2. AKUNTABEL INTEGRITAS DISIPLIN INOVATIF
PNS diangkat
dalam
pangkat dan
jabatan
tertentu
pada Instansi
Pemerintah
Melaksanakan kebijakan publik yg
dibuat oleh PPK sesuai dgn ketentuan
peraturan perundang-undangan
Memberikan pelayanan publik
yg profesional dan berkualitas
Mempererat persatuan &
kesatuan NKRI
TTD PAKTA
INTEGRITAS
PENGANGKATAN
CPNS/
PERPINDAHAN
JABATAN/ KASEK
PROFESIONALITAS, menjadi salah satu
asas dalam Penyelenggaraan kebijakan
dan Manajemen ASN
Memenuhi segala
persyaratan dan
mendapat predikat
sbg Guru
Profesional sesuai
dengan bidang
tugasnya
INTEGRITAS DAN
MORALITAS
menjadi salah
satu syarat
pertimbangan
pengangkatan
dalam jabatan
JF Guru 1 diantara
260an jenis JF
3. www.themegallery.com
Usulan formasi per jenjang jabatan
proyeksi 5 th & diperinci per tahun berdasarkan
prioritas
Melampirkan hsl Anjab, ABK dan peta jabatan
Daftar nama PNS yg diusulkan beserta
dokumen persyaratannya
FORMASI PENGANGKATAN JABFUNG
Anjab & ABK
Inventarisasi &
usul
Surat Menpan RB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal
Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, bahwa Pengangkatan
Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing wajib didahului
dengan menyampaikan usulan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional kepada
instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum
menyampaikan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi; Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan,
penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt
dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan.
3
4. MENDAPATKAN SK PENGANGKATAN ASN
SESUAI FORMASI JABATANNYA
MENDAPATKAN SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)
MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI FORMASI
JABATANNYA DAN TUGAS LAIN
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN
5. 5
Mengisi kebutuhan JF
PERTAMA
Mengisi formasi
CPNS
Syarat pendidikan
Paling lama 1 th
sejak diangkat
CPNS
Prestasi kerja min
1 th baik
3 th stlh diangkat
ikut dan lulus
diklat
(konsekuensi)
PINDAH JAB
Syarat pendidikan
Syarat pengalaman min
2 th
Uji kompetensi
Prestasi kerja min baik 2
th
Memenuhi syarat usia
Terampil, pertama
dan muda 53 th
Madya 55
Utama dr JPT 60 th
Antar Utama 63 th
AK dr tupoksi untuk
mementukan jenjang jab
dan pangkat sesuai yg
dimiliki
PROMOSI
Kriteria (Rencana
Suksesi, menghasilkan
inovasi dan memenuhi
standar komepetensi
jabatan)
Blm pernah JF atau KJ
dlm 1 kategori)
Uji kompetensi
Prestasi kerja min baik 2
th
Rekam jejak baik
Tdk pernah langgar kode
etik dan profesi
Tdk pernah kena hukdis
AK dr tugas jabatan
Promosi JF pd JPT, Administrator dan Pengawas
Ahli Madya JPT (pengaturan pengisian sesuai UU)
Ahli Muda Administrator
Penyelia dan Pertama Pengawas
Administrator dan pengawas sesuai sistem merit
INPASSING
Nasional telah
selesai
Apabila
terdapat
Permenpan
RB ttg JF baru
Harus terdapat formasi/kebutuhan JF sesuai jenjang yg akan diduduki
ALIH JENJANG
Memenuhi usia
sesuai angkat dr jab
lain
Memiliki ijazah
setingkat lbh tinggi
linier
Syarat pangkat, uji
kom dan syarat
lainnya
6. www.themegallery.com
1. berijazah paling rendah Sarjana (SI) atau Diploma IV, dan bersertifikat
pendidik;
2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang Ill/a;
3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
4. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi
Syarat Pengangkatan
Pengangkatan Pertama Jabfung Guru
Mengisi formasi CPNS dan pengangkatan dalam JF Guru max 1 tahun
setelah diangkat PNS (syarat dan ketentuan berlaku)
6
7. Permendiknas 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi
Guru Pemula
Guru Pemula
(CPNS, PNS mutasi
jab lain dan Guru
bkn pns pd sekolah
swasta)
24-40 jam/minggu
atau 150
siswa/tahun
Satpendik Guru
Pemula bertugas,
lamanya 1 tahun
Nilai minimal baik
(kesepakatan
pembimbing, KS
dan PS) dan bukti
Sertifikat
Menjadi salah 1
syarat
pengangkatan JF
Guru PNS
Permendiknas 35 Tahun 2010
Sertifikat pelatihan
prajabatan dan
program induksi
diberi angka kredit 3
8. PP 74 tahun 2008 ttg Guru
a. Pasal 2”Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik,
kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional”
b. Pasal 10 ayat (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru
dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat
menjadi Guru
c. SANGSI Pasal 63, Guru yang tidak dapat memenuhi
Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat
Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan
PP 19 Tahun 2017 ttg Guru perubahan
PP 74 Tahun 2008
a. Pasal 10 diubah
b. Perubahan pasal 10 (Pasal
10 ayat (3), Sertifikat
Pendidik sah berlaku bagi
guru untuk melaksanakan
tugas setelah mendapat
nomor registrasi Guru.
