Recommended
More Related Content
Similar to JUDUL
Similar to JUDUL (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
JUDUL
- 1. KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER DI PROVINSI JAMBI 2021
- 2. 1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara; 2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ; 6. Permenpan Nomor 07/ 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Inpassing dalam Jabatan Fungsion al; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapa n dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sump ah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tin ggi.
- 3. Jenis Jabatan Fungsional Instansi wajib mengembangkan jabatan fungsional sebagai pilihan karier yang prospektif bagi PNS dan bukan sekedar alternatif karier BENEFIT MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL 1. KP bisa 2 Tahun; 2. Tunjangan Jabfung yang menarik; 3. BUP Pensiun maksimal; 4. Mutasi diagonal;
- 4. JABATA N AS N JABATA N PIMPINA N TING GI JABATAN ADMINISTR ASI JABATAN FUNGSION AL JPT UTAMA JPT MUDA JPT PRATA MA JAB ADMINISTRA TOR JAB PENGA WAS JAB PELAKSANA Ahli Pertam a KEAHLI AN KATERAMPIL AN Ahli Muda Ahli Mady a Ahli Uta ma Pelaksa na Tera mpil Ma hir Peny JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Berdasar UU ASN
- 5. Definisi Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabat an yang berisi fungsi dan tugas berkaitan den gan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudu ki JF pada instansi pemerint ah 10/11/201 9 JABATAN KARIER PNS
- 6. UU 5/2014 : ASN PP 16/1994 Jo PP 40/20 01 : JABFU NG PNS PP 21/2014 : BUP KEPRES 87/1999 Jo 97/2012 : RU MPUN JABFUN G PERPRES TUN JAB PERMENPAN & RB: JABFUN G & AK PERBERS PIMP INSTS PEMBIN A & KA.BKN : J UKLAK PER PIMP INST S PEMBINA : JUK NIS PER PIMP INST NS PEMBIN A : PEDOM AN PERATURAN P ER- UU KEPEG AWAIAN DASAR PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL Ps 139 UU ASN : Peraturan lama (sblm UU ASN) masih digun akan
- 7. 1 2 4 5 Regulasi / Perat uran Per-UU 3 T antangan Peluang Penerapan / Implementasi Kendala / Permasalahan Kesenjangan Regulasi & Penerapan Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Fu al
- 8. Peluang, Tantangan & Kendala Dalam Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Peluang KP Pindah Gol tanpa Ujian Di nas Tidak perlu KP PI Kenaikan Pangkat/Jabatan ≥ pangkat atasan langsu ng Tambahan Jenjang J abatan BUP lebih panja ng KendalaInternal Sikap malas, tidak telaten invent keg Tidak tahu cara menyusun DUPAK Tidak tahu mekanisme ajukan DUPAK Tidak update peraturan jabfung y bs Tantangan Tuntutan Profesionalit as Risiko Jabatan KendalaEksternal Konsistensi & Komitme n: 1. Peran Instansi Pembin a 2. Peran Instansi Penggu na Profesionalitas Jabatan 1 2 3 4 Pengisian Formasi Kualifikasi Pendidik an Diklat Fungsion al Diklat Penjenjan gan Uji Kompetens i Kesiapan Perangkat: TP/sertifikas i TP Komitmen
- 9. PELUANG JABFUNG 1 Tidak perlu ujian dinas untuk kenaikan pangkat yang pindah golonga n. 2 Tidak perlu ujian KP PI apabila memperoleh ijazah yang linier dan relevan dengan tugas jabatan nya. 3 Dimungkinkan kenaikan pangkat dan kena ikan jabatannya lebih cepat dari pada jabatan yang lain. 4 Dapat melebihi pangkat atasan langsung nya. 5 Penambahan jenjang jabatan sampai de ngan jenjang tertingg i. 6 BUP dimungkinkan menjadi lebih panjang ap abila mencapai jenjang jabatan tertentu.
