Dokumen tersebut membahas tentang pemangku kepentingan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, supplier, pemegang saham, dan lingkungan. Dokumen tersebut juga membahas definisi dan tipologi pemangku kepentingan serta landasan teoritis mengenai pemangku kepentingan perusahaan.

1. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Consumer-an important stakeholder
Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus
memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social
Responsibility) kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi
dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Beberapa contoh
tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan
Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan / organisasi para pemilik perusahaan harus memiliki
tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi
karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak
melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan.
2. Tanggung jawab sosial kepada konsumen
Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan “konsumen adalah Raja”, sekarang pernyataan
tersebut berubah menjadi “konsumen adalah mitra”. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah
mitra berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka. Lewat
pendekatan CRM (Customers Relation Management), perusahaan berusaha memberikan manfaat
yang baik dengan menjual produk / jasa kepada para konsumennya dengan harapan
adanya Repeat Order dari mereka.
3. Tanggung jawab sosial kepada supplier
Kerja sama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan
kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar
tercipta hubungan jangka panjang dalam bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier,dan
melakukan pembayaran secara tepat waktu pada para supplier.
4. Tanggung jawab sosial pemegang saham
Perusahaan harus melibatkan pemegang saham (investor) dalam pembuatan sebuah keputusan di
perusahaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor
dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor.
Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan obyektif
perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.
5. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan

2. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang
biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di
bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial.
Penting bagi individu yang berkecimpung di dunia entrepreneur atau calon entrepreneur untuk
mengetahui tentang para stakeholder mereka dan bagaimana tanggung jawab sosial kepada para
stakeholder agar terbangun kerjasama yang kuat antara keduanya demi mencapai visi, misi, dan
tujuan perusahaan agar maksimal.
Hidden taxation on society
adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan,
dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah
kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi
atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan
untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[1]
Pajak dipungut berdasarkan norma-
norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak
pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak
langsungdan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara
sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnyaUni Emirat Arab.[2]
Lembaga Pemerintah yang
mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang
merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.
Pajak di Indonesia dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu :
1. Berdasarkan pihak yang menanggung pajak;
2. Berdasarkan sifatnya; dan
3. Berdasarkan pihak yang memungut pajak
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak
sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara
yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur
yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan
ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

3. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat
ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan
bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar
pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam
rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak
tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran
Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
Stakeholder alliance
Istilah ‘Stakeholders’ atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu
yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan
terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Brown et al 2001). Stakeholder is a person who has
something to gain or lose through the outcomes of a planning process, programme or
project (Dialogue by Design 2008). Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait
dalam pengelolaan terhadap sumberdaya. Menurut Witold Henisz guru besar pada Sekolah
Bisnis Wharton, termasuk semua orang dari politisi lokal dan nasional dan tokoh atau pemimpin
masyarakat, penguasa, kelompok paramiliter, LSM dan badan-badan internasional. Dalam
konteks perusahaan, Clarkson (dalam artikel tahun 1994) memberikan definisi pemangku
kepentingan secara lebih khusus sebagai suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu
jenis risiko baik karena mereka telah melakukan investasi (material ataupun manusia) di
perusahaan tersebut (‘Stakeholders sukarela’), ataupun karena mereka menghadapi risiko akibat
kegiatan perusahaan tersebut (‘Stakeholders non-sukarela’). Berdasarkan pandangan tersebut
pemangku kepentingan adalah pihak yang akan dipengaruhi secara langsung oleh keputusan dan
strategi perusahaan.
Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau organisasi
yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat

4. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan. Meskipun para
pelaku biasanya melegitimasi dirinya sebagai stakeholder, tetapi semua pemangku kepentingan
tidak sama dan memiliki kedudukan yang berbeda. Misalnya, pelanggan perusahaan berhak
untuk praktek perdagangan yang adil tetapi mereka tidak berhak untuk mendapat pertimbangan
yang sama sebagai karyawan perusahaan. Pemangku kepentingan kunci lain dalam organisasi
bisnis diantaranya kreditor, pelanggan, direksi, karyawan, pemerintah (dan badan-badannya),
pemilik (pemegang saham), pemasok, serikat pekerja, dan masyarakat dari mana bisnis menarik
sumber daya yang dimiliki.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah seluruh
pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian atau perhatian.
Misalnya terkait isu perikanan, maka makna pemangku kepentingan sebagai parapihak yang
terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal,
pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan,
dan sebagainya. Seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang mempunyai sesuatu
yang dapat iaperoleh at au akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek.
Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok kepentingan, dan mereka bisa
mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik. Seringkali akan
sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan
dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan, terutama jika proyek diracang bertujuan
mempengaruhi kebijakan (Start & Hovland dalam http://www.smeru.or.id/).
Beberapa istilah penting dalam kerangka definisi pemangku kepentingan, diantaranya;
Stakeholder Engagement is the process of effectively eliciting stakeholders’ views on their
relationship with the organisation/programme/project (Friedman and Miles 2006).
Stakeholder Analysis is a technique used to identify and assess the influence and importance of
key people, groups of people, or organisations that may significantly impact the success of your
activity or project(Friedman and Miles 2006).
Stakeholder Management is essentially stakeholder relationship management as it is the

5. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
relationship and not the actual stakeholder groups that are managed (Friedman and Miles
2006).
Tipologi Pemangku Kepentingan
Secara umum pemangku kepentingan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: Pertama, pemangku
kepentingan primer atau ‘key stakeholder’ adalah mereka yang pada akhirnya terpengaruh, baik
secara positif atau negatif oleh tindakan organisasi. Kedua, Pemangku kepentingan sekunder:
adalah ‘perantara’, yaitu, orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh
tindakan organisasi. Hal yang sama diungkapkan oleh Clarkson yang membagi pemangku
kepentingan menjadi dua. Pemangku kepentingan primer adalah ‘pihak di mana tanpa
partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.’ Contohnya adalah pemegang
saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Menurut Clarkson, suatu perusahaan atau
organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemangku kepentingan primer yang
merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang
mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Sementara, pemangku
kepentingan sekunder didefinisikan sebagai ‘pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu
penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.’ Contohnya adalah media dan berbagai kelompok
kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan
hidupnya, tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran
bisnis perusahaan.

6. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Dalam
pandangan perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis stakeholder dipandang sebagai inividu atau
Kelompok yang dipengaruhi oleh dan/atau memiliki kepentingan dalam operasi dan tujuan
perusahaan. Perusahaan memiliki berbagai kelompok pemangku kepentingan yang saling
berhubungan secara luas. Pemangku kepentingan tersebut dikelompok menjadi tiga katagori: (a)
pemangku kepentingan internal, yaitu individu atau kelompok yang berada dalam struktur
organisasi bisnis yang memiliki pengaruh terhadap tujuan perusahaan; (b) pemangku
kepentingan eksternal, yaitu individu atau kelompok yang berada di luar struktur organisasi
bisnis yang memiliki pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan dan
proses bisnis; dan (c) pemangku kepentingan penghubung yaitu inidividu atau kelompok yang
memiliki peran sebagai penghubung atau memiiki keterkaitan dengan pemangku kepentingan
internal dan eksternal. Masing-masing pemangku kepentingan berbeda baik dari segi perhatian
dan minat dalam kegiatan bisnis dan juga kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan
perusahaan.

7. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Landasan Teoritis
Dalam pandangan tradisional tentang perusahaan, pemegang saham mayoritas dipandang sebagai
pihak yang diakui dalam hukum bisnis di banyak negara, para pemegang saham atau pemegang
saham adalah pemilik perusahaan, dan perusahaan memiliki kewajiban fidusia yang mengikat
untuk menempatkan mereka kebutuhan pertama, untuk meningkatkan nilai bagi mereka. Dalam
tua input-output model dari korporasi, perusahaan mengubah masukan dari investor, karyawan,
dan pemasok menjadi berguna (dijual) output yang pelanggan membeli, sehingga kembali
beberapa keuntungan modal untuk perusahaan. Dengan model ini, perusahaan hanya memenuhi
kebutuhan dan keinginan dari empat pihak: investor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Dalam
teori pemangku kepentinganyang menyatakan bahwa ada pihak lain yang terlibat, termasuk
badan pemerintah, kelompok politik, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, masyarakat,
perusahaan terkait, calon karyawan, calon pelanggan, dan masyarakat pada umumnya. Kadang
para pesaing perusahaan diperhitungkan sebagai stakeholder.

8. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Consumer protection
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung,
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa yang,
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan
sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan
tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globilisasi ekonomi harus
tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan
keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya
serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-
undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;
Mengingat:

9. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa
untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang
diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik
Indonesia.

10. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang
terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan
konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya
pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
perdagangan.

11. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
Menurut saudara bagaimana implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia dan
kaitannya dengan Business Ethics dan Good Governance (GCG dan GGG). Untuk menjawab ini
dapat di analisis implementasinya pada perusahaan saudara atau salah satu perusahaan yang
saudara amati.
PT BANK NEGARA INDONESIA
Sebagai Bank yang sangat menghargai kepercayaan nasabahnya dan menjadi bank yang dipilih
nasabah, kami tunduk terhadap undang-undang mengenai informasi/Data personal nasabah (the
Customer’s Personal Information”). Kami tidak akan menggunakan data nasabah untuk tujuan
lain tanpa mendapatkan ijin dari nasabah, klaim/teguran nasabah segera akan kami tindak lanjuti
pada kesempatan pertama. Kami menyimpan data nasabah pada tempat yang aman. Perbaikan
struktur administrasi dan penanganannya selalu kami upayakan untuk melindungi data nasabah
bank kami.
1. Tujuan Permintaan Informasi (data nasabah)
Data nasabah yang kami minta untuk menjamin bahwa transaksi kami dengan nasabah kami
lakukan dengan aman dan baik sehingga kami dapat memberikan jasa dan produk kami kepada
nasabah kami dengan lebih baik.
2. Jenis informasi yang dibutuhkan
Informasi yang dibutuhkan pada umumnya meliputi alamat, nama, tanggal lahir, tempat bekerja,
jenis kelamin serta nomor telpon. Informasi ini kami minta sebelum traksaksi dengan nasabah.
3. Metode permintaan informasi :
Selain pada saat nasabah datang di kantor, informasi yang diperlukan mungkin dapat dikirim
melalui surat (pos) dan perlatan elektronic lainnya seperti internet dan telepon.
4. Tujuan Penggunaan Informasi :
Kami menggunakan informasi nasabah untuk keperluam seperti yang disebut didalam titik 1) dan
dalam kerangka untuk mencapai tujuan yang digambarkan dalam titik 2) berikut ini. Apabila
berdasarkan hukum yang berlaku membatasi penggunaan informasi tertentu, maka informasi
yang ada tidak akan digunakan selain untuk tujuan tertentu.
1) Produk dan jasa perbankan yang membutuhkan data nasabah adalah :
a. Tabungan, Deposito, Pemberian pinjaman, Kiriman uang, Penukaran uang dan lainnya.
b. Bisnis lainnya yang diijinkan baik yang dilakukan saat ini atau nanti.
2) Tujuan :
a. Sebagai kelengkapan aplikasi atas transaksi produk dan jasa keuangan termasuk
pembukaan rekening di bank.
b. untuk memperkuat/mempertegas kualitas transaksi keuangan termasuk konfirmasi atas
identitas nasabah, hal ini sesuai dengan ”Undang-Undang Pencegahan Transfer Uang Hasil
Tindak Pidana (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds)”

12. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
c. sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan suatu transaksi yang dilakukan
oleh nasabah bank.
d. Untuk menjaga kepercayaan dari pihak ketiga bahwa bank telah melakukan proses yang
benar dalam bertransaksi dengan nasabahnya.
e. Untuk menguji hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian dengan nasabah ataupun
berdasarkan undang-undang.
f. Untuk bahan penelitian atau pengembangan produk dan jasa keuangan, menjawab
pertanyaan dan lain sebagainya.
g. Untuk memperkenalkan produk dan jasa keuangan termasuk pengiriman melalui surat
h. Untuk kelengkapan administrasi penutupan rekening.
i. Agar transaksi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
5. Penggunaan Informasi :
Bank tidak akan menggunakan Data Nasabah untuk tujuan lain selain untuk hal-hal berikut ini :
a. Data nasabah akan digunakan dalam kerangka tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
b. Data nasabah akan digunakan untuk tujuan yang jelas diketahui pada saat informasi tersebut
diminta.
c. Atas ijin nasabah.
d. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Ketentuan penggunaan informasi untuk pihak ketiga
a. Bank tidak akan memberikan informasi/data nasabah kepada pihak ketiga kecuali untuk
kasus-kasus berikut ini :
b. Atas dasar ijin nasabah
c. Dimana data nasabah tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga untuk tujuan kegiatan
outsourcing
d. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku
7. Metode Pengelolaan Informasi
Penyimpanan data nasabah dilakukan secara akurat, layak dan up to date.
Untuk mencegah kehilangan, perusakan, pemalsuan, kebocoran dan sebagainya atas data
nasabah, kami melakukan prosedure pengamanan yang layak terhadap akses-akses yang tidak
berwenang ataupun terhadap virus2 computer yang ada.
Disamping itu kepada perusahaan yang menangani penyimpanan data nasabah kami tekankan
untuk bertindak secara hati-hati.
8. Permohonan untuk Membuka (disclose), Mengoreksi atau tidak digunakan lagi Data Nasabah
Membuka dan mengoreksi
Kecuali ada alasan tertentu, kami menyetujui permintaan nasabah untuk membuka (disclose)
data miliknya setelah kami meneliti kebenaran bahwa pemohon adalah pemilik data tersebut.
Jika data nasabah tersebut tidak akurat, kami akan merubahnya menjadi akurat. Permohonan
tersebut dapat disampaikan pada tempat dan waktu seperti terlihat di point 7 dibawah ini.
Permohonan penyampaian (membuka) data nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan tarip
yang berlaku di bank.
Keberatan Penggunaan informasi
Jika nasabah tidak menginginkan untuk menerima sesuatu yang berhubungan dengan

13. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
penggunaan informasi/data tersebut baik yang diterima melalui surat, pos, telepon, email dan
sebagainya dapat menyampaikan keberatannya kepada inquiry desk dialamat dibawah ini.
Selanjutnya kami akan menghentikan penggunaan data dimaksud.
9. 9. Permohonan Nasabah (Customer inquiries)
Perihal penyampaian, koreksi dan penghentian penggunaan data nasabah, pertanyaan-pertanyaan
mengenai ketidak jelasan serta komplain atas penanganan data nasabah dapat disampaikan
langsung melalui telelpon pada hari dan jam kerja berikut ini:
Tel. No. : 03-3214-6565
Pada Jam kerja : 09.00 a.m. s/d 17.00 p.m.
(tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, Hari Libur pada umumnya, dan libur akhir dan awal
tahun)

14. HARI YANSYAH AKIL
55118110175
MM MERCU BUANA MERUYA
DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali (2019), Ethics of consumer protection, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2019 Hanif,
2018, http://rfihnf.blogspot.com/2018/03/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html, (20 Maret
2019, Jam 15.12)