2. KHA-
1989
• Produk Hukum International
• Rejim Hak Asasi Manusia
• Subyek : NEGARA-STATE
• Berisi NORMA standar
pergaulan antar bangsa
Di ratifikasi
NKRI
dengan
keppres 36
1990 54 Pasal
• Mukadimah
• Pokok Konvensi
• Langkah
implementasi
• Langkah pelaporan
STATE OBLIGATION :
1. TO PROMOTE
2. TO FULFILL
3. TO PROTECT
4. TO RESPECT
4 CORE PRINSIP:
• NON DISCRIMNASION
• BEST INTEREST
• LIFE-SURVIVAL-GROWTH N
DEVELOPMET
• RESPECT CHILDREN VIEW
9 KLASTER
1 langkah implementasi
2 definisi
3 prinsip2
4 hak sipil n kebebasan
5 Kekekrasan
6 lingk keluarga
,pengasuhan alternatif
7 kesehatan dan
kesejahteraan dasar
8 pendidikan
,pemanfaatan waktu
luang keg budaya
9 perlindungan khusus
• DEKLARASI UMUM HAM
• HAK SIPIL POLITIK
• HAK EKONOMI SOSBUD
3. Penjelasan Langkah-
Langkah Umum
(Pasal 4, 41, 42,
44.6).
Definisi Anak
(Pasal 1).
Prinsip Umum
(Pasal 2, 3, 6, 12).
Hak Sipil dan
Kebebasan
(Pasal 7, 8, 13-17,
37).
Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan
Alternatif
(Pasal 5, 9-11, 18-21,
25, 27, 39).
Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan
(Pasal 6, 18, 23-24,
26-27).
Pendidikan, Waktu
Luang, dan Kegiatan
Budaya
Pasal 28, 29, 31).
Perlindungan Khusus
(Pasal 22, 23, 30, 32-
40).
4. KLASTER 1 LANGKAH-LANGKAH UMUM IMPLEM
ENTASI
44 42
4
Negara berkewajiban meny
ebarluaskan isi KHA dan dik
etahui secara luas : Dewasa,
Anak.
Negara berkewajiban membuat
Report : PBB, Masyarakat
INITIAL REPORT
PERIODIC REPORT
NEGARA
Negara berkewajiban mengambi
l langkah-langkah :
Legislatif
Administratif
Dan Langkah-langkah lain
(MAXIMUM EXTENT OF AVAILABLE RESOURCES)
5. contoh : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA
TERHADAP RAKYAT DALAM : MELINDUNGI (TO PROTECT),
MENGHORMATI (TO RESPECT), MEMENUHI (TO FULFIL)
MPR
DPR
(R) UU APBN
PRESIDEN
DIKNAS DEPKES DEPSOS NAKER Departemen Lainnya:
Ekonomi, Perdagangan,
Pertahanan
Badan, Lembaga Negara
DEPAG
6. Setiap Anak Berhak atas
Kelangsungan Hidup,
Tumbuh,dan Berkembang
serta Berhak atas
Perlindungan
dari Kekerasan dan
Diskriminasi.
Sumber : Pasal 28 B ayat (2) UUD
1945
8. Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui
penguatan Sistem Perlindungan Anak yang
responsif terhadap keragaman anak dan
karakteristik wilayah untuk memastikan anak
menikmati haknya
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
PRIORITAS 5
Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan
pemuda
PERPRES NO 18/2020:
RPJMN 2020-2024
9. Menuju Indonesia 2030
Indonesia akan
memiliki generasi
anak yang cerdas,
ceria, dan
berkualitas.
Menguatnya sistem
perlindungan anak.
Upaya PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN yang menyeluruh
pilar utama dalam mewujudkan
Indonesia yang layak anak.
Keluarga yang berkualitas.
Sumber: Bapenas, 2019: 279
10. Jumlah Anak Indonesia: 84,4 jtatau
31,6 % Populasi Penduduk di Indonesia
Sumber: BPS 2020
PENDUDUK INDONESIA, TAHUN 2020
270,20 Juta Jiwa
Sumber: Sensus Penduduk Indonesia, 2020
Keluarga
91,2 juta
Sumber: Susenas, 2020
Memenuhi hak semua anak (to Fulfill), Melindungi semua anak (to Protect) dan
Menghormati pandangan anak (to Respect)
ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
(UU Perlindungan Anak Pasal 59)
1. Anak berhadapan dengan hukum
2. Anak dari Kelompok minorintas dan terisolasi
3. Anak Korban Jaringan terorisme
4. Anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
5. Anak yang menjadi korban Pornografi
6. Anak dengan HIV/AIDS
7. Anak korban penculikan, penjualan,
dan/perdagangan
8. Anak Korban Kejahatan Seksual
9. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau
seksual
10. Anak penyandang disabilitas
11. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
12. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
13. Anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan
terkait dengan Kondisi orgtuanya
11. ARAH KEBIJAKAN
Pewujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk
memastikan anak menikmati haknya
INDIKATOR DAN TARGET
Indikator
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Prevalensi anak usia 13-17 tahun
yang pernah mengalami
kekerasan sepanjang hidupnya
(%)
Proporsi perempuan umur 20-24
tahun yang menikah sebelum 18
tahun
Baseline Target 2024
62,72
(2018)
73,49
11,2
(2018)
8,74
L: 61,7
P: 62,0
Menurun
UNGGUL VISIONER BERINTEGRITAS
VISIONER BERINTEGR
ITAS
UNGG
UL
1
1
12. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang
proporsional terhadap kepentingan terbaik anak.
