.60
Border
Post Border
8. Tas Bebas Impor - - - - PI & LS - 23 HS - API U Border
9. Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT)
Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT)
- PI & LS
- PI
- LS
- 415 HS
- 21 HS
- 18 HS
454 HS
Border
Border
Border
- PI & LS
- PI
- LS
- 446 HS
- 17 HS
- 52 HS
515 HS
- API U & API P
- API U & API P
- API U & API P
Border
Border
Border
10. Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) Batik
dan Motif Batik
Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT) Batik
dan Motif Batik
- PI & LS - 76 HS Border - PI & LS - 79 HS - API U & API P Border

41. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 41
NO KOMODITAS
SEMULA MENJADI
Komoditas Lartas Jumlah HS Pengawasa
n
Lartas Jumlah HS Entitas Yang
Dapat Mengimpor
Pengawasan
11. Bahan Baku
Plastik
Bahan Baku Plastik - PI - 3 HS Post Border - PI & LS - 12 HS - API U & API P Post Border
12. Bahan Berbahaya
(B2)
Bahan Berbahaya (B2) - IT, IP, PI & LS - 94 HS Border - IT, IP, PI & LS - 99 HS - API U BUMN &
API P
Border
13. Hydrofluoro
carbon (HFC)
Hydrofluoro carbon
(HFC)
- - - PI & LS - 20 HS - API U & API P Border
14. Produk Kimia
Tertentu
Produk Kimia Tertentu - - - - PI & LS - 3 HS - API U & API P Post Border
15. Katup Katup - - - - PI - 9 HS - API U & API P Post Border
16. Plastik Hilir Bebas Impor - - - LS - 140 HS - API-U & API-P Post Border
17. Besi atau Baja,
Baja Paduan dan
Produk
Turunannya
Besi atau Baja, Baja
Paduan dan Produk
Turunannya
- PI dan LS - 498 HS Border - PI dan LS - 518 HS - API-U & API-P Border

42. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 42
NO KOMODITAS
SEMULA MENJADI
Komoditas Lartas Jumlah HS Pengawasan Lartas Jumlah HS
Entitas Yang
Dapat
Mengimpor
Pengawasan
18. Barang Modal
Dalam Keadaan
Tidak Baru
Barang Modal Tidak
Baru - Pemakai
Langsung-Kelompok A
Usia Paling Lama:
- 5 Tahun
- 10 Tahun
- 15 Tahun
- PI & LS
- PI & LS
- PI & LS
- 1 HS
- 5 HS
- 1 HS
- API P
- API P
- API P
Post Border
Post Border
Post Border
Barang Modal Tidak
Baru - Pemakai
Langsung -Kelompok
A Usia Paling Lama
20 Tahun
- PI & LS - 280 HS Post Border - PI & LS - 257 HS - API P Post Border
Barang Modal Tidak
Baru - Pemakai
Langsung- Kelompok
C Usia Paling Lama
15 Tahun, 20 Tahun
dan 25 Tahun
- PI - 32 HS Post Border - PI - 31 HS - API P Post Border
Barang Modal Tidak
Baru -
Remanufakturing
–usia paling lama 20
Tahun
- PI & LS - 20 HS - PI & LS - 23 HS - API P Post Border

43. NO SEMULA MENJADI
KETERANGAN
Pada Saat Permendag Baru
Berlaku
KOMODITI
Semula Menjadi Jumlah HS
1 Barang A Bebas Impor Lartas PI Barang A PI Barang A berlaku pada saat
Permendag Diberlakukan
- Katup 9 HS
2 Barang A Bebas Impor Lartas LS Barang A LS Barang A berlaku pada saat
Permendag Diberlakukan
-
-
-
-
Tekstil Jadi Lainnya
Pakaian Jadi
TPT
Plastik Hilir
2 HS
3 HS
31 HS
140 HS
3 Barang A Bebas Impor Lartas PI dan LS Barang A PI dan LS Barang A berlaku
pada saat Permendag
Diberlakukan
-
-
-
-
-
-
-
-
Elektronik
Tas
TPT
HFC
B2
Bahan Kimia Tertentu
Bahan Baku Plastik
Besi Baja
25 HS
23 HS
31 HS
20 HS
5 HS ( + IP/IT)
3 HS
11 HS
20 HS
4 Lartas PI Barang A Kelompok
Komoditi X
Lartas PI Barang A
Kelompok Komoditi X
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tetap
berlaku sampai masa berlaku PI
berakhir.
- TPT TPT 17 HS
5 Lartas PI Barang A Kelompok
Komoditi X
Lartas PI Barang A
Kelompok Komoditi Y
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku.
- - -
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 43
Simulasi Ketentuan Lartas Impor Baru dan Lartas Impor Perubahan