UU No 14 Tahun 2005 ttg Guru dan
Dosen
Pasal 80 guru yang belum memiliki
sertifikat pendidik memperoleh
tunjangan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan
ayat (2) dan memperoleh maslahat
tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau
guru yang bersangkutan telah
memenuhi kewajiban memiliki sertifikat
pendidik
Permenpan Rb 16 Tahun 2009 dan Permendiknas
35 Tahun 2010, bahwa untuk diangkat dalam JF
Guru harus memenuhi persyaratan diantaranya
memiliki sertifikat pendidik
9. Permendiknas 35 tahun 2010
Pengangkatan Pertama
(AKK 103 rincian pendidikan
minimal linier 100 dan latsar
+ induksi 3)
Tahun I
pembelajaran/bimbingan tdk
dinilai atau masuknya pd
program induksi
Pengangkatan
perpindahan dr jabatan
lain
(Ijazah linier, STTPP relevan,
induksi 1 tahun dan unsur
lainnya dpt dipertimbangkan)
Tahun I
pembelajaran/bimbingan tdk
dinilai atau masuknya pd
program induksi
Rekomendasi PAK sesuai
mekanisme/jenis
pengangkatannya
Dimungkinkan antara
pangkat dan
jabatannya tdk sama,
tergantung AKK yang
diperoleh untuk untuk
menentukan jenjang
jabatannya
Pada tahun kedua
dan seterusnya unsur
tupoksi dan lainnya
dapat dinilai
CPNS formasi JF Guru dapat
dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi secara
reguler (2 kali KP) selama
blm diangkat dalam JF
Guru tanpa melampirkan
PAK syarat melaksananakan
tugas Guru dan belum
berserdik (melampirkan
pernyataan dr Kepala Dinas
Dikbud
10. PP 11/2017
PERKA BKN
7/2017 diubah
PERKA 21 TAHUN
2017
PELANTIKANPEJABATFUNGSIONAL
PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PNS yang diangkat dalam Jafung
melalui Pengangkatan Pertama,
Perpindahan dari Jabatan Lain,
dan Inpassing
Dilakukan palin
g lambat 30 (tig
a puluh) hari ke
rja sejak keputus
an pengangkata
n ditetapkan
Apabila 30 hari tidak dilantik, ditetapkan
keputusan pengangkatan baru
Apabila berhalangan dilantik (sakit,dll)
diberikan tenggat waktu 14 hari
Sumpah/janji Jafun
g diambil oleh PPK
Dapat didelegasikan/
menunjuk pejabat lain
10
11. Kompetensi
terbatas/tdk
tersedia
dikalangan PNS
Mensyaratkan
sertifikasi
profesi atau uji
kompetensi
Percepatan
peningkatan
kapasitas
organisasi dlm
wkt singkat
KRITERIA JF PPPK
KepMenpanRB
1197/2021, 185 JF PPPK
Sesuai Penetapan Kebutuhan
Memenuhi
persyaratan
Diangkat dan
dilantik dlm JF PPPK
Tugas sesuai
jenjang jabatan dan
lokasi yg dilamar
Seleksi PPPK, diangkat dan
diberikan kontrak kerja
Pembinaan
(Profesionalitas,
penegakan disiplin dan
etika profesi
Standar dan
pengembangan
kompetensi (maksimal
20 JP/tahun)
Penilaian Kinerja (dasar
kontrak berikutnya dan
pemberhentian JF
PPPK)
Pembinaan,
Kompetensi dan kinerja
12. PP 49 tahun 2018
•Pelamar yang
dinyatakan lulus
seleksi diangkat
sebagai Calon PPPK
•Pengangkatan calon
PPPK ditetapkan
dengan keputusan PPK
•Keputusan PPK
disampaikan kepada
Kepala BKN untuk
mendapatkan nomor
induk PPPK
Per BKN 1 Tahun 2019
jo 18 Tahun 2020
• Pengangkatan Calon PPPK
(pemanggilan, penyerahan
persyaratan administrasi,
pemeriksaan kelengkapan,
penyampaian usul dan
penetapan NIP, Penetapan
NIP dan Keputusan
penetapan NIP)
• Pengangkatan menjadi
PPPK (ttd perjanjian kerja
antara PPK dg PPPK dan
Penetapan Keputusan
Pengangkatan PPPK oleh
PPK)
Permenpan RB 14
Tahun 2019
• Pengangkatan PPPK dalam
JF adalah pengangkatan
untuk mengisi lowongan
kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalui
pengadaan PPPK
• Pengangkatan PPPK ke
dalam JF keahlian dan JF
keterampilan dilakukan
melalui Pengangkatan PPPK
ke dalam JF
• PPPK yang telah memenuhi
persyaratan diangkat
dalam JF sesuai dengan
jenjang jabatan yang
dilamar
• Pengangkatan PPPK dalam
JF dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
13. www.themegallery.com
PERSYARATAN PENGANGKATAN JF PPPK
1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sblm BUP pd jabatan yg
akan diduduki;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
5. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang
masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan
6. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
7. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Syarat Pengangkatan :
13
Permenpan RB 14 Tahun 2019
ttg Pembinaan PPPK Yg Menduduki
JF
14. SELEKSI CAWAS
Sesuai Penetapan Kebutuhan
Seleksi administrasi dg
kriteria/instrumen tertentu
(Dikbud)
Seleksi Substantif
(Kemdikbud ristekdikti)
Diklat Cawas
(Kemdikbudristekdikti/BPSDMD)
Pengembangan
Kompetensi
Pembinaan
Pelaksanaan
tupoksi sesuai
jenjang
jabatannya
Penilaian
Kinerja dan
pengembangan
karier
PAK,Keputusan
dan pelantikan
PPK
Pengangkatan memperhatikan formasi jabatan
15. PENGANGKATANJF GURUMENJADI PENGAWAS SEKOLAH
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 diubah dengan Permenpan
RB Nomor 14 Tahun 2016
Ayat (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a) Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman
mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan
satuan pendidikannya masing-masing;
b) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV Bidang Pendidikan;
c) Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
d) Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
e) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
f) Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
g) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah
dan memperoleh STTPP; dan
h) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Ayat (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas
Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional
Guru
16. PERMENDIKBUDRISTEK 40 TAHUN 2021
SYARAT
•D4/S1, berserdik, Sertifikat Guru penggerak, Guru PNS pangkat min III/b, Guru
PPPK Guru Ahli Pertama, PKG semua unsur 2 tahun minimal baik, pengalaman
manajerial min 2 th pada Satpendik, Org/Komunitas Pendidikan, sehat jasmani,
rohani dan NAPZA dr RS Pemerintah, tdk pernah kena hukdis sedang/berat, tdk
sedang menjadi tersangka, terdakwa atau tdk pernah menjadi pidana, usia paling
tinggi 56 th saat diangkat
•Apabila Guru bersertifikat diklat atau Guru Penggerak tdk mencukupi dpt
mengangkat tdk memenuhi syarat diantara keduanya, penugasan Guru
dimaksud smp dengan adanya Guru memiliki serttifikat Guru penggerak,
apabila Guru yg bersertifikat Kasek/Guru Penggerak tercukupi tetap sesuai
ketentuan pelaksanaannya
JANGKA
WAKTU
•Penugasan paling lama 4 periode atau 16 tahun
•Paling singkat 2 tahun atau 8 tahun pd sekolah yg sama
•Penugasan belum mencapai 4 periode/16 th dpt ditugaskan kembali
menghitung penugasan sebelumnya
HENTI
• Berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan
•Diberhentikan karena BUP, berakhir masa penugasan, Hukdis
sedang/berat, diangkat jabatan lain selain Guru, tugas tdk
