Dokumen tersebut merangkum sistem kerja aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Seruyan yang mencakup dasar hukum, definisi pegawai ASN, jenis jabatan, syarat pengangkatan untuk masing-masing jenis jabatan, dan proses penyesuaian sistem kerja sesuai peraturan terbaru.

1. SISTEM KERJA
PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

2. DASAR HUKUM
1. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.
2. PP NOMOR 11 TAHUN 2017 Jo. PP 17 TAHUN 2020 TENTANG
MANAJEMEN PNS.
3. PERATURAN MENTERI PANRB REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG SISTEM KERJA
4. PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR ….. TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM KERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pegawai ASN terdiri dari :
1. PNS
2. PPPK
1. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional
1. JPT Utama (Eselon I.a)
2. JPT Madya (Eselon I.a &
I.b)
3. JPT Pratama (II.a & II.b)
Jabatan Pimpinan Tinggi
adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi
pemerintah
1. Jabatan Administrator
(Eselon III) yang bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
Pembangunan.
2. Jabatan Pengawas (Eselon
IV) yang bertanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat Pelaksana
3. Jabatan Pelaksana yang
bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan
pembangunan
1. Jabatan fungsional keahlian
a) Ahli Utama
b) Ahli Madya
c) Ahli Muda
d) Ahli Pertama
2. Jabatan Fungsional
Keterampilan
a) Penyelia
b) Mahir
c) Trampil
d) Pemula
Jabatan Fungsional adalah
sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu

5. Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
1. Berstatus PNS;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma IV;
3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang
tugas Jabatan yang akan diduduki;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
6. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
7. Sehat jasmani dan rohani
Jabatan Administrator ( PP 11 Thn 2017 Jo. PP 17 Thn 2020)
1

6. Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
1. Berstatus PNS;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma III;
3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
6. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; dan
7. Sehat jasmani dan rohani
Jabatan Pengawas ( PP 11 Thn 2017 Jo. PP 17 Thn 2020)
2

7. Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
1. Berstatus PNS;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau yang setara;
3. Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau
lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi anajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan
7. Sehat jasmani dan rohani
Jabatan Pelaksana ( PP 11 Thn 2017 Jo. PP 17 Thn 2020)
3

8. Pengangkatan Dalam Jabatan
ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan
dilakukan melalui :
 Pengangkatan Pertama
 Perpindahan dari Jabatan lain;
 Penyesuaian/inpassing
 Promosi
Pengangkatan PNS
kedalam Jabatan
Fungsional
( PP 11 Thn 2017 Jo. PP 17 Thn 2020)
( Peraturan Menteri PANRB No. 1
Tahun 2023)

9. Sesuai pasal 25 Peraturan Menteri PANRB
No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa
“Setiap Instansi Pemerintah melakukan
pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja
berdasarkan Peraturan Menteri ini paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan”.
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
telah selesai menyusun draf Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja.
2. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Tengah.

10. TERIMA KASIH