Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bima, termasuk dasar pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tujuannya untuk memenuhi hak anak serta perlindungan khusus anak."

1. Oleh :
H. AHMAD, SE
KEPALA DINAS PP-PA KOTA BIMA
DI SAMPAIKAN PADA ACARA :
SOSIALISASI KELURAHAN LAYAK ANAK
KOTA BIMA TAHUN 2020
PELAKSANAAN
KOTA LAYAK ANAK (KLA)

2. DASAR PEMBENTUKAN
KOTA LAYAK ANAK (KLA)
1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002
tentang
Perlindungan Anak
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

3. 3 PERDA Nomor 1 Tahun 2016
tentang
Perlindungan Anak
4 PERWALI Nomor 51 Tahun 2017
tentang
Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak
5 PERWALI Nomor 52 Tahun 2017
tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak

4. 4
kabupaten/kota dengan sistem
pembangunan yang menjamin
pemenuhan hak Anak dan
perlindungan khusus Anak yang
dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
APA
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?

5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA KOTA
LAYAK ANAK (KLA)
UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 – Pasal 21 ayat (4,5,6)
Transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari bahasa
hukum ke dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan
untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan
khusus anak (PHPKA)
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
= PERLINDUNGAN ANAK

6. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21
• Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak di daerah.
• Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/
Kota Layak Anak.
• Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota
Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Presiden.

7. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 24
Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin Anak
untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan
Anak.

8. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
•Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik
secara perseorangan maupun kelompok.
•Peran Masyarakat  dilakukan oleh:
orang perseorangan
lembaga perlindungan anak
lembaga kesejahteraan sosial
organisasi kemasyarakatan
lembaga pendidikan
dunia usaha
media massa

9. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak,
dilakukan dengan cara:
1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan
peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;
4. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
5. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk
tumbuh kembang Anak;
7. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
8. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan
pendapat.

10. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan,
dilakukan dengan cara:
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

11. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran media massa, dilakukan dengan cara:
penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang
bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan,
agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi Anak.
Pemberitaan, Pelatihan Jurnalistik bagi
Anak, menjalankan amanat UU SPPA

12. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara:
a.kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b.produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
c.berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung
jawab sosial perusahaan.

13. 5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”
KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATF
KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU
LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
Perlindungan
Khusus Anak
PERLINDUNGAN
ANAK
KLA
Pemenuhan
Hak Anak

14. MENGAPA KLA PERLU DIWUJUDKAN
• Amanah Internasional dan Nasional.
• Anak merupakan investasi SDM.
• Anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.
• KLA sebagai wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak
dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan
terkait “Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak”.
Jumlah Anak Indonesia: 83,4 jt Jiwaatau 33,4% Populasi Penduduk di Indonesia
1 DARI 3 PENDUDUK INDONESIA ADALAH ANAK

17. INDONESIA
LAYAK ANAK
(IDOLA) 2030
KELUARGA
RAMAH
ANAK
PROVINSI
LAYAK
ANAK
KAB/KOTA
LAYAK ANAK
KECAMATAN
LAYAK ANAK
DESA/
KELURAHAN
LAYAK ANAK
RW LAYAK
ANAK
RT LAYAK
ANAK
DIMANA
KLA Dimplementasikan?
•17

18. Kab/Kota
Hijau
Kab/Kota
Aman
Bencana
Kab/Kota
Sehat
Kab/Kota
Layak
Anak
(KLA)
Kab/Kota
Peduli
HAM
Kab/Kota
Inklusi
KLA Terintegrasi dengan
“Sistem Kabupaten/Kota di Indonesia”
•18
Kab/Kota
Cerdas

19. 19
MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA
mengkoordinasikan
pelaksanaan Kebijakan
KLA.
bertanggung jawab atas
terwujudnya KLA di
provinsi
penyelenggaraan KLA di
kabupaten/kota,
bupati/walikota
membentuk gugus tugas
KLA
melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap tahun
dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan
melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA
secara berkala setiap tahun
sesuai kewenangannya
evaluasi penyelenggaraan
KLA secara berkala setiap
tahun sesuai
kewenangannya
PENYELENGGARAAN KLA

20. PENYELENGGARAAN KLA
• Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
• Dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
• Diatur dengan Peraturan Daerah.
• Peraturan Daerah harus memuat Rencana Aksi
Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.
20

21. ARAH KEBIJAKAN KLA
1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan
kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan
kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar
dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan
kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus.

22. STRATEGI KEBIJAKAN KLA
a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan
peran kelembagaan pemerintah dan pemerintah
daerah dalam pencegahan dan penyediaan
layanan.
b. peningkatan peran: orang perseorangan, lembaga
perlindungan anak, lembaga kesejahteraan
sosial,organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak
melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
c. peningkatan sarana dan prasarana yang
mendukung pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak.

23. 23
1. DEKLARASI  membangun komitmen
2. Pembentukan Gugus Tugas
3. Pengumpulan Data Basis  Profil KLA
4. Penilaian Mandiri  24 Indikator KLA
5. RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
6. PELAKSANAAN KLA  + PEMANTAUAN
7. EVALUASI KLA
PERENCANAAN
PRA KLA
TAHAPAN Penyelenggaraan KLA
PERWALI Nomor 51 Tahun 2017
PERWALI Nomor 52 Tahun 2017
TAHUN 2018  Sekarang
PERDA Nomor 1 Tahun 2016

24. GUGUS TUGAS KLA
TAHAP PERENCANAAN  PELAKSANAAN  PEMANTAUAN  EVALUASI
KEANGGOTAAN
Semua Unit Teknis Yang Bertanggung Jawab atas 24 Indikator
LANDASAN HUKUM
BAPPEDA BAPPEDA
OPD TEKNIS

25. GUGUS TUGAS KLA
DIPIMPIN LANGSUNG OLEH
BUPATI/ WALIKOTA
BAPPEDA MENGAWAL PROGRAM &
KEGIATAN SEJAK PERENCANAAN
SEMUA OPD  MOTOR PENGGERAK 24
INDIKATOR

26. STRUKTUR KEPENGURUSAN
GUGUS TUGAS KLA
PENGARAH
• Bupati/ Walikota/ Sekda
KETUA PERENCANAAN
• Ka. Bappeda
KETUA PELAKSANAAN
• Masing-Masing OPD
KETUA EVALUASI
• Ka. Bappeda + Independent
PEMANTAUAN
• Masing-Masing OPD

27. Start
Inisiasi
Pratama
Madya
Nindya
Utama
KLA
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
KATEGORI KOTA LAYAK ANAK

28. HASIL EVALUASI KLA KOTA BIMA
131.40
269.93
1,000.00
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Nilai Tahun
2017
Nilai Tahun
2018
Nilai
MAXIMAL

29. Data Pencapaian Kota Layak Anak
Kabupaten/Kota se-NTB
No Kabupaten/Kota Nilai
1 Kota Mataram 852,70
2 Kab. Bima 767,90
3 Kab. Dompu 749,01
4 Kab. Lombok Barat 684,45
5 Kab. Lombok Timur 550,75
6 Kab. Lombok Tengah 356,43
7 Kota Bima 269,93
8 Kab. Lombok Utara 254,95
9 Kab. Sumbawa 203,05
10 Kab. Sumbawa Barat 123,00

30. SEKIAN
TERIMA KASIH