- 10. 1 2 Tuntutan Profesionalitas •peningkatan terhadap sya rat kualifikasi pendidikan, •penerapan konversi 65% angka kr edit untuk alih kelompok jabatan, •penerapan pengembangan profesi berkelanjutan, •penerapan diklat fungsional •uji kompetensi RisikoJabatan (sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya standar kinerja yang ditentukan dalam jan gka waktu tertentu berupa ketidakter capaian angka kredit): pembebasan sementara dari jabatan, dan pemberhentian dari jabatan TANTANGAN JABFUNG
- 11. KESENJANGAN : REGULASI VS PENERAPAN REGULASI PENERAPAN Formasi Jabfung Pengangkatan tidak sesuai formasi / tidak dilakukan pengangkatan jabfung sesuai dg formasi Diklat Fungsional / D iklat Penjenjangan Instansi Pembina kurang memfasilitasi penyele nggaraan Diklat Fungsional / Penjenjangan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Ada kendala akses thd lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B Tidak jelas lembaga penyelenggara pendidikan lanjut ( PPL) Uji Kompetensi Instansi Pembina belum menyiapkan inst rumen uji kompetensi Tidak jelas lembaga penyelenggara uji kompetensi Tim Penilai Kesiapan sertifikasi Tim Penilai Belum ada Tim Penilai di wilayah terdekat Pembebasan seme ntara dari jabatan (t erkait ketidak-terca paian AK) Tidak dilakukan peringatan Tidak dilakukan pembebasan sementara Kunci: konsistensi peran Instansi Pembina & Instansi Pengguna dalam pembin aan jabfung
- 12. PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUN GSIONAL UU NO. 5 TAH UN 2014 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama 1. Utama 2. Madya 3. Muda 4. Pertama 1. Penyelia 2. Pelaksana Lanju tan 3. Pelaksana 4. Pelaksana Pemu la 1. Penyeli a 2. Mahir 3. Teramp il 4. Pemula Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
- 13. PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Perta ma 1. JPT Utama 2. JPT Madya 3. JPT Pratama 4. Administraor 5. Pengawas 1. Penyeli a 2. Mahir 3. Teramp il 4. Pemula 1. Administrat or 2. Pengawas JF LAINN YA
- 14. Kedudukan dan Tuga s JF • Pejabat Fungsional berkeduduka n dibawah dan bertanggung jawab se cara langsung kepada pejabat pimpin an tinggi pratama, pejabat administrat or, atau pejabat pengawas yang mem iliki keterkaitan dengan pelaksanaan t ugas JF. • JF memiliki tugas memb erikan pelayanan fungsiona l yang berdasarkan pada k eahlian dan keterampilan te rtentu. 10/11/201 9 • Eselon I • Eselon I I • Eselon I II • Eselon I
- 15. • Pelayanan fungsio nal berdasarkan k eahlian tertentu ya ng dimiliki dalam r angka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinam bungan bagi JF ke ahlian; dan • Pelayanan fungsio nal berdasarkan k eterampilan tertent u yang dimiliki dala m rangka peningka tan kinerja organis asi secara berkesi nambungan bagi J F keterampilan. Setiap pej abat fungsi onal harus menjamin akuntabilita s Jabatan ORIENTA SI OUTP UT
- 16. 14
- 17. 1 Internal pada diri pejabat fungsional dalam mengelola akuntabilitas kinerj anya berupa : sikap malas, tidak telaten dalam menginventarisasi keg iatan yang dilakukan; ketidaktahuan bagaimana cara menyusu n DUPAK; ketidaktahuan terhadap mekanisme dan prosedur pe ngajuan DUPAK; kurang berminat dalam mempelajari peratura n mengenai jabatan fungsional yang bersangkut an Eksternal 2 komitmen dan konsistensi instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsiona l dalam menjalankan perannya, sehingga memunculkan kendala pembinaan jabatan fungsio nal sbb: a. Kendala dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan p ersyaratan kualifikasi pendidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan diklat fungsio nal/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit di wilayah terdekat. b. Kendala dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan adalah terkait dengan k esulitan akses pendidikan yang terakreditasi minimal B, dan ketidakjelasan peny KENDALA PEMBINAAN JABFUNG