Penguatan efektivitas kelembagaan melalui
peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan,
koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi
pembinaan dan pengawasan
Peningkatan pemahaman tentang perlindungan
anak bagi para pemangku kepentingan,
masyarakat, keluarga, dan anak
Penguatan jejaring antara pemerintah dengan
komunitas, media massa, dunia usaha, dan
lembaga masyarakat.
Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan
sesuai dengan tingkat kematangan usianya.
Penguatan upaya pencegahan dan
penanganan berbagai tindak kekerasan,
eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan
penelantaran pada anak.
Penguatan koordinasi dan sinergi upaya
pencegahan perkawinan anak dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Penguatan pengasuhan di lingkungan
keluarga dan pengasuhan sementara di
institusi lainnya.
Peningkatan akses layanan dasar yang
terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak
terutama bagi anak yang berada pada situasi
dan kondisi khusus.
Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi
anak yang membutuhkan perlindungan
khusus.
UNGGUL VISIONER BERINTEGRITAS
VISIONER BERINTEGR
ITAS
UNGG
UL
1
2
(PERPRES 18/2020)
STRATEGI
13. • KLA adalah kabupaten/kota dengan sistempembangunan yang
menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan
secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
• (Perpres 25/2021+ PermenPPPA 12/2022)
Sistem kesejateraan Sosial
bagi anak dan keluarga
Sistem Peradilan
Perubahan
Prilaku Sosial
Dukungan Parenting,
pengasuhan anak, konseling
dll.,pelayanan dasar lain, yaitu
Kesehatan dan Pendidikan
Sistem Hukum dan Kebijakan
Pengasuhan Anak, Pengadilan
Anak, Perawatan, Adopsi,
saksi anak dan korban anak
Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak
16. DUNIA
USAHA
4. MENGHARGAI
PANDANGAN ANAK
1. NON
DISKRIMINASI
2. KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK
3. HIDUP, TUMBUH,
DAN BERKEMBANG
LM
MEDIA
PEMERINTAH
ANAK
PROVILA
KELURAHAN
RPPA
DESA RPPA
DUNIA
LAYAK
ANAK
RW
RT
Anak Keluarga
Sekolah
Lingkungan
Region
2030
Peran 3P
(1) Policy,
(2) Product
(3) Program
Peran 2P
(1) Pelopor
(2) Pelapor
Pusat, Provinsi,
Kab/Kota
5. TATA KELOLA
YANG BAIK
17. 17
Landasan Hukum Penyelenggaraan KLA dan
Evaluasi Penyelenggaran KLA
Undang Undang No 35 tahun 2014 Perubahan
Atas UU No 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021
tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak
Anak
Peraturan Menteri PPPA No 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
menghapus semua permen PPPA tahun 2009,
2010 dan 2011 terkait KLA
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
1. Kepmen tentang Instrumen Evaluasi KLA oleh Provinsi amanat pasal 31 ayaut 2 Permen
PPPA 12/2022
2. Kepmen tentang Instrumen Evaluasi KLA di tingkat Kabupaten/Kota amanat pasal 32 ayat
2 Permen PPPA No 12/2022
3. Kepmen tentang Daftar Pertanyaan Evaluasi KLA amanat pasal 35 ayat 8 Permen PPPA No
12/2022
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2
Keputusan Presiden no 36 Tahun 1990
tentanh Konvensi Hak Anak
18. Menteri
(Pasal 5 & 6)
Mengkoordinasikan
kebijakan KLA
Mendorong K/L terkait untuk
menyinergikan kebijakan yang
disusun dengan Kebijakan KLA
dan RAN Penyelenggaraan
KLA
Gubernur
(Pasal 5 & 7)
Bertanggungjawab atas
terwujudnya KLA di
Provinsi
Melakukan pembinaan,
pendampingan, dan
pengawasan pemenuhan
indikator KLA yang menjadi
kewenangan pemerintah
daerah provinsi
Menyediakan serta memberikan dukungan
kebijakan dan fasilitasi teknis ditingkat provinsi dan
kabupaten/kota dalam perwujudan KLA
Bupati/ Walikota
(Pasal 5)
Bertanggungjaw
ab atas
penyelenggaraan
KLA di
Kabupaten/Kota
Penyelenggara KLA
20. 9 KOMPONEN KUNCI
DI SETIAP INDIKATOR
Peraturan/Kebijakan
Anggaran
3.Sdm
4.Keterlibatan Forum Anak/Kelompok Anak
5.Kemitraan Antar Opd Dalam Pengembangan Kla
6.Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Kla
7.Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam Kla
8.Kemitraan Dengan Media Dalam Kla
9.Inovasi Dalam Kla
21. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan Dasar
& Kesejahteraan
Pendidikan
Pemanfaatan
Waktu Luang &
Kegiatan Budaya
Perlindungan
Khusus
Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Lembaga KLA; 3.Keterlibatan Masy., Dunia Usaha, & Media Massa
5. Infomasi Layak Anak;
6. Partisipasi Anak
7. Pencegahan
Perkawinan Anak;
8. Lembaga Konsultasi;
9. PAUDHI;
10.Lembaga
Terstandarisasi;
11. Infrastruktur Layak
Anak
12. Persalinan di Faskes;
13. Status Gizi Balita;
14. PMBA;
15.Faskes Pelayanan
Ramah Anak;
16. Lingkungan Sehat;
17. KTR & IPS
18.Wajar
12 Tahun;
19. SRA;
20. RKA
a. Pelayanan bagi KTA &
eksplotasi
b. Anak dibebaskandari PA
dan BPTA
a. Pelayanan bagi Pornografi,
Napza, HIV-Aids
b. Pelayanan bagi
Korban Bencanadan
Konflik
a. Pelayanan bagi Anak
Disabilitas, Minoritas, &
Terisolasi
b. Pelayanan bagi Anak PSM
24.a. Penyelsaian Kasus ABH
24.b. Pelayanan bagi Anak
KorbanJaringanTerorisme &
Stigma
Sumber: PerPres 25 Tahun 2021
22. 1.Tersedia
Peraturan/Kebijakan
Daerah tentang KLA
2. Kelembagaan KLA
1. Gugus Tugas KLA
2. Rencana Aksi Daerah
(RAD) KLA
3. Profil Anak
4. Publikasi terkait KLA
3. Keterlibatan Lembaga
Masyarakat, Dunia
Usaha, dan Media Massa
23. 1. Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?
