Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
1. Aba Subagja
Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Jakarta, 2017
MEMBANGUN PROFESIONALISME PNS
BERBASIS SISTEM MERIT DAN APRESIASI PPT
TELADAN NASIONAL
(Persfektif UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
3. 3
Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 jo. Undang-
Undang No. 43 Tahun
1999
PNS DIANGKAT DALAM
JABATAN DAN PANGKAT
PNS DIANGKAT DALAM
PANGKAT DAN JABATAN
• JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JABATAN
ADMINISTRASI
• JABATAN
FUNGSIONAL
• JABATAN STRUKTURAL
• JABATAN FUNGSIONAL
UMUM
• JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
4/27/2017 3
5. a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI
BERLANDASKAN PADA
PRINSIP: bagi :
1.Pegawai Negeri Sipil
2.Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian
Kerja
1. Jabatan Pimpinan
Tinggi
2. Jabatan
Administrasi
3. Jabatan
Fungsional
6. 1,201% (11.314)
51,012% (480.636)
0,762% (7.178)
1,436% (13.529)
20,579% (193.900)
1,782% (16.788)
14,304% (134.772)
1,216% (11.461)
5,676% (53.483)
1,619% (15.252)
0,347% (3.269)
0,066% (623)
0,246% (8.685)
28,491% (1.006.823)
0,963% (34.016)
3,535% (124.908)
7,199% (254.402)
5,029% (177.727)
43,602% (1.540.790)
0,151% (5.348)
7,900% (279.184)
2,399% (84.764)
0,484% (17.114)
0,001% (31)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
NON ESELON
JFU
ADMINISTRASI
JFU TENAGA
KESEHATAN
JFU TENAGA
KEPENDIDIKAN
JFT TEKNIS
JFT KESEHATAN
JFT GURU
ESELON 5
ESELON 4
ESELON 3
ESELON 2
ESELON 1
DAERAH
PUSAT
Persentase
KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN JABATAN
7. Sistem Merit
adalah
kebijakan dan
Manajemen
ASN
BERDASARKAN
PADA KUALIFIKASI,
KOMPETENSI, DAN
KINERJA
secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan
8. MANAJEMEN PNS & PPPK
penyusunan dan
penetapan
kebutuhan;
pengadaan;
pangkat dan jabatan;
pengembangan
karier;
pola karier;
promosi;
mutasi;
Penilaian kinerja
penggajian dan
tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
pensiun dan
tabungan hari tua;
dan
perlindungan.
penetapan
kebutuhan;
pengadaan;
penilaian
kinerja;
penggajian dan
tunjangan;
pengembangan
kompetensi;
pemberian
penghargaan;
disiplin;
pemutusan
hubungan
perjanjian kerja;
dan
perlindungan.
SISTEM MERIT
1
2
9. PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT ASN
1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Penilaian kinerja,
dan;
4. Kebutuhan Instansi
Pemerintah
1. Integritas dan;
2. Moralitas
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN
11. MANAJEMEN KARIER
1. Memberikan kejelasan dan kepastian
karier kepada PNS;
2. Menyeimbangkan antara
pengembangan karier PNS dan
kebutuhan instansi;
3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja
PNS; dan
4. Mendorong peningkatan
profesionalitas PNS.
14. Career Path dan Kompetensi ASN
Dukungan
Adminsitarif
• Jabatan Administrasi
Keahlian/Keterampilan
Tertentu
• Jabatan Fungsional
Manajerial
• Jabatan Pimpinan Tinggi
Administrator
Pengawas
Pelaksana
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
Ahli
Utama
Ahli
Madya
Ahli
Muda
Ahli
Pertama
JPT
Utama
JPT
Madya
JPT
Pratama
• IV/b, 4 Thn
• IV/d, 4 Thn
• IV/d, 2 Thn
IV/c,
2 Thn
IV/d,
2 Thn
S1/DIV, III/d, 4 Thn
S1/DIV, III/d, 2 Thn
DIII, III/b, 4 Thn
S1/DIV, III/a, 2 Thn
SLTA-DIII, IIIa, 2 Thn
Jabatan Manajerial Teknis Sosial
Kultural
JPT 65 15 20
Administrator 60 20 20
Pengawas 60 25 15
Fungsional 20 70 10
Komposisi
Pengembangan Kompetensi
(Diklat, kursus, seminar dsb)
Manajerial
Fungsional
Teknis
15. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SIFAT
• Kompetitif
dan
Terbuka
SELEKSI
• Dilakukan oleh
Panitia Seleksi
Instansi yang dipilih
dan diangkat oleh
PPK berkoordinasi
dengan KASN
PROSES
• Pimpinan Tinggi
Utama dan Madya
dilakukan pada
tingkat NASIONAL
• Pimpinan Tinggi
Pratama dilakukan
pada tingkat
NASIONAL,
PROPINSI, atau
ANTAR INTANSI
dalam 1 (satu)
KABUPATEN/KOTA
18. PENGAWASAN DALAM PENGISIAN JABATAN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL
INDEPENDEN
KASN
mengawasi setiap tahapan proses
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
mulai dari pembentukan panitia
seleksi instansi, pengumuman
lowongan, pelaksanaan seleksi,
pengusulan nama calon, penetapan,
dan pelantikan Pejabat Pimpinan
Tinggi;
KASN
menjamin
perwujudan
sistem merit
1. Presiden selaku pemegang kekuasan
tertinggi pembinaan ASN, terhadap
keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
2. Menteri terhadap keputusan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang,
dan terhadap Pejabat Pembina
Kepegawaian di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
REKOMENDASI
19. SISTEM KARIER DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN
PROMOSI
4/27/2017 19
PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN
20. Inpassing/Penyesuaian JF
Nasional (PP 11/2017)
1
PNS yang menduduki JA
dan JPT yang telah
melaksanakan tugas-tugas
JF sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai
berlaku dapat diangkat
dalam JF melalui
penyesuaian
2
a. 2 (dua) tahun
untuk masa
persiapan;
b. 2 (dua) tahun
untuk masa
pelaksanaan,
3
Terhitung sejak tanggal
Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku, dengan
mempertimbangkan
kebutuhan instansi,
kualifikasi, dan kompetensi
serta dilaksanakan sesuai
pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri PANRB
21. PNS Yang Dapat Disesuaikan
Dalam Jabatan Fungsional (s.d.
Desember 2018)
PELAKSANA
FORMASI
JABATAN
FUNGSIONAL
JPT
ADMINISTRATOR
DAN PENGAWAS
ADMINISTRATOR
JF YANG BS DAN
BELUM BT
4/27/2017
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (terampil &
Ahli)
2 (dua) tahun sebelum BUP
(Mahir dan
Penyelia/Pertama & Muda)
Sudah Mutasi Pangkat
1 (satu) tahun
sebelum BUP
(Madya)
1 (satu) tahun sebelum BUP
22. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi,
pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli
pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat fungsional madya
65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang
memangku pejabat fungsional ahli utama
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan
dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia
Pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan
BATAS USIA PENSIUN
23. HAL BARU DALAM SYARAT
JABATAN
AKUNTABILITAS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN
SYARAT KOMPETENSI (DUDUK DULU)
SYARAT JPT UTAMA (MADYA, JF AHLI UTAMA)
JPT UTAMA (PENUGASAN/PENUNJUKKAN
PRESIDEN)
25. Pasal 19 UU ASN: Jabatan Pimpinan Tinggi,
berfungsi memimpin dan memotivasi setiap
Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah
melalui:
Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional;
analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
kepemimpinan manajemen.
Pengembangan kerja sama dengan
instansi lain
Keteladanan dalam mengamalkan nilai
dasar ASN dan melaksanakan kode etik
dan kode perilaku ASN
4/27/2017
26. Tujuan Penilaian Penganugerahan
PPT Teladan Berprestasi Tk. Nasional