- 18. KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Teknisi profesional dan/atau penunja ng profesional dengan pendidikan mi nimal SLTA dan setinggi-tingginya Di ploma III (D-3); 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasion al; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Jabatan Fungsional Keterampila n 1. memiliki pengetahua n vokasional/kejuru an 2. mampu melaksanak an kegiatan teknis vokasional/ kejuruan 3. mampu menerapkan prosedu r dan teknik vokasion al/ kejuruan tertentu 1. Profesional dengan pendidikan mini mal Sarjana (strata –1) atau D.IV; 2. Memiliki kemampuan untuk melakuk an kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkaj ian dan pengembangan, peningkat an dan penerapan konsep dan teori serta meto da operasional dan pene rapan disiplin ilm u mendasari pelaksanaa n tuga s fungsi jabatan fungsion al pengetahuan yan g da n y ang bersangkutan; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai denga n peraturan perundangan. Jabatan Fungsiona l Keahlian 1. memiliki kemampuan pengetahuan di bida ng tertentu 2. memiliki kemampuan menggunakanmetodolo gi 3. memiliki kemampuanberfi kir analitis dan konseptual 4. Memiliki kemampuanuntu k mengembangkan teknikd an metoda dalam bidang tugas didasarkan pada k eilmuan tertentu KOMPETENSI PERSYARATAN
- 19. • Penetapan JF dilakuka n oleh Menteri berdasa rkan usulan dari pimpi nan Instansi Pemerinta h dengan mengacu pa da klasifikasi dan kriter ia JF. • Dalam hal diperluka n, Menteri dapat m enetapkan JF tanpa usulan dari pimpina n Instansi Pemerint ah. Peratura n Mente ri PANR B HANYA YG DIUSULKA N IP
- 20. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejab at administrasi, pejabat fungsional ahli m uda, pejabat fungsional ahli pertama, da n pejabat fungsional keterampilan 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsio nal madya 65 (enam puluh lima) tahun bagi PN S yang memangku pejabat fungsional ahli utama Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki J F yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlak u ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun y ang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bers angkutan BATAS USIA PENS IUN • 5 6 • 5 8 • 6 0 • 6
- 21. PENGANGKATAN DA LAM JABATAN INPANSSING/PENYESU AIAN PENGANGKAT AN PERTAMA PENGANGKATAN PERPINDAHAN D ARI JABATAN LAI N PROMO SI 10/11/201 2 0 PELANTIKAN DAN P ENGAMBILAN SUMP AH JABATAN INPANSSING/PENYESU AIAN PENGANGKAT AN PERTA MA PENGANGKATAN PERPINDAHAN D ARI JABATAN LAI N
- 22. JABATAN FUNGSION AL INSTAN SI PEM BINA INSTANS I PENGG UNA PLUS/MINUS JABFUNG KEGIATAN Butir K eg: - U. Utama - Pendidikan - Tugas Pokok - T. Jenjang - T. Limpah - Pengmb Profes i - U. Penunjang JENJANG JABFUNG T/ A PENILAIAN KINER JA JABFUNG PA K SK P URAIAN KEGIATA N: - Target & Realisa si - Aspek KKWB 3 bln sbl m period e KP 1 tahu n PENGANGKATAN DLM JAB Pertama/Perpindahan/Impasi ng PEMBEBAS AN SEME NTARA PEMBERHENTI AN PENGANGKAT AN KEMB ALI KP/K J PERINGAT AN
- 23. www.themegallery.com • Anjab dan ABK • Usulan dan penetapan kebutuhan • Pemenuhan SDM tdk berbanding lurus dg Pensiun • Kompetensi SDM dengan tuntutan tugas • Pemahaman regulasi dan tertib administrasi •Diklat, uji kom & pengembangan kompetensi lainnya •Kinerja • Pengembangan Karier Formasi SDM Kompetensi & karier Permasalahan Jabfung Masalah utama perubahan dan tumpang tindih regulasi