berkelanjutan/berha;angan tetap 6 bulan berturut-turut, sangsi pidana
berdasarkan putusan pengadilan berkeuatan hukum tetap, penilaian kinerja
kasek semua unsur tdk minimal baik, tubel, menjadi anggota partai politik
dan menduduki jabatan negara
17. www.themegallery.com
Permenpan 13 Tahun 2019
Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli
utama dapat diangkat dalam JF ahli utama yang lain
melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai
berikut:
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang dibutuhkan untuk JF ahli utama yang akan
diduduki;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi
yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2
(dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
17
Berkas yg dilampirkan:
1. Karpeg;
2. SK pangkat dan jabatan
terakhir:
3. PAK dan rekom
pengangkatan;
4. Sertifikat uji kompetensi
5. Ijazah sesuai persyaratan;
6. Penilaian Kinerja 2 tahun
terakhir;
7. Pernyataan Kepala SKPD
pengalaman min 2
8. Penetapan formasi JF Ahli
Utama yg akan diduduki dari
Menpan RB
18. www.themegallery.com
Surat Menpan RB Nomor B/529/M.SM.02.00/2021
tanggal 31 Agustus 20121
18
Pengangkatan JF
mekanisme
perpindahan dr jab
lain dan promosi
Terdapat penetapan
formasi dari
Menpan RB dan
dilampirkan dlm
usulan
Memenuhi
persyaratan yg
ditentukan sesuai
Permenpan RB 13
Tahun 2019
PAK sesuai AK
ditetapkan Instansi
Pembina dg sistem
AK yang berlaku
20. PERMENDIKNAS
NO 35 TAHUN 2010
Dari Jabatan Ke Jabatan
Jumlah Angka Kredit Minimal dari Subunsur
Subunsur Pengem
bangan Diri
Subunsur Publikasi
Ilmiah dan/atau Karya
Inovatif
Guru Pertama
golongan ruang (III/a)
Guru Pertama golongan
ruang (III/b)
3 (tiga) --
Guru Pertama
golongan ruang (III/b)
Guru Muda golongan
ruang (III/c)
3 (tiga) 4 (empat)
Guru Muda golongan
ruang (III/c)
Guru Muda golongan
ruang (III/d)
3 (tiga) 6 (enam)
Guru Muda golongan
ruang (III/d)
Guru Madya golongan
ruang (IV/a)
4 (empat) 8 (delapan)
Guru Madya golongan
IV/a
Guru Madya golongan
(IV/b)
4 (empat) 12 (duabelas)
Guru Madya (golongan
ruang (IV/b)
Guru Madya golongan
ruang (IV/c)
4 (empat) 12 (duabelas)
Guru Madya golongan
ruang (IV/c)
Guru Utama golongan
ruang (IV/d)
5 (lima) 14 (empatbelas)
Guru Utama golongan
ruang (IV/d)
Guru Utama golongan
ruang (IV/e)
5 (lima) 20 (duapuluh)
21. www.themegallery.com
KENAIKAN JABATAN
1. Min 1 tahun dari jabatan terakhir
2. Memenuhi angka kredit yang
dipersyaratkan
3. Lulus uji kom pd jenjang yang
akan diduduki jk mensyaratkan
4. Tersedia formasi jabatan BERKAS YG DILAMPIRKAN
yaitu PAK, SK jab dan pangkat
terakhir, ijazah (jk memiliki ijazah
setingkat lbh tinggi Ket/Izin
Belajar dan Sertifikat UPP), SKP 1
th terakhir, Karpeg, Sertifikat Uji
Kom jk dipersyaratkan, Karpeg,
SKP
Melampirkan anjab/abk dan peta jabatan
22. PEMBERHENTIAN DARI JAFUNG
SESUAI PP 11/2017 Ps. 94
Mengundurkan diri dari
Jabatan;
Diberhentikan sementara
sebagai PNS;
Menjalani cuti di luar
tanggungan negara;
Menjalani tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan;
Ditugaskan secara penuh di
luar JF;
Tidak memenuhi persyatan
Jabatan
Mekanisme
nomor 1 dan
6 diatur lebih
lanjut
1
2
3
4
5
6
Dapat
diangkat
kembali
apabila ada
lowongan
formasi
22
Permberhentian dan
pengangkatan kembali krn
mutasi antar Instansi bukan
internal Perangkat Daerah
