Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang etika perlindungan konsumen dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada hak-hak konsumen, fungsi pajak, dan pentingnya aliansi antarpemangku kepentingan dalam bisnis.

1. 1
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Tugas Minggu ke -3
Ethics of Consumer Protection
NOVITA DEWI PURNAMA
55118110149
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019

2. 2
1. Consumer-an important stakeholder,
Di Perancis, konsumen diartikan sebagai ―the person who obtains goods or
services for personal or family purposes‖ (konsumen adalah orang yang menggunakan
barang atau jasa untuk keperluan pribadi atau keluarganya). Di dalam ketentuan Pasal 1
ayat 2 Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
dinyatakan bahwa ―konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang
tersedia dalam dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun maklhuk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan‖.
Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai
konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak
adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa
bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak
hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku
usaha.
Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :
 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
 Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
 Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskrimainatif.

3. 3
 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang
dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban
dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan
hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi
dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa
kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang
dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.
Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis
KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini
terbukti telah diaturnya hak-hak konsumenyang merupakan kewajiban pelaku usaha
dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga
diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang
melindungi konsumen (bab VII), bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya
(bab IX, X, dan XI).
Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
2. Hidden taxation on society,

4. 4
Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan
pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak
yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan
bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal
mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara guna menggantikan pendanaan
negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam
negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak.
Berikut ini definisi pajak menurut ahli pengertian Pajak menurut Rochmat
Soemitro dalam bukunya “Pengantar Singkat Hukum Pajak” adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang
yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat
ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai
alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang
keuangan negara.” (2001:3)
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” definisi pajak adalah sebagai
berikut: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.
(2006:1)
Dari beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak
antara lain:
1.Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
2.Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3.Pajak dipungut tanpa adanya kontrapretasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan
sifatnya memaksa.

5. 5
4.Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara atau daerah
dan sisanya digunakan untuk investasi atau pembangunan.
5.Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara atau daerah juga berfungsi sebagai
pengatur (regulered).
6.Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu kepada seseorang.
7.Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran
tersebut berupa uang (bukan barang).
Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak memiliki fungsi sebagai mana
dijelaskan di bawah ini:
Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya ”Perpajakan”, menuliskan
bahwa:
“Fungsi pajak terbagi dua, yaitu
a. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi”.
(2006:10)
Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan
negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran
rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk
mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melaui cara ekstensifikasi maupun
intensifikasi pemumgutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat yang digunakan

6. 6
pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan
ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat
mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan
pemerintah.
Pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi memiliki dasar hukum pemungutan
yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945 adalah:
“Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.
Dari penjelasan diatas jelas terlihat bahwa apapun yang berhubungan dengan
pajak diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-
undang tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai
dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan
berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Walaupun telah berulangkali
diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian, namun ternyata belum dapat memenuhi
aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu
adanya reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan tersebut.
Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai salah satu tindakan
yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal.
Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi
dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan
negara dari segi penerimaan negara (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit
Suardana 2014; Kholbadalov 2012). Pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing
negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang
sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak
khususnya wajib pajak badan.

7. 7
Beberapa strategi yang perlu diketahui oleh wajib pajak yang dapat digunakan
sebagai alat perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak di akhir tahun. Penulis
mereflesikan pada artikel Stephen Fishman dengan judul ”Seven steps to lower your
taxes” dengan kondisi yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:
3. Stakeholder alliance
Sebelum sebuah bisnis dapat mulai membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingannya, mereka perlu memisahkan para pemangku kepentingannya menjadi
mereka yang dapat berguna dan mereka yang tidak bisa. Setiap pemangku kepentingan
dapat diukur menggunakan dua parameter - tingkat minatnya dalam bisnis dan tingkat
pengaruhnya terhadap bisnis. Sebagai contoh, para investor dari perusahaan yang
menjalankan rantai supermarket nasional memiliki minat yang kuat dan pengaruh yang
kuat dalam bisnis sementara pemasok individualnya memiliki minat yang kuat tetapi
pengaruh yang lebih lemah. Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi pada
para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat karena
mereka adalah pemangku kepentingan yang dapat membantu bisnis dan dapat dibujuk
menjadi aliansi.
Mereka yang berada dalam lingkaran utama suatu aliansi bisa saja berbeda
pandangan, bahkan beda ideologi politik. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang
dalam mencapai tujuan aliansi tersebut.
Berikut ini adalah beberapa prinsip aliansi:

8. 8
 Temukan persamaan visi, bukan perbedaan kepentingan. Aliansi harus
dimulai dengan berbaik sangka.
 Utamakan untuk menggagas beberapa pencapaian kecil, dan percaya pada
harapan Anda, bukan rasa takut.
 Lakukan tugas dan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika kitai gagal
merencanakan, maka kita berencana untuk gagal.
 Utamakan isu yang telah disepakati dan bertumpu pada isu tersebut dalam
melakukan gerakan.
 Selalu terbuka dengan pandangan lain, bersedia bermufakat
dan mengedepankan negosiasi yang saling menguntungkan.
Aliansi harus dinamis dan inovatif. Artinya, tidak mudah puas dan terus berusaha
menggagas sesuatu untuk kemajuan aliansi.
Ketika prinsip-prinsip aliansi telah terpenuhi maka penggabungan kelompok yang
berbeda dapat melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan. Berikut ini adalah proses
pembentukan aliansi:
1. Menentukan tujuan utama yang menjadi agenda aliansi
2. Mengidentifikasi stakeholders dan mencari berbagai pihak yang berpotensi menjadi
pendukung dan penentang agenda aliansi. Melakukan analisis terhadap stakeholders:
 Siapa stakeholder inti?
 Alasan stakeholder tertarik pada agenda
 Di mana posisi mereka terhadap agenda(mendukung, netral, atau menentang)?
 Bagaimana pengaruh mereka terhadap aliansi (tinggi, sedang, rendah)?
 Apa sumber yang dimiliki stakeholder?
 Dimana posisi stakeholder yang paling tepat?
3. Menentukan dan menyepakati visi bersama serta misi yang diperlukan untuk
mencapai visi.

9. 9
4. Melakukan mobilisasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh aliansi.
5. Menjalankan pekerjaan sesuai rencana secara sistematis dan konsisten.
Salah satu contoh aliansi dalam bisnis adalah bergabungnya Bajaj dengan
Kawasaki dalam pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Aliansi ini dilakukan
atas dasar untuk keuntungan masing-masing perusahaan.
Kawasaki dikenal sebagai brand sepeda motor sport ternama sehingga
memudahkan pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Hal ini membandu Bajaj
dalam pemasaran produk mereka, dalam hal ini motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS.
4. Consumer protection
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti,
perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya,
permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan
kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen
untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri
baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
o Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat
(1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
o Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

10. 10
o Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
o Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa
o Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan
dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
o Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh
dinas Indag Prop/Kab/Kota
o Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan
Pengaduan Konsumen
Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan
dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses
perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal
pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih
terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau
dasar hukum sebagai berikut :
o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21
Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21
Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen.
o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21
Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

11. 11
o Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli
2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta
Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota
Malang, dan Kota Makassar.
o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat.
o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota
Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.
Berdasarkan UU no.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan
konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-
undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang
yang selalu merugikan hak
konsumen.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum
lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa
menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh
pelaku usaha.
Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya
kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari
”benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan
diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkab atas hukum
untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang

12. 12
dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila
dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.
Di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai
variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.Di samping itu, globalisasi dan
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan
informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi
batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan
bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang
demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan
konsumen akan barang dan/atau jasayang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin
terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsum Di sisi lain, kondisi dan fenomena
tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi
tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek
aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan
konsumen.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran
konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya
pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen
dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran
pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat
kentungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini

13. 13
sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan
konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di
masyarakat.
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan
usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat
mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang
tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas.
Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam
pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan
menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas
pelanggarannya.
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan
mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk
pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam
rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah
kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara
Undang-Undang Dasar 1945.
Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya
bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan
Konsume ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan
konsumen, seperti:

14. 14
o Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang,
menjadi Undang-undang;
o Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
o Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah;
o Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
o Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
o Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
o Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
o Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
o Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia);
o Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
o Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
o Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Hak Cipta sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1987;
o Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
o Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
o Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
o Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
o Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
o Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

15. 15
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

16. 16
Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan
intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen
ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur
dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang- undang
baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.
Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan
paying yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang
perlindungan konsumen.
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan
tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di
tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan
konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan
konsumen.
Asas manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

17. 17
Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.
Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
Negara menjamin kepastian hukum.
Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan
perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.
Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

18. 18
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.
Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
sumber:
Riyadi E.S. Landasan Teoretis bagi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: dari
Pemegang Saham (Shareholder) ke Pemangku Kepentingan (Stakeholder). Dignitas
Volume V No. II Tahun 2008.
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_02.htm (diakses 20.9.18)
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-aliansi.html
(diakses 20.9.18)
https://www.pembelajar.com/strategi-mengurangi-beban-pajak-secara-sah
(diakses 20.9.18)
Hapzi Ali, 2018. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Abdul kabir,2010, Hukum perlindungan konsumen.Tazkia