- 24. • Pengangkatan dan kenaikan jabatan berdasarkan pada formasi • Pengangkatan untuk kebutuhan/formasi ditetapkan oleh Menpan RB Formasi • Uji Kompetensi tidak dipersyaratkan bagi ketentuan yg mengatur syarat diklat • Permenpan blm diubah dlm 3 tahun, tidak mensyaratkan uji kom Instansi dpt melaksanakan uji kom Uji Kom • Hukuman sedang dan berat berupa penurunan pangkat tidak diberhentikan dari jabfungnya • Tidak ada pembebasan sementara karena dlm jangka waktu tertentu tdk dpt mengumpulkan AK untuk KP/KJ Pembebasan Sementara Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
- 25. • PJF ditugaskan secara penuh dari PJF-nya, diangkat kembali sesuai jenjang dan AK terakhir/ditambah AK dr Tupoksi • Pengangkatan kembali tdk dibatasi usia paling tinggi pada jenjang yg diduduki • Paling lama 1 tahun dapat mengikuti uji kompetensi sesuai pangkatnya untuk promosi ke jenjang jabatan lebih tinggi Pengangkatan Kembali • Perpindahan antar JF Ahli Utama dapat dilakukan selama memenuhi syarat • Perpindahan antar JF bagi yg ditugaskan di luar JF-nya (JPT, Administrator dan Pengawas) dapat diangkat dalam jabatan yg setara apabila memenuhi syarat Perpindahan dari jabatan lain • Pengunduran diri dpt dipertimbangkan apabila tdk dpt melaksankan tugas JF-nya • Tidak memenuhi syarat jabatan yaitu syarat kualifikasi pendidikan dan kompetensi Pemberhentian Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
- 26. • Paling lama 1 tahun sejak diangkat PNS dan lulus uji kom diangkat PJF, ttp apabila syaratnya diklat maka wajib lulus diklat/tdk mengikuti uji kom • Syarat diklat dilaksankan paling lama 3 tahun dan apabila tdk lulus maka tdk mendapat KJ 1 tingkat • PNS formasi JF yg belum diklat agar dilakukan pengangkatan sesuai formasi JF-nya • AK untuk angkat pertama dinilai & ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF Pengangkatan Pertama • Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada JPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait tugas JF • Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai ketentuan perundang-undangan Kedudukan Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019
- 27. Berkedudukan sebagai Pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait tugas JF Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai ketentuan perundang- undangan JF merupakan jabatan karier PNS dan tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
- 28. Pejabat yg memiliki kewenangan mengangkat dalam JF sesuai ketentuan per UU ngan yaitu PPK/diberikan pendelegasian kewenangan Pertimbangan yaitul ingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional ybs Mekanisme yaitu pertama, perpindahan dari jabatan lain, inpassing dan promosi
- 29. www.themegallery.com PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN Memenuhi syarat pengangkatan Pertama memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Syarat lain yang ditentukan oleh Menteri Usia paling tinggi 53 tahun (terampil, ahli pertama dan Ahli Muda), 55 tahun (Ahli Madya) dan 60 Tahun (Ahli Utama) khusus untuk JPT Harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki
- 30. www.themegallery.com PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DR JABATAN LAIN JENJANG AHLI UTAMA Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli utama yang akan diduduki; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 8. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. Pengangkatan dalam Ahli Utama harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri
- 31. www.themegallery.com PENGANGKATAN MELALUI INPASSING Persyaratan : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian/keterampilan; 5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri 8. Tersedia kebutuhan/formasi sesuai jenjang jabatan yg akan diduduki Pertimbangan yaitu penetapan jabfung baru, perubahan lingkup organisasi dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. Ditetapkan bagi PNS yg telah memiliki pengalaman dan/atau msh melaksanakan tugas di bidang JF yg akan diduduki sesuai keputusan Pyb.
