Aturan Kepegawaian

1. ATURAN DASAR ASN

2. PNS yang
Berintegritas
Profesional,
Netral &
Sejahtera
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2000
2014
2018
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI/HUMAN
CAPITAL
TRANSFORMASI PENGELOLAAN PNS
1974

3. PERUBAHAN PENGATURAN MANAJEMEN PNS
UU 8 TH 1974 jo UU 43 TH 1999 UU 5 TH 2014
 Pokok – pokok Kepegawaian  PNS
 Manajemen PNS sebagai
keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan
kewajiban kepegawaian, yang
meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian
 Perpaduan Karir dan Prestasi kerja
 Aparatur Sipil Negara  PNS dan
PPPK
 Manajemen ASN sebagai
pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme
Manajemen ASN
 Manajemen PNS
 Manajemen PPPK
 Merit

4. VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARA
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
memiliki integritas, profesional, melayani
dan sejahtera
Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari
Comfort Zone ke Competitive Zone
VISI
MISI

5. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.
5
(Pasal 1)

6. Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-
undangan
PNS
adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan
PPPK
adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas
pemerintahan
KEDUDUKAN
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

7. UU 5 TH 2014
• PP 21 TH 2014
• PP 70 TH 2015
• PP 11 TH 2017

8. PRESIDEN
pemegang
kekuasaan tertinggi
pembinaan ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
Manajemen ASN di instansi pemerintah
- Menteri di kementerian;
- Pimpinan lembaga di LPNK;
- sekjend di sekretariat lembaga negara dan LNS;
- gubernur, di provinsi; dan
- bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Yang Berwenang
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN

9. 1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan Jabatan;
4. pengembangan karier;
5. pola karier;
6. promosl;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10.penghargaan;
11.disiplin;
12.pemberhentian;
13.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
14.perlindungan.

10.  Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan
jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus
anggaran.
 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis
Jabatan dan anlisis beban kerja.
Meliputi : JA, JF, dan JPT.
 Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun, dan dirinci per 1
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 Harus dukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah,
dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan
organisasi Kementerian / Lembaga.

11. 1. Penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 adalah Minus Growth.
2. Kriteria penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah
memperhatikan: Arah/rencana strategis pembangunan; Mandat organisasi;
Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun; Jumlah PNS yang ada;
Rasio belanja pegawai dalam APBD; Karakteristik/potensi daerah, dan;
Daerah otonomi baru.
3. Prioritas jabatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil :
 Instansi pusat => jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang
merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan
mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
 Instansi daerah => jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-
jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

12. 4. Khusus untuk instansi pusat, dialokasikan formasi untuk:
a. Putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian)
b. Penyandang disabilitas dengan kriteria yang
ditetapkan.
c. Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan kriteria
menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah
Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis
keturunan orang tua (bapak) asli papua.
5. Dalam hal kebutuhan jabatan tersebut no 4 tidak terpenuhi,
maka dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar
pada jabatan yang bersesuaian dan memenuhi nilai
ambang batas berdasarkan peringkat.
6. Penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi
nasional/internasional

13. Kompetitif
Adil
Obyektif
Transparan
Bersih
Tidak dipungut biaya

14. PERENCANAAN
PENGUMUMAN
LOWONGAN
PELAMARAN
SELEKSI DAN
PENGUMUMAN HASIL
SELEKSI
PENGANGKATAN DAN
MASA PERCOBAAN
CPNS
PENGANGKATAN PNS
1
2
3
4
5
 Jadwal pengadaan PNS
 Prasarana dan sarana pengadaan
Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl
penerimaan lamaran : nama jabatan, jml lowongan,kualifikasi pendidikan,
instansi yg membutuhkan
 Harus memenuhi persyaratan administrasi
 Pendaftaran dengan online
 Penyampaian persyaratan paling lama 10 hr sebelum seleksi.
 Pengangkatan CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan
penetapan NIP dari Kepala BKN
 CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun (masa prajabatan)
 Masa prajabatan 1x melalui proses diklat, apabila tidak lulus diberhentikan
sebagai CPNS
 CPNS mengundurkan diri dimasa percobaan ybs dikenakan sanksi tidak boleh
ikut test CPNS untuk waktu tertentu
 Seleksi : administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang
 Dilakukan dengan CAT
 Pengumuman hasil seleksi secara terbuka oleh PPK.
PENGADAAN
Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil
PANSELNAS pengadaan CPNS  Ka BKN
6
 Lulus diklat
 Sehat jasmani dan rohani
 Diangkat dlm jabatan dan pangkat sesuai peraturan

15. PANGKAT DAN JABATAN
1. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan
berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan
kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Nomenklatur jabatan & pangkat JPT Maya & Utama oleh Presiden, JPT
Pratama dan Jabatan Administrator oleh PPK dengan pertimbangan
Menpan
3. Pengangkatan dalam jabatan Administrator dilaksanakan dengan
pertimbangan Tim Penilai Kinerja
4. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama,
pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan penyesuaian
(inpassing), dan promosi.
5. Pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi
dari kalangan non-PNS (JPT utama dan Madya) kecuali Instansi yang sudah
melaksanakan merit sistem.

16. UTAMA
MADYA
PRATAMA
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN
 Pangkat : kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat
kesulitan, tanggungjawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang
digunakan sebagai dasar penggajian.
JABATAN PIMPINAN TINGGI

17. Jenjang Tanggungjawab Akuntabilitas
Administrator Memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan &
pembangunan
Menjamin akuntabiltas Jabatan,
meliputi terlaksananya seluruh
kegiatan yang sudah direncankan
dgn baik & efisien sesuai SOP &
terselenggaranya peningkatan
kinerja secara berkesinambungan
Pengawas Mengendalikan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan pejabat
pelaksana
Menjamin akuntabiltas Jabatan,
meliputi terlaksananya
pengendalian seluruh kegiatan
pelaksanaan yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Pelaksana Melaksanakan kegiatan pelayan
publik serta administrasi
pemerintahan & pembangunan
Menjamin akuntabiltas Jabatan,
meliputi terlaksananya kegiatan
sesuai SOP
Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF

18. ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA
Berstatus PNS; Berstatus PNS; Berstatus PNS;
Memiliki kualifikasi dan tingkat
pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma IV;
Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan
paling rendah diploma III;
memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan
paling rendah SLTA atau yang setara;
Memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
Memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki integritas dan moralitas yang baik;
Memiliki pengalaman pada Jabatan
pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau JF yang setingkat dengan Jabatan
pengawas sesuai dengan bidang tugas
Jabatan yang akan diduduki;
memiliki pengalaman pada Jabatan
pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau JF yang setingkat dengan Jabatan
pelaksana sesuai dengan bidang tugas
Jabatan yang akan diduduki;
telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait
dengan bidang tugas dan/ atau lulus
pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;
-
Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang
dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh
tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi; dan
memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan;
Sehat jasmani dan rohani sehat jasmani dan rohani sehat jasmani dan rohani

19. Pengecualian Persyaratan
Kualifikasi & Pendidikan
1. PNS di daerah
tertinggal
2. PNS di daerah
perbatasan
3. PNS di daerah
terpencil

20. • JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
• JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan
Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dari kriteria JF.
• Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.

21. 1. Jenjang Keahlian
• JF Utama : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi
• JF Madya : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi
• JF Muda : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan
• JF Pertama : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar
2. Jenjang Ketrampilan
• JF Penyelia : melaksanakan tugas & fungsi koordinasi dalam JF
Ketrampilan
• JF Mahir : melaksanakan tugas & fungsi utama dalam JF keterampilan.
• JF Terampil : melaksanakan tugas & fungsi yang bersifat lanjutan
dalam JF keterampilan.
• JF Pemula : melaksanakan tugas & fungsi yang bersifat dasar dalam JF
keterampilan.

22. Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF
keterampilan dilakukan melalui :
 Pengangkatan Pertama
 Perpindahan dari Jabatan lain;
 Penyesuaian/inpassing
 Promosi

23. • Berstatus PNS
• Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
• sehat jasmani dan rohani;
• berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV ( untuk Jf
Keahlian) dan paling rendah SLTA (untuk Jf Ketrampilan) sesuai
dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
• syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

24. • Berstatus PNS
• Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
• sehat jasmani dan rohani;
• berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV ( untuk Jf Keahlian) dan paling
rendah SLTA (untuk Jf Ketrampilan) sesuai dengan kualifrkasi pendidikan yang
dibutuhkan.
• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;
• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
• Berusia paling tinggi :
a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jf Ketrampilan
b. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda
c. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
d. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah
menduduki JPT;
• syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

25. • Berstatus PNS
• Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
• Sehat jasmani dan rohani;
• Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV (untuk Jf
keahlian) dan paling rendah SLTA (untuk Jf Ketrampilan);
• Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF
yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
• Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
• Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

26.  Terdiri
 Utama;
 Madya,
 Pratama
 Berfungsi memimpin dan memotivasi
 Tiap JPT harus menjamin akuntabilitas jabatan
 Diisi melalui mekanisme seleksi terbuka
 Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan
yang sama untuk mengikuti seleksi
 JPT Utama dan Madya tertentu dapat diisi dari kalangan non
PNS dg persetujuan Presiden kecuali untuk JPT utama dan
Madya bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan,
pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara,
pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan diatur dengan
Keppres.

27. Persyaratan JPT dari PNS
No JPT Utama JPT Madya Pratama
1 memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah sarjana atau diploma IV;
memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah sarjana atau diploma IV;
memiliki kualifikasi pendidikan
paling rendah sarjana atau
diploma IV;
2 memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi
Jabatan yang ditetapkan;
memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;
memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi
Jabatan yang ditetapkan;
3 memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat selama 7
(tujuh) tahun;
memiliki pengalaman Jabatan
dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif paling
kurang selama 5 (lima) tahun;
4 sedang atau pernah menduduki JPT
madya atau JF jenjang ahli utama paling
singkat 2 (dua) tahun;
sedang atau pernah menduduki JPT
pratama atau JF jenjang ahli utama
paling singkat 2 (dua) tahun;
sedang atau pernah menduduki
Jabatan administrator atau JF
jenjang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun;
5 memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik;
memiliki rekam jejak Jabatan,
integritas, dan moralitas yang baik;
memiliki rekam jejak Jabatan,
integritas, dan moralitas yang
baik;
6 usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun; dan
usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun; dan
usia paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun; dan
7 sehat jasmani dan rohani. sehat jasmani dan rohani. sehat jasmani dan rohani.

28. Persyaratan dari Non PNS
No JPT Utama JPT Madya
1 warga negara Indonesia; warga negara Indonesia;
2 memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
3 memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan
yang ditetapkan;
memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
Jabatan yang dibutuhkan;
4 memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling
singkat 15 (lima belas) tahun;
memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
5 tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
6 tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
7 memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang
baik;
memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang
baik;
8 usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
9 sehat jasmani dan rohani; dan sehat jasmani dan rohani; dan
10 tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Republik Indonesia atau pegawai swasta.
tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

29. PERSYARATAN DIANGKAT JPT DARI TNI ATAU POLRI
JPT UTAMA
a. Memiliki kualifikasi
pendidikan pasca
sarjana
b. Memiliki kompetensi
teknis, manajerial,
dan sosio kultural
sesuai standar
kompetensi jabatan
c. Pengalaman jabatan
terkait jabatan yang
akan diduduki secara
komulatif minimal 10
th
d. Memiliki rekam jejak
jabatan, integritas,
dan moralitas yang
baik
e. Usia paling tinggi 55
th
f. Sehat jasmani dan
rohani
JPT MADYA
a. Memiliki kualifikasi
pendidikan pasca
sarjana
b. Memiliki kompetensi
teknis, manajerial, dan
sosio kultural sesuai
standar kompetensi
jabatan
c. Pengalaman jabatan
terkait jabatan yang
akan diduduki secara
komulatif minimal 7 th
d. Memiliki rekam jejak
jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik
e. Usia paling tinggi 55 th
f. Sehat jasmani dan
rohani
JPT PRATAMA
a. Memiliki kualifikasi
pendidikan sarjana/ D
IV
b. Memiliki kompetensi
teknis, manajerial, dan
sosio kultural sesuai
standar kompetensi
jabatan
c. Pengalaman jabatan
terkait jabatan yang
akan diduduki secara
komulatif minimal 5 th
d. Memiliki rekam jejak
jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik
e. Usia paling tinggi 53 th
f. Sehat jasmani dan
rohani

30. Tahapan Seleksi JPT
1. Seleksi Administrasi & penelusuran rekam
jejak jabatan, integritas & moralitas
2. Seleksi kompetensi
3. Wawancara akhir
4. Tes kesehatan dan tes kejiwaan
5. Panitia seleksi JPT dibantu oleh Tim seleksi
kompetensi yang independen dan memiliki
keahlian melakukan seleksi kompetensi

31. PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,
kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan
bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
PENGEMBANGAN KARIER
• kejelasan dan kepastian
karier kepada PNS
• berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan
instansi pemerintah
• Dilakukan melalui mutasi
dan/atau promosi
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
• Diklat, seminar, kursus,
penataran,
sekolah/pelatihan kader
dan magang
• paling kurang 20 jam
pelajaran dalam 1 tahun
• Prinsip Dasar: PNS
memiliki hak dan
kesempatan yang sama
didasarkan pada
penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi
• Diklat Pim (Madya,
pratama, Administrator,
Pengawas)
• Diklat tingkat nasional
POLA KARIER
• Berdasarkan standar
jabatan dan standar
kompetensi jabatan
• Pola karier nasional dan
Instansional.
• Berbentuk horizontal,
vertikal dan diagonal
• Prinsip Dasar: untuk
menjamin keselarasan
potensi PNS dengan
penyelenggaraan tugas-
nya
PROMOSI DAN MUTASI
• Instansi menyusun
perencanaan mutasi
• Atas dasar kesesuaian
antara kompetensi PNS
dengan persyaratan
jabatan, klasifikasi
jabatan dan pola karier
• paling cepat 2 tahun dan
paling lama 5 tahun
• Mutasi antar kota/kab
dalam provinsi oleh
Gubernur dengan
pertimbangan BKN
• Mutasi kab/kota antar
provinsi oleh Mendagri
dengan pertimbangan
BKN
• Mutasi proc/kab/kota ke
pusat dan antar instansi
pusat oleh BKN

32. PENILAIAN KINERJA
(1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan
langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan
oleh PyB.

33. • Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS
• Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin
• PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin
• Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum
Disiplin PNS

34. PENGHARGAAN
• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada
penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas
jabatannya
• Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada
PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi
dan loyalitas yang tinggi pada organisasi
Penghargaan berupa :
a. Tanda Kehormatan
b. Kenaikan pangkat istimewa
c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

35. PEMBERHENTIAN
• Pemberhentian atas permintaan sendiri
• Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
• Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
• Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani
• Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang
• Pemberhentian karena melakukan pemberhentian karena melakukan
Tindak pidana/ penyelewengantindak pidana/ penyelewengan
• Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
• Pemberhentian karena mencalonkan menjadi pejabat negara yang dipilih
• Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
• Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
• Pemberhentian karena hal lain

36. PEMBERHENTIAN SEMENTARA
1
• DIANGKAT MENJADI PEJABAT
NEGARA
2
•DIANGKAT MENJADI
KOMISIONER/ANGGOTA LNS
3
• DITAHAN KARENA MENJADI
TERSANGKA TINDAK PIDANA

37. PERLINDUNGAN
dalam perkara yang dihadapi di
pengadilan terkait pelaksanaan
tugasnya
diberikan on top
dari program
jaminan sosial
nasional
Jaminan kesehatan
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan kematian
Bantuan hukum

39. KETENTUAN PERALIHAN
• Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan belum mengikuti pelatihan prajabatan
sampai dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pelatihan prajabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
• Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat PP ini mulai berlaku, tetap berlaku
sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan PP mengenai
gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan UU ASN
• Pejabat administrator yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan wajib
memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
• PNS yang berusia di atas 60 tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum PP ini mulai
berlaku BUPnya ditetapkan 65 tahun, BUPnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
• PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF
ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia
Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

40. • PNS yang diangkat dalam JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah PP 21 Tahun
2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional 58 tahun.
• PNS yang menduduki JA dan JPT yang telah melaksanakan tugas-tugas JF sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam JF melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1
(satu) kali secara nasional untuk paling lama:
a. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan
b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan,
terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dengan mempertimbangkan
kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.
• PNS yang telah menduduki JPT tetapi belum memenuhi persyaratan Jabatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini, wajib memenuhi persyaratan Jabatan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang sedang menjalani pemberhentian
sementara yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tetap menerima penghasilan
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan selesainya masa
pemberhentian sementara.
• PNS yang sedang menjalankan cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil sisa masa cutinya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

41. SEMO GA B ERMANFAAT