1. 194
INOVASI BIROKRASI SEBAGAI SYARAT PELAYANAN PUBLIK
Andhyka Muttaqin
Dosen Tetap Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Email : andhyka21@yahoo.com
ABSTACT
Bureaucracy is a central or a spearhead in the public service, but what if that the bureaucratic
tendencies in the community rumor "complicated or intricate." In this paper tries to intoduce
innovative bureaucracy in public services.
Key words: Innovation Bureaucracy, Public Service
Pendahuluan
Dalam kehidupan berbagai negara
bangsa di berbagai belahan dunia,
birokrasi berkembang merupakan wahana
utama dalam penyelenggaraan negara
dalam berbagai bidang kehidupan bangsa
dan dalam hubungan antar bangsa.
Disamping melakukan pengelolaan
pelayanan, birokrasi juga bertugas
menerjemahkan berbagai keputusan
politik ke dalam berbagai kebijakan
publik dan berfungsi melakukan
pengelolaan atas pelaksanaan berbagai
kebijakan tersebut secara operasional.
Sebab itu disadari bahwa birokrasi
merupakan faktor penentu keberhasilan
keseluruhan agenda pemerintahan.
Berikut di ditampilkan metode dari
birokrasi:
Tabel1 ; Metode Kinerja Birokrasi
Metode Lama Metode Baru
Unskilled work
(pekerjaan tanpa keahlian)
Knowledge work
(pekerjaan dengan keahlian)
Meaningless repetitive task
(pekerjaan berulang tak bermakna)
Innovation and caring
(menemukan cara baru dan punya kepedulian)
Individual work
(pekerjaan perorangan)
Team work
(pekerjaan kelompok)
Functional-based work
(pekerjaan berbasis fungsional)
Project-based work
(pekerjaan berbasis proyek)
Single skilled
(satu bidang keahlian)
Multiskilled
(Beragam keahlian)

2. Andhyka M ; Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik 195
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
Power of bosses
(Atasan berkuasa)
Power of customers/public/stakeholder
(Konsumen/publik berkuasa)
Coordination from above
(Koordinasi dari atas)
Coordination among peers
(Kordinasi antar rekan kerja)
Sumber: Gifford and Pinchot, 1993. Dalam Jurnal Model Reformasi Birokrasi, Syafuan
Rozi, PPW LIPI, th. 2000
Cukup banyak permasalahan dalam
birokrasi pemerintah yang menjadi isu
publik di Indonesia dewasa ini. Beberapa
dari permasalahan tersebut antara lain
meliputi : tigginya penyalahgunaan
kewenangan dan penyimpangan;
rendahnya kinerja sumberdaya aparatur;
belum memadainya sistem kelembagaan
(organisasi) dan ketatalaksanaan
(manajemen) pemerintahan; rendahnya
kesejahteraan PNS; serta banyaknya
peraturan perundang-undangan yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dan tuntutan pembangunan.
tidak mudah memahami fenomena
birokrasi di Indonesia. Para ahli
administrasi publik di Indonesia juga
berselisih pendapat dalam memahami
fenomena yang ada. Beberapa ahli
menilai persoalan utama birokrasi di
Indonesia adalah masalah sumber daya
manusia, baik menyangkut komitmen
pimpinan, maupun kualitas dan moralitas
PNS pada umumnya. Sementara sebagian
ahli lain lebih menyoroti sistem sebagai
faktor penentu kinerja birokrasi. Strategi
reformasi pemerintah pada kenyataannya
juga diarahkan untuk melakukan
perbaikan terhadap kedua aspek
tersebut. Akan tetapi, fakta tentang
kinerja reformasi birokrasi hingga waktu
sekarang ini belum memuaskan.
Fenomena tersebut mengindikasikan
adanya faktor penentu kinerja reformasi
yang selama ini belum mendapat
perhatian para ahli dan pengambil
kebijakan dalam birokrasi pemerintah.
Caiden (1969) sudah mengingatkan
kuatnya pengaruh faktor ini terhadap
kinerja reformasi, demikian pula Peters
(1994) dan Farazmand (2002). Faktor
dimaksud adalah budaya. Budaya
memberikan pengaruh yang besar
terhadap kinerja reformasi, karena
reformasi sangat terkait dengan
kepercayaan, nilai-nilai dan sikap yang
diadaptasi dan dikembangkan dalam
birokrasi (Abueva, 1970). Salah satu
budaya birokrasi yang sangat penting bagi
reformasi birokrasi adalah
berkembangnya inovasi dalam instansi
pemerintah. Inovasi sangat penting,
karena memungkinkan birokrasi untuk
berfungsi lebih dinamis dan melakukan
improvement. Tulisan ini dimaksudkan
untuk melihat reformasi birokrasi dalam
kaitannya dengan budaya inovasi dalam
birokrasi.