Jawaban:
[ ] Ya, tersedia dalam bentuk apa
[ ] a. Peraturan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak {mencakup penguatan Kelembagaan (RAD, GT
KLA, Profil, dan Kemitraan) dan 5 Klaster}
Jika Kab/Kota memilih jawaban a, maka cara memverifikasi administrasinya:
Perda Memuat 6 Unsur (Penguatan Kelembagaan dan 5 Klaster KLA) = 12
Perda Memuat 5 unsur = 10
Perda Memuat 4 unsur = 8
Perda Memuat 3 unsur = 6
Perda Memuat 2 unsur = 4
Perda Memuat 1 unsur = 2
[ ] b. Peraturan Bupati / Peraturan Walikota
Jika Kab/Kota memilih jawaban b, maka cara memverifikasi administrasinya:
Perbup/Perwal Memuat 6 unsur = 9,6
Perbup/Perwal Memuat 5 unsur = 8
Perbup/Perwal Memuat 4 unsur = 6,4
Perbup/Perwal Memuat 3 unsur = 4,8
Perbup/Perwal Memuat 2 unsur = 3,2
Perbup/Perwal Memuat 1 unsur = 1,6
24. [ ] c. Instruksi Bupati / Instruksi Walikota
Jika Kab/Kota memilih jawaban c, maka cara memverifikasi administrasinya:
Inbup/Inwal Memuat 6 unsur = 7,2
Inbup/Inwal Memuat 5 unsur = 6
Inbup/Inwal Memuat 4 unsur = 4,8
Inbup/Inwal Memuat 3 unsur = 3,6
Inbup/Inwal Memuat 2 unsur = 2,4
Inbup/Inwal Memuat 1 unsur = 1,2
[ ] d. Surat Edaran Bupati/Walikota
Jika Kab/Kota memilih jawaban d, maka cara memverifikasi administrasinya:
SE Memuat 6 unsur = 4,8
SE Memuat 5 unsur = 4
SE Memuat 4 unsur = 3,2
SE Memuat 3 unsur = 2,4
SE Memuat 2 unsur = 1,6
SE Memuat 1 unsur = 0,8
[ ] e. Peraturan lainnya [ ]
Tidak ada
Catatan:
Kesesuaian bobot nilai yang diberikan saat
memverifikasi administrasi wajib disesuaikan
dengan bukti dukung yang dilampirkan oleh
Kabupaten/Kota dalam aplikasi
25. TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN EVALUASI
KEANGGOTAAN
Semua Unit Teknis Yang Bertanggung Jawab atas 24
Indikator KLA
LANDASAN HUKUM
BAPPEDA BAPPEDA
OPD TEKNIS
GUGUS TUGAS KLA
PENGARAH
• Gubernur/ Sekda dipimp lgsg oleh kepala daerah
KETUA PERENCANAAN
• Ka. Bappeda mengawal program dan keg pada
tahap perencanaan dan evaluasi
KETUA PELAKSANAAN
• Masing-Masing OPD motor penggerak indikator
KETUA EVALUASI
• Ka. Bappeda + Independent
PEMANTAUAN
• Masing-Masing OPD
STRUKTUR KEPENGURUSAN GT.
KLA
APAKAH
SUDAH
BERFUNGSI?
SIAPA MOTOR
PENGGERAK??
26. RENCANA AKSI DAERAH
RPJMD RKPD
TERTUANG
DALAM
VISI &
MISI
PROGRAM
PRIORITAS
DAERAH
RAD-KLA
INTEGRASI :
BAGAIMANA CARA MENCAPAI
KLA?
APAKAH TERITEGRASI DENGAN RPJMD?
SEBAGAI ALAT PEMANTAUAN &EVALUASI
ISI LANGKAH PENCAPAIAN 24 INDIKA
TOR
FOKUS Daerah Baru Pilkada (Moment Tepat)
APAKAH SUDAH SESUAI?
