Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.

1. 1
PANDUAN DESA LAYAK ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH
Berdasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di
Desa/Kelurahan.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
Provinsi Jawa Tengah
2016

2. 2
PANDUAN I:
LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN DESA
LAYAK ANAK
A. PENGANTAR
Indonesia sebagai negara besar dan sedang berkembang ekonominya memahami bahwa
anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa. Oleh sebab itu Indonesia ikut
meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yg
termaktub didalamnya berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus
dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara untuk mempromosikan, melindungi,
memenuhi dan menghormati hak-hak anak.
Untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan anak, Pemerintah menciptakan dasar
hukum tentang Desa Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan. yang dilaksanakan dengan
berbasis desa. Dengan acuan tersebut diharapkan setiap daerah mampu melindungi hak anak-
anak daerah dimana ia tinggal.
Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bangsa maka perlu dilindungi dan
dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan
yang layak, dan disamping itu untuk memudahkan pelaksanaan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak dan memberikan acuan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan
Desa/Kelurahan Layak Anak maka Pemerintah Daerah perlu pedoman.
Selain itu seluruh pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah beserta tokoh
masyarakat memiliki pemahaman yang merata dan berkesinambungan mengenai hak Anak
dan kewajiban mereka yang harus dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat
dan aman bagi anak. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan pelatihan yang baik dan terarah
kepada para pemangku kebijakan, menjadi sarana bagi terwujudnya Desa Layak Anak.

3. 3
B. KERANGKA PROSES
1 Pengantar
Pengertian
Yang dimaksud dengan desa/kelurahan layak anak adalah
pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan
sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan
dunia usaha yang ada di desa/kelurahan dalam rangka :
menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak,
melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan
dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang
direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
Alasan perlu dikembangkan desa layak anak :
A. Tinjauan Praktis
Dalam tinjauan praktis meliputi :
 Anak perlu dipertanggung jawabkan secara
individu dan sosial
 Proporsi anak sepertiga penduduk tidak bisa
diabaikan
 Perubahan sikap dan perilaku
 Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat
dengan anak
B. Tinjauan Filosofis
Anak sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa harus
dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Secara
individu anak merupakan tanggung jawab orang tuanya,
tetapi secara sosial kolektif anak merupakan tanggung
jawab Negara.
C. Tinjauan Sosiologis
Proporsi anak merupakan sepertiga penduduk Indonesia
ini membutuhkan perhatian khusus sesuai dengan harkat
dan martabat anak. Desa layak anak dirancang untuk
menumbuhkan suasana lingkungan tempat tinggal yang
memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan
dalam pembangunan mulai dari perencanaan, peng-
anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
D. Tinjauan Antropologis
Proses pembangunan diakui telah menimbulkan
pergeseran dalam banyak soal. Munculnya sikap
permisif mengakibatkan melonggarnya nilai-nilai lama

4. 4
termasuk lunturnya nasionalisme dan gotong royong,
kejujuran, kepedulian sosial, kebersamaan dan
penghargaan kepada orang tua. Desa/kelurahan layak
anak didorong mengkondisikan lahirnya anak Indonesia
sejati yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung
nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat luhur
yang dianut oleh bangsa Indonesia.
E. Tinjauan Sumber Daya
Anak merupakan embrio dan cikal bakal terbentuknya
sumber daya manusia yang handal, tangguh, cerdas dan
berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan
oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat
memperlakukan anak untuk tumbuh, berkembang serta
terlindungi.
2 Tujuan Di akhir sesi, peserta diharapkan:
 Mampu memahami dan memetakan isu-isu anak yang
ada di desa
 Mampu menyebutkan tinjauan-tinjauan latar belakang
desa layak anak
 Mampu memahami Desa Layak Anak
 Mampu memahami cara mengembangkan Desa Layak
Anak
 Mampu memahami strategi yang dikembangkan dalam
Desa Layak Anak
3 Waktu 145 menit
10’ Pengantar sesi
20’ Curah pendapat
30’ Penugasan : Membaca situasi pemenuhan hak anak di
sekitar
45’ Materi
20` Refleksi dan rangkuman
20’ Catatan Fasilitator
4 Alat bantu Laptop, LCD proyektor, bahan presentasi (makalah
fasilitator), lembar pertanyaan, kertas flipchart/plano, spidol.

5. 5
5 Pokok
Bahasan
 Latar belakang pengembangan desa layak anak
 Tinjauan-tinjauan Latar belakang Desa Layak Anak
 Contoh-contoh tinjauan Desa Layak Anak
 Kondisi aktual tinjauan desa layak anak dengan keadaan
saat ini dimana terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran
hak anak
6 Langkah –
langkah
 Pengantar sesi (10`)
 Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok
bahasan yakni tinjauan latar belakang desa layak anak
 Fasilitator mengeksplorasi tentang pengalaman peserta
sesuai dengan tinjauan yang ada
 Curah Pendapat (20’)
Fasilitator mengajak kepada peserta untuk sharing
pendapat berkaitan dengan, hal-hal sebagai berikut;
1. Apa yang dimaksud dengan tinjauan praktis? Dan apa
saja yang termasuk di dalamnya?
2. Apa yang dimaksud tinjauan filosofis?
3. Apa saja yang yang dimaksud tinjauan sosiologis?
4. Apa yang dimaksud tinjauan antropologis?
5. Apa yang dimaksud dengan tinjauan sumber daya?
 Penugasan : Membaca Situasi di daerah setempat (30’)
Peserta di bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini :
1. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak sipil
dan kebebasan di desa?
2. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di
desa?
3. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak
kesehatan dasar dan kesejahteraan di desa?
4. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya di desa?

