Dokumen tersebut membahas tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan anak dari kekerasan. KHA bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas hidup, perkembangan optimal, dan perlindungan. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, antara lain dengan meningkatkan layanan perlindungan

2. Pengantar
Apa yang dibutuhkan anak
agar dapat
tumbuh & berkembang
secara penuh sesuai
potensinya ?
= HAK ANAK= HAK ANAK

3. KONVENSI HAK ANAK:
Memastikan Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak
 Instrumen HAM
 Berkembang dari Deklarasi yang tidak
mengikat
 Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak
– 1924
 Deklarasi Universal HAM – 1948
 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak
1959
 Disahkan PBB: 1989, mulai berlaku:
1990
 Diratifikasi oleh 193 negara
 Indonesia meratifikasi KHA dengan
KEPPRES: 36/1990

5. CNSP
Perlindungan
KhususKesehatan &
Kesejahteraan
dasar
Hak &
Kebebasan Sipil
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Pendidikan,
Rekreasi,
Budaya
Prinsip-prinsip Pemandu Implementasi
Langkah-langkah Implementasi Umum
CNSP: Children in Needs of Special Protection
= Anak yg Membutuhkan Perlindungan Khusus
Isi Konvensi Hak Anak

6. Hidup,
tumbuh-kembang,
dan survival
Kepentingan
Terbaik untuk
Anak
Hargai
Pandangan Anak
Non-
Diskriminasi
Artikel 3
Artikel 12Artikel 2
Artikel 6
Prinsip Pemandu Implementasi

7. Pola Hubungan Pemegang Hak &
Pengemban Tugas
ANAK:
Pemegang
Hak
Pengasuh
Utama
Keluarga Kerabat
Masyarakat Sekitar
Lembaga / Institusi
Sub-Nasional
Nasional - Kebijakan
Nasional – Kelembagaan/Hukum
Obligation – Claims
Pattern
Masyarakat Internasional

8. Pola Hubungan Pemegang Hak &
Pengemban Tugas
Masyarakat Internasional
KLAIM HAKKLAIM HAKKEWAJIBANKEWAJIBAN

9. Kewajiban Negara
• Hargai-- kewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggu,
secara langsung atau tidak, anak dalam mendapatkan hak
• Lindungi–- kewajiban untuk mencegah pihak lain
mengganggu/menghalangi anak dalam mendapatkan hak
• Penuhi:
– (Fasilitasi) – kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif,
administratif, keuangan, hukum, dan upaya lain untuk
mendukung pemenuhan hak anak – termasuk PROMOSI
– (Menyediakan) – kewajiban untuk secara langsung
menyediakan dukungan atau layanan untuk pemenuhan hak
anak

10. Kewajiban Negara:
Langkah-langkah Umum Implementasi
Mengambil langkah-
langkah:
- Legislatif
- Administratif
- Langkah-langkah lain
(maximum extent of
available resources)
Menyebarluaskan isi
KHA agar diketahui
secara luas oleh
dewasa & anak.
Membuat Report :
PBB, Masyarakat
INITIAL REPORT
PERIODIC REPORT
4 42
44
NEGARANEGARA
berkewajibanberkewajiban

11. Kewajiban Negara PesertaKewajiban Negara Peserta

12. KHA: KESEJAHTERAAN ANAK
5. Bimbingan Orangtua
Negara Wajib Menghormati :
 Tanggung jawab
 Hak-hak
 Tugas-tugas
Orangtua, atau keluarga yang lebih luas, atau masyarakat ,atau
wali yang syah dalam membimbing anak
Orangtua,
dibantu oleh
Negara
Standar Kehidupan
yang Layak
27
fisik, mental spiritual,
moral, sosial

13. Empat kelompok Hak Anak:
Hidup Tumbuh-kembang
Perlindungan Partisipasi
Hak atas hidup dan
kebutuhan dasar untuk
keberlangsungan hidup anak
Hak untuk mengembangkan
potensi secara penuh
Perlindungan dari segala
bentuk kekerasan,
penelantaran, dan
eksploitasi
Hak memungkinkan anak-
anak bisa terlibat dalam
hal-hal yang
mempengaruhi hidup
mereka

14. Masalah Pemenuhan Hak Anak
• Masalah Kesejahteraan:
– Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar
– Dukungan tumbuh kembang
• Pengasuhan dan lingkungan keluarga; Kesehatan; Pendidikan,
Rekreasi, dan Kegiatan Budaya;
– Partisipasi
• Masalah Perlindungan:
– Ancaman dan pengalaman kekerasan, perlakuan
salah, eksploitasi, dan penelantaran

15. PERLINDUNGAN ANAK
• Melindungi Anak (Pencegahan & Respon) dari
segala bentuk Kekerasan, Perlakuan Salah,
Eksploitasi, dan Penelantaran
• Membangun Lingkungan yang Melindungi
Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh di dalam
lingkungan yang dapat menjamin bahwa mereka
terlindungi.