- 32. TAHAPAN INPASSING Usulan dr Instansi Verifikasi dan validasi oleh Instansi Pembina (Anjab, ABK dan PETA JABATAN) Uji Kompetensi (Teknis, manajerial & sosio kultural) minimal portofolio ditambah metode lain dilaks maksimal 6 bln sblm masa inpassing selesai Pelaporan Rekomendasi Pengangkatan (berlaku 2 th dan ditetapkan 1 bln stlh Uji Kompetensi Pengangkatan (SESUAI FORMASI) Pns dibebaskan sementara, dapat diinpassing selama blm diberhentikan, dg penghitungan angka kredit paling singkat 2 th stl h diinpassing Formasi belum ditetapkan oleh Menteri, tetap bias dilaksankan uji kompetensi LAIN-LAIN Penetapan Formasi oleh Menpan Berdasarkan Pertek (Pertimbangan Teknis) Instansi Pembina
- 33. PP 11/2017 PERKA BKN 7/2017 TINDAK LANJUT PP 11/2017 PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional PNS yang diangkat dalam Jafung melalui Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, dan Inpassing Dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan Apabila 30 hari tidak dilantik, ditetapkan keputusan pengangkatan baru Apabila berhalangan dilantik (sakit,dll) diberikan tenggat waktu 14 hari Sumpah/janji Jafung diambil oleh PPK Dapat didelegasikan/ menunjuk pejabat lain
- 34. www.themegallery.com Promosi Jabatan Fungsional Persyaratan melalui promosi (pengangkatan dan kenaikan jenjang) : 1. mengikuti dan lulus uji sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 2. nilai SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. memiliki rekam jejak yang baik; 4. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan 5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS 6. Tersedia formasi 1. Dasar promosi yaitu pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis 2. Kriteria yaitu termasuk dalam kelompok rencana suksesi, inovasi dan memenuhi syarat kompetensi 3. Bentuk promosi yaitu pengangkatan pada JF, kenaikan jenjang JF dan mutasi diagonal AK untuk pengangkatan dalam JF melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan
- 35. 1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi; 2. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. Minimal 1 tahun dari jabatan terakhir; 4. Tersedia Formasi 5. Syarat lain yang diatur Menteri Memenuhi angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan 1. Karpeg; 2. SPMT 3. Sertifikat Uji Kom 4. Ijazah 5. SK pangkat 6. PAK 7. SKP 2 tahun terakhir 8. SK jabatan Berkas yg dilampirkan di copy dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang :
- 36. PERSYARATAN : 1. Memiliki ijazah S1/D4 sesuai dg kualifikasi yg akan diduduki dlm JF- nya 2. Tersedia formasi 3. Mengikuti & lulus uji kompetensi 4. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) 5. Berusia paling tinggi sesuai pengangkatan dari jabatan lain Pada saat pengangkatan, pangkatnya sama dg yg dimiliki tetapi jenjangnya sesuai AK yg ditetapkan. Sedangkan AK yg diperoleh berdasarkan tugas jabatan mempertimbangkan pengalaman dlm pelaksanaan tgs JF
- 37. www.themegallery.com Pengangkatan keterampilan dan keahlian s.d Ahli Madya dilakukan oleh PPK, sedangkan Ahli Utama oleh Presiden Usulan JF Ahli Utama Pusat oleh PPK Pusat, Provinsi oleh PPK Provinsi dan Kab/Kota PPK Kab/Kota melalui Gubernur PPK dapat mendelegasikan wewenangnya/kuasa untuk pengangkatan JF selain Ahli Madya dan Ahli Utama (pengangkatan, pemindahan, henti & angkat kembali) PPK Pusat dan Provinsi minimal JPT Pratama membidangi kepegawaian dan PPK Kab/Kota kepada Pyb PPK menyampaikan tembusan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN Delegasi/kuasa atas nama PPK
- 38. www.themegallery.com KEBUTUHAN PNS DALAM JF (FORMASI JF) Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan, penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan. Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF Indikator kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan karakteristik JF dan organisasi Perhitungan kebutuhan JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