6. 6
5. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak
perlindungan sosial di desa?
 Materi (45’)
Fasilitator menayangkan slide berjudul Latar Belakang
Desa Layak Anak (terlampir)
 Refleksi dan Rangkuman (20’)
Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan
pendapat mereka tentang proses di sesi ini.
 Catatan Fasilitator (20’)
Fasilitator menekankan kepada peserta agar
mengeksplorasi pengalaman desa yang terkait dengan
pemenuhan hak anak.
7 Bahan Bacaan Bahan Bacaan :
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia no. 13 th.
2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak
Anak di desa/kelurahan.
8 Lembar Kerja Lembar kerja diskusi kelompok
1. Peserta diminta mencari kliping di koran terkait
dengan kasus-kasus tidak terpenuhinya hak anak di
desa.

7. 7
PANDUAN II:
PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA
A. PENGANTAR
Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan
pendampingan secara khusus. PBB menyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari
masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh
anggotanya terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan
sehingga ia sepenuhnya dapat memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Oleh sebab
pentingnya keluarga dan anak-anak tersebut maka PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak
(KHA).
Konvensi Hak Anak (KHA) sudah diratifikasi lebih dari 150 anggota PBB termasuk
Indonesia melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensi atas
ratifikasi tersebut adalah Indonesia wajib memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan
di dalam KHA, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam
KHA, yaitu:
1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
Lebih lanjut lagi, pada tahun 2002 Indonesia telah menerbitkan peraturan perundangan
yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana
termaktub dalam KHA, yaitu melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 / 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan diterbitkannya UUPA, maka negara telah
melakukan langkah legislatif bagi implemenatasi hak anak khususnya dalam memberikan
perlindungan terhadap anak atau dengan kata lain negara telah melakukan aplikasi domestik
atas dokumen KHA.
Dengan demikian, baik di tingkat internasional maupun nasional, telah ada mandat yang
secara nyata menjadi kewajiban pemerintah dalam menciptakan kondisi yang ideal, aman dan
nyaman demi upaya pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anak. Dengan dukungan dari
dan peran serta masyarakat, diharapkan nantinya akan tercipta sebuah desa yang betul-betul
layak bagi tumbuh kembang anak.

8. 8
B. KERANGKA PROSES
1 Pengantar
Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
memiliki tugas antara lain :
 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemerintahan
desa/kelurahan
 Pemberdayaan masyarakat
 Pelayanan masyarakat
 Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan
umum
Hak anak di desa :
a. Hak sipil dan kebebasan
 Nama dan kebangsaan, identitas yang diwujudkan
secara gratis
 Kebebasan menyatakan pendapat yang diberikan
dengan memberikan ruang bagi anak mengemukakan
pendapat
 Memperoleh informasi
 Kemerdekaan berpikir, berhati nurani dan beragama
 Melindungi kehidupan pribadi
 Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang
kejam, perlakuan atau hukuman tidak manusiawi atau
menurunkan martabat
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 Anak berhak mendapat bimbingan orang tua
 Anak berhak tidak dipisahkan dari orang tua
 Penyatuan kembali dengan keluarga
 Pemulihan pemeliharaan anak
 Anak berhak mendapat dukungan dari lingkungan
 Prosedur adopsi dengan benar
 Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang
dilakukan secara gelap dan tidak dapat dikembalikan
 Penyalahgunaan dan penelantaran
c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
 Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya
menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak
 Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan

9. 9
 Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta
fasilitasi
 Hak setiap anak atas tingkat penghidupan
d. Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Seni Budaya
 Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan
keterampilan
 Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan
budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan
bermain)
e. Perlindungan Khusus
 Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi
konflik berhak mendapatkan perlindungan)
 Anak berhadapan dengan hukum
 Anak dalam situasi eksploitasi
 Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui
dan menikmati kehidupannya
2 Tujuan Di akhir sesi, peserta diharapkan:
 Mampu mengetahui pengertian anak
 Mampu memahami prinsip-prinsip dasar hak anak
 Mampu menyebut kluster hak anak yang harus dipenuhi di
desa
 Mampu menyebut hak anak di masing-masing cluster yang
harus dipenuhi
3 Waktu 110 menit
10’ Pengantar sesi : KHA dan UUPA
20’ Curah Pendapat : Hak anak dan permasalahan lingkungan
sekitar yang mempengaruhi pertumbuhan anak.
30’ Penugasan: Diskusi Kelompok
30’ Presentasi hasil diskusi kelompok
20’ Refleksi dan Rangkuman
4 Alat bantu Laptop, LCD proyektor, bahan presentasi (makalah fasilitator),
lembar pertanyaan, kertas flipchart/plano, spidol

10. 10
5 Pokok
Bahasan
 Definisi anak
 KHA dan pembagian kluster hak anak
 Hak anak di masing-masing cluster KHA
6 Langkah –
langkah
 Pengantar sesi (10`)
 Fasilitator menjelaskan mengenai cluster-cluster yang ada
dalam KHA
 Fasilitator menyampaikan tentang pemenuhan hak anak
dimasing-masing cluster
 Fasilitator mengeksplorasi pemahaman peserta tentang
upaya pemenuhan hak anak di masing-masing cluster
 Curah Pendapat (20’)
Fasilitator mengajak kepada peserta untuk sharing pendapat
berkaitan dengan, hal-hal sebagai berikut;
1. Siapa yang dimaksud dengan anak?
2. Apa saja hak-hak anak itu sesuai dengan cluster KHA?
3. Siapa stakeholder atau pihak terkait dalam pemenuhan
hak anak?
4. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak
didaerah sekitar?
 Penugasan : Diskusi Kelompok (30’)
Peserta di bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini :
1. Apa permasalahan yang dialami oleh anak-anak di sekitar
anda ?
2. Hak anak yang mana yang kerap dilanggar ?
3. Adakah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut? Jelaskan?
 Presentasi hasil diskusi kelompok (30’)
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya,
masing-masing kelompok 10’

11. 11
 Refleksi dan Rangkuman (20’)
Peserta menyampaikan rangkuman dan menayangkan slide
berjudul Hak Anak di Desa (terlampir)
7 Bahan Bacaan Bahan Bacaan :
 Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 tentang
Konvensi Hak Anak
 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002/ 35
tahun 2014
 Buku pengertian konvensi hak anak
 Aku Anak Dunia - UNICEF
8 Lembar Kerja Lembar kerja diskusi kelompok:
1. Sebutkan hak-hak anak di desa yang upaya pemenuhan
haknya belum maksimal?

12. 12
PANDUAN III
TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK
Terkait dengan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan
perlindungan, Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, karenanya pemerintah berkewajiban untuk
menindaklanjuti upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Selanjutnya guna
menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha melalui Pembentukan Desa Layak Anak.
Pembentukan Desa Layak Anak merupakan tahapan awal penting dalam memenuhi
Konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh Pemerintah. Pada tahap ini, akan dirumuskan
bersama seperti apa tahapan yang harus dilalui dalam menciptakan Desa Layak Anak berikut
syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga proses ini terus
berlanjut dan berkembang yang pada akhirnya penciptaan desa layak anak terpenuhi.
Desa Layak Anak merupakan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya
pemerintah desa yang melibatkan masyarat dan dunia usaha yang berada di desa dalam
rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang
direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Dalam rangka Pembentukan Desa Layak Anak
ditempuh berbagai tahapan meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.
Kemudian guna mengefektifkan Pembentukan Desa Layak Anak, perlu dibentuk Gugus
Tugas Desa Layak Anak yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait,
perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha serta masyarakat. Adapun tolok ukur
untuk menilai keberhasilan Pembentukan Desa Layak Anak dilakukan melalui penetapan
indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010. Untuk penjabaran tahapan akan
mengikuti alur sebagai berikut ini :

13. 13
PANDUAN IIIa
LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, TUJUAN DAN
STRATEGI DESA LAYAK ANAK
A. Pengantar
Desa Layak Anak dapat terwujud apabila seluruh komponen stakeholder saling
bekerjasama dan memiliki strategi khusus dalam menciptakan kepedulian terhadap hak anak.
Strategi yang dipilih sangat menentukan arah selanjutnya dalam membangun koordinasi
dengan pihak-pihak terkait karena pembangunan Desa Layak Anak tidak lepas dari
pengertian tentang hak anak dan pemberdayaan terhadap masyarakat serta kemampuan
melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Bahasan ini akan mengajak peserta mengulas secara mendalam mengenai penguasaan
latar belakang, pengertian dan strategi pembentukan Desa Layak Anak. Hal ini menjadi awal
dari pentingnya konteks pengembangan Desa Layak Anak. Penjelasan terkait dengan pokok
bahasan tersebut akan mempermudah desa dalam mencapai tujuannya di masa datang dengan
melibatkan stakeholder terkait.
B. Kerangka Proses
1 Pengantar Anak merupakan kunci penting pembangunan masa depan bangsa,
sehingga dalam kehidupannya mereka memerlukan tempat tumbuh
kembang yang layak bagi anak. Desa merupakan bagian fisik
tumbuh kembang dalam kehidupan anak yang memerlukan
perhatian dan pembenahan yang layak bagi anak. Hal ini terkait
dengan strategi pembangunan yang menempatkan anak sebagai
tujuan utama pembangunan.
Desa/kelurahan layak anak dalam pembangunan desa/kelurahan
yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah
desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di
desa/kelurahan dalam rangka : menghormati, menjamin dan
memenuhi hak-hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat
anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan
berkelanjutan.

14. 14
2 Tujuan Di akhir sesi, peserta:
 Memahami tentang latar belakang perlunya dikembangkan
Desa Layak Anak
 Mampu mendefinisikan pengertian Desa Layak Anak
 Mengerti tujuan dan strategi Desa Layak Anak
3 Waktu 75 menit
15’ Pengantar
25’ Pengertian Normatif DLA
25’ Diskusi peserta
10’ Kesimpulan
4 Alat bantu Kertas plano, spidol, metaplan, selotip, LCD
5 Pokok
Bahasan
 Situasi dan kondisi yang melatarbelakangi arti pentingnya
pengembangan Desa Layak Anak
 Pengertian desa layak anak
 Tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang ditempuh dalam
rangka pengembangan desa layak anak.
6 Langkah –
langkah
1. Pengantar (15’)
a. Fasilitator membuka kegiatan dengan game
b. Fasilitator memutar film atau lagu terkait dng anak
2. Penyampaian Materi (25’)
a. Fasilitator menjelaskan tentang pengertian tahapan desa
layak anak mempergunakan slide berjudul Tahapan
Perkembangan Desa Layak Anak (terlampir)
3. Menggali Pemahaman Peserta dng Diskusi (25’)
Fasilitator menggali tingkat pemahaman peserta terkait dengan
pengertian, tujuan dan strategi DLA.
4. Kesimpulan (10’)
Fasilitator dan peserta menyimpulkan tentang arti pentingnya
DLA