16. Konvensi Hak Anak: artikel 19
1. Kekerasan fisik dan atau mental
2. Mencederai atau perlakuan salah
3. Penelantaran atau pengabaian
4. Eksploitasi, termasuk kekerasan
seksual
Hak anak untuk
dilindungi dari semua
bentuk kekerasan
Hak anak untuk
dilindungi dari semua
bentuk kekerasan
ketika anak berada dalam pengasuhan orangtua,
wali yang sah atau setiap orang lain yang
merawat/mengasuh anak

17. Kategori Masalah
Perlindungan Anak
dalam KHA

18. Upaya perlindungan & pencegahan
Konvensi Hak Anak: artikel 19
• Program-program sosial untuk memberikan
dukungan yang dibutuhkan anak dan pengasuhnya
• Sistem yang efektif untuk:
■ mengenali terjadinya kekerasan
■ pelaporan
■ rujukan
■ penyelidikan
■ penindakan dan tindak lanjutnya
■ penanganan hukum yang sesuai
Ayat 2

19. Hak atas Layanan Pemulihan
& Reintegrasi
…….melakukan semua upaya
yang dibutuhkan untuk
meningkatkan pemulihan
fisik & psikologis dan
reintegrasi sosial …..
………. dalam lingkungan
yang mendukung
kesehatan, harga diri,
dan martabat anak
Bagi anak yang menjadi korban
• Semua bentuk kekerasan,
penelantaran, eksploitasi,
perlakuan salah (19, 32, 33,
34, 35, 36);
• Penyiksaan atau tindakan
kejam, semua bentuk
tindakan atau hukuman yang
tidak manusiawi atau
merendahkan drajat (37);
• Korban konflik bersenjata
(38).

20. Selanjutnya………………
…… membangun lingkungan yang lebih mampu
melindungi anak ……..
………….. dan sistem layanan yang lebih efektif

21. KEKERASAN SEKOLAH BERBASIS
KEARIFAN LOKAL

22. KEARIFAN LOKAL
kearifan setempat dipahami sebagai gagasan-
gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana,
penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan
diikuti oleh anggota masyarakat-nya

23. Ciri-cirinya adalah:
1. mampu bertahan terhadap budaya luar
2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-
unsur budaya luar
3. mempunyai kemampuan mengintegrasikan
unsur budaya luar ke dalam budaya asli
4. mempunyai kemampuan mengendalikan
5. mampu memberi arah pada perkembangan
budaya.

24. Bagaimana budaya lokal sekolah
dapat membantu terciptanya
sekolah yang bermutu.

25. • Salah satu masalah yang sangat serius dalam
bidang pendidikan di tanah air kita saat ini adalah
rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan
jenjang pendidikan.
• Rendahnya mutu pendidikan merupakan salah
satu faktor yang menghambat penyediaan
sumber daya manusia yang mempunyai keahlian
dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan
pembangunan bangsa di berbagai bidang.
• Rendahnya mutu pendidikan selama ini lebih
menekankan pada pendekatan input and output.

26. • Pendekatan input and output yang bersifat makro tersebut
kurang memperhatikan aspek yang bersifat mikro yaitu
proses yang terjadi di sekolah.
• Dengan kata lain, dalam membangun pendidikan, selain
memakai pendekatan makro juga perlu memperhatikan
pendekatan mikro yaitu dengan memberi fokus secara
lebih luas pada institusi sekolah yang berkenaan dengan
kondisi keseluruhan sekolah seperti iklim sekolah dan
individu-individu yang terlibat di sekolah baik guru, siswa,
dan kepala sekolah serta peranannya masing-masing dan
hubungan yang terjadi satu sama lain.
• Input sekolah memang penting tetapi yang jauh lebih
penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut
yang terkait dengan individu-individu di sekolah.

27. • Kepala sekolah yang baiknya melibatkan seluruh
komponen sekolah dalam menentukkan kebijakan
yang berkaitan dengan pengembangan sekolah.
• Salah satu cara melibatkan seluruh komponen
sekolah adalah dengan penerapan budaya
pengambilan keputusan partisipatif. Artinya,
dalam mengambil keputusan sebaiknya unsur-
unsur sekolah terlibat di dalamnya.

28. • Pengelolaan sekolah secara efektif dan dan
efisien serta sejalan dengan pelaksanaan
desentralisasi pendidikan, para penyelenggara
pendidikan baik di pusat, di daerah, maupun
di sekolah perlu memperhatikan berbagai
aspek yang berkenaan dengan input sekolah,
kepuasan kerja guru, partisipasi orang tua
siswa, dan iklim sekolah.

29. • Pengembangan kebijakan pendidikan harus
diubah yaitu tidak saja mencakup peningkatan
mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi
pendidikan tetapi juga perlu diimbangi dengan
orientasi penanaman nilai kepada para siswa
guna membentuk kepribadian, sikap, dan
perilaku siswa, sehingga para siswa tidak saja
mempunyai pengetahuan kognitif berupa
keahlian dan kepandaian yang memadai tetapi
juga mempunyai budaya dan integritas moral
yang baik.

31. TERIMA KASIH
materi dapat diunduh di
http://binsos.jatengprov.go.id/askesra/paparan300915.pdf