Konsep Inovasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik
Inovasi merupakan konsep yang
relatif baru dalam literatur administrasi
publik (public administration). Hasil
penelitian David Mars (dalam Lee, 1970)
mengungkapkan bahwa sampai tahun
1966 tidak ditemukan publikasi dari
tulisan administrasi publik yang mengulas
tentang inovasi. Adapun literatur klasik
yang memuat konsep inovasi dalam
konteks reformasi antara lain adalah
artikel “Innovation in Bureaucratic
Institutions” tulisan Alfred Diamant yang
dimuat dalam jurnal Public
Administration Review (PAR) pada tahun
1967. Selain itu, adalah buku karya
Caiden yang berjudul “Administrative
Reform”, diterbitkan pada tahun 1969.
Dalam bukunya tersebut, Caiden
menguraikan inovasi sebagai bagian dari

3. 196 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
reformasi administrasi (administrative
reform). Beberapa tulisan tersebut
menandai mulai diperhatikannya inovasi
oleh para pakar administrasi publik.
Hanya saja, konsep inovasi kemudian
masih belum cukup popular dalam ranah
administrasi publik dan reformasi
administrasi. Inovasi popular dalam
bidang tersebut baru pada dekade
terakhir.
Kurang populernya konsep inovasi
pada masa lalu dapat difahami karena
karakter reformasi yang lebih didasarkan
pada prinsip-prinsip birokrasi weber.
Dalam konsepsi weber, birokrasi
memerlukan aturan yang jelas, hirarki,
spesialisasi dan lingkungan yang relatif
stabil. Dalam konteks ini, inovasi
dipandang tidak banyak diperlukan bagi
aparatur birokrasi pemerintah (Kelman,
2005). Kewajiban aparatur birokrasi
pemerintah adalah menjalankan aturan
yang telah ditetapkan (rule driven). Jika
kemudian inovasi dilaksankan, hanya
dalam intensitas yang kecil dan dilakukan
terbatas pada level pimpinan puncak.
Inovasi, dalam hal ini sebagaimana
reformasi administrasi didekati melalui
mekanisme top down (Caiden, 1969).
Pada tahun 90 an, new public
management (NPM) mulai menggeser
hegemoni konsepsi weber dalam
reformasi administrasi. Reformasi
kemudian mengalami pembelokan arah
menuju birokrasi yang mengedepankan
hasil, partisipasi, berorientasi pelanggan,
digerakan oleh misi, dan desentralisasi
(Osborne, 1992). Pada era baru ini,
inovasi justru sangat dihargai oleh
pendukung gerakan reformasi.
Perkembangan terakhir menunjukan
kemajuan pada penggunaan istilah inovasi
dalam bidang administrasi publik. Pada
negara seperti Korea, konsep inovasi
bahkan telah “menggantikan” konsep
reformasi. Pengalaman Korea
menunjukan bahwa penerapan inovasi
pada negara tersebut telah meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan
di tingkat lokal (Yoo, 2002). Keberhasilan
sebagaimana Korea ini juga terjadi pada
penerapan inovasi di kanada (Robertson
and Ball, 2002). Sementara di China,
inovasi telah dianggap sebagai bagian
dari tradisi China (Shenkar, 2006). Inovasi
atas birokrasi sangat medukung bagi
berkembangnya ekonomi dan teknologi
China dewasa ini. Semua ini menunjukan
nilai penting inovasi bagi perubahan yang
dinginkan.
Evers (1987) mengelompokkan
birokrasi ke dalam 3 pola, (a) Weberisasi
yang memandang birokratisasi sebagai
proses rasionalisasi prosedur pemerintah
dan aparat; (b) Parkinsonisasi yang
melihat birokratisasi sebagai
pertumbuhan atau membengkaknya
jumlah pegawai negeri dan (c) Orwelisasi
yang memandang birokratisasi sebagai
proses memperluas kekuasaan
pemerintah dengan maksud mengontrol
kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat
dengan regulasi dan kalau perlu dengan
paksaan (Soesilo Zauhar, 2006). Ada
beberapa alasan kenapa bentuk ideal
birokrasi rasional jarang (tidak) nampak
dalam praktek sehari-hari. Pertama,
manusia maujud tidak hanya untuk
organisasi, kedua, birokrasi tidak kebal
terhadap perubahan, Ketiga, birokrasi
dirancang memang untuk untuk orang
"rasional", sehingga dalam realitas
mereka tidak dapat saling dipertukarkan
untuk fungsi keseharian organisasi
(Perrow, 1979). Atas dasar itu maka
Bendix (1957) berkesimpulan bahwa
birokrasi rasional lebih cocok dan dapat
hidup di negeri barat daripada di negeri
timur (Soesilo Zauhar, 2006), Eisenstadt
(1959) telah mengelompokkan gagasan
birokrasi ke dalam 2 pandangan, yaitu:
1). Gagasan tentang birokrasi sebagai alat
yang efisien dan efektif untuk
mewujudkan lesan-lesan tertentu; 2).