15. 15
7 Bahan
Bacaan
Bahan Bacaan Inti
 Konvensi Hak Anak PBB
 Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan ratifikasi
KHA
 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

16. 16
PANDUAN IIIb
TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK
A. Pengantar
Sebuah Desa Layak Anak adalah sebuah proses penciptaan desa yang mendukung
tumbuh kembangnya anak Indonesia menjadi anak yang mampu melanjutkan masa depan
negara Indonesia yang berjaya. Jadi, DLA bukanlah sebuah proyek yang berhenti dikala dana
pembangunan DLA dari pemerintah telah habis. Selain itu masih banyak stakeholder yang
kurang peduli dengan tahapan-tahapan yang ada. Ini menyebabkan proses atau tahapan tidak
dilalui secara berjenjang, tetapi langsung menuju pada tahap akhir dalam proses penciptaan
Desa Layak Anak.
Banyak diantara stakeholder dan kita tidak mengetahui darimana pengembangan DLA
hendak dimulai. Ketidaktahuan tahapan pengembangan ini menyebabkan DLA dilakukan
secara sporadis dengan hasil yang sering tidak jelas dan kurang maksimal. Bahkan ketika
sebuah desa memiliki forum anak mereka mengklaim diri sebagai Desa Layak Anak.
B. Kerangka Proses
1 Pengantar
Desa layak anak memiliki tahapan yang penting. Pada prinsipnya ada
empat langkah besar mewujudkan desa layak anak. Ini juga sering
disebut dengan tahapan desa layak anak.
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan meliputi :
 Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan yang
ada di desa/kelurahan dengan tujuan membangun persepsi dan
pemahaman tentang pengembangan desa/kelurahan agar
sepakat dalam mengembangkan desa/kelurahan layak anak
 Pembentukan tim kerja/gugus tugas merupakan langkah yang
tidak kalah penting. Tim ini terdiri dari aparat desa/kelurahan
pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan tim penggerak PKK
desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat,
tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan
anak.
2. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain :
 Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang
permasalahan anak dan potensi pengembangan yang berkaitan
dengan pengembangan desa kelurahan layak anak

17. 17
 Analisa situasi pemenuhan hak anak
 Penyusunan rencana aksi : rencana aksi ini berupa langkah-
langkah yang ada di desa/kelurahan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan anak dan harus dibahas dalam
musrenbangdes dan diintegrasikan dalam dokumen
perencanaan desa.
3. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap semua anggota gugus tugas melaksanakan semua
kegiatan yang sudah disepakati.
4. Tahap Pembinaan
Kegiatan pada tahap pembinaan adalah memastikan
terlaksananya kegiatan pemantauan dari tahap pembinaan
dilakukan untuk melihat terlaksananya kegiatan sesuai rencana
aksi. Hal-hal yang dipantau adalah (a) cakupan-cakupan
pemenuhan hak anak; (b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam
rencana aksi; (c) permasalahan dan hambatan yang timbul.
2 Tujuan Di akhir sesi, peserta:
1. Menjelaskan tahapan pengembangan DLA
2. Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing
tahapan.
3. Menjelaskan kendala dan hambatan di masing-masing
tahapan?
4. Memiliki rencana aksi konkret berkaitan dengan
pengembangan DLA
3 Waktu 180 menit
20’ Pengantar sesi
15’ Fasilitator menjelaskan tentang pengertian tahapan desa layak
anak mempergunakan slide berjudul Tahapan Perkembangan Desa
Layak Anak (terlampir)
50’ Tugas I : Diskusi dan Presentasi Kelompok
15’ Evaluasi
15’ Refleksi dan Rangkuman

18. 18
4 Alat bantu Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP), bahan presentasi.
5 Pokok
Bahasan
 Pengertian / definisi tahapan pengembangan DLA
 Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan di masing-masing tahapan
 Mencari faktor-faktor yang mempercepat maupun kendala-
kendala dalam pengembangan DLA
 Peran gugus tugas dalam pengembangan DLA
 Kegiatan apa saja yang harus dilakukan di masing-masing
tahapan DLA
6 Langkah –
langkah
1. Pengantar sesi (20`)
 Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan
Tahapan Pengembangan DLA
 Fasilitator mengeksplorasi pemahaman peserta bagaimana
mereka memahami tentang tahapan pengembangan DLA
(Biasanya peserta berpikir bahwa ketika sudah melakukan
workshop dan pembentukan Forum Anak desa) sudah disebut
sebagai DLA
2. Penayangan slide tahapan desa layak anak (15’)
(pada akhir penayangan slide, peserta memiliki gambaran
mengenai tahapan pengembangan DLA)

19. 19
3. Diskusi dan Presentasi Kelompok (50’)
Peserta di bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan
kasus dengan point-point sebagai berikut:
Aspek-aspek tahapan pengembangan DLA
 Membahas tahapan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam
tahap persiapan DLA
 Membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam
perencanaan DLA
 Membahas tahapan dalam pelaksanaan DLA
 Membahas mengenai pemantauan dan evaluasi DLA
4. Evaluasi Fasilitator (15’)
Fasilitator mempresentasikan tentang Materi Tahapan
Pengembangan DLA
a. Pada tahap persiapan yang dilakukan :
 pengembangan kesepakatan dalam bentuk nota
kesepahaman antara Kepala Desa/Lurah dengan Gugus
Tugas DLA
 pembentukan tim kerja atau Gugus Tugas
b. Pada tahap perencanaan meliputi :
 Pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang
permasalahan dan potensi anak
 Analisa situasi hak anak
 Penyusunan rencana aksi yang diitengrasikan dalam
musyawarah pembangunan desa.
c. Pada tahap pelaksanaan ialah melaksanakan rencana aksi yang
telah disusun sebelumnya.
d. Pada tahap pembinaan
 Pembinaan yang dimaksudkan adalah koordinasi,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang
Desa/kelurahan layak anak
 Pembinaan dilakukan oleh lurah atau kepala desa

