JFAK

1. Sosialisasi SK Kepala LAN nomor
94 tahun 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Calon
Analis Kebijakan dan Pelatihan
Khusus Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
SEJALAN, 28 Maret 2023

2. Agenda
Bonus: Dupak Kolaboratif
Merespon kebutuhan penilaian angka
kredit JFAK pada instansi yang tidak
memiliki TPI/TPD menjelang
diberlakukannya Permenpan 1/2023
Sosialisasi
SK Kepala LAN No. 94 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pe
latihan Calon Analis Kebijakan dan Pel
atihan Khusus Analis Kebijakan

3. Isi
Ketentuan Umum
Penyelenggaraan
Kepesertaan
Evaluasi
Pendanaan
Skenario
Pembelajaran
Pelatihan KAK

4. Ketentuan Umum (antara lain)
1. Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan adalah pelatihan fungsional calon Analis
Kebijakan atau pelatihan fungsional khusus Analis Kebijakan.
2. Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan adalah pelatihan yang
diselenggarakan bagi Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama dan calon
Analis Kebijakan untuk masuk melalui jalur perpindahan jabatan dari
pelaksana.
3. Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan adalah pelatihan yang
diselenggarakan bagi Analis Kebijakan yang diangkat melalui proses
penyesuaian/inpassing, penyetaraan dan perpindahan dari jabatan lain.
4. Peserta Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut
Peserta adalah calon Analis Kebijakan atau Analis Kebijakan yang memenuhi
persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Analis
Kebijakan.

5. Penyelenggaraan
• Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh LAN dan/atau Lembaga
Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
• Lembaga Pelatihan yang dapat menyelenggarakan pelatihan
fungsional JFAK adalah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi
Lembaganya dengan ketentuan sebagai berikut:
• Penyelenggaraan pelatihan tiga kelas pertama dapat dilakukan dengan
mekanisme penjaminan mutu oleh LAN.
• Penyelenggaraan pelatihan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri
berdasarkan surat rekomendasi Kepala LAN setelah mendapatkan akreditasi
program

6. Akreditasi Program Pelatihan
• Dasar Hukum
• Peraturan LAN No. 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan
• Keputusan Kepala LAN No. 1874 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Akreditasi Pelatihan yang Menjadi Kewenangan LAN
• Ketentuan Umum
• Lembaga pelatihan terakreditasi
• Lembaga pelatihan telah menyelenggarakan setidaknya 2-3 kelas pelatihan
fungsional analis kebijakan (CAK dan/atau KAK), dan/atau
• Pengajar telah mengikuti Workshop Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan.

7. Tahapan Menuju Akreditasi
Kemitraan/fasilitasi
penyelenggaraan
pelatihan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi
Workshop pelatihan
fungsional CAK/KAK
Akreditasi program

9. Klasikal
Pembelajaran yang jadwal pelaksanaan
pembelajarannya dilakukan secara tatap
muka di Lembaga Penyelenggara Pelatihan
E-learning
pembelajaran yang dilaksanakan
dengan mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi.
Blended
Pembelajaran yang memadukan
metode pembelajaran klasikal dan
metode e-learning
Metode
Pelaksanaan
Pelatihan Fungsional
Analis Kebijakan

10. Peserta
Pelatihan Fungsional CAK
• Target peserta:
• Analis Kebijakan yang diangkat dalam JFAK
melalui pengangkatan pertama;
• PNS non AK yang akan menjadi JFAK
melalui perpindahan jabatan dari
pelaksana untuk jenjang ahli pertama
• Wajib mengikuti Pelatihan Fungsional
CAK paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak diangkat dalam JFAK.
• Jika tidak lulus, tidak diberikan kenaikan
pangkat JFAK setingkat lebih tinggi, bagi
Analis Kebijakan dan tidak dapat
melaksanakan tugas jabatannya
Pelatihan Fungsional KAK
• Target peserta:
• Analis Kebijakan yang diangkat dalam JFAK
melalui perpindahan dari jabatan lain; atau
• Analis Kebijakan yang diangkat dalam JFAK
melalui promosi setingkat lebih tinggi.
• Wajib mengikuti Pelatihan Fungsional KAK
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
diangkat dalam JFAK.
• Jika tidak lulus, tidak dapat
melaksanakan tugas jabatannya

11. Kurikulum dan Jumlah Peserta dalam Kelas
Kurikulum
• Pelatihan Fungsional Calon Analis
Kebijakan dilaksanakan selama 168
(seratus enam puluh delapan) JP
• Pelatihan Fungsional Khusus Analis
Kebijakan dilaksanakan selama 102
(seratus dua) JP.
Kepesertaan
• Jumlah Peserta dalam 1 (satu)
angkatan Pelatihan Fungsional
Analis Kebijakan berjumlah 30 (tiga
puluh) orang.
• Dalam hal Peserta kurang atau
melebihi jumlah tersebut,
Pelatihan Fungsional Analis
Kebijakan dapat diselenggarakan
berdasarkan atas persetujuan
tertulis Kepala LAN.

