BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI ILEGAL
Oleh : KPPBC TMP A Bandung

2. 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
WILAYAH PENGAWASAN
KOTA BANDUNG
KAB. BANDUNG
BARAT
KAB. BANDUNG
KAB. SUMEDANG
KOTA CIMAHI

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Ketentuan Umum
di Bidang Cukai

4. 4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM
UU NO. 11 TAHUN 1995
JO.
UU NO. 39 TAHUN 2007

5. 5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGERTIAN
adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang
mempunyai sifat dan karakteristik yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai
Pasal 1 UU 39/2007

6. 6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
b. Peredarannya perlu diawasi;
c. Pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi masyarakat atau
lingkungan hidup; atau
d. Pemakaiannya perlu pembebanan
pungutan negara demi keadilan dan
keseimbangan.
Pasal 2 UU 39/2007

7. 7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Cukai tidak hanya dipandang sebagai sebatas pungutan
negara, tetapi secara makro cukai sebagai instrument fiskal.
Fungsinya selain menambah potensi sumber pendapatan
negara, cukai juga berperan sebagai suatu alat yang
mengendalikan konsumsi terhadap suatu barang
CUKAI MEMILIKI DUA FUNGSI
BUDGETAIR yaitu alat untuk
mendapatkan sebanyak-
banyaknya uang ke kas negara
yang pada waktunya akan
digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara
REGULEREND yaitu alat untuk
mengatur, mendorong, dan
mengendalikan kegiatan
ekonomi ke arah yang lebih baik
dan efisien

8. 8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
•Sigaret
•Cerutu
•TIS
•Rokok Daun
•HPTL tembakau hirup, tembakau
molases & tembakau kunyah)
•REL
•Bir
•Shandy
•Anggur obat
•Arak
•Wine & Brandy
•Cider
•Whisky
•Vodka, gin & genever
•Etil Alkohol hasil Penyulingan
Kadar Alkohol Tinggi (95% s.d 96%)
•Etil Alkohol hasil Fermentasi
Kadar alkohol relatif rendah ( < 40%)
HASIL
TEMBAKAU
MMEA
ETIL
ALKOHOL
Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan
tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau
bahan pembantu dalam pembuatannya
Pasal 4 UU 39/2007

9. 9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

10. 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Sigaret
Putih
Kretek
Mesin Tangan Tangan
Mesin
Filter Tanpa Filter Filter Tanpa Filter
- Sigaret Kretek Mesin (SKM)
- Sigaret Kretek Tangan (SKT)
- Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)
- Sigaret Putih Mesin (SPM)
- Sigaret Putih Tangan (SPT)
- Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

11. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Kewenangan Bea Cukai
Terhadap Pengawasan BKC

12. 12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Terhadap Barang Kena Cukai berlaku seluruh
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 3B UU Nomor 39 tahun 2007
tentang Cukai
PELAKSANAAN PENEGAKANNYA DILAKUKAN OLEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Penjelasan Pasal 3B

13. 13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Instansi Lain
Pasal 34 UU Nomor 39 tahun 2007
tentang Cukai
1. Dalam melaksanakan tugas
berdasarkan undang-undang ini
pejabat bea dan cukai dapat
meminta bantuan Kepolisian
Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan/atau
instansi lainnya.
2. Atas permintaan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1),
Kepolisian Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia,
dan/atau instansi lainnya wajib
untuk memenuhinya
Semua instansi pemerintah, BAIK SIPIL
MAUPUN MILITER bila diminta,
berkewajiban memberi bantuan dan
perlindungan atau memerintahkan untuk
melindungi pejabat bea dan cukai dalam
segala hal yang berkaitan dengan
pekerjaannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

14. 14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Kewenangan Penindakan
1. Mengambil tindakan yang
diperlukan atas barang kena cukai
dan/atau barang lainnya yang
terkait dengan barang kena cukai
berupa penghentian,
pemeriksaan, penegahan, dan
penyegelan;
2. Mengambil tindakan yang
diperlukan berupa tidak melayani
pemesanan pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya;
3. Menegah barang kena cukai,
barang lainnya yang terkait
dengan barang kena cukai,
dan/atau sarana pengangkut.
Pasal 33 UU NO 39 Tahun 2007 Dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud, pejabat bea dan cukai
dapat dilengkapi dengan SENJATA API yang
jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur
dengan peraturan pemerintah

15. 15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Kewenangan penyidikan
Undang-Undang No. 11/1995 jo. No. 39/2007 Pasal 63 AYAT (1):
Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
diberi wewenang khusus sebagai PENYIDIK
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang cukai.

16. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Identifikasi Pita Cukai

17. 17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BKC HT ILEGAL
IDENTIFIKASI HT ILEGAL SECARA KASAT MATA:
POLOS
SALTUK
PC
PALSU PC BERBEDA
PC
BEK
AS
SALSON

18. 18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TATA URUTAN IDENTIFIKASI PC
Cek PC ADA
atau TIDAK
ADA
Bila ADA, cek
apakah ASLI
atau PALSU
Bila ADA dan
ASLI, cek
apakah BARU
atau BEKAS
PAKAI
Bila ADA, ASLI, dan BARU,
cek KESESUAIAN KODE
PERSONALISASI dengan
pabrik pada bkc
Cek
kesesuaian
PERUNTUKAN
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
TAHAP 4
TAHAP 5

19. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENEGAKAN HUKUM

20. 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
40%
50%
10%

21. 21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengumpulan Informasi
(PMK Nomor 215/PMK.07/2021)
• Pendataan tempat pengangkutan hasil
tembakau seperti lokasi ekspedisi, jasa
titipan, loading bus dan truck, serta mesin
pelinting rokok
• Menginformasikan peredaran BKC ilegal
• Menginformasikan adanya indikasi
pelanggaran cukai lainnya
Pengumpulan informasi adalah kegiatan bantuan yang dilakukan Pemerintah
Daerah untuk mengumpulkan informasi terkait BKC ilegal kepada Bea dan Cukai
 Sifatnya terkini dan dapat dipertanggung jawabkan
 disertai foto atau bukti fisik dan koordinat lokasi
Informasi diberikan kepada Bea dan Cukai

22. 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Kegiatan Pengumpulan Informasi
• Dilakukan dengan sebenar-benarnya (data yang
dikumpulkan tidak boleh asal)
• Harus mengetahui kategori pelanggaran cukai
• Mengetahui beberapa merk rokok ilegal
• Dilakukan secara tertutup atau dalam bentuk kegiatan
intelijen. (Teknis dijelaskan secara langsung)
• Semakin banyak informasi yang didapat semakin bagus
• Memperhatikan pedoman penilaian (terutama untuk
pelaporan siroleg), tidak melebar ke hal lain.

23. 23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Format Pengumpulan Informasi Manual

24. 24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
POIN Penilaian Pengumpulan Informasi

25. 25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal
(PMK Nomor 215/PMK.07/2021)
Operasi pasar
bersama yaitu bagian
dari operasi kegiatan
pemberantasan BKC
ilegal di bawah
koordinasi Bea dan
Cukai dengan tujuan
memberikan
pemahaman kepada
masyarakat terkait
BKC ilegal.
Tim Satuan Tugas
Melibatkan kantor Bea dan Cukai di wilayah pemasaran dengan
dibiayai DBH CHT
Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya
Sasaran dan wilayah operasi pemberantasan BKC Ilegal
ditentukan oleh Bea dan Cukai
Barang hasil penindakan seluruhnya diserahkan kepada
Bea dan Cukai
Dibiayai CBH CHT
Operasi bersama dapat dilaksanakan dengan :

26. 26 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Kegiatan Operasi Bersama
• Dilakukan dibawah koordinasi Bea dan Cukai.
• Yang berhak melakukan penindakan adalah petugas
Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangannya.
• Diawali dengan melakukan briefing bersama untuk
mengetahui kondisi lokasi yang akan didatangi.
• Membawa Surat Perintah atau Surat Tugas.
• Membawa stiker, kaos atau lainnya sebagai bentuk
sosialiasi tentang peredaran BKC Ilegal.
• Mengedepankan upaya persuasif dalam
pelaksanaannya.
• Tetap memperhatikan keselamatan bersama.

27. 27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
POIN Operasi Bersama

28. 28 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Penindakan BKC Hasil Tembakau 1 Jan – 31 Juli 2022

29. 29 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TOP MERK ROKOK ILEGAL DI WILAYAH BC BANDUNG
TAHUN 2022
VIOS
SURYA GALAXY
FLASH
LOIS
GUCI
LUFFMAN
DALILL
DUBAI
YS PRO
GICO
SMD
RQ PRO

30. 30 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
FOTO BKC Ilegal

31. 31 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
FOTO BKC Ilegal

32. 32 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
SANKSI (Undang-Undang Cukai)
• Pasal 50 UUC  Setiap orang yang tanpa izin menjalankan kegiatan
pabrik/TP/Importir dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.
• Pasal 54 UUC  Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual,
atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan
eceran / tidak dilekati pita cukai / tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya.
• Pasal 56 UUC  Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki,
menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang
diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana
berdasarkan undang-undang ini.
• Pasal 58 UUC  Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau
menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang
tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau
tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

33. 33 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Foto Penindakan

34. 34 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Operasi Bersama Sebelumnya

35. 35 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Operasi Bersama Sebelumnya

36. 36 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DESAIN STICKER

37. 37 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DESAIN KAOS

38. 38 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
SURVEY
tinyurl.com/edukombcbandung

39. 39 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Media Sosial
KPPBC TMP A Bandung
@bcbandung @beacukaibandung
KPPBC TMP A
Bandung
Bea Cukai Bandung