Gagasan tentang birokrasi sebagai alat

4. Andhyka M ; Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik 197
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
untuk mempeoleh, mempertahankan dan
melaksanakan kekuasaan.
Dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi
sebagai ujung tombak pelaksana
pelayanan publik mencakup berbagai
program-program pembangunan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi
yang dimaksudkan untuk melaksanakan
tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan tersebut, seringkali
diartikulasikan berbeda oleh masyarakat.
Birokrasi di dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan
(termasuk di dalamnya penyelenggaraan
pelayanan publik) diberi kesan adanya
proses panjang dan berbelit-belit apabila
masyarakat menyelesaikan urusannya
berkaitan dengan pelayanan aparatur
pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu
mendapatkan citra negatif yang tidak
menguntungkan bagi perkembangan
birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal
pelayanan publik). Oleh karena itu, guna
menanggulangi kesan buruk birokrasi
seperti itu, birokrasi perlu melakukan
beberapa perubahan sikap dan
perilakunya antara lain :
a. Birokrasi harus lebih mengutamakan
sifat pendekatan tugas yang diarahkan
pada hal pengayoman dan pelayanan
masyarakat; dan menghindarkan kesan
pendekatan kekuasaan dan
kewenangan
b. Birokrasi perlu melakukan
penyempurnaan organisasi yang
bercirikan organisasi modern, ramping,
efektif dan efesien yang mampu
membedakan antara tugas-tugas yang
perlu ditangani dan yang tidak perlu
ditangani (termasuk membagi tugas-
tugas yang dapat diserahkan kepada
masyarakat)
c. Birokrasi harus mampu dan mau
melakukan perubahan sistem dan
prosedur kerjanya yang lebih
berorientasi pada ciri-ciri organisasi
modern yakni: pelayanan cepat, tepat,
akurat, terbuka dengan tetap
mempertahankan kualitas, efesiensi
biaya dan ketepatan waktu.
d. Birokrasi harus memposisikan diri
sebagai fasilitator pelayan publik dari
pada sebagai agen pembaharu (change
of agent ) pembangunan
e. Birokrasi harus mampu dan mau
melakukan transformasi diri dari
birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid)
menjadi organisasi birokrasi yang
strukturnya lebih desentralistis,
inovatif, flrksibel dan responsive (Agus
Suryono, 2005)
Dari pandangan tersebut diatas,
dapat disimpulkan bahwa dalam upaya
mewujudkan birokrasi yang baik dan
efisien perlu dipersiapkan tenaga kerja
atau aparat yang benar-benar memiliki
kemampuan (capabelity), memiliki
loyalitas kepentingan (competency), dan
memiliki keterkaitan kepentingan
(consistency atau coherency). Pelayanan
umum adalah hak masyarakat dan
merupakan tanggungjawab negara, guna
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari
konsep tersebut, dapat dirumuskan
bahwa ada hak yang dimiliki masyarakat
untuk mendapat pelayanan terus
menerus, secara efisien dan membayar
dengan harga pantas. Selanjutnya hak
tersebut harus terwujud dengan
tersedianya pelayanan kepada semua
lapisan masyarakat. Bahkan hak itu dapat
dituntut dengan paksa secara hukum
untuk dilaksanakan. Sebaliknya pemberi
pelayanan umum diberi kewenangan
menjual jasa dengan mempergunakan
sarana milik umum. Jadi prinsip dan
hakekat pemberian kewenangan
dimaksudkan untuk diabdikan demi
kepentingan umum, (Sedarmayanti,
1999:198).
