Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan potensi aparatur pemerintah yang intoleran dan radikal. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain potensi radikalisme di birokrasi berdasarkan hasil studi, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mencegah radikalisme di kalangan aparatur pemerintah melalui seleksi CPNS yang lebih teliti, pendidikan karakter, dan pemantauan berkelanjutan.

1. MencegahMencegahMencegahMencegah PotensiPotensiPotensiPotensi AparaturAparaturAparaturAparatur IntoleranIntoleranIntoleranIntoleran dandandandan RadikalRadikalRadikalRadikal
OlehOlehOlehOleh ::::
Dr. TriDr. TriDr. TriDr. Tri WidodoWidodoWidodoWidodo WahyuWahyuWahyuWahyu UtomoUtomoUtomoUtomo, SH, MA, SH, MA, SH, MA, SH, MA
DeputiDeputiDeputiDeputi KajianKajianKajianKajian KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan dandandandan InovasiInovasiInovasiInovasi AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi Negara LANNegara LANNegara LANNegara LAN----RIRIRIRI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

2. Pengembangan
Kompetensi
Kajian & Inovasi
Fasilitasi-
Advokasi
Sekilas Cakupan Tugas LAN

3. CPNS
Seleksi Masa Percobaan: Latsar
A = Akuntabilitas
N = Nasionalisme
E = Etika
K = Komitmen Mutu
A = Anti Korupsi
BELA NEGARA
Seleksi & Pembinaan CPNS

4. Seleksi CPNS & LATSAR (Diklat Prajabatan)
Tujuan Seleksi untuk memperoleh CPNS yang:
Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan
publik;
Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas
dan kinerja organisasi, dan
Memiliki ketrampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan
tuntutan jabatan.
(Permenpan RB No. 36 Tahun 2018)

6. Pelaksanaan Seleksi CPNS
1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
Tes Intelegensia Umum (TGU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): Materi Seleksi Kompetensi
Bidang dapat berupa: TPA, Tes Praktik Kerja, Tes Bahasa Asing, Tes
Fisik, Psikotes, Tes Kesehatan Jiwa dan atau Wawancara sesuai yang
dipersyaratkan oleh jabatan, dengan sekurang-kurangnya 2 jenis tes
(Permenpan RB No. 36 Tahun 2018).

10. Sistem CAT (computer-assisted test)
Sejak 2014, seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS dilakukan melalui
sistem CAT.
Sistem CAT (computer-assisted test) yaitu model assessment atau penilaian
dimana kandidat/calon menjawab pertanyaan (atau menyelesaikan latihan)
dengan menggunakan komputer (menjadi bagian dalam program
komputer), yang mampu menjamin transparansi, efisiensi serta efektivitas
dalam rekruitmen pegawai karena pengolahan sampai dengan
pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer.
Penggunaan sistem CAT belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah, terutama di daerah, khususnya terkait prasarana dan sarana
serta infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas.

11. Tingkat Kelulusan Pelamar
Khusus pada pengadaan PNS tahun anggaran 2018, rendahnya tingkat
kelulusan pelamar pada tahapan SKD, terutama komponen TKP;
Sebesar 91% peserta tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 atau hanya sebesar 9% peserta yang
lulus SKD. Dari sebanyak 238.015 formasi yang tersedia di tahun 2018
hanya sebanyak 21.421 peserta yang lulus.

12. JALUR MASUK CPNS
NILAI KUMULATIF
Permenpan dan RB 37/2018 Permenpan dan RB 61/2018
JALUR UMUM TKP minimal 143
TIU minimal 80
TWK minimal 75
NK = 298
≥ 255
JALUR KHUSUS
- Cumlaude dan diaspora Kumulatif ≥ 298
TIU ≥ 85
≥ 255
- Penyandang disabilitas Kumulatif ≥ 260
TIU ≥ 70
≥ 220
- Putra-putri Papua dan Papua Barat Kumulatif ≥ 260
TIU ≥ 60
≥ 220
- Tenaga guru dan tenaga
medis/paramedis dari eks honorer
kategori 2
Kumulatif ≥ 260
TIU ≥ 60
≥ 220
- Olahragawan berpestasi
internasional
Sesuai nilai ambang batas hasil
SKD
Sesuai nilai ambang batas
- Dokter spesialis dan instruktur
penerbang
Kumulatif ≥ 298
TIU 80
≥ 255
- Petugas ukur, rescuer, anak buah
kapal, pengamat gunung api,
penjaga mercusuar,
pelatih/pawang hewan, dan
penjaga tahanan
Kumulatif ≥ 260
TIU ≥ 70
≥ 255
Tabel Komponen Penilaian SKD
Sumber: Permenpan dan RB No. 61/2018 dan Permenpan dan RB No. 37/2018.
Keterangan: Test Karakteristik Pribadi (TKP), Test Intelegensia Umum (TIU), dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tabel Komponen Penilaian SKD

13. Potensi Radikalisme di Birokrasi
19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya
dengan ideologi khilafah (Hasil Studi Lembaga Alvara Strategi Indonesia, Oktober
2017).
Ada 41 masjid lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham
radikal, dengan rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan
21 masjid milik BUMN (Hasil Studi Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat dan Rumah Kebangsaan pada 29 September s/d 21 Oktober 2017).
Tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme
(Temuan Badan Intelejen Negara, 2018).
39 persen mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia simpatik
terhadap gerakan radikalisme (Temuan BNPT, 2018).