Memberikan apresiasi kepada para JPT yang berprestasi
Memotivasi JPT untuk meningkatkan profesionalisme dan
pelayanan kepada masyarakat
Menciptakan JPT yang dapat dijadikan teladan bagi JPT
lainnya dan ASN pada umumnya
Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama JPT dalam
melaksanakan tugas jabatannya
4/27/2017
1
2
3
4
27. Penilaian Penganugerahan PPT
Teladan Terdiri dari
PPT Teladan Berprestasi Tingkat Nasional
PPT Teladan Tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga)
PPT Teladan Tingkat Provinsi (Prov/Kab/Kota)
PPT Teladan Tingkat Kabupaten/Kota
4/27/2017
1
2
3
4
28. Syarat & Penilaian PPT Teladan 2017
Tahap ke-I untuk PPT Pratama
-
- Diusulkan oleh PPK K/L/Pemda
- Mengikuti dan lulus penilaian oleh Tim Penilai
K/L/Pemda
- Diusulkan oleh PPK Provinsi bagi PPT Prov,
Kab/Kota untuk Nominasi PPT Teladan Nasional
- Diusulkan oleh PPK K/L bagi PPT K/L untuk
Nominasi PPT Teladan Nasional
- Berprestasi
- Memeiliki Inovasi
- Target/Kontrak Kinerja
- 2 Tahun dalam JPT Pratama
- Manejerial/Kepemimpinan
Memiliki Kualifikasi yang sesuai/sertifikasi
- Memiliki Kompetensi dan
pengembangan berkelanjutan
- Moralitas dan Integeritas
- Rekam jejak
- Akuntabilitas jabatan
JPT Pratama
4/27/2017
30. Unsur Tim Penilai PPT Teladan Nasional
Kementerian
Badan/Lembaga Pemerintah
Pemerintah Daerah
Pengawas Internal/Eksternal Pemerintah
Profesional/Akademisi
Unsur/Tokoh Masyarakat
31. KEMENTERIAN/LEMBAGA PROVINSI KAB/KOTA
1. Pejabat Yang Berwenang
2. Inspektorat;
Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat
3. Biro Kepegawaian/SDM
4. Profesional/Akademisi
5. Unsur lain apabila
diperlukan
1. Pejabat Yang
Berwenang
2. Inspektorat Provinsi
3. Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
4. Profesional/Akademi
si
5. Unsur lain apabila
diperlukan
1. Pejabat Yang
Berwenang
2. Inspektorat Provinsi
3. Badan Kepegawaian
Daerah Kab/Kota
4. Profesional/Akademisi
5. Unsur lain apabila
diperlukan
UNSUR TIM PENILAI PPT TELADAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
32. Pembentukan Tim Penilaian PPT
Teladan & Mekanismenya
• Tim Penilai PPT Teladan
Kementerian/Lembaga melakukan
penilaian terhadap PPT Pratama
dan menetapkan 3 PPT Teladan
Kementerian/Lembaga
• Tim Penilai PPT Teladan Provinsi
melakukan penilaian terhadap PPT
Pratama dan menetapkan 3 PPT
Teladan Provinsi
• Tim Penilai PPT Teladan Provinsi
melakukan penilaian terhadap PPT
Pratama dan menetapkan 3 PPT
Teladan Kabupaten/Kota
PPK membentuk dan
menetapkan Tim Penilai
Kementerian/Lembaga,
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
• PPK
Kementerian/Lembag
a mengusulkan 1 dari
3 PPT Teladan Terpilih
kepada Tim Penilai
PPT Teladan Nasional
• Masing-Masing PPK
Kabupaten/kota
mengusulkan 1 dari 3
PPT Teladan Terpilih
kepada Tim Penilai
PPT Teladan Provinsi
Tim Penilai PPT Teladan Nasional melakukan
penilaian terhadap PPT Pratama yang
diusulkan oleh PPK Kementerian/Lembaga,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
33. Apresiasi/Penghargaan
PPT
TeladanK/L
• Ditetapkan oleh
PPK K/L
Diberikan
Penghargaan
oleh PPK K/L
PPT Teladan
Prov
• Ditetapkan oleh
Gub
• Diberikan
Penghargaan
oleh Gub
PPT Teladan
Kab/Kota
• Ditetapkan oleh
Bupati/Walikota
• Diberikan
Penghargaan oleh
Bupati/Walikota
34. Penganugerahan PPT Teladan
Anugerah Piala JPT Teladan
Nasional dari Presiden
R.I./Menteri PANRNB
Penerima Anugerah PPT
Teladan Terbaik Nasional
(4 Orang)
Piagam Penghargaan dari
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nominasi PPT Teladan
Tingkat nasional
(100 Orang)
35. JADWAL TENTATIVE KEGIATAN
PENGANUGERAHAN PPT TELADAN NASIONAL
2017
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN
1 Sosialisasi APRIL- MEI Pusat/Daerah
2 Penyusunan Kebijakan dan
Instrumen Penilaian
MEI KemenpanRN &
Instansi Terkait
3 Seleksi Administrasi JUNI Tim Penilai K/L,
Provinsi dan Pusat
4 Penilaian Tingkat
Kementerien/Lembaga/Provinsi
/Kab/Kota
JULI Tim Penilai Provinsi
5 Penilaian Tingkat Nasional AGUSTUS Tim Panilai Pusat
6 Rapat Pleno Penilaian SEPTEMBER Tim Panilai Pusat
7 Pengumuman Peraih Anugerah
PPT Teladan
OKTOBER KemenpanRB
8 Penganugerahan PPT Teladan
Nasional
OKTOBER Presiden/Kemenpan
RB