Selanjutnya demensi kualitas
pelayanan yang terpenting menurut
Fitzsimmonns (1994 :190), ada lima
demensi sebagai berikut :

5. 198 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
a. Reliability, yakni kemampuan untuk
memberikan secara tepat dan benar,
jenis pelayanan yang telah dijanjikan
kepada konsumen/pelanggan.
b. Responsiveness, kesadaran atau
keinginan untuk membantu konsumen
dan memberikan pelayanan yang
cepat.
c. Assurance, pengetahuan atau
wawasan, kesopan-santunan,
kepercayaan diri dari pemberi
layanan, serta respek terhadap
konsumen.
d. Empathy, kemauan pemberi layanan
untuk melakukan pendekatan,
memberi perlindungan, serta berusaha
untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan konsumen.
e. Tangibles, penampilan para pegawai
dan fasilitas fisik lain seperti peralatan
yang menunjang pelayanan publik.
Menurut Terziovski (2007),
kemampuan inovasi suatu lembaga
ditentukan oleh sejumlah faktor yang
disebutnya sebagai dimensi kemampuan
inovasi. Dimensi kemampuan inovasi
tersebut antara lain meliputi: visi dan
strategi, perekatan dasar kompetensi,
penguatan informasi dan kecerdasan
organisasi, orientasi pasar dan pelanggan,
kreativitas dan manajemen gagasan,
sistem dan struktur organisasi, dan
manajemen teknologi. Dalam praktek
penyelenggaran pemerintahan di
Gorontalo, Pare-pare, dan Sragen,
berbagai dimensi dari kemampuan inovasi
tersebut juga tampak jelas
mempengaruhi keberhasilan inovasi yang
diterapkan oleh ketiga daerah tersebut.
Beberapa Contoh Daerah Inovasi dalam
Pelayanan
Kabupaten Jembrana sering disebut
sebagai juara yang mempelopori pen-
didikan dan kesehatan gratis. Sejak 2001
Jembrana menyediakan pelayanan publik
yang terjangkau dan merata bagi rakyat,
misalnya melalui skema “sekolah gratis”
dan “kesehatan gratis”. Sejak 2003,
Jembrana melakukan relokasi subsidi
kesehatan, yakni mengalihkan subsidi
yang semula diberikan untuk biaya obat-
obatan RSUD dan Puskesmas, kemudian
digunakan untuk membayar premi (iuran)
asuransi bagi seluruh rakyat. Semua pen-
duduk yang punya KTP Jembrana
langsung mendapat kartu anggota JKJ,
yang diperoleh secara gratis. Untuk
mendanai “sekolah gratis”, Jembrana
telah mensubsidi Rp. 14,7 miliar, atau
hampir Rp. 3,7 miliar per tahun, dalam
kurun waktu 2001-2004. Dengan
perhitungan sekitar 44 ribu siswa SD
sampai SMU negeri, maka tiap siswa rata-
rata disubsidi sebesar Rp. 85 ribu per
tahun. Siswa sejumlah 44 ribu orang ini
merupakan 19% dari total penduduk
Jembrana. Sejak tahun 2003 Jembrana
juga menyediakan beasiswa untuk siswa
sekolah swasta yang membutuhkan.
Beasiswa telah diberikan kepada sekitar
3.800 siswa dengan total dana sebesar
Rp. 437 juta. Dengan demikian, besar
beasiswa mencapai Rp. 115 ribu per siswa
per tahun. Reformasi sosial berhasil
menekan angka kemiskinan dari 19,4%
(2001) menjadi 10,9% (2003); kematian
bayi (per 1000 lahir hidup) dari 15,25
(2001) menjadi 8,39 (2003); dan tingkat
drop out sekolah dasar dari 0,08%
menjadi 0,02% pada tahun yang sama.
Upaya pendidikan dan kesehatan
gratis juga ditempuh Belitung Timur.
Minahasa baru menggratiskan biaya
pendidikan. Kota Balikpapan mempro-
mosikan program penanggulangan
kemiskinan yang berkelanjutan, alokasi
anggaran pendidikan sebesar 20% dari
APBD (2006); pengurangan beban
masyarakat dalam pembiayaan
pendidikan (2006); maupun program
pelayanan kesehatan dasar gratis (2006).
Tanah Datar, 2000-2005, bekerja keras
memperbaiki kualitas pendidikan dan
meningkatkan akses pendidikan bagi

6. Andhyka M ; Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik 199
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
keluarga miskin. Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dianggarkan Rp 600 juta untuk beasiswa
anak cerdas dari keluarga tidak mampu.
Mengingat pentingnya pendidikan, di
Tanah Datar, 54 persen dari APBD (Rp 251
miliar) dianggarkan bagi pembangunan
pendidikan, 57 persen di antaranya
adalah untuk gaji guru. Dengan program-
program ini, selain kualitas pendidikan
meningkat, juga ada sekitar 9.000 anak
dari keluarga tak mampu dibebaskan dari
kewajiban membayar SPP.