44. Simulasi Ketentuan Lartas Impor Baru dan Lartas Impor Perubahan
NO SEMULA MENJADI
KETERANGAN
Pada Saat Permendag Baru
Berlaku
KOMODITI
Semula Menjadi Jumlah HS
6 Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Komoditi X
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku, untuk importasi
barang harus dipenuhi LS
Barang A
- TPT TPT 4 HS
7 Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Komoditi Y
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku. untuk importasi
barang harus dipenuhi LS
Barang A
8 Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Komoditi X
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tetap
berlaku sampai masa berlaku
PI berakhir, untuk importasi
barang harus dipenuhi LS
Barang A
Bahan Baku Plastik Bahan Baku Plastik 1 HS
9 Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Komoditi Y
PI Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku.
10 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tetap
berlaku dan dapat digunakan
sampai importasinya selesai.
- TPT TPT 15 HS
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 44

45. Simulasi Ketentuan Lartas Impor Baru dan Lartas Impor Perubahan
NO SEMULA MENJADI
KETERANGAN
Pada Saat Permendag Baru
Berlaku
KOMODITI
Semula Menjadi Jumlah HS
11 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Barang Y
LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku, kecuali diatur lain
tetap berlaku.
- Produk Tertentu
Elektronik
- Produk tertentu
Obat Tradisional
- Produk Tertentu
Kosmetik
- Produk Tertentu
Tekstil Lainnya
- Produk Tertentu
Mainan Anak-
Anak
Elektronik
Obat Tradisional
Kosmetik
Tekstil Jadi
Lainnya
Mainan
61 HS
32 HS
1 HS
8 HS
21 HS
12 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku
13 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI Barang A
Kelompok Barang Y
LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku
14 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang X
LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak
berlaku
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 45

46. NO SEMULA MENJADI
KETERANGAN
Pada Saat Permendag Baru
Berlaku
KOMODITI
Semula Menjadi Jumlah HS
15 Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang Y
LS Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021
tidak berlaku
- Barang Berbasis
Sistem Pendingin
- Produk Tertentu
Elektronik
- Produk Tertentu Obat
Tradisional
- Produk Tertentu
Kosmetik
- Produk Tertentu
Tekstil Jadi Lainnya
- Produk Tertentu Alas
Kaki
Elektronik
Elektronik
Obat Tradisional
Kosmetik
Tekstil Jadi
Lainnya
Alas Kaki
6 HS
44 HS
5 HS
37 HS
10 HS + 69 HS
37 HS
16 Lartas PI dan LS
Barang A Kelompok
Barang X
Lartas PI Barang A
Kelompok Barang X
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021
tetap berlaku, LS Barang A yang
telah diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak berlaku
- -
17 Lartas PI dan LS
Barang A Kelompok
Barang X
Lartas PI Barang A
Kelompok Barang Y
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021
tidak berlaku berlaku, LS Barang A
yang telah diterbitkan berdasarkan
Permendag 20/2021 tidak berlaku
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 46
Simulasi Ketentuan Lartas Impor Baru dan Lartas Impor Perubahan

47. NO SEMULA MENJADI
KETERANGAN
Pada Saat Permendag Baru Berlaku
KOMODITI
Semula Menjadi Jumlah HS
18 Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Barang X
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tidak
berlaku berlaku, LS Barang A yang telah
diterbitkan berdasarkan Permendag 20/2021
tetap berlaku sampai importasinya selesai.
- TPT TPT 2 HS
19 Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas LS Barang A
Kelompok Barang Y
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tidak
berlaku, LS Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tidak
berlaku.
- - -
20 Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS
Barang A Kelompok
Barang X
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tetap
berlaku, LS Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tetap
berlaku sampai importasinya selesai.
- Elektronik
- Alas Kaki
- Pakain Jadi
- TPT
- TPT Batik
Elektronik
Alas Kaki
Pakaian Jadi
TPT
TPT Batik
3 HS
6 HS
322 HS
412 HS
73 HS
21 Lartas PI dan LS Barang A
Kelompok Barang X
Lartas PI dan LS
Barang A Kelompok
Barang Y
PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tidak
berlaku, LS Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 tidak
berlaku.
- TPT Batik
- Pakaian Jadi
TPT
TPT Batik
3 HS
6 HS
22 Lartas IT/IP, PI dan LS
Barang A Kelompok Barang
X
Lartas IT/IP, PI dan
LS Barang A
Kelompok Barang X
IT/IP, PI Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 masih
berlaku, LS Barang A yang telah diterbitkan
berdasarkan Permendag 20/2021 masih
berlaku.
- B2 B2 94 HS
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 47
Simulasi Ketentuan Lartas Impor Baru dan Lartas Impor Perubahan

48. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Produk Elektronik
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
1 1 1 ex 84151020 PI dan LS PI dan LS Border API-U atau API-P
2 2 2 ex 84151030 PI dan LS PI dan LS Border API-U atau API-P
3 3 3 ex 84151090 PI dan LS PI dan LS Border API-U atau API-P
4 4 1 84137091 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
5 5 2 84138210 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
6 6 3 84181032 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
7 7 4 84501919 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
8 8 5 84502000 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
9 9 6 85447010 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
10 10 7 85447090 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
11 11 8 94051191 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
12 12 9 94051199 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
13 13 10 94051991 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
14 14 11 94051992 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
15 15 12 94051999 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
16 16 13 94052190 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
17 17 14 94052990 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
18 18 15 94054120 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
19 19 16 94054140 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
20 20 17 94054190 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
21 21 18 94054220 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
22 22 19 94054250 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
23 23 20 94054260 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
24 24 21 94054290 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
25 25 22 94054920 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
26 26 23 94054950 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
27 27 24 94054960 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
28 28 25 94054990 Bebas Impor PI dan LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Baru - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan
(90 Hari Setelah Tanggal Permendag
Diundangkan)
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas PI dan LS
Tetap Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan)
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 48

49. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Produk Elektronik
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 49
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
29 29 1 ex 84183010 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
30 30 2 ex 84183090 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
31 31 3 ex 84184010 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
32 32 4 ex 84184090 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
33 33 5 ex 84185019 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
34 34 6 ex 84185099 LS BBSP PI dan LS Border API-U atau API-P
35 35 1 84137031 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
36 36 2 84137042 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
37 37 3 84138113 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
38 38 4 84145110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
39 39 5 84145191 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
40 40 6 84145199 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
41 41 7 84145941 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
42 42 8 84145949 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
43 43 9 84181031 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
44 44 10 84182110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
45 45 11 84182190 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
46 46 12 84182900 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
47 47 13 84713020 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
48 48 14 84501110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
49 49 15 84501190 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
50 50 16 84501210 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
51 51 17 84501290 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
52 52 18 84501911 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
53 53 19 85094000 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
54 54 20 85161011 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS
Mulai Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan ( 90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan ) - LS BBSP Yang
Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag
Diberlakukan
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS
Mulai Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan ( 90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Elektronik) Yang Telah Diterbitkan
Dengan Permendag No 20/2021 Sudah
Tidak Berlaku / Tidak Dapat Digunakan
Pada Saat Permendag Diberlakukan

50. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Produk Elektronik
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 50
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
55 55 21 85161019 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
56 56 22 85164090 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
57 57 23 85166010 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
58 58 24 85182110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
59 59 25 85182190 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
60 60 26 85182210 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
61 61 27 85182290 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
62 62 28 85182990 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
63 63 29 85219019 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
64 64 30 85219099 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
65 65 31 85258110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
66 66 32 85258210 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
67 67 33 85258310 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
68 68 34 85258910 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
69 69 35 85272110 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
70 70 36 85272190 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
71 71 37 85272900 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
72 72 38 85287111 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
73 73 39 85287291 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
74 74 40 85287292 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
75 75 41 85287299 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
76 76 42 85393130 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
77 77 43 85395210 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
78 78 44 85395290 LS - Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS
Mulai Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan ( 90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Elektronik) Yang Telah Diterbitkan
Dengan Permendag No 20/2021 Sudah
Tidak Berlaku / Tidak Dapat Digunakan
Pada Saat Permendag Diberlakukan

51. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Produk Elektronik
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 51
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
79 1 1 84136031 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
80 2 2 84716090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
81 3 3 84717020 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
82 4 4 85437090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
83 5 5 84137011 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
84 6 6 84145910 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
85 7 7 84146019 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
86 8 8 84147011 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
87 9 9 84191110 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
88 10 10 84191190 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
89 11 11 84191200 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
90 12 12 84191910 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
91 13 13 84191990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
92 14 14 84501999 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
93 15 15 84713090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
94 16 16 84714110 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
95 17 17 84714910 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
96 18 18 84715010 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
97 19 19 84715090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
98 20 20 84716040 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
99 21 21 84717040 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
100 22 22 84718090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
101 23 23 85163100 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
102 24 24 85165000 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
103 25 25 85166090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
104 26 26 85167200 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
105 27 27 85167990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
106 28 28 85171100 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
107 29 29 85171400 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS Tetap
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan
(90 Hari Sejak Tanggal Permendag
Diundangkan) - LS Produk Tertentu
(Elektronik) Yang Diterbitkan Berdasarkan
Permendag No 21/2021 Tetap Berlaku /
Tetap Dapat Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai

52. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Produk Elektronik
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 52
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
108 30 30 85171800 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
109 31 31 85181019 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
110 32 32 85184090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
111 33 33 85185010 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
112 34 34 85185020 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
113 35 35 85185090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
114 36 36 85198130 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
115 37 37 85211090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
116 38 38 85258190 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
117 39 39 85258290 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
118 40 40 85258390 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
119 41 41 85258990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
120 42 42 85271200 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
121 43 43 85271310 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
122 44 44 85271390 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
123 45 45 85271920 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
124 46 46 85271990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
125 47 47 85279110 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
126 48 48 85279190 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
127 49 49 85279220 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
128 50 50 85279290 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
129 51 51 85285200 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
130 52 52 85287119 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
131 53 53 85287210 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
132 54 54 85287300 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
133 55 55 85291030 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
134 56 56 85291099 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
135 57 57 85393120 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
136 58 58 85393190 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
137 59 59 85434000 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
138 60 60 85437050 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
139 61 61 85437060 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS Tetap
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan
(90 Hari Sejak Tanggal Permendag
Diundangkan) - LS Produk Tertentu
(Elektronik) Yang Diterbitkan Berdasarkan
Permendag No 21/2021 Tetap Berlaku /
Tetap Dapat Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai

53. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 53
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
1 1 1 15121910 LS - Produk PI dan LS Border API-U
2 2 2 21069053 LS - Produk PI dan LS Border API-U
3 3 3 21069071 LS - Produk PI dan LS Border API-U
4 4 4 21069072 LS - Produk PI dan LS Border API-U
5 5 5 21069073 LS - Produk
Tertentu
PI dan LS Border API-U
6 1 1 12073000 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
7 2 2 12112010 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
8 3 3 12112090 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
9 4 4 12116000 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
10 5 5 12119011 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
11 6 6 12119012 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
12 7 7 12119013 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
13 8 8 12119015 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
14 9 9 12119017 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
15 10 10 12119018 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
16 11 11 12119019 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
17 12 12 12119091 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI
dan LS Mulai Berlaku Pada Saat
Permendag Diberlakukan ( 90 Hari
Setelah Tanggal Permendag
Diundangkan ) - LS Produk Tertentu
(Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan) Yang Telah Diterbitkan
Dengan Permendag No 20/2021
Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag
Diberlakukan
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS
Tetap Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan (90 Hari Sejak Tanggal
Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan) Yang
Diterbitkan Dengan Permendag No
21/2021 Tetap Berlaku / Tetap Dapat
Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai

54. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 54
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
17 12 12 12119091 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
18 13 13 12119092 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
19 14 14 12119094 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
20 15 15 12119095 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
21 16 16 12119098 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
22 17 17 12119099 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
23 18 18 12141000 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
24 19 19 13021400 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
25 20 20 13021990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
26 21 21 15162018 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
27 22 22 15180014 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
28 23 23 21069091 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
29 24 24 33012500 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
30 25 25 33012920 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
31 26 26 33012930 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
32 27 27 33012940 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
33 28 28 33012950 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
34 29 29 33012960 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
35 30 30 33012970 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
36 31 31 33012990 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
37 32 32 33019010 LS - Produk LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS
Tetap Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan (90 Hari Sejak Tanggal
Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan) Yang
Diterbitkan Dengan Permendag No
21/2021 Tetap Berlaku / Tetap Dapat
Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai

55. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 55
No
Total
No Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula Lartas Menjadi Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
1 1 1 33041000 LS Produk PI dan LS Border API-U
2 2 2 33042000 LS Produk PI dan LS Border API-U
3 3 3 33043000 LS Produk PI dan LS Border API-U
4 4 4 33049100 LS Produk PI dan LS Border API-U
5 5 5 33049920 LS Produk PI dan LS Border API-U
6 6 6 33049930 LS Produk PI dan LS Border API-U
7 7 7 33049990 LS Produk PI dan LS Border API-U
8 8 8 33051010 LS Produk PI dan LS Border API-U
9 9 9 33051090 LS Produk PI dan LS Border API-U
10 10 10 33052000 LS Produk PI dan LS Border API-U
11 11 11 33053000 LS Produk PI dan LS Border API-U
12 12 12 33059000 LS Produk PI dan LS Border API-U
13 13 13 33061010 LS Produk PI dan LS Border API-U
14 14 14 33061090 LS Produk PI dan LS Border API-U
15 15 15 33069000 LS Produk PI dan LS Border API-U
16 16 16 33071000 LS Produk PI dan LS Border API-U
17 17 17 33072000 LS Produk PI dan LS Border API-U
18 18 18 33073000 LS Produk PI dan LS Border API-U
19 19 19 33074110 LS Produk PI dan LS Border API-U
20 20 20 33074190 LS Produk PI dan LS Border API-U
21 21 21 33074910 LS Produk PI dan LS Border API-U
22 22 22 33074990 LS Produk PI dan LS Border API-U
23 23 23 33079030 LS Produk PI dan LS Border API-U
24 24 24 33079040 LS Produk PI dan LS Border API-U
25 25 25 33079090 LS Produk PI dan LS Border API-U
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS
Mulai Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan ( 90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan ) - LS Produk
Tertentu (Kosmetik dan Perbekalan
Rumah Tangga) Yang Telah Diterbitkan
Dengan Permendag No 20/2021 Sudah
Tidak Berlaku / Tidak Dapat Digunakan
Pada Saat Permendag Diberlakukan.

56. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 56
No
Total
No Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Lartas Semula Lartas Menjadi Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
26 26 26 34011140 LS Produk PI dan LS Border API-U
27 27 27 34011150 LS Produk PI dan LS Border API-U
28 28 28 34011161 LS Produk PI dan LS Border API-U
29 29 29 34011169 LS Produk PI dan LS Border API-U
30 30 30 34011170 LS Produk PI dan LS Border API-U
31 31 31 34011190 LS Produk PI dan LS Border API-U
32 32 32 34011910 LS Produk PI dan LS Border API-U
33 33 33 34011920 LS Produk PI dan LS Border API-U
34 34 34 34011990 LS Produk PI dan LS Border API-U
35 35 35 34012091 LS Produk PI dan LS Border API-U
36 36 36 34012099 LS Produk PI dan LS Border API-U
37 37 37 34013000 LS Produk PI dan LS Border API-U
38 1 1 34012020 LS Produk
Tertentu
LS Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS Tetap
Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan (90 Hari Sejak Tanggal
Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Kosmetik dan Perbekalan Rumah
Tangga) Yang Diterbitkan Dengan
Permendag No 20/2021 Tetap Berlaku /
Tetap Dapat Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS
Mulai Berlaku Pada Saat Permendag
Diberlakukan ( 90 Hari Setelah Tanggal
Permendag Diundangkan ) - LS Produk
Tertentu (Kosmetik dan Perbekalan
Rumah Tangga) Yang Telah Diterbitkan
Dengan Permendag No 20/2021 Sudah
Tidak Berlaku / Tidak Dapat Digunakan
Pada Saat Permendag Diberlakukan.

57. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 57
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Keterangan
Lartas
Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
1 1 63053210 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
2 2 63053220 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
3 3 63053290 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
4 4 63053310 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
5 5 63053320 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
6 6 63053390 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
7 7 63053910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
8 8 63053920 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
9 9 63053990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
10 10 63079080 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U atau API-P
11 1 63011000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
12 2 63012000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
13 3 63014010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
14 4 63014090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
15 5 63019010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
16 6 63019090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
17 7 63021000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
18 8 63022100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
19 9 63022210 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
20 10 63022290 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
21 11 63022900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
22 12 63023100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
23 13 63023210 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
24 14 63023290 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
25 15 63023900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
26 16 63024000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
27 17 ex 63025190 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
28 18 ex 63041910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
29 19 63025300 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
30 20 63025910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan ( 90
Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan ) - LS
Produk Tertentu (Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya)
Yang Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag Diberlakukan.
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan ( 90
Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan ) - LS
Produk Tertentu (Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya)
Yang Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag Diberlakukan.

58. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 58
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Keterangan
Lartas
Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
31 21 63025990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
32 22 63026000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
33 23 63029100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
34 24 63029300 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
35 25 63029910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
36 26 63029990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
37 27 63031200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
38 28 63031910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
39 29 63031990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
40 30 63039100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
41 31 63039200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
42 32 63039900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
43 33 63041100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
44 34 63041920 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
45 35 63041990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
46 36 63042000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
47 37 63049110 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
48 38 63049190 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
49 39 63049200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
50 40 63049300 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
51 41 63049900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
52 42 63052000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
53 43 63061200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
54 44 63061910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
55 45 63061920 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
56 46 63061990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
57 47 63062200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
58 48 63062910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
59 49 63062990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
60 50 63064010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
61 51 63064090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
62 52 63069010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
63 53 63069091 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
64 54 63069099 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
65 55 63071010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
66 56 63071020 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
67 57 63071090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
68 58 63079040 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
69 59 63079069 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
70 60 63079070 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan ( 90
Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan ) - LS
Produk Tertentu (Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya)
Yang Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag Diberlakukan.

59. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 59
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Keterangan
Lartas
Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
31 21 63025990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
32 22 63026000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
33 23 63029100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
34 24 63029300 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
35 25 63029910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
36 26 63029990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
37 27 63031200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
38 28 63031910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
39 29 63031990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
40 30 63039100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
41 31 63039200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
42 32 63039900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
43 33 63041100 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
44 34 63041920 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
45 35 63041990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
46 36 63042000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
47 37 63049110 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
48 38 63049190 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
49 39 63049200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
50 40 63049300 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
51 41 63049900 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
52 42 63052000 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
53 43 63061200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
54 44 63061910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
55 45 63061920 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
56 46 63061990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
57 47 63062200 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
58 48 63062910 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
59 49 63062990 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
60 50 63064010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
61 51 63064090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
62 52 63069010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
63 53 63069091 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
64 54 63069099 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
65 55 63071010 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
66 56 63071020 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
67 57 63071090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
68 58 63079040 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
69 59 63079069 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
70 60 63079070 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan ( 90
Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan ) - LS
Produk Tertentu (Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya)
Yang Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag Diberlakukan.

60. DAFTAR PEMBATASAN IMPOR BARU DAN PERGESERAN PEMBATASAN
IMPOR Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya
KementerianPerdaganganRepublikIndonesia – www.kemendag.go.id 60
No
Total
No
Rincian
No
Detail
Pos Tarif/HS Keterangan
Lartas
Semula
Lartas
Menjadi
Pengawasan
Entitas yang dapat
mengimpor
Pemberlakuan Lartas
70 60 63079070 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
71 61 63079090 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
72 62 96190011 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
73 63 96190012 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
74 64 96190013 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
75 65 96190014 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
76 66 96190019 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
77 67 96190092 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
78 68 96190093 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
79 69 96190099 Produk Tertentu LS Produk PI dan LS Border API-U
82 1 63051011 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
83 2 63051019 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
84 3 63059010 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
85 4 63059020 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
86 5 63059090 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
87 6 63072000 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
88 7 63079030 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
89 8 63079061 Produk Tertentu LS Produk LS Border API-U atau API-P
1 63063000 Usulan Baru Bebas Impor LS Post Border API-U atau API-P
2 63080000 Usulan Baru Bebas Impor LS Post Border API-U atau API-P
Pos Tarif/HS Pergeseran - Lartas PI dan LS Mulai
Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan ( 90
Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan ) - LS
Produk Tertentu (Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya)
Yang Telah Diterbitkan Dengan Permendag No
20/2021 Sudah Tidak Berlaku / Tidak Dapat
Digunakan Pada Saat Permendag Diberlakukan.
Pos Tarif/HS Baru - Lartas LS Mulai Berlaku Pada
Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah
Tanggal Permendag Diundangkan)
Pos Tarif/HS Ekstisting - Lartas LS Tetap Berlaku
Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Sejak
Tanggal Permendag Diundangkan) - LS Produk
Tertentu (Barang Testil Sudah Jadi Lainnya) Yang
Diterbitkan Dengan Permendag No 20/2021 Tetap
Berlaku / Tetap Dapat Digunakan Sampai Dengan
Importasinya Selesai