1. PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN WENANG
KELURAHAN MAHAKERET TIMUR
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN
Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa , yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda,
penerus cita-cita perjuangan bangsa maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan tentang pembentukan Kelurahan
Layak Anak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat
II Di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak
Anak;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak
Anak;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
2. Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Manado Tipe A;
16. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kota Layak Anak Kota
Manado;
17. Keputusan Walikota Manado Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Kota Layak Anak Kota Manado
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan dimaksud:
1. Kelurahan adalah Kelurahan
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kelurahan
3. Kelurahan adalah Lurah
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah Kelurahan. Kelurahan
merupakan wilayah kerja lurah sebagi perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non-fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi
unsur-unsur yang diatur dalam konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Pelindungan Anak.
6. Rencana Aksi daerah selanjutnya disebut RAD adalah Program Daerah untuk menjamin peningkatan
upaya perlindungan anak serta mendorong untuk pembentukan dan/atau Kota Layak Anak.
7. Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Kebijakan Kelurahan Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kota melalui
pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
11. Gugus tugas adalah tim pelaksana operasional kota layak anak yang melakukan koordinasi serta
pendampingan baik dengan instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Berdasarkan Keputusan Lurah ini dibentuk Kelurahan Layak Anak di Kelurahan
(2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 adalah merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan Kelurahan Layak Anak
Pasal 3
(1) Untuk terlaksananya Kelurahan layak Anak, lurah dapat menyusun dan menetapkan standar
operasional kegiatan KLA pada perlindungan anak.
(2) Standar Operasional dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelanggaraan
kegiatan KLA
Pasal 4
(1) Guna menjamin terlaksananya Kelurahan Layak Anak dengan prosedur standar operasional KLA
menyusun dan melaksanakan program kinerja secara berkesinambungan
(2) Dalam melaksanakan program dan kinerja sebagaimana pada ayat (1) KLA dapat melakukan
Kerjasama dengan masyarakat.
3. BAB III
TUJUAN, FUNGSI DAN KEWAJIBAN KELURAHAN LAYAK ANAK
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 5
Tujuan Keelurahan Layak Anak, meliputi :
a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk upaya mewujudkan pembangunan
yang responsive anak;
b. untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada
pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha;
c. untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategis dan perencanaan
pembangunan Kelurahan Layak Anak; dan
d. untuk meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di
bidang perlindungan anak;
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6
Fungsi Kelurahan Layak Anak, meliputi :
a. melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait; dan
b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan konseling bagi anak yang bermasalah
Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 7
Kewajiban Kelurahan Layak Anak, meliputi :
a. dapat menyediakan akses pelayanan Kesehatan, pendidikan;
b. menyediakan kebijakan dan anggaran khususnya untuk perlindungan anak; dan
c. menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang dan
berinteraktif;
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
(1) Organisasi KLA terdiri dari Penasehat/pelindung dan operasional (Gugus Tugas).
(2) Penasehat/Pelindung dibantu oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris dan Bendahara, Wakil
Bendahara.
Pasal 9
(1) Kelurahan Layak Anak dipimpin oleh unsur-unsur pemerintah dan masyarakat
(2) KLA bertugas mengkoordinasi Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 10
(1) Pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Kelurahan Layak Anak
(2) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ajib disesuaikan dengan
kemampuan Pemerintah Daerah.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan
operasional Kelurahan Layak Anak.
BAB VI
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA
Bagian pertama
Ruang Lingkup
Pasal 11
Ruang lingkup kegiatan KLA bersifat integrative antar instansi atau Lembaga dan dilakukan satu atap meliputi
pembinaan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup baik secara langsung
maupun secara tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak.