Pemerintah Kota Blitar telah
menjalankan sebuah kebijakan untuk
menangani salah satu permasalahan
kemiskinan dengan cara membangkitkan
kembali semangat kegotongroyongan
dalam kultur hidup masyarakat yang
akhir-akhir ini memudar karena
perkembangan zaman. Bentuk konkret
kebijakan dimaksud adalah melancarkan
kegiatan rehabilitasi secara gotong
royong rumah milik warga masyarakat
miskin yang oleh masyarakat sekitar
dinyatakan kumuh. Secara formal,
kebijakan ini diformulasikan dengan
nomenklatur Bantuan Revitalisasi Rumah
Kumuh (BR2K).
Purbalingga, yang belum banyak
didengar, melakukan inovasi kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan
dengan mengusung empat program
utama: Program Stimulan Pemugaran
Rumah Keluarga Miskin (PSPR Gakin);
Program Padat Karya Pangan (PPKP);
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, serta Alokasi Dana Desa
(ADD). PSPR Gakin, misalnya, hendak
memugar rumah gakin sejumlah 14.325
rumah sejak 2003 dan ditargetkan selesai
tahun 2010. Pemerintah daerah
menyedian stimulan 2 juta rupiah per
rumah gakin, yang kemudian disokong
oleh modal sosial (swadaya masyarakat
dan gotong royong). Sampai tahun 2007,
rumah miskin yang berhasil dipuhar sudah
mencapai sekitar 60%. Kebijakan
Purbalingga pro miskin yang radikal
tersebut memang menghasilkan prestasi
yang cukup menggembirakan. Usia
harapan hidup meningkat dari 65,6 (2001)
menjadi 68,7 (2004); angka kematian ibu
melahirkan menurun dari 143 (2001)
menjadi 110 (2004), prevalensi balita gizi
kurang menurun dari 13,8 menjadi 2,25
pada periode tahun yang sama, cakupan
air bersih meningkat dari 46,24% (2001)
menjadi 67,3% (2004), cakupan penduduk
peserja jaminan perawatan kesehatan
meningkat dari 35% (2001) menjadi 65%
(2004), penduduk miskin berkurang dari
39,73% (2001) menjadi 34,78%. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga
pada tahun 1999 sebesar 63.0, yang
menempati ranking 33 dari 35
kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah
pada tahun 2001, kemudian meningkat
menjadi 64,5 (ranking 30) pada tahun
2002, meningkat drastis menjadi 65,9
(ranking 18) pada tahun 2003, dan pada
tahun 2004 menjadi 67 dengan ranking 15
di Jawa Tengah.
Praktek inovasi dalam
penyelenggaraan birokrasi pemerintah di
Indonesia telah diungkapkan dalam
sejumlah literatur. Beberapa daerah yang
sering menjadi rujukan sebagai best
practices penerapan inovasi antara lain
adalah Propinsi Gorontalo, Kabupaten
Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Menilik
kinerja ketiga daerah tersebut, terbukti
inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi
pemerintah dalam proses reformasi. Bagi
pemerintah daerah pada umumnya,
fenomena Propinsi Gorontalo, Kabupaten
Sragen, dan Kabupaten Jembrana adalah
pelajaran yang sangat bernilai. Pada
daerah-daerah tersebut, kapasitas
pemerintah daerah dalam melakukan
inovasi di daerah tampak berkorelasi
positif dengan dukungan masyarakat
terhadap pemerintah daerah masing-
masing. Adapun bentuk dukungan
masyarakat yang paling nyata adalah
terpilihnya kembali pemangku jabatan

7. 200 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
Gubernur, Bupati atau Walikota untuk
periode kedua dalam kepemimpinannya,
dan hal ini merupakan refleksi dari
kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Fenomena pada ketiga daerah
tersebut bisa jadi hal yang lumrah jika
terjadi pada masa-masa sebelum sistem
Pemilihan Kepala Daerah Langsung
(PILKADAL) diberlakukan pada tahun
2005. Namun pada masa sekarang ini, apa
yang terjadi pada ketiga daerah tersebut
adalah bagian dari pembelajaran untuk
para pemimpin di daerah-daerah lain,
khususnya yang ingin mempertahankan
jabatannya selama dua periode. Hal ini
karena dalam mekanisme PILKADAL
terdapat ruang yang cukup luas bagi
msyarakat untuk menentukan nasib
kepemimpinan pejabat publik di daerah.
Pada ketiga daerah tersebut,
dukungan publik terhadap pemangku
jabatan kepala daerah sangat besar yang
ditunjukkan oleh tingginya prosentase
masyarakat yang memilih mereka untuk
kembali menjadi pemimpin daerah, yang
diatas 80 % dari total partisipan dalam
PLKADAL. Hasil PILKADAL di Propinsi
Gorontalo, 81 % suara mendukung Fadel
Muhamad untuk kembali memimpin
Provinsi Gorotalo hingga tahun 2011.
Sedangkan di Kabupaten Sragen, Untung
Sarono Wiyono Sukarno, mendapatkan
dukungan 87,34 % suara untuk kembali
menjabat Bupati Sragen periode 2006-
2011. Sementara I Gede Winasa
mendapatkan dukungan masyarakat untuk
menjadi Bupati Jembrana yang kedua
kalinya, dengan prosentase suara
mencapai 88,56 %. Semua ini menunjukan
bahwa masyarakat memiliki kepercayaan
yang tinggi terhadap para pemimpin
tersebut, dan menaruh harapan yang
cukup besar bagi perbaikan kehidupan
mereka dimasa kepemimpinan
berikutnya. Tidak dipungkiri bahwa
keberhasilan para pemimpin daerah
tersebut dalam meraih dukungan dan
kepercayaan publik adalah karena
strategi dan kebijakan yang mereka
kebangkan selama masa kepemimpinan
periode pertama telah memberikan hasil
yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kunci dari kinerja ini adalah inovasi.
Melalui inovasi mereka mampu
meningkatkan kinerja daerah yang
dipimpinnya secara signifikan. Pada tahun
2006, Gorontalo telah berubah menjadi
provinsi dengan pertumbuhan ekonomi
7,3 %; PDRB per kapita atas dasar harga
konstan mencapai Rp. 2.351.715; dan
angka kemiskinan menurun dari 32,12 %
pada Tahun 2002 menjadi 29 %. Kondisi
yang sama juga terjadi pada Kabupaten
Sragen dan Jembrana. Tahun 2006,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen
mencapai 6,8 % dan PDRB meningkat
57,48 % dibandingkan dengan PDRB tahun
2002. Sedangkan Kabupaten Jembrana, di
tahun akhir periode pertama
kepemimpinan Gede Winasa, laju
pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29 %;
PDRB perkapita meningkat dari Rp
5.480.000 pada Tahun 2001 menjadi Rp
7.403.000; dan angka kemiskinan
menurun dari 19,4 % pada tahun 2002
menjadi 8,85 %. Kisah keberhasilan
inovasi Gorontalo, Sragen dan Jembrana
ini sebenarnya telah banyak dikemukakan
dalam berbagai tulisan di jurnal, surat
kabar, dan seminar-seminar. Seiring
dengan hal tersebut, inovasi kemudian
menjadi kata yang populer di lidah dan
telinga penyelenggara pemerintahan di
Indonesia. Dalam perkembangan sekarang
ini, inovasi bahkan diyakini sebagai
keharusan bagi pemerintah daerah. Dasar
pemikirannya adalah bahwa inovasi telah
terbukti meningkatkan efektivitas
pemeritah daerah, yang telah ditunjukan
terutama oleh ketiga daerah yang telah
disebutkan dalam tulisan ini. Lebih dari
itu, inovasi diperlukan dalam menghadapi
kondisi lingkungan pemerintah daerah
dewasa ini. Sejak otonomi daerah
digulirkan tahun 1999, pemerintah daerah

8. Andhyka M ; Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik 201
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
selain memiliki kewenangan yang luas
dalam mengelola pemerintahan di tingkat
daerah, juga memiliki kewajiban yang
besar untuk memberikan pelayanan yang
baik bagi masyarakatnya. Dalam konteks
ini inovasi diperlukan agar kualitas
pelayanan yang diberikan pemerintah
daerah lebih dekat dengan kebutuhan
nyata masyarakat.
Diskusi Inovasi Birokrasi VS Stagnisasi
Birokrasi
Berbicara masalah birokrasi sangat
menarik untuk didiskusikan apalagi
menyakut tentang progres dari kinerja
birokrasi. Menurut Evers (1987) birokrasi
di Indonesia masuk ke dalam 3 pola yaitu
(a) Weberisasi yang memandang
birokratisasi sebagai proses rasionalisasi
prosedur pemerintah dan aparat; (b)
Parkinsonisasi yang melihat birokratisasi
sebagai pertumbuhan atau
membengkaknya jumlah pegawai negeri
dan (c) Orwelisasi yang memandang
birokratisasi sebagai proses memperluas
kekuasaan pemerintah dengan maksud
mengontrol kegiatan ekonomi dan sosial
masyarakat dengan regulasi dan kalau
perlu dengan paksaan (Soesilo Zauhar,
2006). Dari pandangan tersebut menjadi
sebuah acuan kritis bahwa birokrasi di
Indonesia perlu adanya perintah dari
atasan atau pimpinan, kalau pimpinan
yang diatansnya tidak mau berubah
secara otomatis bawahannya tidak akan
berubah selamanya Banyaknya pegawai
bisa jadi tidak efektif dan tidak tahu apa
yang akan dikerjakan dikrenakan
pekerjaan yang seharusnya bisa
dikerjakan 1 orang bisa jadi 3-s orang,
oleh karena itu inovasi akan mustahil
akan digerakkan pada suatu birokrasi.
Disamping itu sangatlah “lucu” didalam
sebuah peraturan pegawai negeri tidak
boleh terlibat politik praktis akan tetapi
pucuk kepemimpinan berasal dari orang-
orang parpol, secara otomatis misi-yang
dibawanya akan bermuatan politik sesuai
dengan gagasannya Eisenstadt (1959)
gagasan tentang birokrasi sebagai alat
untuk mempeoleh, mempertahankan dan
melaksanakan kekuasaan.. Berikut ini
bagan yang menggambarkan tentang
bagaimana cara untuk mengintegrasikan
didalam inovasi birokrasi
BIROKRASI YANG INOVASI

9. 202 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
Penutup
Dari bagan bisa diambil kesimpulan
bahwa didalam inovasi birokrasi perlu
adanya integrasi di semua lini, tidak
hanya pada individu yang ada di dalam
birokrasi tetapi system, lembaga maupun
masyarakat perlu ada persamaan persepsi
apakah perlu birokrasi di inovasi ataukah
tidak? Pertanyaan mendasar yang perlu di
lontarkan apabila akan melaksanakan
inovasi birokrasi.
Meskipun kesadaran perlunya inovasi
birokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia tampaknya
makin menguat, namun kenyataannya
sekarang ini yang menerapkan inovasi
dalam proses penyelenggaraan
pemerintahannya. Dari keseluruhan
jumlah pemerintah daerah yang terdiri
dari 33 provinsi dan 472 Kabupaten/Kota,
diperkirakan tidak lebih dari 5 % yang
menonjol dalam inovasi. Pada umumnya,
pemerintah daerah memberlakukan
penyelenggaraan pemerintahan sebagai
rutinitas,yang tidak punya targetan yang
jelas khususnya dalam melayani
kebutuhan masyarakat, jadi bisa di
katakana birokrasi di Indonesia pada
umumnya masi stagnisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahannya.
Inovasi birokrasi bukan mustahil untuk
diterapkan akan tetapi perlu adanya
sinergisitas dari semua pihak. Berbagai
upaya pemerintah untuk mendorong
inovasi pada birokrasi melalui berbagai
penghargaan, juga tidak banyak
menunjukan hasil sebagaimana yang
diharapkan. Inovasi, dengan demikian
belum menjadi unsur penting dari budaya
birokrasi pemerintah. Hal demikian ini
juga mengindikasikan bahwa birokrasi
pemerintah sekarang belum mampu
menyerap dan mengembangkan nilai-nilai
manajemen yang lebih maju.
Referensi
Albraw, Martin, 2007. Birokrasi.
Diterjemahkan oleh M.Rusli Karim
dan Totok Daryanto. Yogyakarta:
Tiara Wacana.
Albrow, Martin, 1970, Bureaucracy, New
York: Praeger Publisher.
Almond, Gabriel, dan Bingham Powel,
1996. Comparative Politics
Development Approach. Bombai,
India: Little Company.
Bendix, Reinhard, 1977, Bureaucracy,
International Encyclopedia of the
Social Sciences, New York: Free
Press.
Blau, Peter M.,1956, Bureaucracy in
Modern Society, New York: Random
House.
Budiman, Arief; dan Ph. Quarles van
Ufford (eds); 1988. Krisis
Tersembunyi dalam Pembangunan:
Birokrasi-birokrasi Pembangunan.
Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
Donellon, eds., 1994, Post- Bureaucratic
Organization, Thousands Oaks: Sage
Publications.
Downs, Anthony, 1967, Inside
Bureaucracy, Boston: A Rand
Corporation Research Study, Little,
Brown and Company.
Duto, Sosialismanto, 2001. Hegemoni
Negara: Ekonomi Politik Pedesaan
Jawa. Yogyakarta: Lapera Pustaka
Utama.