- 39. www.themegallery.com PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL Mengundurkan diri dari Jabatan; Diberhentikan sementara sebagai PNS; Menjalani cuti di luar tanggungan negara; Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; Ditugaskan secara penuh di luar JF; Tidak memenuhi persyatan Jabatan 1 2 3 4 5 6 Dapat dian gkat kemba li apabila tersedia ke butuhan Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan, penetapan & pembinaan jabfung : 1. Bebas sementara krn AK dicabut dan apabila sdg menjalani belum diberhentikan untuk diangkat kembali 2. Dibebaskan sementara krn hukdis tingkat sedang/berat turun pangkat dpt diangkat kembali apabila sdh slsai menjalani
- 40. PEMBERHENTIAN JABFUNG MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN TIDAK MEMENUHI PER SYARATAN JABATAN dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF Tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan SESUAI PERMENPAN 13 Tahun 2019 PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional karena Pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi pembinaan JF Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan Yang dipersyaratkan untuk menduduki JF Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki
- 41. PENGANGKATAN KEMBALI SEBELUMNYA SBG PEJABAT FUNGSI ONAL ANGKAT K EMBALI JA FUNG FORMASI LOWONG PEMBERHENTIAN JAFUNG Ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Administrasi dan JPT Diberhentikan sementara sebagai PNS (menjabat Kades, Komisioner, dll.) Cuti Luar Tanggungan Negara Tugas Belajar lebih dari 6 bulan MUTASI ANTAR PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) WAJIB DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONALNYA Sesuai Angka Kredit dan Jabatan Terakhir Dan dapat ditambah dengan angka kredit Saat diberhentikan (jika ada) Dapat disesuaikan jabatannya sesuai Pangkat terakhirnya dengan syarat dalam 1 tahun wajib mengikuti dan lulus uji Kompetensi dan sesuai kebutuhan org. Dapat dilakukan pengangkatan Perpindahan ke dalam jafung pada Jenjang yang setara TIDAK MEMPERSYARATKAN BATAS USIA, SEBELUM BUP PADA JAB TERAKHIRNYA
- 42. J. Alur pembinaan Jabatan Fungsional JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA PROVINSI INSTANSI PEMBINA PUSAT BKD PEJABAT FUNGSIONAL MENPAN RB, BKN Organisasi Profesi PP K ORGANISASI PROFESI MEMILIKI PERAN PENTING Mendukung Penge mbangan Karier; Mendukung Pening katan Kompetensi; Menerapkan Kode E tik; Mendukung peran pejabat fungsional di institusi.
- 43. Pada awal tahun pejabat fungsional wajib menyusun SKP SKP disusun sesuai tupoksi dalam jabatannya SKP yang telah disusun harus disetu jui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian 1 SKP DUPAK, PENILAI AN DAN PENETA PAN AK PENGANGKATAN DL M JABATAN, KENAIK AN JABATAN DAN PA NGKAT 2 3 4 AK PENGEMB. KARIER Penilaian prestasi kerja jabfung ditetapkan dg AK oleh PPK, dg minimal penilaian 1 tahun 1 kali
- 44. PENGUSULAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL MENCATAT DAN MENGINVENTARISASI KEGIATAN YANG DILAKUKAN HASILNYA DITUANGKAN DALAM DUPAK DAN DIUSULKAN PADA PEJABAT BERWENANG ≤ 1x DALAM SETAHUN PENILAIAN PEJABAT YG BERWENANG MENGUSULKAN PAK MENYAMPAI KAN USUL PAK KPD PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN AK PEJABAT YANG BERWENANG ME NETAPKAN AK TIM PENILAI BAHAN PENILAIAN AK DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA PALING RENDAH ES.III/IV BIDANG KEPEGAWAIAN SETELAH DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN KPD PEJABAT YANG BERWENANG MENILAI AK SEKRETARIAT TIM PENILAI PAK PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pejabat Fungsion al Keterampilan dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi Instansi Pembina Pusat Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 45. AHLI PERTAMA PRESIDE N AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA JENJANG JABATAN FUNGSIONAL = JENJANG KARIER PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA
- 46. POLA KARIR Pejabat Fungsional dapat dimungkinkan perpindahan (mutasi) diagonal. Perpindahan diagonal adalah perpindahan pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
- 47. Pengembangan Kompetensi Sesuai Formasi/ Kompetensi Seleksi Nasional Talent Scouting Pengusulan / penetapan Formasi CPNS Pengang- katan PNS Pendidikan, diklat, magang, Pengalaman penugasan JABATAN PENGAWA S JABATAN ADMINISTRATOR Diklat Pim. Tk. IV Diklat Pim. Tk. III PRATAMA Diklat Pim. Tk. II MADYA Diklat Pim. Tk. I PENSIUN JABATAN PELAKSANA
- 48. Analisis Kebutuhan Talent : 1. Identifikasi jabatan target; 2. Kriteria adm jab target. Penilaian Potensi Penilaian SKP dan Perilaku 360° Hasil Penilaian Potensi Hasil Penilaian SKP dan Perilaku 360° Pro mosi Jaba tan Penilaian SKP dan Perilaku 360° Visi Misi Nilai-nilai Kebutuhan Organisasi JALUR DIAGONAL KE DEPAN MELALUI MANAJEMEN TALENTA Peta Talent 9 kotak J A J F T S 1. Diklat 2. Mentoring 3. Evaluasi Penempat an Muta si DIago nal 1. Diklat 2. Mentoring 3. Evaluasi Penempat an MS/ MMS KMS/ TMS Tale nt Pool
- 49. www.themegallery.com EVALUASI PEMBINAAN JF Jika dimungkinkan dapat dilakukan pemilihan Pejabat Fungsional berprestasi. Evaluasi pembinaan JF oleh Instansi Pembina dan Organisasi Profesi Mengevaluasi pengembangan kompetensi dan karier JF Identifikasi tugas dan kendala pengembangan JF & rekomendasi penyelesaian dan pengembangan JF
- 50. www.themegallery.com PERMENPAN Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tentang ASISTEN APOTEKER – Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. • Penyiapan pekerjaan kefarmasian adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. • Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik. • Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. • Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan
- 51. www.themegallery.com PERMENPAN Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 Tentang TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER • Apoteker Pertama; • Apoteker Muda; • Apoteker Madya; dan • Apoteker Utama. Jenjang jabatan fungsional Apoteker (Tingkat Ahli):
- 52. www.themegallery.com • Asisten Apoteker Pelaksana Pemula; • Asisten Apoteker Pelaksana; • Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan: • Asisten Apoteker Penyelia. Jenjang jabatan Asisten Apoteker (Tingkat Terampil):
- 53. www.themegallery.com KEBUTUHAN APOTEKER No Instansi APOTEKER Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan ASN Non ASN ASN Non ASN ASN Non ASN ASN Non ASN JAMBI 80 97 262 -182 K 52 1 132 -80 K 48 0 84 -36 K 3 0 8 -5 K 1Dinkes 1 0 5 -4 0 2 0 3 -1 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 2Rumah Sakit 15 30 55 -40 0 27 0 38 -11 0 37 0 48 -11 0 3 0 5 -2 0 3Instalasi / Gudang Farmasi 2 2 8 -6 0 5 0 8 -3 0 2 0 6 -4 0 0 0 0 0 0 4Puskesmas 62 65 194 -132 0 18 1 83 -65 0 9 0 28 -19 0 0 0 3 -3 0
- 54. www.themegallery.com KEBUTUHAN ASISTEN APOTEKER No Instansi ASISTEN APOTEKER Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan Eksisting Kebutuhan Kesenjangan Keterangan ASN Non ASN ASN Non ASN ASN Non ASN JAMBI 79 129 307 -228 K 126 13 239 -113 K 126 3 222 -96 K 1Dinkes 22 64 130 -108 K 33 2 67 -34 K 52 1 80 -28 K 2Rumah Sakit 1 0 2 -1 K 1 0 2 -1 K 0 0 2 -2 K 3Instalasi / Gudang Farmasi 3 4 11 -8 K 11 0 15 -4 K 7 0 10 -3 K 4Puskesmas 53 61 164 -111 K 81 11 155 -74 K 67 2 130 -63 K
- 55. www.themegallery.com Jenis Tenaga Kefarmasian Berdasarkan Pendidikan Jenis Tenaga Profesi S3 S2 S1 D-3 Total Apoteker 500 1 6 - - 507 Tenaga Teknis Kefarmasian - - - 280 719 999 Jumlah 500 1 6 280 719 1506