Tiga kalimat ringkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi anak, hak-hak anak yang dilindungi peraturan, dan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya memenuhi hak-hak pendidikan anak.
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Materi kebijakan SRA .pptx
1.
2. ANAK ADALAH SESEORANG YANG BELUM BERUSIA 18
TAHUN, TERMASUK ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN
(UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak)
2
3. Sumber : Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2018
KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2018
Penduduk Indonesia Jumlah Keluarga
Jumlah Anak
65 juta
262 juta
79,6 juta
71%, ANAK USIA
SEKOLAH
4. 4
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Keputusan
Presiden Nomor
36 Tahun 1990
Undang-
Undang Nomor
23 Tahun 2002
HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU
Non Diskriminasi
Kepentingan
Terbaik bagi Anak
Hidup, Tumbuh,
dan Berkembang
Partisipasi/ Suara
Anak
Prinsip-Prinsip KHA:
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau
wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak”
5. Hak sipil dan
kebebasan
Hak pengasuhan dan
lingkungan yang
layak
Hak Kesehatan dan
Kesejahteraan
Hak Pendidikan,
pemanfaatan waktu
luang, seni dan
Budaya
Perlindungan
Khusus
6. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21
Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak di daerah.
Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/ Kota
Layak Anak.
Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota
Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Presiden.
7. •Hak Anak adalah bagian
dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi
oleh Orang Tua, Keluarga,
masyarakat, negara,
pemerintah, dan
pemerintah daerah.
8. (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di
satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak
lain.
(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang
Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa
dan Anak yang memiliki keunggulan berhak
mendapatkan pendidikan khusus.
9. • Orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk:
• a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi Anak;
• b. menumbuhkembangkan Anak sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
• c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia
Anak; dan
• d. memberikan pendidikan karakter dan
penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
14. • Adanya program dari K/L berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan
dalam SRA
• SRA merupakan salah satu indikator penting dalam KLA
• Belum ada evaluasi tentang pendidikan yang berbasis hak anak
• 1/3 Waktu anak berada di sekolah
• Keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah
yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada
bencana, NAPZA, rokok, radikalisme, lingkungan tidak sehat, dll
• Masih banyaknya proses pendisiplinan di sekolah yang menggunakan hukuman, pendekatan guru
dan orang tua dewasa lainnya kepada peserta didik masih menggunakan paradigma penguasa dan
yang dikuasai
• Keppres Nomor 36/1990 ttg Ratifikasi KHA
• Uu ttg Perlindungan Anak Dan Perubahannya ( UU 23/2002 , UU 35/2014 , UU 17/2016)
• UU Nomor 20/2003 ttg Sisdiknas
• Inpres 1/2017 ttg Germas
• Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan SRA
• Masih banyaknya kebijakan berbasis hukuman (contoh: sistem poin berbasis kesalahan
anak,sistem denda)
KEBIJAKAN
KONDISI SAAT INI
DUKUNGAN
K/L
15. Satuan pendidikan formal, nonformal, dan
informal yang mampu memberikan pemenuhan
hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk
mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus
di satuan pendidikan
16. MEMASTIKAN ORANG DEWASA DI
SEKOLAH TERLIBAT PENUH DALAM
MELINDUNGI ANAK
MENGUBAH
PARADIGMA DARI PENGAJAR
MENJADI PEMBIMBING, ORANG
TUA DAN SAHABAT ANAK
ORANG DEWASA MEMBERIKAN
KETELADAN DALAM KESEHARIAN
MEMASTIKAN ORANG TUA DAN ANAK
TERLIBAT AKTIF DALAM MEMENUHI 6
KOMPONEN SRA
KONSEP SRA
22. 1. Membuat kebijakan SRA
2. Koordinasi dengan Disdik dan Kanwil/Kantor Kemenag
3. Membentuk Sekber SRA
4. Sosialisasi kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan tingkat Provinsi/Kab/Kota
5. Mengajak Satuan Pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan SRA
6. Membuat SK penetapan sekolah yang mau
7. Deklarasi SRA
8. Melaporkan SK penetapan kepada KPPPA
9. Mendorong satuan pendidikan yang sudah di SK-kan untuk membuat Papan Nama SRA
10.Memberikan Pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 guru di setiap satuan pendidikan yang di
SK-kan
11.Pendampingan/monev kepada Satuan Pendidikan yang sudah di SK kan
12.Bekerjasama dengan Dinas yang memiliki Program berbasis sekolah
13.Mendorong semua SRA untuk mengisi kuesioner SRA di awal tahun
14.Mengusulkan Satuan Pendidikan untuk mendapat penghargaan
15.Membuat KIE SRA
PEMBENTUKAN
PROVINSI
KAB/KOTA
23. PENGEMBANGAN
PERSIAPAN
Sosialisasi
Komitmen sekolah
Membentuk Tim SRA/SK
Koordinasi 3 pilar
Identifikasi potensi
Jika bottom up, sekolah
melaporkan kepada
Dinas PPPA/Disdik/
Kemenag
Membuat papan nama
PERENCANAAN
Menyusun Rencana Aksi/Program
Tahunan termasuk memetakan 6
kelompok anak rentan
Merencanakan kesinambungan
kebijakan, program, dan kegiatan
yang sudah ada (UKS, Adiwiyata,
dll) serta program lainnya
Membuat mekanisme pengaduan
Merencanakan inovasi
melibatkan orang tua dan anak
untuk mewujudkan SRA
PELAKSANAAN
Melaksanakan Rencana Aksi/
Program SRA Tahunan dengan
mengoptimalkan semua
sumber daya
Melakukan upaya pemenuhan
komponen SRA
Mengikuti pelatihan dan
pendampingan oleh Pemda