Dokumen tersebut membahas tentang penerapan jabatan fungsional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi persyaratan pengangkatan Pol PP, jenjang jabatan, tunjangan, angka kredit, unsur penilaian, dan jenis diklat fungsional.

1. PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2. DASAR HUKUM
1. UU 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS
4. Perpres 102 tahun 2017
tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Polisi Pamong
Praja
7. Permendagri No 11 Th 2018 tentang Sistem
Pengembangan SDM Aparatur Berbasis
Kompetensi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. PermenPANRB Nomor 4 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya
8. Permendagri No. 71 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Diklat Bagi PolPP
3. PP Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
6. Permendagri No. 71 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Diklat
Bagi PolPP

3. Personil PNS
28.757 Personil
Personil Non PNS
68.416 Personil
Jafung
5.335 Personil
Personil Satlinmas
991.333 Personil
Di Seluruh Indonesia
Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI
DATA SATPOL PP
Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah anggota Satpol PP
seluruh Indonesia sebanyak 97.173 orang. Melihat data tersebut
bahwa pendukung Satuan Polisi Pamong Praja 70,4% adalah
pegawai non PNS.

4. 1
Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 256)
3
2 Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Polisi Pamong Praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, menyebutkan :
Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kementerian.
6
Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri
sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4
5
7
4

5. PENGANGKATAN PEGAWAI
DALAMJABATANFUNGSIONAL
PERTAMA PERPINDAHAN INPASSING
PROMOSI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH JABATAN
Usia
UjiKompetensi,
teknis,manajerialdan
sosialkultural
TersediaKebutuhan
• Untuk mengisi lowongan formasi
• Paling lama 1 tahun sejak diangkatPNS dan lulusuji
kom diangkatPJF, dianjgkatdalam JF
• Syarat diklatdilaksankanpalinglama 3 tahun dan
apabila tdk lulus maka tdk mendapat KJ 1 tingkat
• PNS formasi JF yg belum diklatagar dilakukan
pengangkatansesuaiformasi JF-nya
• AK untuk angkatpertama dinilai& ditetapkan pada
saat mulai melaksanakantugas JF

6. JENJANG JABATAN, PANGKAT,
GOLONGAN RUANG
JABATAN FUNGSIONAL POL PP
Kategori Keterampilan
1。
2。
3。
PELAKSANA/ PEMULA
Pangkat Pengatur Muda (II/a)
PELAKSANA/ TERAMPIL
• Pangkat Pengatur Muda (II/b)
• Pangkat Pengatur (II/c)
• Pangkat Pengatur Tk. I (II/d)
PELAKSANA LANJUT MAHIR
• Pangkat Penata Muda (III/a)
• Pangkat Penata Muda TK I (III/b)
PENYELIA
• Pangkat Penata (III/c)
• Pangkat Penata Tk.1 (III/d)
4。
Kategori Keahlian
1。
1。
PERTAMA/ AHLI PERTAMA
Pangkat Penata Muda (III/a)
Pangkat Penata Muda TK I (III/b)
MUDA/ AHLI MUDA
• Pangkat Penata (III/c)
• Pangkat Penata Tk.1 (III/d)
MADYA/ AHLI MADYA
• Pangkat Pembina (IV/a)
• Pangkat Pembina Tk.1 (IV/b)
• Pangkat Pembina Utama Muda
(IV/c)
2。
3。

7. TUNJANGAN
JABATAN
JABATAN FUNGSIONAL POL PP
(Perpres 102 tahun 2017)
NO. JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
1 Polisi Pamong Praja Madya 1.260.000
2 Polisi Pamong Praja Muda 960.000
3 Polisi Pamong Praja Pertama 540.000
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN
1 Polisi Pamong Praja Penyelia 780.000
2 Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan 450.000
3 Polisi Pamong Praja Pelaksana 360.000
4 Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula 300.000

8. technically sound
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
KATEGORI KETERAMPILAN
Pemula Terampil Mahir Penyelia
II/a
25
15
II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d
40
20
60
80
20
20
100
150
50
50
200
300
100
• Jenjang jabatan Pemula : 15 AK
• Jenjang jabatan Terampil : 20 AK
• Jenjang jabatan Mahir : 50 AK
• Jenjang jabatan Penyelia : 50 AK
STANDAR KEBUTUHAN AK
KENAIKAN PANGKAT

9. technically sound
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
KATEGORI KEAHLIAN
• Jenjang jabatan Pertama : 50 AK
• Jenjang jabatan Muda :100 AK
• Jenjang jabatan Madya : 150 AK
• Jenjang jabatan Utama : 200 AK
STANDAR KEBUTUHAN AK
KENAIKAN PANGKAT
Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
III/a
100
50
III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
150
50
200
300
100
100
400
550
150
150
700
850
150
IV/e
105
0
200

10. UNSUR PENIALAIAN JF POL PP
1. UNSUR UTAMA
2. UNSUR PENUNJANG

11. 1. Unsur utama
a) Pendidikan
i. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
ii. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
iii. diklat Prajabatan.
b) Penegakan Perda
i. pelaksanaan penindakan yustisi
ii. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan
iii. evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
c) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
i. pembuatan rencana induk (master plan);
ii. pelaksanaan patroli;
iii. pengamanan dan pengawalan;
iv. pengendalian massa;
v. pendeteksian dini; dan
vi. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
d) Pengembangan Provesi
i. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
ii. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan
iii. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas
Pol PP.

12. 2. Unsur Penunjang
i. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas
Pol PP;
ii. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas
Pol PP;
iii. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
iv. keanggotaan dalam Tim Penilai;
v. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
vi. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

13. JENIS DIKLAT
FUNSIONAL
1. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MADYA (120
JP)
3. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI POL PP YANG AKAN NAIK
DARI KATEGORI KETERAMPILAN MENJADI KATEGORI
KEAHLIAN (120 JP)
2. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA (120 JP)
PERMENDAGRI No.71
TAHUN 2020 4. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI JAFUNG POL PP DALAM
KATEGORI KETERAMPILAN (100 JP).