19. 19
Implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia dan kaitannya dengan
Business Ethics dan Good Governance
Contoh kasus perlindungan konsumen yang terjadi baru baru ini pada e commerce
Tokopedia.
Kasus kecurangan yang berujung pada pemecatan beberapa karyawan Tokopedia
ini, kepentingan konsumen memang harus dilindungi sesuai amanat UU Perlindungan
Konsumen.
Salah satu perusahaan jual beli onlineatau e-commerce, PT Tokopedia ramai
menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan
tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia
saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15-17 Agustus
2018.
Flash sale merupakan program promosi barang-barang yang dijual dengan
potongan harga (discount) di Tokopedia dalam rangka merayakan ulang tahun ke-9 di
perusahaan jual beli onlinetersebut. Dikabarkan, beberapa karyawan tersebut “menahan”
dengan cara membeli untuk kepentingan pribadi sebanyak 49 produk promo yang
seharusnya ditawarkan kepada konsumen secara bebas saat masa flash sale.
Dari kasus tersebut, Tokopedia memecat beberapa karyawannya itu sebagai
tindakan yang patut dilakukan demi melindungi kepentingan konsumen sesuai UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa

20. 20
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
Pemecatan oknum karyawan tersebut terjadi pada Jumat (24/8/2018) setelah
perusahaan melakukan audit internal rutin atas program promosi flash sale tersebut.
Menurut pihak tokopedia, kejadian ini bentuk pelanggaran yang menunjukkan kegagalan
integritas karyawan terhadap perusahaan.
Chief of Executive Officer Tokopedia, William Tanuwijaya melalui akun resmi
Facebook-nya, juga menyesali atas kejadian ini. Baginya, kepentingan dan kepercayaan
konsumen merupakan aspek yang paling diutamakan, sehingga perusahaan mesti
mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan seluruh anggota tim yang terlibat
karena menyalahgunakan kepercayaan konsumen.
Menurut Ketua Indonesia E-Commerce Association (IdEA), Ignatius Untung
menilai pemecatan tersebut merupakan keputusan yang tepat sebagai salah satu
komitmen perusahaan memberi perlindungan kepada konsumennya. Dia meyakini tidak
ada niatan buruk dari perusahaan melakukan tindakan penipuan kepada masyarakat.
Memang aspek perlindungan kepentingan konsumen menjadi yang utama bagi
pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya baik itu di perusahaan
perdagangan offline maupun e-commerce seperti yang diatur dalam UU Perlindungan
Konsumen. Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, misalnya, disebutkan berbagai
kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan salah satunya yakni prinsip itikad baik
dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam kasus ini, Tokopedia berupaya
menunjukkan itikad baiknya dengan mengambil langkah pemecatan terhadap beberapa
karyawan yang diduga bertindak curang.

21. 21
Tindakan beberapa karyawan yang menahan produk promosi untuk kepentingan diri
sendiri juga bertentangan dengan Pasal 12 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu
disebutkan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud melaksanakannya sesuai waktu dan
jumlah (produk) yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan
” keterkaitan Ethics of Consumer Protection dengan Business
Ethics dan Good Governance
Etika bisnis merupakan refleksi dari moralitas dalam berbisnis. Hal ini meliputi
baik dan buruk, terpuji dan tercela, boleh dan tidak dilakukan dari perilaku manusia
dalam berbisnis. Selama perusahan memiliki produk yang berkualitas dan berguna bagi
masyarakat serta dikelola dengan manajemen yang tepat dibidang produksi, finansial,
sumber daya manusia dan lain sebagainya, tapi tidak mempunyai etika dalam berbisnis
maka kekurangan ini akan menjadi bom waktu yang sangat merugikan bagi perusahaan
tersebut. Dengan Adanya kecurangan yang dilakukan kepada konsumen oleh oknum
tokopedia tersebut jelas ini sangat melanggar kode etik perushaan yaitu kejujuran,
integritas moral , keadilan
Menurut Joel G. Siegel dan J.K. Shim fraud (kecurangan) adalah untuk
merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang
lain dan menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi (misrepresentation) penyajian yang
keliru untuk merusak, dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk
pelaksaanaan keputusan terdahulu Jadi dapat disimpulkan fraud (kecurangan) merupakan
sesuatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk
perilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Hubungan antara

22. 22
etika bisnis dan fraud (kecurangan) bahwa segala sesuatu tindakan yang menyalahi aturan
dan dikategorikan sebagai pelanggaran etika (ramdharetta, 2013).
Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para
pelaku bisnis. Prinsip dimaksud adalah :
1.Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan
kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral
atas keputusan yang diambil.
2.Prinsip Kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan
kejujuran karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (missal, kejujuran
dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan
kerja dan lain-lain).
3.Prinsip Keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang
sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya.
4.Prinsip Saling Mengutungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling
menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.
5.Prinsip Integritas Moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis dimana para
pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik
perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

23. Sumber :
https://ekbis.sindonews.com
http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-
konsumen/ (diakses 20.09.18)
https://kumparan.com/@kumparantech/tokopedia-pecat-karyawan-nakal-setelah-audit-
berdasarkan-data-1535370124087841380
https://sayyidulqohwah.wordpress.com/2014/03/03/pelanggaran-etika-bisnis-dan-
kecurangan-kecurangan-dalam-bisnis/