14. Potensi Radikalisme di Birokrasi
Data infografis per 3 November 2017,
https://pinterpolitik.com/hantu-bernama-radikalisme/
Data infografis per Juli 2018, https://tirto.id/pekerjaan-rumah-
dewan-masjid-menangkal-paham-radikal-di-masjid-cNPq

15. Potensi Radikalisme di Birokrasi

16. Potensi Radikalisme di Birokrasi
https://www.liputan6.com/news/read/3528883/salah-satu-terduga-teroris-di-probolinggo-seorang-pns
https://news.detik.com/kolom/d-4036049/asn-radikalisme-dan-loyalitas-ideologi-negara
https://news.detik.com/berita/d-4026031/gp-ansor-perlu-diwaspadai-banyak-asn-terpapar-ideologi-radikal
• Menolak konsepsi negara Pancasila, menganggap upacara
adalah hal syirik.
• Pemikiran ASN yang menyetujui tindakan kekerasan dan
atau terorisme yang berlabel "jihad“.
• Mengunggah status di laman sosial pribadi dan juga
pernyataan “tajam” yang disampaikan dalam forum sosial-
keagamaan.
• Pemikiran "ambigu" atau paradoks ASN yang membenci
pemerintahan yang sedang berkuasa.
• ASN/pejabat BUMN yang memiliki penghasilan besar
terkait jabatan dan profesi juga beberapa kali terbukti
sebagai penyumbang kegiatan radikalisme dan terorisme.
• ASN meninggalkan tanggung jawabnya dan berangkat ke
Suriah semata-mata memenuhi panggilan jihad.

17. Upaya yang Telah Dilakukan
CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun melalui proses
DIKLAT terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan
motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan
bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang.
CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan
sebagai calon PNS (Pasal 63, 64, dan 65 UU ASN).
CPNS diharapkan mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola
tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan
perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai
dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap
pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

18. Upaya yang Perlu Terus Dilakukan
Mengantisipasi
Berkembangnya
Terorisme di Indonesia
(Disampaikan Komjen Suhardi
Alius dalam Ceramah Umum
Kebangsaan dan Nasionalisme di
LAN, 10 April 2019)
Generasi muda harus memiliki sense of crisis dalam semua aspek yang punya implikasi.
Memiliki naluri rasa kebangsaan dalam merespon dinamika dalam masyarakat.
Peka terhadap perubahan dan memiliki kemampuan analisa dampak.
Mampu memberikan koreksi konstruktif positif kepada penyelenggara negara.
Mampu membuat network dengan stakeholder lainnya.
Cepat dalam merespon dan klarifikasi isu yang berkembang khususnya yang menyangkut
dinamika sebelum menjadi opini negatif (ubah noise menjadi voice).
Bisa menjadi agen perubahan pencegah radikalisme dan terorisme.

19. Rekomendasi Kedepan
Perlu melakukan tindakan preventif dalam penyusunan soal Seleksi
Kompetensi Dasar terutama Test Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Test
Karakteristik Pribadi (TKP) untuk memetakan profil pelamar secara utuh
karena susunan soal merupakan materi pengetahuan umum tidak
sekedar tes kognitif.
Dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan
Jabatan pada Instansi Pemerintah sangat memungkinkan pendalaman
wawancara dan tes psikologi terhadap para pelamar untuk menggali profil
pelamar yang terbebas dari paham radikalisme.
Pada saat pemberkasan wajib menyampaikan surat pernyataan memegang
teguh 4 pilar kebangsaan.
Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seleksi CPNS baik
tingkat nasional maupun instansional.

20. Membangun Etika Digital dalam penggunaan medsos, mengingat proporsi
ASN generasi milenial semakin besar, sementara medsos merupakan
media paling cepat untuk menyebarkan hoax, hate speech, dan ajaran
radikalisme.
Menjadikan ASN Milenial sebagai agen perubahan & garda terdepan
untuk gerakan mewujudkan ASN NKRI yang inklusif, toleran, dan memiliki
digital literasi yang baik.
Membenahi sistem pendidikan dengan memperkuat kurikulum sejarah
perjuangan bangsa, character building, dan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila.
Menjadikan pendidikan agama dan lingkungan relijius di lingkungan
instansi pemerintah sebagai bagian dari manajemen pemerintahan.
Rekomendasi Kedepan

21. Menciptakan sistem deteksi dini atau filtering potensi radikalisme secara
berlapis:
o Lapis 1: untuk pelamar CPNS, melalui instrumen Seleksi (SKD-SKB);
o Lapis 2: untuk CPNS yang akan diangkat sebagai PNS, melalui program Latsar dan
penanaman nilai-nilai dasar ASN;
o Lapis 3: untuk PNS (sejak pengangkatan s/d pensiun), melalui pembinaan oleh PPK
masing-masing.
Deteksi dini potensi radikalisme sebaiknya juga diberlakukan untuk kalangan
selain ASN, misalnya bagi calon anggota TNI/Polri, pegawai swasta, bahkan
kelompok masyarakat sipil (NGOs).
Program “Santiaji Pancasila” atau sejenisnya perlu dihidupkan kembali tanpa
harus berupa indoktrinasi. Metode pembelajaran Pancasila harus didesain
secara inovatif, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan
secara menyenangkan (fun).
Rekomendasi Kedepan

22. Epilog

23. Terima kasih ...
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL