SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
R E F O R M A S I
B I R O K R A S I
D A L A M S A N K R I
N A M A A N G G O TA :
T E N G K U I R F A N ( C A 4 1 7 1 1 1 2 7 4 )
A D E F AT H A M A U L A N A ( C A 4 1 7 1 1 1 9 2 9 )
M U H A M M A D F A R I D F A D I L L A H ( C A 4 1 7 1 1 1 3 7 3 )
• Istilah birokrasi mula-mula digunakan untuk ciri-ciri baru dalam
pemerintahan, tetapi ciri-ciri ini kemudian kehilangan sifatnya yang
baru yang disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan
berturut-turut yang lebih baru lagi.
• Maka istilah birokrasi ditetapkan pada ciri-ciri yang baru muncul
dan memperoleh arti baru meskipun makna lama yang lazim masih
berlaku juga.
• Secara umum ciri-ciri Birokrasi :
- Pengambilan keputusan secara rasional
-Hubungan-hubungan sosial yang Impersonal
-Tugas-tugas rutin dan sentralisasi kekuasaan dalam
organisasi
PENGERTIAN BIROKRASI.
• Birokrasi berasal dari dua akar kata : bureau (kain penutup meja) dan cracy (pengatur).
• Ada 3 jenis birokrasi:
• 1. Birokrasi diartikan sebagai “government by bureaus” yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang
diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal,
baik publik maupun privat.
• 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu : sifat kaku, macet, berbelit-
belit, berliku-liku dan segala tuduhan/stigma negatif terhadap instansi pemerintahan.
• 3. Menurut MAX WEBER, teori birokrasi dalam konsepsinya tentang “Domination”. Yaitu merupakan
salah satu bentuk hubungan kekuasaan dimana pemegang kekuasaan sadar akan haknya untuk
memerintah, sedangkan yang diperintah sadar bahwa telah menjadi kewajibannya untuk mentaati
perintah pemegang kekuasaan.
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI.
Dalam melakukan reformasi birokrasi atau aparatur pemerintah tentunya mempunyai tujuan -
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan reformasi birokrasi tersebut adalah:
• - Membangun Aparatur Negara yang efisien, efektif dan produktif.
• - Membebaskan Aparatur Negara dari praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya.
Adapun tujuan otonomi daerah, tujuan filosofis otonomi daerah dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Tujuan demokratisasi pemerintahan :
• - Pemda sebagai perangkat/instrumen pendidikan di tingkat lokal
• - Elemen dasar untuk ciptakan kesatuan dan persatuan bangsa
• - Mempercepat terwujudnya masyarakat madani
2. Tujuan kesejahteraan :
• Melayani dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan umum melalui
pemberian/penyediaan pelayanan yang prima (efektif-efisien dan produktif).
TAHAP-TAHAP REFORMASI BIROKRASI
YANG IDEAL DAN STRATEGI REFORMASI
BIROKRASI
• 1. Memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan
cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi.
• 2. Mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri
maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
• 3. Menentukan kepemimpinan.
• 4. Fokus pada hasil kerja
• 5. Mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu
menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
• Reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru ternyata tidak seperti yang
diharapkan, yaitu reformasi yang mampu mengadakan perubahan kehidupan yang
berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
• Selain itu reformasi juga diharapkan untuk mampu memerangi Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( KKN ) dan membentuk pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari
realita.
• Masuknya orang-orang baru dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif
juga tidak mampu menciptakan perubahan yang berarti dalam kinerja pemerintahan.
Bahkan banyak diantara mereka akhirnya terperangkap dalam lumpur KKN dan ikut
memperburuk kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
BIROKRASI INDONESIA SEBELUM
REFORMASI
• Birokrasi di Indonesia menurut Karl D Jackson merupakan bureaucratic polity.
• Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan
peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa birokrasi di
Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel.
• Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan
pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan
menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
• Keadaan ini pula yang menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan berikut, seperti :
• 1. Maraknya tindak KKN
• 2. Tingginya keterlibatan birokrasi dalam partai politik sehingga pelayanan terhadap masyarakat
tidak maksimal
• 3. Pelayanan publik yang diskriminatif
• 4. Penyalahgunaan wewenang
• 5. Pengaburan antara pejabat karir dan non-karir
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
GUNA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI
• Birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain:
• a. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada
hal pengayoman dan pelayanan masyarakat
• b. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi
modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas
yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani
• c. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur
kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern
• d. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada
sebagai agen pembaharu pembangunan.
• Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu
memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah
satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi.
• Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah
mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat,
sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang
diharapkan masyarakat pelanggannya.
• Oleh karena itu, untuk merealisasikan kriteria ini Pemerintah sudah seharusnya segera
menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi professional yang mampu
menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada
peraturan (rule oriented) tetapi juga pada pencapaian tujuan (goal oriented).
KESIMPULAN.
• Reformasi merupakan istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan upaya,
cara, metoda, strategi dan langkah-langkah untuk menyempurnakan atau memperbaiki
atau menata ulang birokrasi pemerintahan atau aparatur negara. Keseluruhan upaya
tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance)
• Pemerintahan yang baik (GG) adalah :
•
• 1. Pemerintah yang menepati janjinya;
• 2. Pemerintah yang amanah atau dipercaya rakyat
• 3. Pembangunan yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya
kepada publiknya dan kepada tuhan YME.
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to SANKRI PPT.pptx

BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan primamuhalif
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxLauraGreen887065
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiEly Goro Leba
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxpikipardede1
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...riaisdiana22
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxHidayatulJumaah
 
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN BerakhlakManajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN BerakhlakSudiarStametPaloh
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasiLutfianah Lail
 
Makalah revormasi di indonesia
Makalah revormasi di indonesiaMakalah revormasi di indonesia
Makalah revormasi di indonesiaNamaku Merah
 
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...Pet-pet
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasitrio Saputra
 

Similar to SANKRI PPT.pptx (20)

Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan prima
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi.2 STIP WUNA
 
Makalah revormasi birokrasi.2
Makalah revormasi birokrasi.2Makalah revormasi birokrasi.2
Makalah revormasi birokrasi.2
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Good governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasiGood governance sebagai agenda reformasi
Good governance sebagai agenda reformasi
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
 
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN BerakhlakManajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
Makalah revormasi di indonesia
Makalah revormasi di indonesiaMakalah revormasi di indonesia
Makalah revormasi di indonesia
 
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...MANAJEMEN PELAYANANBureaucracies in US Government(Birokrasi Pemerintahan Am...
MANAJEMEN PELAYANAN Bureaucracies in US Government (Birokrasi Pemerintahan Am...
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
 

Recently uploaded

Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaMonaAmelia
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa yaSoal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
Soal accurate terbaru untuk mahasiswa ya
 

SANKRI PPT.pptx

  • 1. R E F O R M A S I B I R O K R A S I D A L A M S A N K R I N A M A A N G G O TA : T E N G K U I R F A N ( C A 4 1 7 1 1 1 2 7 4 ) A D E F AT H A M A U L A N A ( C A 4 1 7 1 1 1 9 2 9 ) M U H A M M A D F A R I D F A D I L L A H ( C A 4 1 7 1 1 1 3 7 3 )
  • 2. • Istilah birokrasi mula-mula digunakan untuk ciri-ciri baru dalam pemerintahan, tetapi ciri-ciri ini kemudian kehilangan sifatnya yang baru yang disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan berturut-turut yang lebih baru lagi. • Maka istilah birokrasi ditetapkan pada ciri-ciri yang baru muncul dan memperoleh arti baru meskipun makna lama yang lazim masih berlaku juga. • Secara umum ciri-ciri Birokrasi : - Pengambilan keputusan secara rasional -Hubungan-hubungan sosial yang Impersonal -Tugas-tugas rutin dan sentralisasi kekuasaan dalam organisasi
  • 3. PENGERTIAN BIROKRASI. • Birokrasi berasal dari dua akar kata : bureau (kain penutup meja) dan cracy (pengatur). • Ada 3 jenis birokrasi: • 1. Birokrasi diartikan sebagai “government by bureaus” yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. • 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu : sifat kaku, macet, berbelit- belit, berliku-liku dan segala tuduhan/stigma negatif terhadap instansi pemerintahan. • 3. Menurut MAX WEBER, teori birokrasi dalam konsepsinya tentang “Domination”. Yaitu merupakan salah satu bentuk hubungan kekuasaan dimana pemegang kekuasaan sadar akan haknya untuk memerintah, sedangkan yang diperintah sadar bahwa telah menjadi kewajibannya untuk mentaati perintah pemegang kekuasaan.
  • 4. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI. Dalam melakukan reformasi birokrasi atau aparatur pemerintah tentunya mempunyai tujuan - tujuan yang ingin dicapai. Tujuan reformasi birokrasi tersebut adalah: • - Membangun Aparatur Negara yang efisien, efektif dan produktif. • - Membebaskan Aparatur Negara dari praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya. Adapun tujuan otonomi daerah, tujuan filosofis otonomi daerah dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Tujuan demokratisasi pemerintahan : • - Pemda sebagai perangkat/instrumen pendidikan di tingkat lokal • - Elemen dasar untuk ciptakan kesatuan dan persatuan bangsa • - Mempercepat terwujudnya masyarakat madani 2. Tujuan kesejahteraan : • Melayani dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan umum melalui pemberian/penyediaan pelayanan yang prima (efektif-efisien dan produktif).
  • 5. TAHAP-TAHAP REFORMASI BIROKRASI YANG IDEAL DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI • 1. Memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. • 2. Mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. • 3. Menentukan kepemimpinan. • 4. Fokus pada hasil kerja • 5. Mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi
  • 6. REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA • Reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru ternyata tidak seperti yang diharapkan, yaitu reformasi yang mampu mengadakan perubahan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. • Selain itu reformasi juga diharapkan untuk mampu memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dan membentuk pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari realita. • Masuknya orang-orang baru dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif juga tidak mampu menciptakan perubahan yang berarti dalam kinerja pemerintahan. Bahkan banyak diantara mereka akhirnya terperangkap dalam lumpur KKN dan ikut memperburuk kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
  • 7. BIROKRASI INDONESIA SEBELUM REFORMASI • Birokrasi di Indonesia menurut Karl D Jackson merupakan bureaucratic polity. • Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel. • Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan. • Keadaan ini pula yang menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan berikut, seperti : • 1. Maraknya tindak KKN • 2. Tingginya keterlibatan birokrasi dalam partai politik sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal • 3. Pelayanan publik yang diskriminatif • 4. Penyalahgunaan wewenang • 5. Pengaburan antara pejabat karir dan non-karir
  • 8. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GUNA MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI • Birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain: • a. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat • b. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani • c. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern • d. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan.
  • 9. • Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. • Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. • Oleh karena itu, untuk merealisasikan kriteria ini Pemerintah sudah seharusnya segera menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi professional yang mampu menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada peraturan (rule oriented) tetapi juga pada pencapaian tujuan (goal oriented).
  • 10. KESIMPULAN. • Reformasi merupakan istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan upaya, cara, metoda, strategi dan langkah-langkah untuk menyempurnakan atau memperbaiki atau menata ulang birokrasi pemerintahan atau aparatur negara. Keseluruhan upaya tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) • Pemerintahan yang baik (GG) adalah : • • 1. Pemerintah yang menepati janjinya; • 2. Pemerintah yang amanah atau dipercaya rakyat • 3. Pembangunan yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya kepada publiknya dan kepada tuhan YME.