20. 20
sebagai Pembina tim kerja atau Gugus Tugas.
5. Refleksi dan Rangkuman (15’)
Refleksi :
Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat
mereka tentang proses di sesi ini.
Rangkuman : (dilakukan oleh fasilitator)
1. Dalam tahapan pengembangan DLA salah satu faktor kunci
penting yang tidak dapat diabaikan adalah terdapatnya
komitmen kepala desa/kelurahan.
2. Selain itu dalam tahapan pengembangan DLA kegiatan
penyusunan baseline data anak sangatlah diperlukan karena
memberi peta permasalahan anak di desa setempat
7 Bahan
Bacaan
Bahan Bacaan yang direkomendasikan :
 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Nomor 13 tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di
Desa/Kelurahan
8 Lembar
Kerja
 Uraikan tahapan desa yang dilaksanakan?
 Siapa yang berperan penting dalam tahapan-tahapan itu?

21. 21
PANDUAN IIIc
MONITORING DESA LAYAK ANAK
A. Pengantar
Anak-anak diharapkan dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta memikul
tanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai penerus bangsa. Setelah ada UU
perlindungan untuk kepentingan anak, maka tidak ada pemberian toleransi terhadap
pelanggaran hak anak. Pengaruh buruk pada anak dapat berakibat jangka panjang, bahkan
permanen bagi anak. Peran stakeholder untuk membentengi agar anak tidak terpengaruh
secara negatif. Jika lingkungan kita sekarang tidak aman, terdapat ancaman masa depan
negara.
Perlunya DLA dilaksanakan sebagai basis tempat aman bagi anak-anak. Oleh karena
itu, setiap proses sangat penting dalam penciptaan desa layak anak. Dan perlunya
pengawasan, evaluasi dan pengukuran yang benar agar proses sejalan dalam pencapaian desa
layak anak. Dalam monitoring terlampir disajikan cara menilai desa layak anak menggunakan
indikator pemenuhan hak anak.
B. Kerangka Proses
1 Pengantar Setelah tahapan-tahapan dilalui maka dilakukan evaluasi capaian desa layak
anak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Dalam sesi ini peserta
diajak mempelajari bersama tools yang sudah disediakan untuk mengevaluasi
capaian desa/kelurahan layak anak.
2 Tujuan Di akhir sesi, peserta:
1. Memahami tentang Indikator-indikator Evaluasi Pelaksanaan
Pengembangan DLA
2. Mengetahui capaian di masing-masing indicator
3. Mengidentifikasi perangkat desa dan lembaga lainnya (pemangku
kewajiban) yang turut bertanggungjawab terhadap pencapaian masing-
masing indikator
4. Mengisi dan melengkapi formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan
DLA dengan data dan dokumen yang sesuai dengan isian.
5. Mempunyai kategori penilaian terhadap desa/kelurahan sesuai dengan
evaluasi yang tersedia.
3 Waktu 125 menit
10’ Pengantar sesi evaluasi pemenuhan hak anak.
40’ Diskusi kelompok I dan brainstorming (menggambar Desa Layak Anak

22. 22
dan pendekatan-pendekatan pola pembangunan yang diketahui peserta)
30’ Presentasi hasil diskusi kelompok
30’ Presentasi hasil penugasan
15’ Refleksi dan Rangkuman
4 Alat bantu Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP), bahan presentasi.
5 Pokok
Bahasan
 Monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak di desa
 Ukuran-ukuran dalam menilai pelaksanaan pembangunan berbasis hak
anak dengan menggunakan indikator desa layak anak
 Mengajak peserta untuk mengisi form evaluasi dan alat ukur yang harus
tersedia
6 Langkah –
langkah
Pengantar sesi (10`)
 Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan
Diskusi Kelompok dan Brainstorming (40’)
 Fasilitator membagi peserta menjadi 6 kelompok. Masing-masing
kelompok diminta oleh fasilitator untuk mempelajari form yang sudah
disediakan antara lain : kelembagaan, hak sipil dan kebebasan,
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan
kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya dan perlindungan khusus.
 Masing-masing kelompok menilai kondisi desa/kelurahan dengan form
yang tersedia
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok (30’)
Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi
kelompoknya.
Presentasi hasil penugasan (30’)
Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing
terkait dengan status desa sesuai dengan capaian yang ada.

23. 23
Refleksi dan Rangkuman (15’)
Refleksi :
Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka
tentang proses di sesi ini.
Rangkuman :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang point-point penting
sebagai hasil dari keseluruhan proses kegiatan. Secara partisipatif,
fasilitator meminta kepada seluruh peserta untuk mencermati dan
menyepakati apa-apa saja yang menjadi rangkuman hasil dari kegiatan
yang telah dilaksanakan.