12. Evaluasi
Evaluasi Peserta
• Menilai kedisiplinan, dan
kemampuan substantif
Peserta
• Terdiri atas:
• evaluasi sikap
perilaku/kedisiplinan, .
• evaluasi
akademik/substansi
Evaluasi Tenaga Pengajar
dan penceramah
• Menilai kemampuan
Tenaga Pengajar dan
penceramah dalam
melaksanakan tugasnya
Evaluasi Penyelenggaraan
• Menilai kualitas
pelayanan
penyelenggaraan dan
sistem pembelajaran
Pelatihan Fungsional
Analis Kebijakan

13. Kualifikasi
Penilaian
Kurang Baik
skor 60,01 (enam puluh
koma nol satu) sampai
dengan skor 70,00 (tujuh
puluh koma nol)
Tidak Memenuhi
Kualifikasi
skor kurang dari atau sama
dengan 60,00 (enam puluh
koma nol)
Sangat Memuaskan
skor 90,01 (sembilan
puluh koma nol satu)
sampai dengan skor 100
(seratus)
Baik
skor 70,01 (tujuh puluh koma nol
satu) sampai dengan skor 80,00
(delapan puluh koma nol)
Memuaskan
skor 80,01 (delapan puluh
koma nol satu) sampai
dengan skor 90,00 (sembilan
puluh koma nol)

14. Kelulusan
• Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan apabila
memperoleh kualifikasi paling rendah dengan kualifikasi baik untuk
semua aspek evaluasi substansi
• Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan
apabila memperoleh:
• kualifikasi kurang baik atau
• kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi
• Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti sertifikasi
kompetensi Analis Kebijakan.

15. Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan
Pelatihan Fungsional JFAK mengacu pada
mekanisme pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Rincian Pembiayaan Pelatihan Fungsional
JFAK yang berlaku di lingkungan LAN
dijadikan acuan dalam penyelenggaraan
Pelatihan Fungsional JFAK, sebagaimana
diatur pada PP 60 tahun 2021
Pendanaan Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan
dibebankan pada anggaran LAN, anggaran
Lembaga Pelatihan, dan/atau anggaran Instansi
Pemerintah asal Peserta.
Pendanaan

16. Lampiran PP 60 tahun 2021 halaman 7

17. Pelatihan KAK
E-learning (102 JP)
Media Belajar:
Synchronous dan Asynchronous
LMS ASN Unggul (video, bahan ajar, penugasan)
Zoom Meeting
Pengajar terdiri dari:
• Penceramah (JPT LAN, Guru Besar, atau yang berkompeten)
• Fasilitator (Dosen atau yang berkompeten)
• Pembimbing Policy Brief (JFAK atau yang berkompeten)
• Penguji Policy Brief (JPT LAN/ analis kebijakan ahli utama/ dosen
yang berkompeten)
Skenario Pembelajaran

18. Hari ke Materi Sub materi JP
Metode dan Jumlah Pengajar
Synchronus Asynchronus
(SL)
Penceramah Fasilitator Pembimbing
1
Pembukaan – Ceramah Konsep dan
Studi
2 1
Pengarahan Program 2 1
Kebijakan Pembinaan JFAK 2 1
Pengarahan Teknis 2 1
2 Konsep Studi 5 0
3 Konsep Studi 5 0
4 Konsep Studi
Kebijakan Publik dlm Pemerintah Modern
 Pergeseran Peran Pemerintah
 Pemerintah dan Kebijakan Publik
Memahami Proses Kebijakan
 Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik
 Komponen dari Proses Kebijakan Publik
 Proses Kebijakan
Tantangan Kebijakan Publik
 Menciptakan Kebijakan Berbasis Bukti
 Menciptakan Nilai dalam Pembuatan Kebijakan
 Mengembangkan Proses Deliberatif Dalam
Pembuatan Kebijakan
 Memperkuat Eksistensi Analis Kebijakan
 Keahlian yang Dibutuhkan oleh Analis
Kebijakan
 Posisi Analis Kebijakan dalam Struktur
Birokrasi
6 1
5
Konsep Studi Praktek identifikasi masalah kebijakan 2 3
Konsep Studi 4 0
6 Konsep Studi 5 0
7 Analisis Kebijakan 5 0
8 Analisis Kebijakan 5 0
Skenario Pembelajaran