27. Pasal 72
Peran Masyarakat: Perseorangan maupun Kelompok
Sosialisasi & edukasi hak
Anak & peraturan
perundang-undangan
tentang Anak;
Masukan
perumusan
kebijakan yang
terkait Perlindungan
Anak;
melaporkan
pihak
berwenang jika
terjadi pelanggaran
hak Anak;
berperan aktif
proses rehabilitasi
dan reintegrasi
sosial Anak;
melakukan
pemantauan,
pengawasan & ikut
bertanggungjawab
Perlindungan
Anak;
menyediakan sarana dan
prasarana serta
menciptakan suasana
kondusif untuk tumbuh
kembang Anak;
berperan aktif
dengan
menghilangkan
pelabelan negatif
Sumber: UU 35 2014 Perubahan UU 23 2002 tentang Perlindungan Anak
PELIBATAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA DAN ANAK
28. 4. Akta Kelahiran
• Memiliki Nama
• Setiap anak lahir
memiliki Akta dan KIA
5. Informasi Layak Anak
• Mendapatkan informasi yang
layak
• Fasilitas Pusat Informasi Sahabat
Anak (PISA)
• Didampingi dalam mengakses
informasi
6. Partisipasi Anak
• Dilibatkan dalam proses
perencanaan dan
pembangunan mulai dari level
desa/kelurahan hingga
nasional
• Diberikan kesempatan
berorganisasi (Forum Anak)
dan menyuarakan pendapat
• Dilatih untuk berperan menjadi
Pelopor dan Pelapor (2P)
29. PERAN FORUM ANAK
2P Bidang-
bidang Terkait
Kerjasama OPD
terkait
2P Perencanaaan
Bidang-bidang
terkait OPD
terkait dan
Bappeda
Musrem
bang
CONTOH 2P DALAM BIDANG :
•Perubahan Iklim Dinas LHK +BPBD + LM+DU +Media
•Sehat Tanpa Rokok Dinkes + LM+ DU + Media
•Pencegahan Perkainan Anak Dinkes + BKKBN+ Kemenag+
KUA+ Pengadilan Agama+ Dinsos+ LM + Media
•Pembatasan GGL Dinkes + LM+ DU+ media
•Dll
AGAR “SUARAANAK” DIPERHITUNGKAN DARI
SEJAK TAHAP PERENCANAAN
30. KLASTER 2
7. Perkawinan Anak
•Tidak dikawinkan <19
Thn
10.PAUD Holistik- Integratif
• PAUD HI (Posyandu+Pos
PAUD+BKB) di setiap
Desa/Kelurahan
• 8. Lembaga Konsultasi bagi
Orangtua
• Layanan PUSPAGA
• Layanan LK3, PPKS, Bina
• Konsultasi Remaja
• 9. Lembaga Pengasuhan
• Alternatif
• Menjamin Pengasuhan
Berbasis Hak Anak dalam
Lembaga Pengasuhan
Alternatif Panti, LKSA,
Pesantren, Daycare
11. Infrastruktur Ramah Anak
•Ruang Bermain Ramah Anak
terstandardisasi
•Ruang (Infrastruktur) Publik
Ramah Anak
31. Data dapat dihimpun dari jumlah kehamilan remaja (<18 tahun) yang
bersumber dari Dinkes/Puskesmas
Data yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama dan
Kemenag,
Apa penyebab terjadinya perkawinan usia anak?
Sistem pengaduan dan pendampingan (10)
[ ] (b) Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga
rentan [ ] (c) Pelatihan keterampilan untuk semua
anak
[ ] (d) Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus)
[ ] (e) Bantuan modal usaha kepada keluarga miskin
rentan [ ] (f) Kampanye/sosialisasi/penyuluhan
[ ] (g) Edukasi Kesehatan
Reproduksi [ ] (h) Pengasuhan
PERKAWINAN ANAK
7
32. PERKAWINAN ANAK
CATATAN
1. Kebijakan yang menaungi PPA diperkuat (Perda)
2. Kelengkapan data Perkawinan Anak/ Dispensasi Kawin yang terpilah
REKOMENDASI
1. Perlunya ada data Perkawinan Anak atau Dispensasi Kawin yang terpilah dan detail
2. Mendorong adanya payung hukum yang menaungi Pencegahan Perkawinan Anak
di Daerah (Perda, Pergub, Perbup, Perwal, SE, dll)
3. Tersedianya Lembaga Layanan yang mampu memberikan rekomendasi Dispensasi
Kawin
33. LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA
8
Berapa jumlah keluarga dan/atau Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang
mendapatkan layanan PUSPAGA atau Lembaga sejenis lainnya
Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA atau LK3
atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau
lembaga sejenis)/Layanan keluarga dengan penyediaan
kelompok profesi seperti: Pekerja Sosial, psikolog, konselor/Guru
BK atau sejenisnya
Standarisasi Puspaga dilakukan oleh KPPPA; standarisasi LK3
(Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) oleh
Kementerian Sosial; dan standarisasi BKB (Bina Keluarga
Balita)/BKR (Bina Konsultasi Remaja) /PPKS (Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera) oleh BKKBN.