Dwiyanto, Agus (ed), 2006. Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia.
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
---------------, 2002. Perspektif Perilaku
Birokrasi. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
--------------, 2006. “Strategi Melakukan
Reformasi Birokrasi Pemeirntah di
Indonesia”, dalam Agus Dwiyanto
(ed), Mewujudkan Good Governance
Melalui Pelayanan Publik.

10. Andhyka M ; Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik 203
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Evers, Hans Dieter, 1987, "The
Bureaucratization of Southeast
Asia", dalam Comparative Studies in
Society and History, Volume 29,
Number 4, 1997.
Heckscher, C., 1994, Defining the Post-
Bureaucratic Type, dalam
Heckscher, C., and a.
Kumorotomo, Wahyudi, 1999. Etika
Administrasi Negara. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Machiavelli, Niccolo, 1991. Sang
Penguasa: Surat Seorang Negarawan
Kepada Pemimpin Republik.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.
Makmur, H., 2007. Patologi Serta
Terapinya dalam Ilmu Administrasi
dan Organisasi. Bandung: PT Refika
Aditama.
Osborne, David; dan Peter Plastrik, 2000.
Memangkas Birokrasi: Lima Strategi
Menuju Pemerintahan Wirausaha.
Edisi Revisi. Diterjemahkan oleh
Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta:
Penerbit PPM.
Osborne, David; dan Ted Gaebler, 1996.
Mewirausahakan Birokrasi:
Mentransformasi Semangat
Wirausaha ke dalam Sektor Publik.
Diterjemahkan oleh Abdul Rosyid.
Jakarta: PT Pustaka Binaman
Pressindo.
Raadschelders, Jos C.N., 2003.
Government: A Public
Administration Perspective. New
York: M.E. Sharpe.
Riggs, Fred W. (ed), 1996. Administrasi
Pembangunan: Sistem Administrasi
dan Birokrasi. Diterjemahkan oleh
Luqman Hakim. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Rourke, Francis, 1992, American
Exceptionalism: Government
Without Bureaucracy, dalam L.B.
Hill, ed., The State of Public
Bureaucracy, M.E. Sharpe, Inc.,
New york.
Said, M.Ma’ud, 2007. Birokrasi di Negara
Birokratis. Malang: UPT Penerbitan
Universitas Muhammadyah Malang.
Siagian, S.P., 1996. Patologi Birokrasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak, et al., 2006.
Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, dan Implementasi.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Syafiie, Inu Kencana, 2004. Birokrasi
Pemerintahan Indonesia. Bandung:
Mandar Madju.
Tangkilisan, Hessel Nogi S., n.d. Penataan
Birokrasi Publik Memasuki Era
Millenium. Yogyakarta: Penerbit
YPAPI.
Thoha, Miftah, 2007. Birokrasi dan Politik
di Indonesia. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Thomson, Dennis F., 2002. Etika Politik
Pejabat Negara. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
Tjiptoherijanto, Prijono, 2004.
Kependudukan Birokrasi dan
Reformasi Ekonomi. Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta.
Tjokrowinoto, Moeljarto, et al., 2001.
Birokrasi dalam Polemik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Utomo, Warsito, 2006. Administrasi
Publik Baru di Indonesia: Perubahan
Paradigma dari Administrasi Negara
ke Administrasi Publik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Vroom, C.W., 1982, Pembangunan
Organisasi: Sebuah Telaah ulang
tentang Tesis Birokrasi Patrimonial-
Rasional di Asia, Prisma, 6 Juni
1982, 28-39.
Weber, Max, 1946, The Theory of Social
and Economic Organization, Ed. and
Trans A.M. Henderson and Talcott
Parson, Macmillan, New York.
Wicaksono, Kristian Widya, 2006.
Administrasi dan Birokrasi

11. 204 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2011
ADMINISTRATIO ISSN : 2087-0825
Pemerintah. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Widodo, Joko, 2001. Good Governance:
Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
pada Era Desentralisasi dan
Otonomi Daerah. Surabaya:
Penerbit Insan Cendekia.
Wilson, James Q., 1989. Bureaucracy:
What Government Agencies Do and
Why They Do It. USA: Basic Book,
Inc.
Yates, Douglas, 1982, Bureaucratic
Democracy: The Search for
Democracy and Efficiency in
American Government, Harvard
University Press., Cambridge.
Asropi, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume
V, Nomor 3, September 2008, hal.
246-255 Budaya Inovasi dan
Reformasi Birokrasi
Jurnal Model Reformasi Birokrasi, Syafuan
Rozi, PPW LIPI, th. 2000