19. Hari ke Materi Sub materi JP
Metode dan Jumlah Pengajar
Synchronus Asynchronus
(SL)
Penceramah Fasilitator Pembimbing
1
Pembukaan – Ceramah Konsep dan
Studi
2 1
9 Analisis Kebijakan
Pengantar Analisis Kebijakan
 Makna dan Konsep Dasar Analisis Kebijakan
Publik
 Peran Analis kebijakan dalam Proses Kebijakan
 Kerangka Analisis Kebijakan
 Jenis Analisis Kebijakan .
 Tugas dan Kompetensi Analis Kebijakan
Analisis Permasalahan
 Permasalahan Publik
 Tipologi Masalah
 Tahapan dalam Perumusan Masalah.
 Penyajian Analisis Permasalahan
5 1
10 Analisis Kebijakan
Regulatory Impact Analisys (RIA)
 Pengertian dan Pemanfaatan RIA
 Tahapan untuk Melakukan RIA
 Analisis Stakeholder
 Pemetaan Regulasi (Regulatory Mapping)
 Tahap Pelaksanaan RIA.
 Penyajian Lampiran RIA (RIAS)
 Tantangan Pemanfaatan RIA
 Contoh Pemanfaatan RIA
Konsep Dasar Analisis Biaya Manfaat
 Pengertian dan pendekatan CBA
 Jangka Waktu dan tahanpan Analisis CBA
 Tantangan dan Peluang CBA
Analisis Matrix
Big Data analysis
5 1
11 Analisis Kebijakan Praktek analisis kebijakan 3 3
12 Analisis Kebijakan 5 0
13 Dokumentasi Saran Kebijakan 6 0

20. Hari ke Materi Sub materi JP
Metode dan Jumlah Pengajar
Synchronus Asynchronus
(SL)
Penceramah Fasilitator Pembimbing
1
Pembukaan – Ceramah Konsep dan
Studi
2 1
14 Dokumentasi Saran Kebijakan
Bentuk Dokumentasi Saran Kebijakan
 Dokumentasi Saran Kebijakan
 Policy Paper
 Policy Brief
 Memo Kebijakan
 Persamaan dan Perbedaan
 Infografis dalam Dokumentasi
Strategi Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan
 Strategi Komunikasi
 Memahami Audiens
 Komunikasi Lisan
 Media Komunitas dan Sosial Media Sebagai
Alternatif
 Penggunaan Dokumentasi Kebijakan dalam
Advokasi Kebijakan
5 1
15
Dokumentasi Saran Kebijakan Praktek penulisan policy brief 2 3
Dokumentasi Saran Kebijakan 5 0
16
Dokumentasi Saran Kebijakan 6 0
Penilaian Kinerja JF 1 0
17
Seminar PB Seminar policy brief 5 3
Evaluasi Penyelenggaraan 2 0
18
Penilaian Kinerja JF
Penilaian Kinerja JF (SEPermenpanRB) dan
Output JFAK
5 1
Evaluasi Penyelenggaraan 2 1

21. Tugas Fasilitator:
1. Memberikan materi;
2. Diskusi/tanyajawab, dan
3. Latihan
Tata Kelola
Hak Fasilitator:
1. Memperoleh informasi penyelenggaraan KAK secara
keseluruhan, dari awal hingga akhir dari penyelenggara;
• Surat tugas
• Jadwal dan perubahannya
• Link Zoom
• Akses LMS (jika diperlukan)
• Informasi lainnya (jika ada)
2. Mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang berlaku untuk pelatihan (300.000 per JP) dari
penyelenggara
3. Memperoleh surat keterangan melakukan fasilitasi pelatihan
(apabila diperlukan) dari penyelenggara

22. Terobosan Penilaian DUPAK
Bagi instansi yang belum memiliki tim Penilai:
Syarat:
1. Membentuk Tim Instansi
2. Menentukan metode penerimaan DUPAK
3. Mendaftarkan admin instansi NIAKN
4. Mendaftarkan semua analis kebijakan
untuk mendapatkan NIAKN
Langkah:
1. Menerima DUPAK
2. Memverifikasi
3. Merekapitulasi
4. Mengirimkan ke LAN

23. TERIMA KASIH