34. CATATAN
1. Untuk mendapatkan level Pratama minimum memiliki 1 PUSPAGA
2. Untuk mendapatkan level Madya minimum memiliki 1 PUSPAGA dan 1
PUSPAGA standar
3. Untuk mendapatkan level Nindya minimum memiliki 1 PUSPAGA dan 2
PUSPAGA standar
4. Untuk mendapatkan level Utama minimum memiliki 2 PUSPAGA dan 3
PUSPAGA standar
5. Untuk mendapatkan level KLA minimum memiliki 3 PUSPAGA dan 4 PUSPAGA
standar
REKOMENDASI
1. Mendorong lebih banyaknya Lembaga Konsultasi Keluarga
2. Mendorong terstandardisasinya Lembaga Konsultasi Keluarga
35. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF
9
STANDARDISASI LKSA-KEMENSOS
PESANTREN-KEMENAG SEKOLAH
BERASRAMA-
KEMNDIKBUD/KEMENAG
DAYCARE-
KEMDIKBUD/KEMENPPPA
Berapa jumlah lembaga
pengasuhan alternatif
yang terstandarisasi
(LKSA Terstandar,
Pesantren,Sekolah
Berasrama dan
Daycare/TPA/TARA
(Taman Asuh Ceria)?
36. CATATAN
1. Untuk mendapatkan level Pratama minimum memiliki 2 Lembaga terstandar
2. Untuk mendapatkan level Madya minimum memiliki 3 Lembaga terstandar
3. Untuk mendapatkan level Nindya minimum memiliki 4 Lembaga terstandar
4. Untuk mendapatkan level Utama minimum memiliki 5 Lembaga terstandar
5. Untuk mendapatkan level KLA minimum memiliki 6 Lembaga terstandar
REKOMENDASI
1.Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengasuh dan pengelola Lembaga Pengasuhan
Alternatif
2. Mendorong terstandardisasinya Lembaga Konsultasi Keluarga
37. PAUD HI
10
PAUD HI
Pos PAUD yang
integrasi dengan
PUSKESMAS,
Posyandu, BKB
Regulasi Bupati/Walikota
MINIMAL 1 DESA/KELURAHAN 1 PAUD HI
38. PAUD HOLISTIK DAN INTEGRATIF
CATATAN
1. Untuk mendapatkan level Pratama minimum memiliki 1 PAUD HI terstandar
2. Untuk mendapatkan level Madya minimum memiliki 2 PAUD HI terstandar
3. Untuk mendapatkan level Nindya minimum memiliki 3 PAUD HI terstandar
4. Untuk mendapatkan level Utama minimum memiliki 4 PAUD HI terstandar
5. Untuk mendapatkan level KLA minimum memiliki 5 PAUD HI terstandar
REKOMENDASI
1.Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengasuh dan pengelola PAUD HI
2. PAUD HI adalah integrasi antara
PAUD dengan perangkat lainnya bukan hanya PAUD saja
39. INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK
11
RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
Minimal 1 yang telah diaudit atau sesuai dengan standar RBRA
(RBA DI INDOOR + OUTDOOR – Data dari, RBA PAUD, RBA
Desa, RBA Taman Lalu Lintas Polres Data RTH dengan
Perabor Bermain- Data RBA Daerah Wisata, Ruang Publik
Lainnya
RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)
Koordinasi Bersama DINHUB, Disdik dan
POLRES
Kebijakan RASS Darat, Sungai/Laut Data
Kecelakaan Lalin
40. REKOMENDASI
1.Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengelola RBRA
2. Perlu adanya standardisasi RBRA bukan hanya penyediaan RBA
CATATAN
1. Untuk mendapatkan level Pratama minimum memiliki 1 RBRA terstandar
2. Untuk mendapatkan level Madya minimum memiliki 1 RBRA terstandar
3. Untuk mendapatkan level Nindya minimum memiliki 1 RBRA terstandar
4. Untuk mendapatkan level Utama minimum memiliki 2 RBRA terstandar
5. Untuk mendapatkan level KLA minimum memiliki 3 RBRA terstandar
41. SEMUA ANAK HARUS SEHA
T
Persalinan
di Faskes
Status
Gizi
PMBA
Fasyankes
dengan
pelayanan
Ramah
anak
•Kebijakan
Puskesmas
Ramah Anak
•Jumlah
Puskesmas
Ramah
Air Minum
dan
Sanitasi
GIZI
Semua Anak sehat: tidak ada yg stunting, gizi
buruk/kurang, obesitas; diberi ASI Eksklusif; air minum,
sanitasi, kesling, KTR dan tidak ada IPS rokok; faskes dg
pelayanan ramah Anak (Puskesmas dan RS)
• Layanan
Bersalin di
Faskes
• Turunnya
AKI & AKB
• Pemenuhan
Gizi Anak
• Menurunnya
angka
stunting,
obesitas,
wasting
• ASI Eksklusif
• PMT pada
Bay
Air Bersih
Sanitasi
Layak
PHBS
STBM
KTR dan Bebas
IPS di ruang
publik
•KTR dan Bebas
IPS di Sekolah
•Smoke Free
Home
42. Indikator 12 : Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persalinan di faskes, buku
KLI, AKB dan AKI dibawah rata-rata nasional dan menurun setiap tahun
CATATAN
1. Kelengkapan Angka rata-rata persalinan
2. Kelengkapan Cakupan kepemilikan buku KIA
3. Kelengkapan Cakupan Imunisasi
4.Kelengkapan Angka Kematian Bayi
REKOMENDASI
1.Meningkatkan system pendataan yang terstruktur mengenai AKB,KIA dan AKI
2.Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan
3.Memberdayakan masyarakat agar akses terhadap persalinan pelayanan kesehatan
4. Meminimalisir terjadinya AKI dan AKB dengan meningkatkan kualitas layanan di Fasyankes
43. CATATAN
1.Untuk mendapat level Pratama, minimal capaian sama dengan angka nasional untuk angka
stunting
2. Untuk mendapat level Madya dan nindya, minimal capaian dibawah angka nasional untuk
prevalensi stunting
3. Untuk mendapat level Utama ke atas, capaian dibawah nasional dengan persentase tahun
berjalan lebih kecil dari tahun sebelumnya. (2021 < 2020)
4. Data lebih terstruktur dan terpilah
REKOMENDASI
1.Koordinasi K/L dan Daerah dalam mewujudkan penurunan angka stunting dan pencegahan gizi
buruk
2. Advokasi dan sosialisasi PHA - Tumbuh Kembang Anak Optimal
3. Sinkronisasi data angka stunting
4. Penguatan Peran 2p dari Forum Anak dan Forum Keluarga dalam kampanye Gizi Seimbang dan
perubahan perilaku
44. Indikator 14 : Pemberian Makanan Bayi dan Anak Usia di bawah 2
tahun Persentase IMD, ASI Eksklusif (0-6 Bln) dan Anak usia 6-23 bln
menerima MP-ASI, di atas angka nasional dan meningkat setiap tahun,
Persentase Ruang ASI di fasilitas kantor dan fasilitas umum di atas 50 %,
konselor ASI dan PMBA
CATATAN
1.Untuk mendapat level Pratama, capaian angka sama dengan angka nasional untuk IMD, ASI Ekslusif
2. Tidak adanya data konselor ASI dan PMBA
3.Data presentase ruang menyusui tidak ada hanya ada 2 foto pendukung Keterlibatan LM, Media dalam
PMBA Inovasi kurang data dukung
REKOMENDASI
1. Mendorong persentase IMD, ASI Eksklusif (0-6 Bln) dan Anak usia 6- 23 bln menerima MP-ASI, di atas
angka nasional dan meningkat setiap tahun
2. Mendorong Persentase Ruang ASI di fasilitas kantor dan fasilitas umum di atas 50 %
3. Tersedia konselor ASI dan PMBA
45. CATATAN
Untuk mendapat level Prtama, madya dan nindya: minimal ada 4
Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak. (Inisiasi)
Kurangnya data dukung terkait peran FA, FK, DU, LM, dan media dalam
upaya mendukung fasyankes ramah anak Data dukung inovasi tidak ada
REKOMENDASI
1.Minimal ada 4 Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak. (inisiasi)
2.Memiliki dan mendorong PRAP tertandardisasi
3.Mnyelenggarakan Bimtek KHA dan PRAP bagi pengelola atau penyedia layanan di
Puskesmas
46. YANG HARUS DILAKUKAN PUSKESMAS
YANG SUDAH MENGINISIASI PRAP
1. Memenuhi 6 komponen PRAP dan melakukan evaluasi
mandiri
2. Melaporkan pelaksanaan PRAP pada Dinas
3. Mengembangkan mutu pelayanan melalui
4. Melakukan sertivikasi SDM PRA
terkait
standarisasi PRA
5. Koordinasi dan Sinergi dengan Dinas terkait,
dan DU untuk memenuhi indikator PRAP
Masyarakat,
6. Melakukan survay kepada pelanggan
mana kebermanfaatan PRAP
untuk melihat sejauh
47. CATATAN
1. Lampiran Dokumen evidence agar lebih sesuai dengan sanitasi dan air bersih
2. Bentuk Kerjasama tidak hanya dari PDAM saja, karena penyediaan air
memang sudah TUSI dari PDAM
3. Dapat mengoptimalkan dari Porgram Penyediaan Air Minum
Berbasis Masyarakat
REKOMENDASI
1.Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di atas angka nasional
2. Ada upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum seperti penyuluhan dan memperluas
akses
mendapatkan air bersih
3. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak di atas angka nasional
4. Lebih mendorong dengan adanya peraturan Stop BABS dan ODF
48. CATATAN
1.Untuk mendapat level Pratama, minimal sudah ada kebijakan berupa Perbup / Perwal KTR
2. Untuk mendapat level Madya dan nindya, minimal sudah ada kebijakan berupa Perda KTR
3. Untuk mendapat level utama ke atas, sudah ada kebijakan berupa Perda KTR yg di dalam pasalnya ada
pelarangan iklan, serta pelarangan promosi dan sponsor bagi kegiatan anak
REKOMENDASI
1. Mendorong Persentase KTR di faskes, fasdik, ditempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum,
tempat kerja dan tempat umum, di atas 75 %
2. Tidak ada Iklan di faskes, fasdik, tempat umum, tempat anak bermain
3. Tidak ada Promosi dan Sponsor Perusahaan rokok terkait kegiatan yang melibatkan anak
4. Tidak ada Promosi, Iklan dan Sponsor Rokok di sepanjang rute anak menuju ke Sekolah
49. KLASTER 4
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu
Luang dan Kegiatan Budaya
18. Wajib Belajar 12 Tahun
•Disekolahkan 12 Tahun
•Tidak ada anak yang putus sekolah
3. Pusat Kreativitas Anak
• Anak diberikan kesempatan
mengembangkan bakat dan minat
• Diberikan hak berkreativitas
• Mengisi waktu luang dengan
berkegiatan yang positif, kreatif
dan inovatif
• Disediakan Pusat Kreativitas Anak
• Rumah Ibadah Ramah Anak
(Masjid RA, Gereja RA, dll)
19.SatuanPendidikan
Ramah Anak
(SRA)
• Sekolah Ramah
Anak
• Madrasah Ramah
Anak
50. CATATAN
1. Peraturan daerah dan alokasi anggaran
2. Adanya SOP atau mekanisme penangan ATS
3. Layanan Pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan 3T
4. Kerjasama/ Kemitraan
REKOMENDASI
1. Adanya data mengenai anak putus sekolah dan anak tidak sekolah
2. Tersedia layanan pendidikan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah (Informal
,
nonformal)
3. Memiliki kebijakan untuk penanganan dan pencegahan Anak Tidak Sekolah yang melibatkan
multi sector
4. Memiliki alokasi anggaran khusus dalam memujudkan WAJAR 12 Tahun
51. CATATAN
1. Peraturan dan Alokasi Anggaran
2. Sekretariat Bersama SRA
3. SDM Terlatih KHA
4. Jumlah/Prosentase SRA yang sudah di SK kan
5. Jumlah/Prosentase SRA yang terstandarisasi
6. Adanya mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA
7. Pendampingan dan Monev SRA
8. Kemitraan
9. Inovasi Pembentukan dan Pengembangan SRA
REKOMENDASI
1.Minimal ada 3 Jenjang satuan Pendidikan (Prasekolah, SD/MI, SMP/Mts) yang menginisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak.
2.Memiliki dan mendorong SRA tertandardisasi
3.Menyelenggarakan Bimtek KHA dan PRAP bagi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Kebijakan pelarangan IPS Rokok
52. CATATAN
1.Peraturan Daerah
2. Alokasi Anggaran
3. SDM Terlatih KHA dan PKA/RIRA
4. Jumlah/Prosentase PKA dan RIRA yang sudah di SK kan
5. Lembaga yang melakukan pengawasan
6. Kemitraan
7. Inovasi Pembentukan dan Pengembangan PKA
REKOMENDASI
1. Memiliki pusat kreativitas anak yang dapat diakses semua anak dan tidak berbayar,
2. Pengembangan PKA dapat berasal dari: sanggar, Sekretariat Forum Anak, Perpustakaan, dan Rumah
Ibadah
3. Daerah melakukan fasilitasi dan pemantauan kegiatan-kegiatan anak dalam pemanfaatan waktu
luang
3.Menyelenggarakan Bimtek KHA dan PKA bagi pengelola pusat kreativitas
53. KLASTER
5 Anak dlm situasi darurat
Anak berhadapan dengan
hukum
Anak dari Kelompok minoritas
& terisolasi
Anak korban jaringan terorisme
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/
atau seksual
Anak penyandang disabilitas
Anak menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alcohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya
Anak yang menjadi korban
pornografi
Anak dengan HIV/AIDS
Anak korban penculikan, penjualan, dan/
perdagangan
Anak korban Kekerasan fisik dan/
atau psikis
Anak korban kejahatan seksual
Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran
Anak dengan perilaku sosial
menyimpang
Anak menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan
terkait dengan Kondisi
orgtuanya
Perlindungan Khusus Anak
54. INDIKATOR 21A
Pencegahan dan Penanganan Dalam
Perlindungan Khusus
•SOP HANYA PENANGANAN KORBAN
KEKERASAN DAN BELUM 15 AMPK,
BEGITU JUGA DENGAN SOP LEMBAGA
MASYARAKAT (BUKAN SOP MONEV)
•METRIK KEGIATAN MONEV DIISI TAPI
TIDAK DISERTA BUKTI DUKUNG
•DP3A MASIH MENJADI PUSAT
KOORDINATOR, PADAHAL SEBAGIAN 15
AMPK DIBAWAH KEWENANGAN PD LAIN
•PELATIHAN PENINGKATAN SDM MASIH
TERPUSAT PADA DP3A
•INOVASI BANYAK DALAM BENTUK
REGULASI, BELUM TERLIHAT DALAM
BENTUK KEGIATAN
INDIKATOR 21B
PELAYANAN BAGI KORBAN
KEKERASAN DAN EKSPLOITASI
•PADA PERINGKAT PRATAMA DAN
MADYA MASIH DITEMUKAN DATA
LAMPIRAN YANG TIDAK DISERTA
DATA DUKUNG (DATA KORBAN,
JENIS LAYANAN)
•MASIH ADA DATA YANG TIDAK
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
BERWENANG.
•KEMITRAAN MASIH DALAM
BENTUK MoU, BELUM DALAM
KEGIATAN
55. • TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN
TERKAIT LAYANAN KARENA MEREKA
MENGANGGAP TIDAK MEMILIKI
PEKERJA ANAK
• LAMPIRAN TIDAK ADA PEKERJA ANAK
HANYA DATA PEKERJA BIDANG
FORMAL.
