Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang etika perlindungan konsumen dan pemangku kepentingan perusahaan. 2. Konsumen didefinisikan sebagai orang yang menggunakan barang dan jasa untuk dirinya sendiri atau orang lain, bukan untuk diperdagangkan. 3. Pemangku kepentingan perusahaan meliputi karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok, dan masyarakat se

1. Nama : Bahyudi
Nim : 55117120150
Mata Kuliah : Business Ethic & GG
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
ETHICS OF CONSUMER PROTECTION
Consumer-an Important Stakeholder
Pembeli diambil dari istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-
kamus pembeli diartikan sebagai seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang
tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang mengunakan
suatu persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan pembeli adalah setiap
orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen atau pembeli dibedakan menjadi dua
yaitu: konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahan
atau badan hukum pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut
menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial.
Akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan definisi dari pembeli
atau konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir
dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
produk (end user). Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk
sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam UU
Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir
Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi
mengenai produk yang dibeli atau dijual, oleh sebab itu hubungan dan transaksi bisnis antara

2. penjual dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek pemenuhan hak – hak
konsumen yang diatur dalam UU nomer 8 tahun 1999 dan lembaga – lembaga perlindungan
komsumen.
Hidden Taxation on Society
Tata kelola perusahaan yang baik / Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip
yang merupakan dasar suatu proses dan mekanisme dalam mengarahkan pengelolaan bisnis
perusahaan untuk menjadikannya lebih baik dari segi keberhasilan usaha sehingga dapat
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya atas dasar perundang-
undangan dan etika bisnis.
Prinsip Good Corporate Governance Prinsip GCG dogolongkan menjadi 5 (lima) buah prinsip
dasar, yakni Transparency/Transparansi,Accountability/Akuntabilitas,Resposibility/Pertanggun
g-jawaban, Independency/Kemandirian dan Fairness/Kesetaraan dan Kewajaran.
a. Transparansi
Adanya keterbukaan Perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan
mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang
mudah diakses dan dimengerti oleh stakeholders sebatas hakhaknya, sehingga
Perusahaan menjadi transparan.
b. Akuntabilitas
Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung-
jawaban organ-organ Perusahaan, mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan
Perusahaan secara efektif. Kewajiban individu dan/atau organ Perusahaan yang terkait
dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab
yang dipercayakan Perusahaan kepadanya adalah elemen dasar Akuntabilitas
Perusahaan.

3. c. Pertanggung-jawaban
Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan fihak yang berwenang serta
pemenuhan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, adalah faktor
kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.
d. Kemandirian
Perusahaan harus mandiri, objektif dan profesional dalam pengambilan keputusan dan
penetapan kebijakan untuk kepentingan Perusahaan tanpa adanya benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Dominasi organ-organ
Perusahaan satu terhadap yang lain dan intervensi antar organ Perusahaan ataupun dari
pihak-pihak lain tidak diperbolehkan.
e. Kesetaraan dan kewajaran
Dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan yang senantiasa
mengutamakan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan perjanjian
dan kesesuaian terhadap perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
Sedangkan perwujudannya adalah dengan cara memberikan perlakuan setara dan wajar
kepada setiap dan semua stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada Perusahaan
Stakeholder Alliance
Istilah ‘Stakeholders’ atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu
yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan
terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Brown et al 2001). Stakeholder is a person who has
something to gain or lose through the outcomes of a planning process, programme or
project(Dialogue by Design 2008).

4. Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau organisasi
yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan.
Meskipun para pelaku biasanya melegitimasi dirinya sebagai stakeholder, tetapi semua
pemangku kepentingan tidak sama dan memiliki kedudukan yang berbeda. Misalnya,
pelanggan perusahaan berhak untuk praktek perdagangan yang adil tetapi mereka tidak
berhak untuk mendapat pertimbangan yang sama sebagai karyawan perusahaan. Pemangku
kepentingan kunci lain dalam organisasi bisnis diantaranya kreditor, pelanggan, direksi,
karyawan, pemerintah (dan badan-badannya), pemilik (pemegang saham), pemasok, serikat
pekerja, dan masyarakat dari mana bisnis menarik sumber daya yang dimiliki.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah seluruh
pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian atau perhatian.
Misalnya terkait isu perikanan, maka makna pemangku kepentingan sebagai parapihak yang
terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah
kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang
perikanan, dan sebagainya. Seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang
mempunyai sesuatu yang dapat iaperoleh at au akan kehilangan akibat dari sebuah proses
perencanaan atau proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok
kepentingan, dan mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu
proses politik. Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk
mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku
kepentingan, terutama jika proyek diracang bertujuan mempengaruhi kebijakan (Start &
Hovland dalamhttp://www.smeru.or.id/).

5. Consumer Protection
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang
mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri
ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang
Perlindungan Konsumen bertujuan untuk, yaitu :
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
 Mengangakat derajat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan pemakaian
barang atau jasa yang negatif
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan barang atau jasa dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen
 Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi
 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
Meningkatkan barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Daftar Pustaka :
1. Novia Silviana, 2016 http://novisilviapagedai.blogspot.com/2016/06/hubungan-
penjual-dan-pembeli.html ( 22 Sept, jam 21.00 )
2. http://www.pyridam.com/reports/cg/GCG.pdf (22 Sept, jam 21.20 )
3. Wahjudin Sumpeno, 2012
https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/07/23/teori-pemangku-
kepentingan/ (22 Sept, jam 22.00 )
4. Egasyamringt, https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-
perlindungan-konsumen/ (22 Sept, 22.20 )