24. 24
MODUL IV
ORGANISASI/KELOMPOK ANAK DI DESA
A. Pengantar
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
menyebutkan Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas
kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau
mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
Selama ini kita salah kaprah dalam memaknai partisipasi anak di desa/kelurahan. Ada
keyakinan selama sudah terbentuk forum anak maka dianggap wajar bahwa partisipasi anak
sudah berlangsung. Ketersediaan ruang partisipasi anak dalam pembangunan menjadi salah
satu indikatornya terukur dari mewujudkan sebuah Desa Layak Anak (DLA). Hal ini menjadi
salah satu bagian dari aplikasi hak sipil dan kebebasaan anak yang diamanatkan dalam
Konvensi Hak Anak.
B. Kerangka Proses
1 Pengantar
Mengapa Partisipasi Anak?
Definisi tentang anak, dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 35
tahun 2014 perubahan Undang Undang No 23 tahun 2002 bahwa anak
adalah seseorang yang berusia dari 0 – 18 kurang. Sementara menurut
Konvensi PBB tentang Hak Anak berarti setiap manusia yang berumur
dibawah 18 tahun.
Partisipasi adalah kesempatan untuk berbagi lewat mengungkapkan
pandangan, mempengaruhi pengambilan keputusan dan menghasilkan
perubahan. Jadi Partisipasi anak berarti keterlibatan berdasarkan
kehendak dan sepengetahuan seluruh anak dalam semua hal yang terkait
dengan mereka secara langsung atau tidak langsung, termasuk anak yang
paling terpinggirkan dan anak yang berbeda usia dan kemampuan.
Partisipasi anak merupakan suatu cara kerja dan prinsip yang penting
yang terkait semua program dan berlaku di semua arena – dari rumah ke
pemerintah, dari tingkat lokal ke internasional
Materi-materi dari partisipasi anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip
konvensi PBB atas Hak-hak Anak. Ada 4 pasal kunci berkenaan dengan
partisipasi anak-anak dan keterlibatan mereka dalam masyarakat secara
aktif, yaitu:
1. Pasal 12 menekankan bahwa opini anak dapat diekspresikan secara
bebas tentang segala sesuatu yang mempengaruhi mereka
2. Pasal 13 memberi anak-anak hak-hak kebebasan berekspresi, untuk

25. 25
mencari dan menerima informasi-informasi, juga gagasan-gagasan
tentang segala sesuatu
3. Pasal 14 memberi anak-anak hak-hak kebebasan pikiran, kesadaran,
dan religiusitas
4. Pasal 15, mungkin ini adalah pasal yang paling kontroversial, yaitu
mengakui hak-hak anak-anak akan kebebasan berorganisasi dan
melakukan pertemuan-pertemuan secara damai. Hal ini memberi hak
pada anak-anak untuk membentuk organisasi yang sejenis dengan
serikat-serikat orang-orang dewasa dan juga untuk berdemonstrasi
dengan damai.
Di desa ada beberapa organisasi/kelompok anak yang sudah lama berdiri
antara lain :
 Forum anak
Forum anak dibentuk sebagai bentuk aspirasi dan keterwakilan
untuk menyuarakan hak-hak anak. Forum Anak ialah suatu
organisasi yang diperuntukkan sebagai wadah atau penampung
aspirasi dan pendapat-pendapat anak, seperti bakat-bakat dan
pendapat anak untuk perkembangan anak kedepannya.
 Karang Taruna
Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan
generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran
dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial
yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana
partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan
Sosial (UKS).
Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna
merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau
kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa,
karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan
sumber daya manusia (SDM).
 Remaja Masjid
Remaja masjid adalah perkumpulan anak-anak remaja yang
membentuk suatu organisasi dan melakukan aktivitas sosial dan
ibadah di lingkungan suatu masjid. Kriteria anggota Remaja Masjid
yaitu:
 Berusia 15 hingga 25 tahun
 Hanya mampu menjadi Muadzin dan pembawa acara hari
besar Islam di suatu masjid
 Hanya mampu membantu manajerial dakwah dalam upaya
memakmurkan suatu Masjid
 Sekolah Minggu
“Wadah pertemuan orang-orang dan orang-orang itu penting.
Orang-orang itu disebut murid, yaitu orang yang menerima

26. 26
pengajaran dan bertumbuh untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Juga ada guru yang merupakan pengajar, pendidik dan
pemberi teladan bagi anak didik tersebut hingga menjadi murid
Kristus. Murid dan guru itu tergabung dalam kesatuan yang utuh
untuk tujuan kemuliaan nama Yesus Sang Guru Agung.”
Masih banyak organisasi atau kelompok anak di desa yang dapat
ditambahkan dalam panduan ini.
2 Topik dan
Tujuan
 Pengertian Partisipasi Anak yang tercermin dalam kelompok atau
organisasi anak
 Pengertian tentang organisasi anak yang ada di desa/kelurahan
 Peserta memahami pengertian dan tahapan/tangga partisipasi anak
3 Metode
1. Pendahuluan – terkait dng cara-cara anak berpendapat
2. Celayak
3. Roleplay
4. Diskusi Kelompok
4 Waktu 75 menit
10’ Pendahuluan/Perkenalan
50’ Diskusi kelompok
15’ Refleksi dan Rangkuman
5 Alat bantu
Hand Out / Power Point materi, Kertas plano, Spidol, Isolatip.
6 Pokok
Bahasan
 Pengertian partisipasi anak
 Organisasi anak yang ada di desa
 Tangga partisipasi anak
 Bentuk partisipasi anak tidak hanya musrenbang
7 Langkah –
langkah
Pendahuluan (10’)
1. Secara acak mintalah kepada peserta untuk menyebutkan organisasi
anak atau kelompok anak yang ada di desa
2. Kemudian klasifikasikan kelompok atau organisasi anak tersebut
berdasarkan fungsinya.
Diskusi kelompok (50’)
1. Masing-masing kelompok diminta menyusun daftar organisasi atau
kelompok anak yang ada di desa .
2. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya

27. 27
3. Fasilitator bersama peserta mengkritisi hasil presentasi.
Refleksi dan Rangkuman (15’)
1. fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok bersama peserta,
dan memberikan catatan penting mengenai partisipasi anak melalui
organisasi atau kelompok anak yang ada di desa
2. Fasilitator menutup sesi dan mengajak peserta menuju sesi
berikutnya.
8 Bahan
bacaan
Konvensi Hak Anak
Paul Stephenson, Steve Gourley & Glenn Miles, Child participation, op. cit
Hal. 7

28. 28
PANDUAN : V
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA
LAYAK ANAK
A. Pengantar
Gugus Tugas Desa Layak Anak merupakan wadah para pihak untuk mengembangkan
DLA. Integrasi itu terwujud antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kunci penting
dalam pengembangan DLA adalah sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam
pengembangannya. Melalui gugus tugas desa layak anak ini para pihak dapat terlibat aktif
dalam mengembangkan DLA melalui peranan masing-masing. Gugus tugas terdiri dari tim di
tingkat desa/kelurahan yang terdiri dari : pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim
penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda tokoh adat, tokoh
perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak.
B. Kerangka Proses
Pengantar Gugus tugas desa layak anak merupakan lembaga mitra kerja kepala
desa/lurah dalam mengembangkan desa layak anak. Gugus tugas yang terdiri
dari kluster KHA diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan
gagasan untuk melibatkan sebanyak mungkin warga desa dalam perlindungan
anak.
Tujuan Di akhir sesi, peserta:
1. Mampu membentuk gugus tugas desa/kelurahan
2. Peserta mengetahui tentang peran gugus tugas pengembangan DLA
3. Peserta mampu menyusun tugas pokok dan fungsi gugus tugas desa layak
anak
4. Peserta memahami tupoksi gugus tugas DLA
Waktu 60 menit
5’ Pengantar sesi
10’ Brainstorming dan Diskusi Umum
15’ Presentasi Fasilitator
15’ Diskusi Kelompok
15` Diskusi Pleno
5’ Refleksi dan Rangkuman

29. 29
Alat bantu Bahan presentasi, LCD Proyektor Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan
(MP).
Pokok
Bahasan
 Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan DLA
 Langkah-langkah pembentukan Gugus Tugas Pengembangan DLA
 Tugas pokok dan fungsi gugus tugas desa layak anak
 Legalitas gugus tugas desa layak anak
Langkah –
langkah
1. Pengantar sesi (5`)
 Fasilitator membuka forum dengan memberikan ucapan salam “
semangat pagi”, kemudian memperkenalkan diri.
 Fasilitator memberikan pengantar alur kegiatan yang akan dijalankan
2. Brainstorming dan Diskusi Umum (10’)
 Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang peserta
pikirkan ketika ada kalimat Gugus Tugas Desa Layak Anak?”
 Setelah didapat Jawaban dan salah satunya adalah Komitmen
Organisasi Masyarakat, fasilitator menanyakan tentang peran org.
Masyarakat dalam Mendukung DLA?
 Fasilitator membagikan Meta Plan dan meminta peserta menuliskan
Jawaban di Kertas Tersebut
 Fasilitator Menempelkan Jawaban Peserta di Dinding
 Fasilitator memberikan simpulan dari jawaban peserta
3. Presentasi Fasilitator (15’)
Fasilitator mempresentasikan tentang Pembentukan Kelompok
Perlindungan Anak Desa (KPAD) dari Gunem, Rembang sebagai contoh
gugus tugas perlindungan anak.
Brainstorming
dan Diskusi
Umum
(10’)
Pengantar sesi
(5’)
Presentasi
Fasilitator
(15’)
Diskusi
Kelompok
(15’)
Refleksi dan
Rangkuman
(5’)
Diskusi Pleno
(15’)

30. 30
4. Diskusi Kelompok (15’)
Fasilitator membagi kelompok kemudian dilanjutkan dengan diskusi
dengan point-point sebagai berikut :
 Siapa yang harus memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas
Pengembangan DLA?
 Siapa saja yang terlibat Gugus Tugas DLA?
 Bagaimana Pilihan Bentuk Organisasinya, SK Lurah/Kepala Desa atau
Akta Notaris? Apa alasannya?
5. Diskusi Pleno dan Pembahasan(15’)
 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
6. Refleksi dan Rangkuman (5’)
Refleksi :
Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka
tentang proses di sesi ini.
Rangkuman :
1. Penting untuk diingat bahwa pengembangan Desa Layak Anak bukan
hanya hanya Pemerintah saja. Tetapi tanggung jawab semua pihak
termasuk masyarakat.
2. Untuk itu penguatan lembaga masyarakat agar mampu berperan
sebagai unsur balancing menjadi sangat diperlukan.
3. Forum advokasi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi, dan
mengkontrol pengembangan DLA dalam setiap tahapan.
Bahan
Bacaan
Bahan Bacaan Inti :
 Civil Society Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat

31. 31
LAMPIRAN
INDIKATOR DESA LAYAK ANAK
KELOMPOK HAK
ANAK
NO INDIKATOR
SKOR/LEVEL PENILAIAN
1 2 3 4
KELEMBAGAAN 1 Tersedia data pilah menurut jenis
kelamin, umur di desa/kelurahan
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
dilengkapi
(bertumbuh)
Ada, lengkap dan
menjadi dasar
pembuatan kebijakan
2 Adanya gugus tugas
pengembangan desa/kelurahan
layak anak di desa
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada, lengkap dan
menjadi dasar
pembuatan kebijakan
3 Nota kesepahaman
pengembangan desa layak anak
dengan pihak-pihak terkait
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan belum
berjalan
Ada dan sudah
dijalankan
4 Adanya kelompok perlindungan
anak yang ada di desa/kelurahan
Be lum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada, lengkap dan
menjadi dasar
pembuatan kebijakan
5 Adanya alokasi anggaran dana
desa (ADD) / anggaran kelurahan
untuk kesejahteraan anak
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
6 Adanya Peraturan Desa tentang
Perlindungan Anak
Belum ada Ada belum disahkan Ada baru disahkan Ada sudah disahkan
dan berjalan
HAK SIPIL DAN
KEBEBASAN
1 Anak desa/kelurahan
mendapatkan akta kelahiran
Belum semua anak 25% - 50% 50% - 75% >75%
2 Ada wadah bagi anak untuk
berpartisipasi melalui anak dalam
pembangunan desa (forum anak,
kelompok anak, organisasi anak)
yang diakui desa/kelurahan
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
3 Ada daftar organisasi dan
kelompok anak yang ada di desa
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
4 Tersedianya ruang dan
perlengkapan beribadah di
desa/kelurahan yang
dimanfaatkan oleh anak.
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
digunakan

32. 32
LINGKUNGAN
KELUARGA DAN
PENGASUHAN
ALTERNATIF
1 Tersedianya Bina Keluarga
Balita
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
2 Anak diluar asuhan keluarga
mendapatkan asuhan alternatif
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
3 Desa/kelurahan ada kegiatan
ketrampilan pengasuhan anak
(parenting skill)
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
4 Desa/kelurahan memiliki
motivator parenting
Belum ada <10 orang 10-20 orang >20 orang
KESEHATAN
DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
1 Adanya kegiatan penyuluhan
pemberian ASI dan Makanan
Pendamping ASI
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
2 Adanya kegiatan cakupan
imunisasi lengkap (BCG, DPT,
tetanus, polio, dan campak)
Belum ada Ada dan belum
semuanya berjalan
Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
3 Pemberian vitamin A dua kali
dalam setahun bagi anak usia 1-
5th
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
4 Pemeriksaan ibu hamil Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
5 Persalinan di sarana pelayanan
kesehatan
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
6 Penyelenggaraan pelayanan
tumbuh kembang anak melalui
Kartu memnuju Sehat (KMS)
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
7 Pendidikan kesehatan reproduksi
remaja
Belum ada Ada dan belum lengkap Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
PENDIDIKAN,
PEMANFAATAN
WAKTU LUANG
DANKEGIATAN
SENI BUDAYA
1 Tersedia PAUD jalur non formal
bagi bagi anak usia 4-6 tahun
yang belum terlayani pada PAUD
jalur formal
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
2 Adanya upaya membentuk,
meningkatkan cakupan dan
menjaga kesinambungan BKP,
PAUD, TPA
Belum ada 25% - 50% 50% - 75% >75%
3 Adanya penyelenggaraan
penyuluhan untuk meningkat
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh

33. 33
pastisipasi sekolah pada anak
usia sekolah, melanjutka sekolah
dan mencegah drop- out
(bertumbuh) anak secara maksimal
4 Adanya kegiatan memastikan
anak putus sekolah dalam
progam Paket A, B, dan C untuk
melanjutkan kependidikan yang
lebih tinggi dan memasuki dunia
kerja.
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
5 Adanya upaya advoaksi agar
sekolah yang ada di
desa/kelurahan menjadi sekolah
layak anak
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
6 Adanya upaya memfasilitasi dan
mengadvokasi tersedianya rute
aman bagi anak bersekolah
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
7 Ada perpustakaan keliling Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
8 Ada upaya mengaktifkan
penggunaaan bahasa ibu sejak
dini
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
9 Desa/kelurahan memiliki
kegiatan dalam memperkenalkan
adat istiadat, bahasa, tehnologi,
pakaian, kesenian dan senjata,
serta perkakas
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
10 Ada upaya desa/kelurahan
menanamkan nilai-nilai luhur,
pendidikan budi pekerti, dan
pengenalan karakter bangsa.
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
11 Ada sanggar budaya dan sanggar
pertemuan untuk aktifitas anak
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
12 Ada upaya di desa/kelurahan
menghidupkan permainan
tradisional
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal

34. 34
13 Adanya penyuluhan/pendidikan
pencegahan kekerasan pada anak
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
14 Tersedianya tempat bermain /
olah raga
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
PERLINDUNGAN
KHUSUS
1 Ada upaya menjadikan
desa/kelurahan menjadi kampung
siaga bencana
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
2 Ada kegiatan penyuluhan
pencegahan dan pengurangan
dampak bencana alam dan
konflik sosial
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
3 Ada kegiatan upaya pencegahan
dampak bencana dan
pengurangan dampak bencana
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
4 Ada kegiatan pencegahan dan
penanganan anak berhdapan
dengan hukum
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
5 Ada kegiatan perlindungan anak
dari kelompok minoritas dan
terisolasi dapat menikmati
budayanya dan melaksanakan
ajaran agama
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
6 Ada kegiatan penyuluhan dan
pencega Memiliki kegiatanhan
kekerasan pada anak
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
7 Ada kegiatan penyuluhan dan
pencegahan penyalahgunaan
NAPZA
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
8 Ada kegiatan penyuluhan dan
pencegahan pekerja anak
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal
9 Ada upaya mengenali masalah
secara dini resiko kemungkinan
anak dieksploitasi seksal maupun
ekonomi
Belum ada Ada dan baru Ada dan perlu
penguatan
(bertumbuh)
Ada dan sudah
dimanfaatkan oleh
anak secara maksimal

35. 35