• HANYA MELAMPIRKAN REGULASI
LARANGAN PEKERJA ANAK
• TIDAK MEMILIKI SISTEM PENCATATAN
PA & BPTA, HANYA MELAMPIRKAN
DATA SIMFONI
• MASIH ADA YANG TIDAK MEMILIKI
SOP TERKAIT PA & BPTA
• KEMITRAAN DAN KOORDINASI MASIH
DALAM BENTUK MoU
INDIKATOR 21C
PA DAN BPTA
• PADA PERINGKAT MADYA DAN
PRATAMA MASIH ADA YANG TIDAK
DAPAT MENUNJUKKAN ADANYA
LAYANAN TERHADAP KORBAN NAPZA
DAN HIV/AIDS
• KEMITRAAN SECARA UMUM TELAH
TERBANGUN KARENA MASING-
MASING PD SESUAI TUSINYA
INDIKATOR 22A
PELAYANAN KORBAN
PRONOGRAFI,
NAPZA DAN HIV/AIDS
56. • LAYANAN BAGI KORBAN BENCANA
TELAH ADA NAMUN LAYANAN
KONFLIK AGAMA BELUM TERLIHAT
• EARLY WARNING SYSTEM MASIH
PERLU PENINGKATAN TERUTAMA
KABUPATEN PRATAMA DAN MADYA.
• JALURA EVAKUASI SUDAH ADA
NAMUN MASIH BELUM
MENUNJUKKAN JALUR YANG RAMAH
ANAK DAN DISABILITAS
• KEMITRAAN TERLIHAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
BENCANA, PENCEGAHAN KONFLIK
BELUM TERLIHAT.
INDIKATOR 22B
PELAYANAN KORBAN
BENCANA DAN KONFLIK
• HANYA MELAMPIRKAN LKSA
(LEMBAGA PENGASUHAN
ALTERNATIF)
• ADA YANG MELAMPIRKAN LEMBAGA
LAIN NAMUN TIDAK ADA DATA
DUKUNG APAKAH SESUAI DENGAN
STANDAR ATAU BELUM.
• KETERLIBATAN DISABILITAS MASIH
PADA KEGIATAN PENDIDIKAN (SLB)
• MINORITAS MASIH DIPAHAMI
HANYA DALAM BENTUK SUKU ADAT
INDIKATOR 23A
PELAYANAN DISABILITAS,
MINORITAS DAN TERISOLASI
57. • LAYANAN YANG DISEDIAKAN
MASIH SAMA DENGAN
LAYANAN SECARA UMUM
• LEMBAGA KONSULTASI JUGA
SUDAH TERSEDIA, MESKIPUN
K/K PRATAM DAN MADYA
MASIH ADA YANG TIDAK
MENUNJUKKAN DATA
DUKUNG
INDIKATOR 23B
PELAYANAN ANAK PSM
• SEBAGIAN BESAR KASUS
DISELESAIKAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN
• DATA PADA TAHAP PENUNTUTAN
DAN PENGADILAN MASIH DATA
YANG SAMA PADA TAHAP
PENYIDIKAN
• PADA K/K PRATAMA DAN MADYA
MASIH BANYAK YANG TIDAK
MENYEDIAKAN LPKS/LPAS
• MASIH BANYAK YANG TIDAK
MENUNJUKKAN BUKTI DUKUNG
LAYANAN REHABILITASI DAN
REINTEGRASI
INDIKATOR 24A
PENYELESAIAN KASUS ABH
LEWAT DIVERSI
58. INDIKATOR 24B
PELAYANAN KORBAN TERORISME
DAN STIGMATISASI
•PROGRAM PENCEGAHAN
TELAH TERSEDIA, KECUALI
PADA K/K PRATMA DAN
MADYA MASIH TERLIHAT ADA
YANG TIDAK MENUNJUKKAN
DATA DUKUNG.
•MEKANISME PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN JUGA
TELAH TERSEDIA NAMUN PADA
K/K PRATAMA DAN MADYA
MASIH ADA YANG TIDAK
MEMBERIKAN DATA DUKUNG
59. DESA/KEL RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK
514
74.962
Desa
8.490
Kelurahan
KECAMATAN LA
Y
AK ANAK
7.201
Top-down
Bottom-up
DESA/KEL PEDULI ANAK
= DEKELA
DESA/KEL RAMAH
PEREMPUAN
60. Indikator Desa/Kelurahan Ramah
Perempuan dan Peduli Anak
Kelem-
bagaan
1.Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di
Desa/Kelurahan
2.Tersedianya data Desa/kelurahan yang memuat data
pilah tentang perempuan dan anak
3.Tersedianya kebijakan Desa/kelurahan tentang
Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak
4.Tersedianya pembiayaan dari APBD Kelurahan dan
APBDes, dan pendayagunaan aset desa/kelurahan
untuk mewujudkan KRPPA melalui pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di tingkat
desa/kelurahan.
5
PROGRAM
PRIORITAS
1. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa/kelurahan, BPD,
Dewan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok kerja di
Desa/Kelurahan
2. Persentase perempuan wirausaha, utamanya perempuan kepala keluarga,
penyintas bencana dan penyintas kekerasan
3. Semua Anak di Desa/Kelurahan mendapatkan pengasuhan yang baik,
yang berbasis hak anak
4. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban
tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
5. Tidak ada pekerja anak
6. Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia
anak)
